Abstract:Zakat memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pemahaman yang terbatas mengenai harta yang wajib dizakati masih menjadi kendala dalam optimalisasinya. Di Indonesia, pengelolaan ZIS-DSKL dipercayakan…
ipercayakan kepada BAZNAS, yang dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas guna mempertahankan kepercayaan publik. Sejak didirikan pada 2017, BAZNAS Kabupaten Jember telah berupaya mengelola zakat secara amanah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Di bawah kepemimpinan H. Saifullahudi, jumlah donatur mengalami peningkatan yang signifikan. BAZNAS berkontribusi dalam tiga dimensi akuntabilitas, yaitu hubungan vertikal kepada Allah SWT, tanggung jawab horizontal kepada masyarakat melalui program pendidikan dan kesehatan, serta kepedulian terhadap lingkungan melalui advokasi dan bantuan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan dana ZIS-DSKL di BAZNAS Kabupaten Jember menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan mencakup survei dan eksperimen, dengan analisis data berbasis perangkat lunak seperti SPSS untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi hasil penelitian.
Abstract:Abstract: Effective, transparent, and accountable village economic management is an important aspect in supporting rural development and community welfare. However, there are still limitations in the understanding of village…
lage officials regarding the use of information technology literacy in village economic management. This condition results in suboptimal management of economic data, activity documentation, and information dissemination to the community. This community service activity aims to enhance the understanding and awareness of Silo Baru Village officials regarding village economic management based on information technology literacy. The method used was community education through participatory socialization and counseling activities. The results indicate an improvement in the understanding of village officials regarding the importance of digital literacy as a supporting tool for planning, managing, and reporting village economic activities, as well as for promoting transparency and accountability in village economic governance. This activity provides an initial contribution to strengthening the capacity of village officials and supporting sustainable economic development in Silo Baru Village.
Keywords: community service; digital literacy; economic management; village apparatus
Abstrak: Pengelolaan ekonomi desa yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, masih terdapat permasalahan berupa keterbatasan pemahaman perangkat desa terhadap pemanfaatan literasi teknologi informasi dalam pengelolaan ekonomi desa. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan data ekonomi, dokumentasi kegiatan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perangkat Desa Silo Baru mengenai pengelolaan ekonomi desa berbasis literasi teknologi informasi. Metode yang digunakan adalah pendidikan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang bersifat partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perangkat desa mengenai pentingnya literasi digital sebagai sarana pendukung perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan ekonomi desa, serta sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola ekonomi desa. Kegiatan ini memberikan kontribusi awal dalam mendukung penguatan kapasitas perangkat desa dan mendorong pembangunan ekonomi Desa Silo Baru yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Kata kunci: ekonomi desa; literasi digital; pengelolaan ekonomi; perangkat desa
Abstract:Abstract: This community service activity aims to improve the transparency and efficiency of zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) management at Al-Ikhlas Mosque, Bandung Regency, through the implementation of a web-based information…
ormation system. The main problem faced by the partner was the manual and unstructured recording and reporting process, as well as the low accessibility of information for congregants. The methods used included consultation to identify needs, science and technology substitution to implement modern systems, and technical training for mosque administrators. The results showed that the administrators were able to operate the system independently, with a level of understanding reaching 93.5% with an average evaluation score of 3.74 out of 4. The developed information system supports transaction recording, financial reporting, and transparent ZIS fund distribution. Additionally, the activity produced outputs in the form of a web application, digital training modules, and technical documentation that can be used sustainably. This program contributes significantly to strengthening accountability and congregational engagement in religious social fund management.
Keywords: accountability; information system; training; web application; zakat
Abstrak: Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di Masjid Al-Ikhlas Kab. Bandung melalui implementasi sistem informasi berbasis website. Masalah utama yang dihadapi mitra adalah proses pencatatan dan pelaporan manual yang tidak terstruktur serta rendahnya akses informasi bagi jamaah. Metode yang digunakan meliputi konsultasi untuk identifikasi kebutuhan, substitusi ipteks untuk penerapan teknologi, serta pelatihan teknis untuk pengurus masjid. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengurus masjid mampu mengoperasikan sistem secara mandiri dengan tingkat pemahaman mencapai 93.5% dengan skor rata-rata evaluasi sebesar 3.74 dari 4. Sistem informasi yang dikembangkan mendukung pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, serta transparansi distribusi dana ZIS. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan luaran berupa aplikasi web, modul pelatihan digital, dan dokumentasi teknis yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat akuntabilitas dan keterlibatan jamaah dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.
Kata kunci: akuntabilitas; aplikasi web; pelatihan; sistem informasi; zakat
Abstract:Kegiatan pengabdian masyarakat ini mengangkat urgensi peningkatan kemampuan pelaporan akuntansi digital di kalangan koperasi di Kota Palembang. Peningkatan ketergantungan pada platform digital menuntut adaptasi yang terampil…
mpil guna memastikan pelaporan keuangan yang akurat. Pernyataan masalah berkisar pada tantangan yang dihadapi koperasi di Palembang dalam mengoptimalkan sistem akuntansi digital. Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan metodologi yang komprehensif melalui program pelatihan, lokakarya praktis, dan intervensi teknologi guna meningkatkan keterampilan akuntansi anggota koperasi. Pemberian penekanan dilakukan untuk membentuk pola pikir dan kompetensi digital dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan pelaporan akuntansi digital para peserta. Koperasi yang dilengkapi dengan keterampilan yang ditingkatkan mampu melakukan pelaporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengabdian ini menggarisbawahi peran kritis dari kemampuan akuntansi digital dalam memberdayakan koperasi untuk berkembang dalam lanskap bisnis kontemporer. Temuan ini berkontribusi pada perbincangan lebih luas mengenai transformasi digital dalam sektor koperasi.
