Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun…
hun 1945, serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi judicial review guna menjaga supremasi konstitusi. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai negative legislator, karena putusan tersebut dipandang memberikan penafsiran yang berimplikasi pada terbentuknya norma hukum baru dalam undang-undang yang sedang diuji.
Abstract:MTs Darunnajah 2 Cipining is a dormitory-based institution, often referred to as an Islamic boarding school, which fosters a greater sense of independence among its students compared to non-dormitory schools. This research…
ch aims to explore the strategies employed by students to enhance their competitiveness in mathematics at MTs Darunnajah 2 Cipining.
The findings reveal the distinct characteristics that students exhibit when competing in their mathematics lessons at this institution.
Abstract:Tradisi tashih Al-Qur’an di Ma’had Al-Jami’ah UIN Malang merupakan implementasi konsep Living Quran, di mana Al-Qur’an tidak hanya dibaca tetapi dihidupkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Program tashih ini diintegrasikan…
diintegrasikan sebagai standar kompetensi kelulusan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Dengan fokus pada peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf, tradisi ini bertujuan memastikan lulusan UIN Malang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki kompetensi spiritual yang mendalam. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya pembentukan karakter Islami yang menyeluruh, meliputi penguasaan teknis membaca Al-Qur’an serta internalisasi nilai-nilai keislaman. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tashih berperan signifikan dalam meningkatkan kompetensi membaca Al-Qur’an mahasiswa sekaligus membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan spiritualitas mereka. Dengan kombinasi standar yang ketat, inovasi dalam pembelajaran, dan pengelolaan yang sistematis, tradisi ini menunjukkan efektivitasnya dalam mencetak generasi Muslim yang tidak hanya kompeten secara intelektual tetapi juga berakhlak mulia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan model pembelajaran Al-Qur’an di institusi pendidikan Islam lainnya.
Abstract:Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, berkembang sejak era Nabi Muhammad SAW hingga zaman modern. Sebagai pedoman hidup yang holistik, hukum ini tidak hanya mengatur aspek keagamaan,…
, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik, menjadikannya relevan dalam berbagai konteks sejarah dan budaya. Penelitian ini membahas perjalanan hukum Islam mulai dari penerapan langsung di masa Nabi, perkembangan mazhab-mazhab hukum pada era klasik, hingga tantangan globalisasi di era modern. Mekanisme ijtihad yang diterapkan para ulama menjadi kunci fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi perubahan zaman, memungkinkan sistem ini tetap adaptif tanpa kehilangan esensi dasarnya. Pada era klasik, hukum Islam berkembang melalui pembentukan institusi peradilan yang terstruktur dan karya-karya ulama besar, seperti Al-Muwatta dan Al-Umm. Sementara itu, era modern menunjukkan upaya kodifikasi seperti Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, yang menjadi model bagi integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional di berbagai negara. Selain itu, konsep keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia yang ditawarkan oleh hukum Islam berkontribusi pada pembentukan norma hukum internasional yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka untuk memahami fleksibilitas hukum Islam dan potensinya dalam memperkaya sistem hukum global. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu tetap relevan di tengah perubahan sosial dan tantangan global, menjadikannya salah satu elemen penting dalam menciptakan keadilan universal.
Abstract:Keabsahan politikus sebagai saksi nikah dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang menarik dan penting untuk dieksplorasi. Saksi nikah memiliki peran krusial dalam validasi pernikahan menurut hukum Islam. Penelitian…
an ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan politikus sebagai saksi nikah dengan menelaah literatur hukum Islam dan pandangan ulama terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis dengan kajian pustaka yang melibatkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat sahnya saksi nikah menurut hukum Islam meliputi: harus beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki (atau dalam beberapa pandangan, satu laki-laki dan dua perempuan), dewasa (baligh), berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bersih dari tuduhan, dan memahami bahasa ijab qabul. Dari perspektif ini, politikus yang memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dianggap sah sebagai saksi nikah. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang peran politikus dalam institusi pernikahan menurut hukum Islam dan memperkuat pandangan bahwa setiap individu, termasuk politikus, harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi saksi yang sah dalam pernikahan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi efektif dalam pengelolaan program pendidikan dan pelatihan (diklat) guna meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Pengelolaan program diklat yang baik…
k merupakan kunci untuk menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten dan profesional. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa institusi pendidikan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi efektif dalam pengelolaan program diklat meliputi: (1) Perencanaan yang matang dengan kebutuhan analisis yang jelas untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan peserta diklat; (2) Pengembangan kurikulum yang relevan dan berbasis kompetensi; (3) Pemilihan dan pelatihan instruktur yang berkualitas; (4) Metode pembelajaran yang interaktif dan praktis; (5) Evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas program dan kinerja peserta; serta (6) Dukungan manajemen dan fasilitas yang memadai. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi-strategi tersebut dapat secara signifikan meningkatkan kinerja tenaga pendidik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pendidikan. Penelitian ini menyarankan adanya kebijakan yang mendukung pengelolaan program diklat secara berkelanjutan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui program-program yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2024. Program…
ram ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pangan bergizi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan , pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan telah diatur secara jelas dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tetapi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketimpangan distribusi, kualitas pangan yang belum seragam, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana. Berdasarkan teori hak konstitusional dan teori tanggung jawab negara, kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran tanggung jawab konstitusional karena negara lalai menjalankan kewajiban positifnya terhadap rakyat.
