Abstract:Tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran rendah dibanding potensi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016…
16 yang mendefinisikan amnesti sebagai penghapusan pajak terutang dan sanksi perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan/perluasan basis data, serta meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tax amnesty melalui penutupan celah hukum serta dalam peningkatan tax ratio dan kepatuhan, sekaligus menilai kecukupan desain hukum pasca-amnesti untuk mencegah moral hazard dan memperkuat penegakan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi komponen kualitatif deskriptif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program bersifat campuran, yaitu partisipasi luas dan penerimaan negara signifikan, tetapi komitmen repatriasi jauh di bawah target, sehingga ruang optimalisasi pasca-amnesti menjadi determinan utama keberlanjutan dampak fiskal. Dari sisi norma, pembatasan pemanfaatan data amnesti menuntut penataan ulang desain kebijakan agar perluasan basis data berujung pada kepatuhan sukarela dan penegakan yang adil, sejalan pembelajaran internasional bahwa amnesti yang berhasil cenderung pengecualian serta disertai penguatan administrasi dan penegakan.
Abstract:Globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara yang berdampak pada potensi pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) hadir sebagai mekanisme…
e untuk menghindari pajak berganda internasional melalui pemberian kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, mekanisme, serta implementasi PPh Pasal 24 di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh 24 memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan perpajakan dan meningkatkan daya saing global wajib pajak Indonesia, namun masih menghadapi kendala berupa kompleksitas administrasi, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta keterbatasan dokumentasi pajak luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengoptimalkan implementasi PPh 24.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis…
isis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan tarif sebesar 2,5% dari nilai bruto transaksi. Sistem pajak final dinilai mampu mempermudah administrasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor properti. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman wajib pajak dan adanya praktik pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pengawasan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai metode kredit pajak luar negeri dalam kerangka perpajakan Indonesia. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, metodologi perhitungan,…
, keuntungan bagi wajib pajak, dan fungsinya dalam mencegah pajak berganda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif melalui tinjauan pustaka. Temuan menunjukkan bahwa Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan melindungi wajib pajak dari pajak berganda atas penghasilan luar negeri. Metode ini mendorong pajak yang adil dan memacu keterlibatan ekonomi internasional. Namun demikian, pelaksanaannya terus menghadapi berbagai kendala, termasuk metodologi matematika yang rumit dan kurangnya pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan penyederhanaan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketepatan pengajuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap efektivitas evaluasi kinerja keuangan perusahaan swasta, berdasarkan observasi langsung selama masa magang di…
Divisi Activation. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan hubungan antara ketepatan pelaporan dengan respons manajerial dalam menilai kinerja divisi. Hasil observasi menunjukkan bahwa LPJ yang diajukan tepat waktu berkontribusi pada efisiensi proses analisis keuangan, memperkuat kredibilitas divisi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Sebaliknya, keterlambatan pelaporan menyebabkan gangguan dalam ritme evaluasi dan menurunkan kepercayaan manajemen. Faktor budaya kerja, sistem dokumentasi, serta integrasi administrasi perpajakan menjadi penentu utama ketepatan LPJ. Oleh karena itu, ketepatan pelaporan tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi cerminan profesionalisme dan tata kelola keuangan yang sehat. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya sistem pelaporan yang disiplin dan terstruktur dalam mendukung akuntabilitas organisasi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran dari variabel pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, ketetapan SPPT dan kepatuhan masyarakat serta menguji pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan ketetapan…
SPPT terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu explanatory research. Explanatory research adalah metode penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran dari variabel pelayanan pajak berkategori baik dengan rata-rata skor 4,29 dan TCR 85,9%, pengetahuan perpajakan berkategori baik dengan rata-rata skor 4,25 dan TCR 85,4%, ketetapan SPPT berkategori baik dengan rata-rata skor 4,12 dan TCR 82,5% serta variabel kepatuhan masyarakat berkategori baik dengan rata-rata skor 4,19 dan TCR 82,6%. Pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan t hitung 8,322 > t tabel 1,986, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tingkat signifikansi 0,032 < 0,05 dan t hitung 2,178 > t tabel 1,986 dan ketetapan SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tingkat signifikansi 0,033 < 0,05 dan t hitung 2,163 > t tabel 1,986 serta secara simultan pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan ketetapan SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan F hitung 42,640 > F tabel 2,7047.
Abstract:PT. Samsung Electronics Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia dan menjadi subjek penerimaan pajak yang signifikan, oleh karena itu hharus tunduk pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sengketa…
ta pajak antara PT. Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak mungkin timbul karena berbagai alasan, maka analisis hukum yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dihasilkan adil, tepat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pajak dan mengidentifikasi dampak dari adanya putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT/002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dimana menganalisa hukum normatif dan mengkaji secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah serta mendiskripsikan hasil penelitian. Temuan utama mencakup ketidakpatuhan PT. Samsung Electronics Indonesia terhadap aturan pembayaran pajak serta dampak negatif dan positif atas putusan sengketa pajak. Hasil analisis ini menyatakan bahwa dilakukan sanksi penyegelan PT. Samsung Electronics Indonesia serta dijatuhkan sanksi administrasi denda dan bunga. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang sengketa pajak, dan mengetahui dampak dari sebuah putusan sengketa pajak.
Abstract:Penelitian ini membahas mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak wajib pajak. Terdapat dua rumusan…
masalah yang diangkat, yaitu bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kriteria kekhilafan wajib pajak dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta apa tujuan dan implikasi dari adanya kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria kekhilafan wajib pajak dan tujuan serta implikasi dari kebijakan pengurangan sanksi administrasi dengan menggunkan metode penelitian yurdis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kekhilafan wajib pajak berdasarkan kriteria kesalahan administratif, kondisi di luar kendali, ketidaktahuan wajar, kerja sama dengan petugas pajak, dan kepatuhan di masa lalu. Tujuan kebijakan pengurangan sanksi administrasi adalah meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi memaksa lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanannya demi peningkatan pelayanan publik. Sebelumnya,…
lumnya, administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan mahal. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Sementara itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam administrasi dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses peradilan. Salah satu tekad Mahkamah Agung dalam misinya adalah memberikan pelayanan berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pelayanan yang unggul tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi dalam administrasi dan proses berperkara. Selain itu, perkembangan zaman menuntut adanya layanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien di pengadilan.
Abstract:Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu. Wajib pajak, baik pribadi maupun badan, sering melakukan upaya untuk mengelola jumlah pajak…
ak yang harus dibayarkan. Mereka melihat pajak sebagai biaya dan menggunakan strategi tax planning untuk menguranginya. Tujuan utama tax planning adalah meminimalkan pajak yang harus dibayar, sehingga mencapai laba sebelum pajak yang optimal. Dengan perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat efisien dalam pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan. Penelitian ini membahas tentang perencanaan Pajak yang diterapkan sebagai upaya perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak. Tujuannya adalah untuk memahami perencanaan pajak dan efisiensi pembayaran pajak pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore berdasarkan peraturan perpajakan. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif dengan mengumpulkan, menyusun, mengimplementasikan, dan menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui