Search Articles & Publications

Showing 83 articles found for "Akuntabilitas"

Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Pada Kementerian Perhubungan Tahun 2021

Amalia Aldira Arifin, Desmon Baginda Silaen, Devi Damayanti, Dodi Ikin Saputra
Abstract: Analisis atas penganggaran dan realisasi anggaran pada Laporan Keuangan Tahun 2021 Kementerian Perhubungan menunjukkan beberapa aspek penting dalam pengelolaan dana publik sektor transportasi. Perbedaan signifikan antara… estimasi dan realisasi anggaran penerimaan negara bukan pajak mengindikasikan perlunya peninjauan ulang proses perencanaan pendapatan untuk akurasi estimasi dan efektivitas pengelolaan. Ketidaksesuaian anggaran belanja dan realisasinya menekankan pentingnya efisiensi penggunaan dana publik. Pengalokasian dana bantuan sosial yang tidak terealisasi menunjukkan kebutuhan peninjauan kebijakan untuk mendukung masyarakat rentan. Analisis ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan responsif dalam pengelolaan anggaran sektor transportasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.

Implikasi Hukuman Pidana Terhadap Hak Asasi ManusiaSebuah Tinjauan Kritis

Soni Rohima Daulay, Tamaulina Br. Sembiring
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap implikasi hukuman pidana terhadap hak asasi manusia dalam konteks sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan metode kualitatif dan berbasis pada sumber data… ata studi pustaka, penelitian ini mendekati permasalahan dengan memfokuskan pada Keseimbangan antara efektivitas hukuman pidana dalam pencegahan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama. Bagaimana sistem hukuman dapat memberikan sanksi yang memadai tanpa merendahkan hak-hak dasar individu adalah pertanyaan sentral. Tinjauan metode, intensitas, dan implementasi hukuman pidana menjadi kunci untuk memahami dinamika ini. Penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hak asasi manusia tercapai dalam sistem hukuman pidana. Langkah dan prosedur dalam penegakan hukum harus memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Keadilan dalam konteks hukuman pidana esensial, di mana setiap tindakan penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal.  Analisis mendalam terhadap tingkat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukuman pidana. Tinjauan akan mencakup aspek-aspek kunci seperti hak atas pembelaan yang efektif, kondisi penahanan, dan implementasi sanksi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Peran lembaga pengawas dan mekanisme akuntabilitas akan dievaluasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kritis terhadap hubungan antara hukuman pidana dan hak asasi manusia, menyajikan temuan yang dapat mendukung perbaikan dalam sistem hukuman pidana, dan menggambarkan langkah-langkah menuju perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.

Penerapan Strategi Dan Perilaku Organisasi Dalam Pendidikan

Fathia Hanifah, Dinda Aulia Sani, Maidina
Abstract: Rendahnya produktivitas lulusan, faktor-faktor terkait isu value for money, dan faktor akuntabilitas pendidikan merupakan isu-isu strategis dalam dunia pendidikan saat ini. Cara berperilaku hierarkis menggabungkan beragam… m filosofi, gambaran, dan keyakinan mendasar yang rumit yang berlaku dalam suatu organisasi dan mempengaruhi cara organisasi tersebut mempertahankan tujuannya. Mengasah budaya hierarki adalah tugas utama dalam strategi penting yang kuat. Proses mewujudkan perubahan diawali dengan perubahan pola pikir (way of thought). Penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan data dengan teknik research, maka pembahasan jurnal ini lebih mengarah kepada strategi dan perilaku organisasi dalam pendidikan. Menciptakan strategi adalah salah satu hal penting dalam organisasi, memperhatikan hal-hal kecil hingga besar akan mempengaruhi perilaku dalam berorganisasi seseorang.

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH STUDI PADA UMKM RENGGINANG (DADDY SNACK) KELURAHAN CAKUNG TIMUR, JAKARTA TIMUR

Sulistiyo, Annaddella, Muhammad Ihsan Nur Rafli, Shiba Nuriyyah, Syahna Nur Khasifa
Abstract: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi… kendala dalam aspek pengelolaan keuangan, termasuk pemahaman dan penerapan akuntansi yang sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pencatatan keuangan pada UMKM Daddy Snack di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UMKM Daddy Snack telah memiliki laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi dan arus kas, pencatatan tersebut belum mengacu secara menyeluruh pada prinsip-prinsip SAK EMKM. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan persediaan yang belum sistematis, serta pemanfaatan laporan keuangan yang masih terbatas pada pencatatan kas masuk dan keluar tanpa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, pemahaman pemilik terhadap akuntansi berbasis akrual dan klasifikasi akun masih rendah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kemampuan dalam pencatatan keuangan sesuai standar. Penerapan sistem akuntansi yang memadai diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan membuka peluang ekspansi usaha secara berkelanjutan.

