Abstract:Abstract : In building community economic independence, each year DISKOPDAGIN provides micro business loans sourced from the Asahan Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) funds which aim to help strengthen…
n capital for micro business actors. However, in providing micro business credit, certain conditions or criteria are required so that the DISKOPDAGIN can determine whether the customer receiving the micro business loan is eligible to receive credit or not. The problem that is often faced by the Department of Industry and Trade at this time is the difficulty in making decisions to determine recipients of micro business loans. The purpose of this research is to facilitate the Department of Industry and Trade in selecting micro business credit customers. The Simple Additive Weighting (SAW) method in this study aims to select the best alternative from a number of alternatives to be used based on specified criteria. The results of this study are micro business credit decision support systems, where the application of this system shows that the results of the ranking process with the SAW method are the same if calculated manually. The calculation uses 7 criteria where the highest alternative is the Asmah alternative (A7) with a preference value of 1.
Keywords: decision support system; micro business credit; simple additive weighting;
Abstrak: Dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat, tiap tahunnya DISKOPDAGIN mengadakan kredit usaha mikro yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan yang bertujuan untuk membantu penguatan modal kepada pelaku usaha mikro. Namun dalam memberikan kredit usaha mikro juga mempunyai syarat-syarat atau kriteria tertentu agar pihak DISKOPDAGIN dapat menentukan apakah nasabah penerima kredit usaha mikro tersebut layak menerima kredit atau tidak. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pihak DISPERINDAG saat ini ialah kesulitan dalam mengambil keputusan untuk menentukan penerima kredit usaha mikro. Tujuan dari penelitian ini untuk memudahkan pihak DISPERINDAG dalam menyeleksi nasabah kredit usaha mikro. Metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam penelitian ini bertujuan untuk menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang akan digunakan berdasarkan kriteri yang ditentukan. Hasil penelitian ini sistem pendukung keputusan kredit usaha mikro, dimana penerapan sistem ini menunjukkan bahwa hasil dari proses perangkingan dengan metode SAW sama jika dihitung secara manual. Perhitungan menggunakan 7 kriteria dimana alternatif yang tertinggi adalah alternatif Asmah (A7) dengan nilai preferensi 1.
Kata Kunci: kredit usaha mikro; sistem pendukung keputusan; simple additive weighting;
Abstract:Abstract: Money Market Mutual Funds are a short-term and low-risk investment vehicle suitable for novice investors. The large list of Money Market Mutual Funds for sale makes it difficult for novice investors to choose the…
he best one. Therefore, in selecting Money Market Mutual Funds, a decision support system is needed by using the AHP (Analytical Hierarchical Process) method. Calculations using the AHP method can produce ratings that can be used as a reference in selecting Money Market Mutual Funds. The highest-ranking result in this study is Batavia Dana Kas Maxima.
Keywords: AHP; Decision Support System; Money Market Mutual Funds
Abstrak: Reksa Dana Pasar Uang adalah sarana investasi jangka pendek dan berisiko rendah yang cocok bagi investor pemula. Banyaknya daftar Reksa Dana Pasar Uang yang dijual membuat investor pemula kesulitan dalam memilih yang terbaik. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pendukung keputusan dalam memilih Reksa Dana Pasar Uang dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hirearchy Process). Perhitungan metode AHP dapat menghasilkan peringkat yang dapat dijadikan acuan dalam memilih Reksa Dana Pasar Uang. Hasil peringkat tertinggi pada penelitian ini adalah Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) Batavia Dana Kas Maxima.
Kata kunci: AHP; Reksa Dana Pasar Uang; Sistem Pendukung Keputusan
Abstract:Abstract: PJU (Public Street Lighting), is regulated in the regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 27 of 2018, concerning street lighting. In line with the statement of the village…
ge minister, development of underdeveloped areas and transmigration (Mendes PDTT), eko putro Sandjojo, said that village funds could be used to make street lamps for villages that do not have street lights. The area of the northern ring road, sub-district of datuk bandar timur in the direction of the port of Teluk Nibung, part of the road has no street lighting at night, plus the road conditions are still classified as red soil. Based on the results of field observations, the team researched making cheap street lamps, by utilizing the basic work system of the joule tief circuit, where the input is 7.4 VDC (in 3.7VDC arranged in series-parallel) with a lamp load of 12 watts multiplied by 4 lamps, with a total load. 48 watts, get the frequency measurement results of 12.30 Khz and Iout 0.14A, and Vpk-pk 82 V. Charging input is 7.4VDC, the current 19800mAh in the battery is divided by the maximum current of the solar module 1 watt, which is 160mA, so the charging time the battery is in the range of 2.1 hours. For the design of the lampposts that were made, using a paralon pipe with a length of 5m, with a circle diameter of 9cm, and a second pole connecting 1.5 m long with a circle diameter of 5cm.
