Abstract:Penelitian ini membahas strategi membangun komunikasi keluarga modern berbasis nilai-nilai hadis dalam konteks Kajian Hadis Tematik Kontemporer. Komunikasi keluarga menjadi aspek fundamental dalam membentuk karakter, stabilitas…
bilitas emosional, dan internalisasi nilai moral anggota keluarga. Perkembangan teknologi digital dan media sosial menghadirkan tantangan baru, termasuk kesenjangan generasi, dominasi perangkat digital, dan risiko miskomunikasi. Nilai-nilai hadis menawarkan pedoman normatif yang relevan untuk mengembangkan interaksi yang harmonis, empatik, dan berbasis prinsip keadilan, kelembutan, serta nasihat bijak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka lima tahun terakhir, menelaah literatur terkait komunikasi keluarga modern, integrasi nilai agama, dan kajian hadis tematik kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip hadis dalam komunikasi keluarga mencakup mendengarkan aktif, penyampaian pesan dengan kelembutan, pendidikan moral berbasis hadis, dan kontrol terhadap pengaruh eksternal. Strategi ini terbukti meningkatkan kualitas interaksi, memperkuat keterikatan emosional, mengurangi konflik internal, serta membentuk karakter anggota keluarga yang adaptif terhadap tantangan sosial dan teknologi modern.
Abstract:Aborsi merupakan isu moral yang kompleks dan terus menimbulkan perdebatan di tengah kemajuan zaman. Paper ini membahas aborsi dari perspektif etika Kristen, dengan menelaah berbagai alasan yang diajukan untuk membenarkannya,…
nya, seperti alasan medis, sosial, ekonomi, hingga kasus pemerkosaan. Di tengah berbagai pandangan pro dan kontra, etika Kristen menegaskan bahwa hidup adalah anugerah dan hak prerogatif Allah, sehingga setiap bentuk pengguguran kandungan harus dilihat dalam terang nilai kekudusan hidup manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Melalui kajian teologis dan etis, tulisan ini mendorong pemahaman yang bijak dan penuh takut akan Tuhan dalam menyikapi aborsi, serta menolak normalisasi praktik tersebut atas dasar utilitarian semata.
Abstract:Keuangan publik dan sosial Islam merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan zakat…
dan wakaf di beberapa negara, yaitu Arab Saudi, Inggris, Mesir, Turki, Kuwait, dan Australia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan sosial Islam sangat dipengaruhi oleh sistem kelembagaan, regulasi, serta integrasi dengan kebijakan negara. Negara dengan sistem terpusat cenderung lebih efektif dalam distribusi, sementara negara minoritas Muslim menunjukkan inovasi dalam pengelolaan berbasis komunitas. Studi ini menegaskan bahwa optimalisasi zakat dan wakaf dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial secara berkelanjutan.
Abstract:Integrasi lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat kebutuhan tata kelola kolaborasi riset, namun Perjanjian Kerja Sama sering masih dipahami sebagai dokumen administratif, bukan arena tata kelola.…
a. Penelitian ini menganalisis bagaimana Perjanjian Kerja Sama berfungsi sebagai instrumen kolaborasi riset dan inovasi di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, BRIN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, serta telaah regulasi, dokumen kerja sama, laporan monitoring, dan rekapitulasi kerja sama 2022-2026. Temuan menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama telah bergeser dari kewajiban legal-administratif menjadi akselerator inovasi, tercermin dari sekitar 70 perjanjian aktif, 50% kemitraan industri, tujuh perjanjian lisensi, kasus hilirisasi Xanthan Gum, dan capaian dana eksternal Rp1,758 miliar pada triwulan I 2026. Implementasi didukung jejaring peneliti yang bersifat bottom-up, kepemimpinan fasilitatif, berbagi sumber daya, serta sistem SILARI dan SIBAHRI. Hambatan utama meliputi perbedaan aturan hukum, keterbatasan transparansi pelacakan dokumen, kekurangan tenaga teknis, antrean alat, keterbatasan pembiayaan mitra, dan risiko cuaca. Kontribusi penelitian terletak pada pemaknaan Perjanjian Kerja Sama sebagai arena mikro-administratif tempat kelincahan riset dan kepatuhan hukum dinegosiasikan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan service recovery dalam jasa pelayanan teknik di BBSPJIA serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala…
konsistensi waktu layanan, kesenjangan komunikasi, dan belum eksplisitnya kebijakan service recovery meskipun capaian kepuasan pelanggan tergolong tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan penguatan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa service recovery telah berjalan melalui penanganan keluhan, penjelasan teknis, pengecekan ulang, dan penyesuaian layanan, tetapi masih bersifat prosedural dan belum terlembagakan sebagai kebijakan terstruktur. Hambatan utama meliputi asimetri komunikasi antara proses teknis dan pemahaman pelanggan, keterbatasan waktu akibat peningkatan beban layanan, serta koordinasi antarunit yang belum optimal. Faktor pendukung utama adalah disposisi pelaksana yang responsif dan empatik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa service recovery pada pelayanan publik teknis ditentukan oleh interaksi antara kompleksitas teknis, kapasitas organisasi, dan kualitas interaksi manusia.
