Abstract:Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern. Sejak pertama kali diperkenalkan di nusantara hingga saat ini, kurikulum pendidikan Islam terus berkembang…
sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan masih tetap ada, termasuk keterbatasan dalam metode pengajaran, integrasi nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dan kesiapan sumber daya manusia. Secara historis, kurikulum ini telah melalui beberapa fase penting: masa kolonial, masa pasca kemerdekaan, dan era globalisasi. Setiap fase memperkenalkan tantangan dan kebijakan yang unik dalam pengembangan pendidikan Islam. Pemerintah Indonesia, melalui regulasi seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan kurikulum berbasis kompetensi, telah berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Namun, integrasi ini sering kali menimbulkan dilema antara pelestarian nilai-nilai Islam dan penerimaan terhadap ilmu pengetahuan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji perkembangan historis, tantangan, dan solusi terkait kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan adanya masalah yang terus berlangsung, seperti dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sekuler, sentralisasi kurikulum, serta kelebihan muatan kurikulum. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh, pengembangan profesionalisme guru, serta integrasi pendidikan Islam dan pendidikan sekuler untuk menghasilkan lulusan yang seimbang dan kompetitif. Kurikulum yang adaptif dan responsif sangat penting untuk menjaga relevansi pendidikan Islam di tengah perubahan global yang cepat, guna memastikan bahwa generasi mendatang memiliki integritas moral yang kuat, pengetahuan agama yang solid, dan keterampilan yang beragam.
Abstract:Pendekatan isistem idapat imeningkatkan ipendidikan idengan icara mengidentifikasii ikebutuhan, imenseleksi imasalah, imenyusun iidentifikasi persyaratani isolusi imasalah, imembuat ibeberapa ialternatif isolusi, menghasilkani…
ilkani ihasil, dan imerevisi ipersyaratan ipada isebagian atau iseluruh sistem iyang terkait idengan keterbatasan idalam memenuhi ikebutuhan. iPenelitian ini menggalii bagaimana ipenerapan sistem ipendekatan dapat imenjadi landasan yang iefektif dalam imembangun pendidikan yang iberkualitas. iMelalui analisis terhadapi faktor-faktor iseperti sinkronisasi, ipengelolaan sumber daya, idan keterlibatani pemangku ikepentingan, penelitian ini ibertujuan untuk mengidentifikasii cara isistem pendekatan imana dapat idioptimalkan untuk mencapaii hasil ipendidikan yang ilebih baik. iDengan memperkuat iketerkaitan antarai berbagai ielemen dalam isistem pendidikan, idiharapkan dapat iterbentuk ekosistem pendidikani yang ilebih responsif, iadaptif, dan iberorientasi pada hasil. Temuani penelitian ini idapat memberikan ikontribusi pada ipengembangan kebijakan ipendidikan yang lebih iefektif serta imemberikan pandangan yang ilebih komprehensif terhadap iupaya meningkatkan pendidikan secara imenyeluruh.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen organisasi digital terhadap kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi…
i pemerintah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi manajemen organisasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara pada beberapa organisasi perangkat daerah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata setiap indikator untuk menggambarkan tingkat penerapan manajemen organisasi digital dan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen organisasi digital berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan kinerja pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 4,17 yang juga berada pada kategori baik. Indikator kepemimpinan digital memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kompetensi digital ASN menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen organisasi digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi digital ASN, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang…
ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Transformasi Diditalisasi Pendidikan untuk Mengatasi Tantangan Digitalisasi di Wilayah 3T Merauke Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, Hasil…
asil penelitian menunjukan bahwa Dalam menghadapi tantangan digitalisasi pendidikan di wilayah tertinggal, transformasi struktur dan desain organisasi pendidikan sangat penting, karena organisasi yang kaku tidak mampu merespons perkembangan teknologi yang cepat; oleh karena itu, dibutuhkan struktur yang fleksibel dan adaptif, didukung pembentukan tim digital, kepemimpinan transformasional, serta manajemen berbasis data, sementara infrastruktur teknologi harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kompetensi digital tenaga kependidikan ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, dengan proses perubahan yang sistematis, sehingga melalui desain organisasi yang kontekstual dan kolaborasi multipihak, digitalisasi pendidikan di wilayah 3T dapat mendorong transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Abstract:Transformasi digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat lokal dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berakar pada kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan…
uan untuk mengidentifikasi potensi, peran, dan tantangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Merauke dalam mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat ekonomi kreatif berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang melibatkan anggota KIM, tokoh adat, serta pelaku ekonomi kreatif lokal. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Marind, seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan keberlanjutan alam, menjadi fondasi utama dalam membangun identitas ekonomi kreatif lokal yang berkelanjutan. KIM berperan penting sebagai fasilitator literasi digital, mediator komunikasi pembangunan, serta penghubung antara masyarakat dan ruang ekonomi digital yang lebih luas. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kapasitas teknologi, dan minimnya dukungan kebijakan menjadi hambatan utama dalam proses pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital di wilayah ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara kearifan lokal dan teknologi digital dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat 3T. Penguatan kapasitas digital KIM dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kabupaten Merauke.