Keywords: Cheap street lights; joule tief series; 1 watt solar panel
Abstrak : PJU (Penerangan Jalan Umum), diatur dalam peraturan mentri perhubungan republik indonesia nomor 27 tahun 2018, tentang alat penerangan jalan. Sejalan dengan pernyataan mentri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Mendes PDTT) eko putro Sandjojo, mengatakan bahwa dana desa bisa digunakan untuk membuat lampu jalan bagi desa yang tidak memiliki lampu jalan. Wilayah jalan lingkar utara, kecamatan datuk bandar timur searah menuju pelabuhan teluk nibung, sebahagian dari jalan tersebut tidak memiliki penerangan jalan dimalam hari, ditambah dengan kondisi jalan yang masih tergolong tanah merah. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan maka tim meneliti membuat lampu jalan murah, dengan memanfaatkan dasar sistem kerja rangkaian joule tief, dimana untuk input 7,4 VDC (in 3,7VDC disusun seri-paralel) dengan beban lampu 12 watt dikalikan 4 lampu, dengan total beban 48 watt, mendapati hasil pengukuran frequensi 12,30 Khz dan Iout 0,14A, dan Vpk-pk 82 V. Pengisian input 7,4VDC didapati, arus 19800mAh pada baterai dibagi dengan arus maksimum modul surya 1 watt, yaitu 160mA, sehingga lama pengisian baterai berada pada rentang waktu 2,1 jam. Untuk rancangan tiang lampu yang dibuat, menggunakan pipa paralon dengan panjang 5m, dengan diameter lingkaran 9cm, dan penyambung tiang kedua sepanjang 1,5 m dengan diameter lingkaran 5cm.
Kata Kunci : Lampu jalan murah; rangkaian joule tief; panel surya 1 watt
Abstract:Abstract: PT Pinus Merah Abadi is one of the distributor companies in Indonesia engaged in selling snacks such as snacks and wafers with the Nabati brand. Every month the company offers increased incentives for its employees…
yees with predetermined conditions or targets. But in the process, the incentive calculation is managed manually using criteria by the General Affair Personnel who then data the results of the manual calculation are sent to the central office to obtain the disbursement of funds. Sometimes the results of these decisions are too rigid. The method used to solve this problem is the RAD method and each stage is adjusted accordingly based on the Tsukamoto fuzzy algorithm. From this study, an application of decision support systems was obtained that could support decision making to increase incentives that were more appropriate in human consideration.
Keywords: decison support system design; incentive calculation; tsukamoto method
Abstrak: PT Pinus Merah Abadi merupakan salah satu perusahaan distributor di Indonesia yang bergerak di bidang penjualan makanan ringan seperti snack dan wafer dengan merk nabati. Setiap bulan perusahaan menawarkan insentif yang meningkat bagi karyawannya dengan kondisi atau target yang telah ditentukan. Namun dalam prosesnya, perhitungan insentif dikelola secara manual menggunakan kriteria oleh personil urusan umum yang kemudian data hasil perhitungan manual dikirim ke kantor pusat untuk mendapatkan pencairan dana. Terkadang hasil dari keputusan ini terlalu kaku. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ini adalah metode RAD dan dalam setiap tahap disesuaikan sesuai berdasarkan algoritma fuzzy Tsukamoto. Dari studi ini, sebuah aplikasi dari sistem pendukung keputusan diperoleh yang dapat mendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan insentif yang lebih tepat dalam pertimbangan manusia.
Kata kunci: metode tsukamoto; peningkatan insentif, perancangan sistem pendukung keputusan
Abstract:Abstract: This study illustrates the use of the Analytical Hierarchy Process (AHP) in a decision support system (SPK) and combined with the Geographic Information System (GIS) to select funds for School Operational Assistance…
tance (BOS) at the secondary school level as a recommendation. for decision-makers, so that the selection of BOS fund receipts can run properly, quickly and as expected. The problem of delays in the distribution of BOS funds and the price of goods that can change every year, thereby affecting the unstable amount of funds spent on operational costs. The purpose of this study is to utilize a decision support system in determining the priority of receiving BOS funds at the secondary school level using the AHP method combined with GIS so that the implementation of the information system can be optimized. With this system, it is very useful to monitor the distribution of BOS funds so that they run smoothly by the expectations and goals of government programs. Determination of latitude and longitude using google maps to obtain maps and locations of aid recipients, connected with MySQL as a database and PHP programming and modeled with UML. The results of this study can be used to determine the receipt of BOS funds and their mapping by providing various criteria and alternatives for decision-makers.
