Abstract:Permasalahan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pembajakan buku di Indonesia seperti hal yang lumrah terjadi. Masyarakat Indonesia yang masih abai dengan membeli sebuah buku yang orisinil, karena mereka menganggap membeli…
mbeli buku bajakan lebih murah dan tidak jauh berbeda dengan membeli buku yang orisinil, serta hal ini pula yang membuat oknum-oknum pelaku pembajakan buku masih menjual bebas buku-buku bajakan di pasaran. Perlu diketahui pemerintah telah mengatur tentang hak cipta untuk melindungi hak-hak para pencipta salah satunya dalam membuat suatu karya tulis dalam bentuk buku. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta tidak semata hak-hak penulis ini dilindungi karena hingga kini masih saja berbagai macam jenis buku dari para penulis terkena pembajakan buku. Bahkan jika ditelisik lebih lanjut masih belum terdapat sanksi tegas bagi para pelaku pembajakan buku. Secara nyata dalam menerapkan kebijakan mengenai pelanggaran hak cipta masyarakat masih belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta bagi penulis. Tujuan penulisan ini disusun untuk memberikan informasi dan pembelajaran terkait sanksi pembajakan buku bagi pelaku dan perlindungan hukum terhadap penulis yang terkena dampak dari pembajakan buku, serta kebijakan dan tindakan yang lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan peraturan hak cipta bagi masyarakat.
Abstract:Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya suatu hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja di mana melekat hak dan kewajiban…
iban di dalamnya. Namun dalam praktiknya, masih terjadi permasalahan yang menjadi sorotan yakni mengenai pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan pesangon dialami oleh PT Duta Sumpit Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan topik permasalahan serta menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundangan -undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu berhentinya aktivitas produksi di PT Duta Sumpit Indonesia mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan perusahaan seharusnya memberikan pesangon sebagai bentuk kompensasi kepada para pekerja. Namun, PT Duta Sumpit Indonesia tidak kunjung memberikan pesangon kepada para pekerjanya. Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut PT Duta Sumpit Indonesia dinyatakan bersalah dan harus membayar uang pesangon sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Abstract:Dalam era kemajuan teknologi digital, Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu contoh bukti nyata teknologi semakin berkembang. Peran Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara seseorang menciptakan dan mengonsumsi…
onsumsi karya seni. Meskipun AI memberikan manfaat signifikan dalam industri kreatif, bahkan dapat menggantikan peran manusia yang sebenarnya manusia adalah aspek terpenting dalam menciptakan sebuah karya semi. Kemampuan AI untuk meniru gaya seniman terkenal menimbulkan tantangan baru terkait hak cipta dan plagiarisme. Pasalnya dengan kecanggihan dari AI ini menimbulkan oknum tertentu menggunakan AI untuk menjiplak atau meniru karya orang lain. hal ini membuat para peseni khawatir akan karya yang dihasilkan dapat ditiru oleh AI atau oknum yang memanfaatkan AI untuk meniru. Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta atas karya seni yang dihasilkan oleh AI di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif melalui analisis literatur dan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU Hak Cipta belum secara tegas mengatur karya seni buatan AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran hak cipta. Pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta yang dihasilkan melalui AI dapat berbentuk tuntutan perdata, pidana, dan korporasi, serta memerlukan penyesuaian dalam kerangka hukum yang ada. Penelitian ini menyimpulkan perlunya regulasi yang jelas untuk melindungi hak cipta karya seni buatan AI serta memastikan keadilan dan efektivitas perlindungan hukum di era digital.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) efektivitas proses pembelajaran Google Classroom, 2) efektivitas aplikasi Google Classroom dalam pembelajaran daring dan 3) kendala pembelajaran daring menggunakan media Google…
oogle Classroom. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Contoh penelitian ini adalah ruang kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas pembelajaran Google Classroom, diukur sebesar 75,50% untuk pembelajaran daring di Google Classroom, 2) Efektivitas Google Classroom Aplikasi Classroom untuk pembelajaran daring 79,28% menyatakan sangat efisien digunakan untuk pembelajaran daring, 3) terkait jaringan internet Kegagalan pembelajaran daring dengan media Google Classroommencapai 92,90%.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik pada siswa di SMAS Budi Agung Medan. Prokrastinasi akademik didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menunda-nunda penyelesaian…
lesaian tugas akademik, yang dapat berdampak negatif bagi siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Variabel yang dikaji adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik, yang terdiri dari faktor internal (kondisi fisik dan psikologis) dan faktor eksternal (gaya pengasuhan orang tua dan kondisi lingkungan). Populasi dalam penelitian ini adalah 40 siswa kelas XI SMAS Budi Agung Medan tahun ajaran 2023/2024. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing faktor terhadap prokrastinasi akademik adalah: (a) kondisi fisik 28%, (b) gaya pengasuhan orang tua 25%, (c) kondisi lingkungan 24%, dan (d) kondisi psikologis 23%. Faktor kondisi fisik merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi prokrastinasi akademik, dengan 62,5% siswa menyatakan kontribusi sedang dan 22,5% kontribusi tinggi. Sedangkan faktor kondisi psikologis memiliki kontribusi terendah, dengan 62,5% siswa menyatakan kontribusi sedang dan 27,5% kontribusi tinggi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak sekolah, orang tua, dan siswa untuk memahami dan mengatasi permasalahan prokrastinasi akademik melalui upaya perbaikan kondisi fisik, gaya pengasuhan orang tua, kondisi lingkungan, serta penguatan aspek psikologis siswa.
