Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen perkantoran modern dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Telkom Pusat Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah keluarnya Surat…
t Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002 yang mewajibkan seluruh BUMN menerapkan prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tinggi dalam manajemen perusahaan. Manajemen perkantoran modern dinilai sebagai unsur penting yang memfasilitasi pelaksanaan prinsip- prinsip tersebut secara efektif dan terpadu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis literatur riview yang difokuskan pada yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom telah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dengan baik melalui pengelolaan administrasi dan pengawasan internal yang didukung oleh manajemen perkantoran modern. Studi ini menegaskan pentingnya manajemen perkantoran modern sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG di PT Telkom Pusat Indonesia.
Kata Kunci: Manajemen Perkantoran Modern, Good Corporate Governance, PT Telkom, BUMN, Tata Kelola Perusahaan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung melalui pembuatan website dan pelatihan pemberdayaan bagi aparatur Kampung Seed Agung, Distrik Muting, Kabupaten Merauke.…
. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang terdiri dari tiga tahap utama: (1) analisis kebutuhan melalui studi pendahuluan, observasi, wawancara, dan focus group discussion; (2) implementasi yang mencakup pembuatan website berbasis Content Management System (CMS) WordPress dan pelatihan pemberdayaan dengan metode hands-on practice; serta (3) evaluasi dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program. Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa implementasi website telah berhasil meningkatkan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana kampung. Pelatihan pemberdayaan menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan pengelolaan website, peserta mampu mengoperasikan website secara mandiri setelah pelatihan dibandingkan sebelumnya. Meski menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah, program ini telah berhasil membangun fondasi untuk tata kelola dana kampung yang lebih transparan dan akuntabel melalui kombinasi solusi teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal. Keberlanjutan program diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah dan strategi regenerasi pengelola website dengan melibatkan karang taruna sebagai kader masa depan.
Abstract:Peneltian tentang Sistem Absensi Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah Bagian Sekretariat Kabupaten Merauke bertujuan untuk Mendeskripsikan sistem absensi berbasis digital dalam…
m meningkatkan disiplin kerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke Bagian Sekretariat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif eksploratif dan sistem pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah menerapkan sistem absensi digital dengan menggunakan aplikasi E-NTAGO. Penerapan sistem absensi berbasis digital dalam hal ini aplikasi E-NTAGO di Dinas Pendapatan Daerah Bagian Sekretariatan Kabupaten Merauke terbukti meningkatkan kedisiplinan pegawai, khususnya dalam hal ketepatan waktu hadir dan pulang. Sistem absensi berbasis digital mempermudah proses pencatatan kehadiran secara otomatis dan akurat, sehingga meminimalkan kecurangan serta meningkatkan akuntabilitas karena Adanya pengawasan real-time melalui sistem digital menciptakan efek psikologis yang mendorong pegawai untuk lebih bertanggung jawab terhadap jadwal kerja mereka, dan adanya efisiensi administrasi karena data kehadiran dapat langsung digunakan untuk kebutuhan evaluasi kinerja dan penggajian. Hasil darti temuan ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai melalui pemanfaatan teknologi dan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan kepegawaian yang lebih berbasis data dengan memanfaatkan sistem E-NTAGO di lingkungan Pemerintahan
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem absensi online E-NTAGO dalam memonitor kehadiran dan meningkatkan produktivitas kerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan adalah…
h pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif, dengan pengumpulan data melalui observai, wawancara dan studi leteratur. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem absensi online (E-NTAGO) memberikan dampak positif dalam meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. 87% pegawai menyatakan E-NTAGO memudahkan proses absensi, data kehadiran lebih akurat dan real-time dan Sistem GPS dan QR Code dan 65% pegawai merasa lebih disiplin karena absensi dicatat secara otomatis dan terpantau, Produktivitas meningkat karena adanya transparansi dan akuntabilitas. Namun, beberapa kendala teknis seperti sinyal internet yang tidak stabil serta keterbatasan perangkat masih menjadi tantangan. Sumber daya manusia juga merupakan tantangan dalam penerapan sistem E-NTAGO karena beberapa pegawai kurang familiar dengan teknologi mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem E-NTAGO. Hasil temuan ini diharapkan dapat dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerapan sistem E-NTAGO.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Merauke. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif,…
f, jenis data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data yaitu metode kuesioner. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS 20. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Merauke yang berjumlah 30 SKPD, dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 28 SKPD dan diperoleh 97 data. Metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Good Governance (X1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y), Sistem Pengendalian Intern (X2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y).