Keywords: AHP, BOS, GIS, Google Map, SPK
Abstrak: Penelitian ini memaparkan tentang pemanfaatan Analitical Hierarchy Process (AHP) dalam sistem pendukung keputusan (SPK) dan dikombinasikan dengan Geographic Information System (GIS) untuk menyeleksi penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMA sebagai rekomendasi bagi pihak pengambil keputusan, agar seleksi penerimaan dana BOS tersebut dapat berjalan secara tepat, cepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Masalah keterlambatan pada saat penyaluran dana BOS dan harga barang-barang yang setiap tahunnya bisa berubah sehingga berpengaruh terhadap tidak stabilnya jumlah pengeluaran dana untuk biaya operasional. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah pemanfaatan sistem pendukung keputusan dalam menentukan prioritas penerimaan dana BOS jenjang SMA dengan menggunakan metode AHP dikombinasikan dengan GIS, sehingga implementasi sistem informasi dapat optimal. Dengan adanya sistem ini bermanfaat untuk memantau penyaluran dana BOS agar berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan dari program pemerintah. Penentuan latitude dan longitude menggunakan google maps untuk mendapatkan peta dan lokasi penerima bantuan, dikoneksikan dengan mysql sebagai database dan pemrograman PHP serta dimodelkan dengan UML. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan penerimaan dana BOS dan pemetaannya dengan memberikan berbagai kriteria dan alternatif kepada pihak pengambil keputusan.
Kata kunci: AHP, BOS, GIS, Google Map, SPK
Abstract:Abstrack:To produce a 3D animated film requires a long process flow so that the processing time of manufacture is also prolonged. This is a constraint in the development of the local animation film in Indonesia for a long…
g time will lead to high production costs making it difficult to compete commercially with animated films from abroad who have abundant funds and the support of various parties in the country. Therefore, efforts to improve the competitiveness of local animated film and one of these efforts is by analyzing the stages of the manufacturing process and apply it to the process of making the actual 3D animated film.In general there are three stages of the filmmaking process, namely the 3D animation pre-production, production and post-production. Although this time the animation industry in Indonesia has not been detailed separates each of these stages, but still be important for designing detail the activities of these stages, in order to see the strengths and weaknesses of each process that existed at that stage. Therefore, this study was conducted with the hope to provide recommendations to improve the local animation industry.
Keywords: 3D Animation, Animation Film Pre-Production Stage, Princess Peacock Orange
Abstak: Untuk menghasilkan sebuah film animasi 3D membutuhkan alur proses yang panjang sehingga waktu pembuatannya juga berlangsung lama. Ini yang menjadi kendala dalam perkembangan film animasi lokal di Indonesia karena waktu yang yang panjang akan mengakibatkan tingginya cost production sehingga sulit untuk bersaing secara komersial dengan film animasi dari luar negeri yang memiliki dana berlimpah dan dukungan dari berbagai pihak di negaranya. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing film animasi lokal dan salah satu upaya tersebut adalah dengan menganalisa tahapan-tahapan proses pembuatan dan menerapkannya pada proses pembuatan film animasi 3D yang sebenarnya.Secara umum ada 3 tahapan proses pembuatan film animasi 3D yaitu pra produksi, produksi dan paska produksi. Meskipun saat ini industri animasi di Indonesia belum secara detail memisahkan setiap tahapan tersebut, namun tetap menjadi penting untuk merancang detail aktifitas dari tahapan tersebut, dengan tujuan untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari setiap proses yang ada pada tahapan tersebut.
Kata Kunci: Animasi 3D, Tahap Pra Produksi Film Animasi, Putri Merak Jingga
Abstract:Abstract: There are several facilities in distributing funds to the customer which is owned by Bank Syariah Bukopin. One of them is Kredit Pemilikan Rumah / Housing Loan (mortgage), so far the bank when provides mortgages…
s to customers still uses risk prediction manually in giving credit to customers which is taking up a lot of time and energy especially when the customer reports is further analyzed by the Bank. One technique that can help in predicting the Bank's credit risk determination is Decision Tree which is a technique that is a part of Data Mining techniques to take a decision in the form of a tree. With Decision Tree techniques, it is expected to help the bank to allow faster and easier in predicting the data and getting a conclusion from existing data. One of the ways to predict the data is using Dtreg software. This software only uses data that is in the format of "csv (comma delimited)â€, if it is not using the format" csv (comma delimited)", so that the data can not be processed by Dtreg software. When the excel format has been converted to the "csv (comma delimited)" format, the analysis process can be done. Dtreg can generate decision tree, one of them is the result of risk decision from the number of mortgages based on the number of customers.