Abstract:Kebijakan moneter merupakan strategi atau Langkah-langkah yang diambil pemerintah dan otoritas moneter (Bank Indonesia) sebagai upaya menstabilkan terjadinya inflasi. Tujuannya, untuk meningkatkan perekonomian dengan mengautur…
gautur jumlah uang yang beredar, mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru, menjaga stabilitas nilai mata uang, menstabilkan harga barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, strategi dan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berfungsi dengan baik dapat mendukung bank sentral atau otoritas moneter dalam meraih tujuan mereka. Selain itu, mekanisme ini juga dapat berdampak pada aktivitas ekonomi nyata dan harga melalui proses transmisi yang berlangsung.
Abstract:Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), memiliki kontrol penuh terhadap tingkatan tertinggi dalam hal otonomi mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk tenaga pendidik (tendik). serupa dengan perusahaan…
n Badan usaha milik negara (BUMN). mereka memiliki kontrol penuh atas aset dan keuangan mereka sendiri. penetapan status PTN-BH dilakukan dengan peraturan pemerintah. dasar hukum munculnya PTN-BH adalah setelah terbitnya UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. pasal 65 ayat (1) UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan pengelolaan otonomi perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan bermutu. sistem UKT untuk memberikan subsidi silang dari mahasiswa ke mahasiswa bertujuan memberikan keadilan secara ekonomi. menggantikan sistem Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), sesuai dengan Surat Edaran DIKTI Nomor 97/E/KU/2013 perihal Uang Kuliah Tunggal mulai angkatan 2013 mahasiswa menggunakan sistem pembayaran UKT bukan lagi menggunakan sistem pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). melihat kondisi realita saat ini permasalahan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi masalah persemester hampir di seluruh PTN-BH di Indonesia esensi dari subsidi silang sepertinya kurang tepat, kenyataannya PTN-BH secara gamblang melakukan komersialisasi pendidikan memiliki kendali penuh atas kontrol sumber daya ekonomi di masing-masing kampus PTN-BH, mengakibatkan penentuan tarif nominal UKT di kampus PTN-BH sangat tinggi, menjadikan pendidikan bersifat eksklusif hanya masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi dapat merasakan pendidikan bermutu.
Abstract:Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan kehidupan sosial baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Sebagai pengatur, hukum memberikan kerangka yang jelas untuk mengelola interaksi sosial melalui…
ui aturan-aturan yang adil dan sistematis. Peran hukum sebagai pelindung juga sangat krusial untuk menjamin keadilan dan hak-hak setiap individu di tengah dinamika sosial yang kompleks. Artikel ini membahas bagaimana hukum berfungsi dalam dua aspek tersebut: sebagai pengatur yang menciptakan keteraturan sosial dan sebagai pelindung yang menjamin hak asasi manusia serta mencegah konflik. Ditekankan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan keadilan yang nyata di lapangan. Dengan menganalisis peran hukum dalam kehidupan sosial, artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum dapat memperkuat kohesi sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis.
Abstract:Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang mengintegrasikan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang sama. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah memastikan setiap anak dapat…
t belajar dan berkembang bersama, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya. Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusi didorong melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Namun, tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah dalam menerapkannya termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan guru, minimnya fasilitas, serta stigma sosial. Pendidikan inklusi mendapat perhatian global setelah UNESCO memperkenalkan prinsip ini dalam Pernyataan Salamanca pada 1994. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literature Review) berdasarkan artikel ilmiah dari Google Scholar yang dipublikasikan antara tahun 2020-2024. Proses pengumpulan dan analisis data mengikuti panduan PRISMA, mencakup identifikasi, skrining, kelayakan, dan keterimaan artikel.
Prinsip dasar pendidikan inklusi meliputi kesetaraan akses, partisipasi penuh, keterlibatan sosial, dukungan dan akomodasi, serta pembelajaran individual. Meskipun awalnya fokus pada anak-anak dengan disabilitas, kini pendidikan inklusi mencakup keragaman lain seperti jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia melibatkan kurangnya profesionalisme guru dan dukungan yang memadai. Optimalisasi pendidikan inklusi memerlukan pelatihan guru, penyediaan sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sikap positif guru terhadap siswa berkebutuhan khusus sangat penting untuk kesuksesan pendidikan inklusi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan inklusi, meski masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini secara menyeluruh
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan perencanaan peningkatan mutu Pendidikan islam, pengorganisasian, pelaksanaan program dan bentuk evaluasi dan pengawasan yang dilaksanakan dalam peningkatan mutu pendidikan…
ikan islam di SMA Madinatul Quran Bogor. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan pemanfaatan observasi (participant observation), wawancara (indepth interview), dan pengajian dokumen (dokumen study). Berdasarkan analisis penelitian, ditemukan SMA Madinatul Quran Bogor sebagai berikut: 1) Perencanaan dilakukan melalui pemilihan dan penetapan kegiatan. Bentuk perencanaan meliputi: Pengaturan sumber daya, pengaturan sumber dana, pengembangan kurikulum dan pembinaan personel organisasi sekolah. 2) Pengorganisasian dilaksanakan dengan proses pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap personil organisasi sekolah dalam mencapai tujuan organisasi. Dan pengorganisasian guru dalam melaksanakan program pembelajaran. 3) pelaksanaan dilaksanakan melalui pendekatan yang berkaitan dengan peran kepala sekolah, yang tidak lepas dari tugas untuk memotivasi bawahannya sebagai staf organisasi. 4) Pengawasan meliputi beberapa tahapan, yaitu: Evaluasi Pembelajaran, Pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan umpan balik untuk mengukur hasil hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Proses pengawasan yang dilakukan antara lain: Penetapan standar kegiatan, penentuan pengukuran kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan pengendalian penyimpangan penyimpangan.