Abstract:This study examines the effectiveness of regulations preventing child marriage in the city of Surabaya after the enactment of Law No. 16 of 2019, which raised the minimum age for marriage to 19 years, but still allows for…
r marriage dispensations through Article 7 paragraph (2). This normative loophole raises academic questions about how the law works in social reality and how preventive measures can be institutionalized. This study aims to assess the implementation of regional policies, particularly Perwali No. 32 of 2024, and to examine the practices of religious courts in deciding on marriage dispensations using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory and the principle of Sadd al-Dzarīʿah as analytical tools. Empirical research methods were used through interviews, observations, documentation, and qualitative analysis of two cases of marriage dispensation that were rejected and granted. The results of the study show that the significant decrease in the number of marriage dispensations in Surabaya occurred due to the synergy of the legal structure (Religious Court, DP3APPKB, Ministry of Religious Affairs, RT/RW), legal substance through the Perwali which tightened procedures, and changes in the legal culture of society. The courts applied new standards that are more protective and based on maqāṣid al-syarī‘ah , making marriage dispensations an emergency mechanism rather than a legalization of child marriage. This study provides theoretical implications in the form of an integrative model between maqāṣid and the modern legal system, as well as practical implications in the form of recommendations to replicate the Surabaya model in other regions in an effort to protect children.
Abstract:Kehidupan sosial dan budaya dalam peradaban Islam merupakan cerminan dari perpaduan nilai-nilai agama dengan dinamika masyarakat yang beragam. Sebagai peradaban yang berkembang pesat sejak abad ke-7, Islam membangun tatanan…
nan sosial dan budaya yang komprehensif. Prinsip-prinsip seperti keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi fondasi utama dalam struktur sosial masyarakat Islam, menciptakan pola interaksi yang harmonis di tengah pluralitas. Dalam bidang budaya, peradaban Islam memperkaya dunia melalui pencapaian di bidang seni, arsitektur, sastra, musik, dan ilmu pengetahuan, yang tidak hanya menjadi warisan bagi dunia Islam tetapi juga bagi peradaban global. Peradaban Islam juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dalam mengakomodasi tradisi lokal di berbagai wilayah, seperti Asia, Afrika, dan Eropa, tanpa kehilangan esensi nilai-nilai universal Islam. Hubungan lintas budaya yang terjadi melalui perdagangan, diplomasi, dan dakwah agama turut mempercepat penyebaran budaya Islam, memperluas pengaruhnya, dan membangun jembatan antarbangsa. Dinamika kehidupan sosial dalam peradaban Islam memperlihatkan peran penting keluarga, pendidikan, dan institusi sosial lainnya dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi sosial dan budaya peradaban Islam, meliputi hubungan antarindividu dan komunitas, peran gender, serta pengaruh Islam terhadap identitas budaya di wilayah-wilayah yang dipengaruhi. Melalui pendekatan multidisiplin, khususnya historis dan sosiologis, kajian ini menyoroti bagaimana peradaban Islam menghadapi tantangan dan perubahan di berbagai konteks zaman, termasuk modernisasi dan globalisasi.
Abstract:Konsep keluarga dalam era modern mengalami tantangan besar akibat dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Artikel ini membahas perbandingan pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Emile Durkheim mengenai keluarga.…
uarga. Al-Faruqi, seorang intelektual Muslim, melihat keluarga sebagai unit teologis yang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, keimanan, dan moralitas dalam masyarakat Islam. Sebaliknya, Durkheim, sosiolog fungsionalis, menempatkan keluarga sebagai institusi sosial yang menjaga kohesi sosial dan mengatur perilaku individu melalui norma dan nilai kolektif. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan filosofis dan komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua tokoh memiliki pandangan yang berbeda terkait struktur keluarga, peran gender, dan fungsi utama keluarga, meskipun keduanya sepakat tentang pentingnya keluarga dalam membangun masyarakat yang harmonis. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana agama dan sekularisme membentuk konsep keluarga, serta relevansinya di era globalisasi yang penuh tantangan. Dengan memahami kedua perspektif ini, diharapkan dapat diidentifikasi strategi untuk memperkuat institusi keluarga sebagai pilar utama kehidupan sosial.