Abstract:Perkembangan digitalisasi perpajakan di Indonesia mendorong hadirnya sistem administrasi Coretax sebagai upaya pembaharuan layanan perpajakan yang terintegrasi. Penelitian ini dilakukan untuk menggali ketaatan wajib pajak…
k dalam implementasi Coretax dengan menekankan pada peran persepsi kemudahan penggunaan sistem dan pengaruh sanksi perpajakan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif menggunakan teknik wawancara mendalam kepada wajib pajak orang pribadi karyawan yang memanfaatkan sistem Coretax dalam melaporkan SPT Tahunan. Temuan pada penelitian ini membuktikan bahwa mayoritas wajib pajak masih menghadapi kendala pada tahap awal penggunaan sistem, khususnya dalam memahami fitur-fitur yang tersedia serta alur pelaporan pajak. Namun, setelah memperoleh pendampingan dan pengalaman penggunaan, wajib pajak mulai merasakan kemudahan dari layanan yang terintegrasi dalam satu platform. Selain itu, sanksi perpajakan dan tuntutan administratif dari lingkungan kerja juga menjadi faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam implementasi Coretax dipengaruhi oleh interaksi antara penerimaan teknologi dan faktor perilaku.
The development of tax digitalization in Indonesia has encouraged the implementation of the Coretax administrative system as an effort to modernize and integrate tax services. This study aims to examine taxpayer compliance in the implementation of Coretax by emphasizing the role of perceived ease of use of the system and the influence of tax sanctions. The research employed a descriptive qualitative approach using in-depth interviews with individual employee taxpayers who utilized the Coretax system to file their Annual Tax Returns. The findings reveal that the majority of taxpayers still encountered difficulties during the initial stage of system usage, particularly in understanding the available features and the tax reporting procedures. However, after receiving assistance and gaining experience in using the system, taxpayers began to perceive the convenience offered by the integrated services within a single platform. In addition, tax sanctions and administrative demands from the workplace environment were also identified as factors encouraging taxpayer compliance in tax reporting. This study indicates that taxpayer compliance in the implementation of Coretax is influenced by the interaction between technology acceptance and behavioral factors..
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jember melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,…
alam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya transparansi diwujudkan melalui digitalisasi layanan, pemanfaatan media sosial, call center, dan sosialisasi di luar kantor, yang memberikan akses informasi lebih terbuka kepada wajib pajak. Sementara itu, akuntabilitas diperkuat melalui audit berkala, bukti pembayaran elektronik, pelatihan pegawai, dan evaluasi publik berbasis ulasan daring. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan efisiensi dan integritas layanan pajak, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Secara keseluruhan, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Samsat Jember berperan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Abstract:Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.…
. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.