Abstract:Keamanan siber menjadi isu strategis dalam tata kelola digital pemerintah daerah karena pelayanan publik semakin bergantung pada sistem elektronik. Namun, kajian kebijakan keamanan siber di daerah masih lebih banyak menyoroti…
oroti strategi nasional, kepercayaan publik, atau kualitas layanan, belum pada proses implementasi di institusi daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan keamanan siber di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta menjelaskan peran masyarakat dan sektor swasta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus naratif melalui wawancara terhadap enam informan kunci, observasi, dan telaah dokumen pada 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dioperasionalkan melalui kepatuhan regulatif, tata kelola data, enkripsi, kontrol akses, autentikasi multifaktor, firewall, IDS/IPS, pembaruan sistem, dan pelatihan pegawai. Meski demikian, implementasinya masih dibatasi oleh infrastruktur, anggaran, tenaga ahli, dan koordinasi lintas instansi yang belum merata. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keamanan siber di tingkat daerah bergantung pada keterhubungan antara regulasi, kontrol teknis, kapasitas institusional, dan kolaborasi multipihak yang terstruktur.
Abstract:Studi ini meneliti bagaimana Unit Pelayanan Pajak Daerah Kelas A Citeureup menerapkan program relaksasi Pajak Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2025 dan sejauh mana program tersebut berkontribusi pada peningkatan…
pendapatan. Studi ini menjawab kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya membahas efektivitas pajak tanah dan bangunan, kepatuhan wajib pajak, atau kebijakan keringanan pajak secara terpisah, tetapi jarang mengevaluasi unit pelaksana secara komprehensif melalui implementasi kebijakan, efektivitas organisasi, dan kepatuhan wajib pajak dalam satu kerangka kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di Unit Pelayanan Pajak Daerah Kelas A Citeureup, Kabupaten Bogor, dari Mei 2025 hingga April 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan peninjauan dokumen yang melibatkan lima informan yang dipilih secara purposif. Temuan menunjukkan bahwa program tersebut meningkatkan pendapatan jangka pendek, sementara realisasi pajak 2025 melebihi target, dengan realisasi Pajak Tanah dan Bangunan mencapai 101,71 persen dan bea transfer 104,76 persen. Namun, manfaatnya tidak terdistribusi secara merata, komunikasi tidak sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak, kapasitas pelayanan masih situasional, dan kepatuhan masih didorong terutama oleh insentif daripada kesadaran pajak intrinsik. Keunikan dari hal ini terletak pada menunjukkan bahwa program tersebut efektif secara administratif tetapi belum berkelanjutan secara sosial.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berulangnya pencemaran Sungai Cikeas di tengah keberadaan regulasi pengendalian pembuangan air limbah. Kajian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembuangan air limbah,…
mbah, mengidentifikasi hambatan utama, dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Sungai Cikeas, Kabupaten Bogor. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada pejabat Dinas Lingkungan Hidup, pengawas lingkungan, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, serta komunitas lingkungan. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III dan diperkaya perspektif partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian pencemaran, tetapi belum optimal. Hambatan utama mencakup komunikasi kebijakan yang masih formalistik, keterbatasan sumber daya pengawasan, koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi, penegakan hukum yang belum konsisten, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Data kualitas air tahun 2021–2024 memperlihatkan fluktuasi TSS, BOD, COD, DO, dan fecal coliform, yang menandakan tekanan pencemaran domestik dan industri masih kuat. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan analisis implementasi kebijakan dengan bukti kualitas air untuk menegaskan kebutuhan model pengendalian pencemaran yang kolaboratif, partisipatif, dan berbasis data. Simpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas kebijakan bergantung pada penguatan komunikasi, kapasitas pengawasan, integrasi kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Abstract:Stunting tetap merupakan masalah kesehatan masyarakat yang multidimensional dan penurunannya sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti koordinasi…
inasi atau layanan, tetapi jarang menempatkan kebijakan stunting sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan stunting di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan menggunakan kerangka George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sejak November 2025 pada perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan terpilih. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui koordinasi lintas sektor, pendampingan keluarga, dan intervensi berbasis siklus kehidupan. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena pesan kebijakan belum dipahami merata oleh keluarga, sumber daya dan kader terbatas, komitmen pelaksana bervariasi, dan koordinasi antarlembaga masih tumpang tindih. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kebijakan stunting di wilayah perkotaan bekerja sebagai sistem perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi efektivitasnya bergantung pada sinergi kapasitas birokrasi dan partisipasi keluarga.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kualitas layanan puskesmas yang diduga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi MSDM dan kualitas layanan,…
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi MSDM, serta menguji pengaruh MSDM terhadap kualitas layanan pada puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional terhadap 31 tenaga kesehatan yang dipilih melalui total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara deskriptif serta regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan 61,3% responden menilai MSDM efektif dan 67,7% menilai kualitas layanan baik. Budaya organisasi, kepemimpinan, perubahan teknologi, serta peraturan dan kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap MSDM, sedangkan MSDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan (p=0,001; OR=0,019).