Abstract:Abstract: By leveraging digital technology, Laporkitong enhances transparency and accountability, as well as facilitates public participation in the oversight and enforcement processes related to land use and natural resource…
ource management. The Laporkitong website functions as an online reporting application aimed at documenting instances of spatial planning violations in the West Papua Province. The lack of public knowledge about the Laporkitong application has led to numerous issues. Therefore, an analysis of the adoption of the Laporkitong application is necessary. This study aims to investigate the influence of Perceived Quality, Perceived Control, and Perceived Ease of Use factors as determinants of the residents' willingness to use the Laporkitong application, employing the Technology Acceptance Model (TAM) and DeLone and McLean IS Success (IS D&M) theories. As many as 160 valid respondents are gathered based purposive sampling technique and evaluated using Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results inform that all seven hypotheses are accepted with the R-square of the intention to use is 0.273 indicationg 27.3% variance of the model can determine the outcome. Further discussion and conclusion regarding the implication of theoretical and practical contribution are also discussed.
Keywords: laporkitong; perceived control; perceived ease of use; perceived quality; technology acceptance model
Abstrak: Dengan memanfaatkan teknologi digital, Laporkitong meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengawasan dan penegakan terkait penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Website Laporkitong berfungsi sebagai aplikasi pelaporan online yang bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran perencanaan tata ruang di Provinsi Papua Barat. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi Laporkitong menyebabkan banyak permasalahan. Maka dari itu perlu dilakukan analisis mengenai adopsi pada aplikasi Laporkitong. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh faktor Kualitas yang Dirasakan, Kendali yang Dirasakan, dan Kemudahan Penggunaan yang Dirasakan sebagai penentu keinginan penduduk untuk menggunakan aplikasi Laporkitong, dengan menggunakan Model Penerimaan Teknologi (TAM) dan teori Kesuksesan Sistem Informasi (IS D&M) DeLone dan McLean. Sebanyak 160 responden valid dikumpulkan berdasarkan teknik purposive sampling dan dievaluasi menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasilnya menunjukkan bahwa semua tujuh hipotesis diterima dengan R-square niat untuk menggunakan adalah 0,273, menunjukkan bahwa 27,3% variasi model dapat menentukan hasilnya. Diskusi lebih lanjut dan kesimpulan mengenai implikasi kontribusi teoritis dan praktis juga dibahas.
Kata kunci: laporkitong; pengendalian yang dirasakan; kemudahan penggunaan yang dirasakan; kualitas yang dirasakan; model penerimaan teknologi
Abstract:Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan inovasi penghimpunan dana sosial Islam, salah satunya melalui platform crowdfunding untuk wakaf uang (cash waqf). Di Indonesia, praktik ini menjanjikan akselerasi potensi…
wakaf yang sangat besar. Namun, terdapat gap dan ambiguitas regulasi antara hukum positif dengan dinamika fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi eksis belum sepenuhnya memitigasi risiko hukum terkait legalitas platform non-Nazhir sebagai intermediary, perlindungan konsumen (wakif), dan kejelasan skema potongan biaya platform. Diperlukan harmonisasi regulasi yang integratif antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna menciptakan kepastian hukum dan menjaga akuntabilitas pengelolaan wakaf uang digital di Indonesia.
Abstract:Penelitian ini menganalisis tantangan hukum dalam menyeimbangkan inovasi Generative AI (GenAI) dan kebutuhan regulasi di Indonesia, mengidentifikasi celah regulasi, dampak sektoral, serta merumuskan rekomendasi kebijakan…
berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan. Metode: Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Studi mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) Regulasi yang tidak adaptif, di mana UU ITE, PDP, dan Hak Cipta gagal mengatur aspek krusial GenAI seperti status hukum output AI, bias algoritma, dan penggunaan data pelatihan; (2) Ambang akuntabilitas yang ambigu, menyulitkan penentuan pihak bertanggung jawab atas konten ilegal atau disinformasi berbasis AI; serta (3) Dampak sektoral tidak terantisipasi, termasuk risiko hallucination di sektor keuangan, plagiarisme pendidikan, dan disrupsi tenaga kerja kreatif. Solusi yang diusulkan mencakup regulasi berbasis risiko, amandemen UU Hak Cipta untuk ciptaan AI, kolaborasi multistakeholder, dan regulatory sandbox untuk inovasi terkendali.
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi manajemen laba pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam konteks yang kompleks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan…
atan kualitatif dengan desain deskriptif dan analisis konten. Populasi yang diteliti adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan yang telah diaudit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Pembahasan menggarisbawahi bahwa perusahaan yang lebih besar dan lebih menguntungkan cenderung melaporkan laba yang lebih transparan, sedangkan perusahaan dengan utang tinggi berisiko lebih besar terlibat dalam manipulasi laba. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik tata kelola yang baik berfungsi sebagai penghalang terhadap praktik manajemen laba yang tidak etis. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya memahami interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi manajemen laba untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori manajemen laba dan corporate governance, serta implikasi praktis bagi perusahaan dalam memperkuat akuntabilitas dan integritas laporan keuangan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji kompleksitas penanganan kejahatan asusila terhadap anak di Indonesia, khususnya terkait inefisiensi Undang-Undang Perlindungan Anak dan lemahnya penegakan hukum. Latar belakang penelitian didasarkan…
an pada maraknya kasus kejahatan asusila terhadap anak, definisi anak yang beragam, serta lambatnya penanganan kasus oleh berbagai lembaga. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan, terutama penanganan kasus oleh Polri dan KPAI, serta perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan prosedur antara peradilan umum dan disiplin internal Polri. Penelitian juga mengungkap perlunya pendekatan multisektoral dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak untuk pencegahan dan penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak, serta pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas semua lembaga yang bertanggung jawab.