PERAN OMBUDSMAN KOTA PADANG DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH DAN TRANSPARAN

Asrizal, Alfikri imam Badawi, Rizki Syafril
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan peran Ombudsman Kota Padang dalam advokasi kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan transparan. Dalam konteks pelayanan publik, keterlibatan Ombudsman telah… menjadi kunci penting dalam mengawasi dan mendorong pemenuhan standar yang lebih tinggi dalam administrasi pemerintahan. Melalui tinjauan literatur, ditemukan bahwa Ombudsman Kota Padang telah secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan kekurangan dalam pelayanan publik, serta menyuarakan solusi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam memberikan bimbingan dan rekomendasi kepada pemerintah setempat untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran Ombudsman Kota Padang tidak hanya terbatas pada penyelesaian keluhan individu, tetapi juga memainkan peran proaktif dalam membentuk kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak konkret dari advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Ombudsman Kota Padang terhadap pelayanan publik di tingkat lokal.

UPAYA OMBUDSMAN PADANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BEBAS DARI MALADMINISRASI

Alfado Genta Rahmadhan, Rival Muhamadani, Rizki Syafril
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Padang dalam mengimplementasikan pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi. Ombudsman, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan… publik, memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, wawancara mendalam dengan pejabat Ombudsman, serta analisis data kasus maladministrasi yang ditangani oleh lembaga ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Padang telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi tentang hak-hak masyarakat, pelatihan bagi aparatur sipil negara, serta penerapan mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti resistensi dari beberapa instansi pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi Ombudsman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai pelayanan publik yang benar-benar bebas dari maladministrasi, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara Ombudsman, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pengaruh Rekomendasi Audit Kinerja Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kementerian Perikanan Kabupaten Muna

Shally Amalia Nur'aini, Mulyati Akib
Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak rekomendasi kinerja audit terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada instansi pemerintah.. Audit kinerja merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang berperan memberikan&#8230; berikan umpan balik strategis bagi instansi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program. Capaian IKU merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana, dan data dikumpulkan melalui kuesioner serta dokumentasi pada lembaga yang telah menerima rekomendasi minimum audit setelah dua tahun penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi kinerja audit memiliki dampak positif dan signifikan terhadap capaian IKU, dengan koefisien regresi sebesar 0,893 dan tingkat signifikansi 0,0000 (< 0,05). Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,664 menunjukkan bahwa penerapan rekomendasi audit dapat menjelaskan 66,4% variasi capaian IKU. Akibatnya, IKU lembaga pemerintah menjadi semakin mampu menerapkan rekomendasi audit. Penelitian ini menyoroti pentingnya pekerjaan audit sebagai alat evaluasi sekaligus cara untuk mengukur pertumbuhan pekerjaan organisasi sektor publik. Rekomendasi audit yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak langsung pada pencapaian tujuan kinerja organisasi.

Peranan Zakat Dalam Perekomian

Syarifah Reny Anggraini
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran zakat dalam perekonomian, dengan fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari penerapannya dalam masyarakat. Zakat, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam, tidak&#8230; hanya berfungsi sebagai ibadah tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini mendalami berbagai aspek zakat, termasuk definisi dan konsep zakat, sejarah penerapannya, peran sosial, dan dampak ekonominya. Selain itu, penelitian ini juga membahas mekanisme distribusi zakat, studi kasus penerapan zakat di berbagai negara, serta peran kebijakan pemerintah dalam mendukung pengelolaan zakat. Dalam konteks modern, tantangan dan peluang pengelolaan zakat dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Program zakat yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi umat menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian dan produktivitas masyarakat miskin. Peran lembaga amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, terutama dalam situasi krisis. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat dapat lebih meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi pembayaran zakat secara online.

Analisis Perancangan Sistem Informasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Di Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Soppeng

Karanita, Muhajir Arman, Guntur, Sukriani
Abstract: Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Soppeng memiliki peran strategis dalam&#8230; m pengelolaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, proses pengolahan data NPWP yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai permasalahan, seperti duplikasi data, kesulitan pencarian informasi, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi pengelolaan NPWP yang terkomputerisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), perancangan database, serta flowchart proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi NPWP yang dirancang mampu mengintegrasikan data wajib pajak, meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses pencarian data, serta menghasilkan laporan yang lebih akurat. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas di KP2KP Kabupaten Soppeng.

Arsip dan Dokumentasi dalam Administrasi Pendidikan

Arifuddin Rauf, Aulia Kartika, Nurul Adelia, Algazali, Fadlu, Kamus
Abstract: Administrasi pendidikan memerlukan sistem pengelolaan informasi yang efektif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Arsip dan dokumentasi merupakan komponen penting dalam proses administrasi karena berfungsi&#8230; i sebagai sumber data, bukti autentik, dan dasar pengambilan keputusan. Arsip adalah rekaman informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara oleh lembaga pendidikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik maupun non-akademik. Sementara itu, dokumentasi merupakan proses pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data secara sistematis agar informasi dapat ditemukan kembali dengan cepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep, fungsi, dan prinsip pengelolaan arsip dan dokumentasi dalam lingkungan administrasi pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai buku dan jurnal administrasi pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip yang baik mampu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, menjaga akuntabilitas sekolah, serta mendukung transparansi dan evaluasi program pendidikan. Selain itu, penerapan sistem dokumentasi yang terstruktur berkontribusi pada penyediaan data yang valid sebagai dasar perencanaan dan pengembangan mutu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, sekolah perlu menerapkan manajemen arsip dan dokumentasi sesuai standar dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung efektivitas administrasi pendidikan.