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Raya Al-Aqsha Merauke Berdasarkan Psak 45. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan desktiptif. Teknik…
k pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi lapangan dan wawancara. Teknik analisis data penelitian menggunakan metode pengumpulan data reduksi data dan dan penyajian data. Data yang diolah adalah hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu narasumber yang terdiri dari ketua, bendahara, dan jama’ah pada Masjid Raya Al-Aqsha Merauke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Al-Aqsha sudah mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik dengan baik. Pengelola sudah memahami laporan keuangan dalam lingkup organisasi peribadatan dan pentingnya mencatat laporan keuangan, namun penerapan akuntansi untuk pencatatan laporan keuangan yang dilakukan masih dibuat dalam bentuk sederhana, yaitu pemasukan dan pengeluaran, sehingga belum sesuai dengan PSAK No. 45. Kendala penerapan pencatatan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 yaitu kurangnya pengetahuan tentang cara penyusunan laporan keuangan, kurangnya sumber daya yang berkompeten, belum adanya pelatihan atau pendampingan dari pihak terkait, dan belum ada sarana berupa program akuntansi sederhana
Abstract:Zakat is an Islamic economic instrument that plays a significant role in enhancing social welfare and promoting equitable socioeconomic development. The effectiveness of zakat management is strongly influenced by the accountability…
ountability and transparency practices implemented by zakat management institutions. This study aims to explore the practices of accountability and transparency in zakat fund management at the National Board of Zakat (BAZNAS) of Sumbawa Regency and to examine their contribution to public trust. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that accountability has been implemented through financial reporting in accordance with PSAK 109, external auditing, and structured accountability mechanisms. Transparency is demonstrated through the dissemination of information via the official website, social media platforms, print media, and public outreach activities. The implementation of these principles contributes to strengthening the trust of muzakki (zakat payers) and generating tangible benefits for mustahik (zakat beneficiaries), although improvements in information accessibility and the development of productive zakat programs remain necessary. The novelty of this study lies in its exploration of the interrelationship between accountability, transparency, muzakki trust, and the perceived benefits experienced by mustahik within the context of regional zakat management at BAZNAS Sumbawa Regency.
Abstract:This study aims to analyze the role of regional financial management accountability as a mediator between the accessibility of regional financial reports and regional financial accounting systems in relation to good governance…
rnance in the Regional Apparatus Organizations of Bogor City. Utilizing a quantitative approach, this study employs Structural Equation Modeling (SEM) with the assistance of PLS and IBM Statistics SPSS 26.0 programs for data analysis. The research sample consists of 108 respondents who are employees meeting specific criteria within the Regional Apparatus Organizations of Bogor City. Data collection was conducted through questionnaire distribution to these respondents. The analysis results indicate that regional financial management accountability plays a significant role in mediating the relationship between the accessibility of regional financial reports and regional financial accounting systems towards good governance. These findings suggest that improving the accessibility of financial reports and enhancing regional financial accounting systems can promote the establishment of good governance through increased accountability in financial management. This research provides an important contribution to understanding the factors influencing the realization of good governance at the regional government level and can serve as a reference for policymakers in formulating strategies to improve the quality of governance, particularly in aspects of regional financial management in Bogor City and other regions in Indonesia.
Abstract:Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD sebagaimana tugasnya untuk menegakkan kode etik terhadap anggota dewan. DPRD Provinsi sudah tentu berperan sebagai koordinatif kepada DPRD kabupaten untuk memastikan kinerjanya…
janya sesuai dengan kebijakan dengan visi provinsi. Maka untuk mewujudkannya diperlukan pengawasan kinerja DPRD kabupaten, apakah sudah sesuai dengan kebijakan DPRD provinsi dan tentu saja melihat apakah kinerja yang sudah di lakukan DPRD kabupaten tidak melanggar kode etik dan tetap menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas DPRD. Adapun metode yang digunakan adalah dengan melakukan kunjungan insidentil dan berdiskusi dengan cara bertatap muka. Diharapkan kepada dprd kabupaten agar tetap sesuai dengan kebijakan DPRD provinsi yaitu bekerja dengan baik sebagai wakil rakyat dan masyarakat.
Abstract:Perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel menjadi aspek krusial dalam menunjang tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi jalannya pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk…
mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan anggaran Bawaslu dengan menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena pengelolaan anggaran di Bawaslu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses perencanaan serta penggunaan anggaran guna menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Bawaslu mengacu pada berbagai regulasi. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Bawaslu menerapkan instrumen pertanggungjawaban keuangan, seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berperan dalam mengontrol penggunaan dana agar sesuai dengan prinsip good governance.