Keywords: data mining, decision tree
Abstrak: Ada beberapa fasilitas dalam penyaluran dana ke nasabah yang di miliki Bank Syariah Bukopin. Salah satunya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), selama ini pihak Bank memberikan KPR ke nasabah masih menggunakan prediksi resiko secara manual dalam meberikan kredit kepada nasabah yang banyak menyita waktu dan tenaga apalagi pada saat laporan nasabah dianalisa lebih lanjut oleh pihak Bank. Salah satu teknik yang dapat membantu pihak Bank dalam memprediksi Penentuan resiko kredit adalah teknik Decision Tree yang merupakan bagian dari teknik Data Mining untuk mengambil suatu keputusan dalam bentuk pohon. Dengan teknik Decision Tree diharapkan dapat membantu pihak bank agar lebih cepat dan mudah dalam memprediksi data dan menarik suatu kesimpulan dari data yang ada.Salah satu cara memprediksi data tersebut dengan menggunakan software Dtreg. Pada software ini data yang digunakan hanya bisa dalam bentuk format “csv (comma delimited), jika tidak menggunakan format “csv (comma delimited)“ maka data tersebut tidak bisa diproses oleh software Dtreg dan selanjutnya jika format excel yang telah dirubah ke format “csv (comma delimited)â€, maka akan dapat dilakukan proses analisa. Dtreg dapat menghasilkan pohon keputusan, salah satu nya yaitu hasil keputusan resiko dari jumlah kredit pemilikan rumah berdasarkan jumlah nasabah.
Kata kunci: data mining, decision tree
Abstract:This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for consumers in digital transactions in Indonesia. The method used is library research with a normative juridical approach. The results of the study indicate…
ate that Indonesia actually has an adequate legal basis to protect digital consumers, which is primarily sourced from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. These regulations have set out basic principles such as the obligation of business actors to provide honest information, consumer rights to security, and the recognition of electronic evidence. However, its implementation in the field encounters various significant obstacles. Case studies on e-commerce and fintech platforms reveal that consumer losses still often occur, such as products that do not match the description, difficulties with refunds, and the vulnerability of personal data. The key finding of this study is that the main challenge lies not in the legal vacuum, but in three aspects: (1) low digital literacy and consumer law so that they are not optimal in fighting for their rights; (2) alternative dispute resolution mechanisms such as BPSK and ODR (Online Dispute Resolution) which are not yet effective, fast, and easily accessible; and (3) weak supervision and law enforcement against unscrupulous business actors in the digital space. Therefore, it is concluded that digital consumer protection efforts require a holistic approach that relies not only on regulations, but also through massive public education, strengthening dispute resolution institutions, and closer synergy between the government, business actors, and the community.
Abstract:The Province of Papua holds a special constitutional status under Law No. 2 of 2021, implemented through Government Regulation (PP) No. 106 of 2021, which assigns 23 governmental functions to regional authorities. The regulation…
gulation embodies asymmetric decentralization intended to protect the rights of Indigenous Papuans (OAP) and address local needs. However, it raises legal concerns regarding ambiguous authority distribution between central, provincial, and municipal levels, as well as the unclear operational role of the Papuan People’s Assembly (MRP). The main research problem is whether PP No. 106/2021 provides a coherent and constitutionally consistent governance framework. This study applies doctrinal legal research using normative-analytical methods, including statutory interpretation, constitutional tests, and comparative perspectives. The findings indicate weak accountability mechanisms in managing Special Autonomy Funds, limited integration of customary law, and institutional fragility in newly established bodies such as BP-DOP and UPAP. The study concludes that PP No. 106/2021 does not fully align with the constitutional principles of legal certainty and decentralization. It recommends substantial revisions, strengthening MRP’s legal status, formal recognition of customary law through Perdasus, and an institutional blueprint with clear performance indicators to ensure effective, inclusive, and adaptive governance in Papua
Abstract:This study aims to analyze the effect of regional wealth, regional expenditure, and General Allocation Fund (DAU) on local government performance in Indonesia. Local government performance is strongly influenced by how these…
hese three factors are managed and optimized. Well-managed local wealth can increase regional fiscal capacity and reduce dependence on funding from the central government. Effective and efficient local expenditure plays a role in providing quality public services, while DAU makes an important contribution to regions with limited fiscal capacity. The method used in this research is a literature study by analyzing related literature, including scientific articles, government reports, and previous research. The results show that the interaction between the three factors has a significant impact on local government performance, which is reflected in development achievements and improvements in people's quality of life. Recommendations from this study include the need for more efficient management of local wealth, more focused allocation of local expenditure to priority sectors, and reduced dependence on DAU by increasing local own-source revenue (PAD). This study also suggests further research to explore the impact of DAU management on regional fiscal resilience.