Abstract:Penelitian ini menginvestigasi transformasi implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke dengan fokus pada tantangan dan potensi solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian…
an ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan berkelanjutan serta mengidentifikasi dampaknya terhadap pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil temuan menunjukkan variasi dalam efektivitas implementasi kebijakan, dengan beberapa program berhasil meningkatkan kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat, sementara program lain mengalami kendala seperti kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan adaptif dan partisipatif yang lebih kuat dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal.
Kata Kunci : Kebijakan pembangunan berkelanjutan; implementasi kebijakan; dampak pembangunan lokal
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membangun model social entrepreneurship yang adaptif terhadap kondisi masyarakat asli Papua guna mendorong penciptaan nilai sosial dan peningkatan kesejahteraan. Metode yang digunakan…
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (library research), yang dikombinasikan dengan analisis konteks sosial ekonomi lokal. Penelitian ini merumuskan model social entrepreneurshipyang berlandaskan pada empat elemen utama, yaitu: social value, civil society, innovation, dan economic activity. Model ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal, pemanfaatan kearifan lokal, serta kolaborasi lintas sektor sebagai kunci sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model social entrepreneurship dapat menjadi strategi yang efektif dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja berbasis sosial. Selain itu, keterlibatan generasi muda sebagai pelaku kewirausahaan sosial dinilai mampu menjadi motor penggerak perubahan sosial yang inklusif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian social entrepreneurship di Indonesia serta menawarkan kerangka praktis untuk implementasi model pada wilayah-wilayah tertinggal.
Abstract:The development of education in the Society 5.0 era has introduced new challenges for Islamic Religious Education (PAI) teachers through the integration of digital technology, changes in students’ characteristics, and increasing…
increasing demands for innovative and adaptive learning, particularly in schools with limited facilities. This study aims to analyze PAI teachers’ understanding of resilience, the forms of resilience they develop, and its relevance to adaptive learning competencies at SMP Asy-Syafi’iyah Lohgung Brondong. The study employed a phenomenological qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation involving PAI teachers, the school principal, and curriculum personnel selected purposively. The findings reveal that PAI teachers perceive resilience as the ability to endure, adapt, and remain productive in responding to digital educational changes through emotional, spiritual, social, and professional strengths. Resilience is manifested through the use of digital media, individualized learning assistance, and collaboration with schools and students’ families. The study concludes that resilience plays a crucial role in strengthening teachers’ adaptive capacities by fostering innovation, openness to change, and more communicative learning practices. The novelty of this research lies in the finding that the resilience of PAI teachers in coastal schools functions not merely as a coping mechanism against educational pressures but also as the primary foundation for developing adaptive learning in the Society 5.0 era. These findings underscore the necessity of strengthening resilience through continuous professional development, institutional support, and digital literacy to ensure that PAI learning remains relevant and adaptive.