Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman konsep bangun ruang melalui pembuatan jaring-jaring kubus dan balok dalam proses pembelajaran. Pembelajaran bangun ruang pada mahasiswa PGSD membutuhkan cara yang dapat…
pat membantu mereka memahami bentuk secara lebih nyata dan mudah dibayangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bersumber dari kajian literatur serta pengalaman pembelajaran di kelas. Pembuatan jaring-jaring kubus dan balok digunakan sebagai kegiatan belajar yang membantu mahasiswa memahami hubungan antara sisi, rusuk, dan titik sudut dengan lebih runtut. Melalui aktivitas ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep bangun ruang secara teori, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana bentuk tiga dimensi dapat dibentangkan menjadi dua dimensi. Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa penggunaan jaring-jaring sebagai media pembelajaran dapat membantu memperkuat pemahaman konsep, membuat mahasiswa lebih aktif saat belajar, serta menjadikan proses pembelajaran geometri terasa lebih bermakna. Dengan demikian, pembuatan jaring-jaring kubus dan balok dapat menjadi salah satu alternatif cara mengajar yang efektif untuk memperdalam penguasaan materi bangun ruang pada mahasiswa PGSD.
Abstract:Pembelajaran geometri bangun datar pada jenjang sekolah dasar berperan penting dalam membentuk kemampuan berpikir spasial, visualisasi, dan pemahaman struktur matematis siswa. Dalam praktiknya, penyampaian materi masih sering…
ering berfokus pada penerapan rumus dan prosedur perhitungan sehingga siswa kurang memperoleh pemahaman terhadap makna konseptual dari setiap bentuk geometri. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah etnomatematika, yaitu pendekatan yang memanfaatkan unsur budaya sebagai konteks dalam menjelaskan konsep matematika formal. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis konseptual terhadap pembelajaran geometri bangun datar melalui pendekatan etnomatematika di sekolah dasar. Metode yang digunakan berupa studi literatur dengan menelaah berbagai artikel ilmiah nasional yang relevan dengan tema kajian. Analisis difokuskan pada landasan teoretis, bentuk implementasi pembelajaran berbasis budaya, serta tantangan yang muncul dalam penerapannya. Hasil sintesis menunjukkan bahwa berbagai artefak budaya, seperti struktur bangunan tradisional, kerajinan anyaman, motif tekstil daerah, dan permainan tradisional, memiliki keterkaitan dengan konsep bangun datar dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman konseptual siswa. Meskipun demikian, keberhasilan penerapan pendekatan ini bergantung pada kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang sistematis dan kontekstual.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keamanan siber di Indonesia serta hubungannya dengan risiko kebocoran data, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur (library research)…
yang dipadukan dengan teknik perbandingan, triangulasi, dan analisis konten. Temuan menunjukkan bahwa ancaman siber di Indonesia telah mencapai tingkat kritis, dengan 3,64 miliar serangan tercatat hanya dalam tujuh bulan pertama 2025. Melalui kajian literatur dan analisis data sekunder yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa faktor manusia (human factor) merupakan salah satu faktor utama kegagalan keamanan digital. Salah satu contohnya adalah kasus serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada tahun 2024, di mana salah satu faktor utama terjadinya peretasan adalah faktor human error. Data menunjukkan bahwa hanya 42,7% masyarakat yang memahami cara mengelola informasi pribadi dengan aman, sementara pilar Keamanan Digital (Digital Safety) secara konsisten memperoleh skor terendah (3,12 dari 5) dalam Indeks Literasi Digital Nasional. Ditemukan bahwa setiap 10% peningkatan literasi privasi digital mampu mengurangi risiko dampak sosial akibat kebocoran data sebesar 7%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi melalui pendidikan formal, pelatihan berbasis simulasi, serta implementasi regulasi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas sangat krusial untuk memitigasi risiko kebocoran data.
Abstract:Keuangan publik dan sosial Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis keuangan…
uangan publik Islam, bentuk kelembagaan pengelolaan zakat dan wakaf, serta prospek pengembangannya di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, ditandai dengan hadirnya lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, penerapan prinsip seperti Zakat Core Principles dan Wakaf Core Principles menunjukkan adanya upaya standardisasi pengelolaan yang profesional. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi potensi zakat dan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, regulasi, serta inovasi pengelolaan untuk mendukung sistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan.
Abstract:Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perempuan memiliki peran penting sebagai…
bagai pengelola pangan rumah tangga, pelaku usaha pertanian, serta agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis lingkungan melalui berbagai praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review) dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai perempuan, ketahanan pangan, dan lingkungan. Analisis penelitian menggunakan Teori Optimalisasi (Siagian, 2014; Heizer et al., 2020) sebagai kerangka utama, dengan lima indikator yaitu efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan, yang dilengkapi oleh Teori Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment Theory) yang dikembangkan oleh Naila Kabeer (1999) sebagai teori pendukung. Teori pemberdayaan ini menekankan bahwa akses terhadap sumber daya, kemampuan mengambil keputusan, dan pencapaian kesejahteraan menjadi faktor pelengkap dalam meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi signifikan dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan pekarangan pangan, diversifikasi konsumsi pangan keluarga, pengembangan pertanian ramah lingkungan, serta pemanfaatan teknologi sederhana berbasis sumber daya lokal, sebagaimana tercermin dari pencapaian indikator efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan dalam Teori Optimalisasi. Namun demikian, optimalisasi peran perempuan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap lahan, modal, teknologi, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran perempuan yang didukung oleh pemberdayaan berbasis lingkungan merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.
Abstract:Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Gugus Tugujaya Kecamatan Cigombong. Kajian terdahulu tentang BOSP cenderung menekankan kepatuhan administratif, sedangkan…
gkan keterkaitan antara pengelolaan dana dan capaian mutu pendidikan belum banyak dijelaskan secara mendalam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, Focus Group Discussion, observasi, dan analisis dokumen perencanaan, realisasi, pelaporan, serta triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BOSP pada tujuh sekolah dasar telah berjalan on-track secara prosedural karena perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaporan mengikuti mekanisme yang berlaku serta didukung dokumen RKAS dan pertanggungjawaban. Namun, kebijakan belum sepenuhnya on-target karena kontribusinya terhadap mutu pembelajaran, pemanfaatan sarana prasarana, dan capaian belajar belum optimal. Faktor yang memengaruhi efektivitas meliputi kapasitas sumber daya manusia, komunikasi, struktur organisasi, dan sikap pelaksana. Kebaruan penelitian ini adalah pembedaan evaluatif antara kepatuhan prosedural dan efektivitas substantif dalam pengelolaan BOSP.
Abstract:Latar Belakang: Hipertensi merupakan masalah kesehatan kronis yang memerlukan keterlibatan keluarga dalam pengelolaannya. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah dan merawat anggota keluarga dengan hipertensi dapat meningkatkan…
ngkatkan risiko komplikasi yang serius. Tujuan: Mendiskripsikan asuhan keperawatan keluarga pada tahap usia dewasa dengan masalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif di Padukuhan Genitem. Metode: Studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan keluarga yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang dilakukan pada keluarga Tn. N di Padukuhan Genitem RT 07 RW 17 Godean, Sleman, Yogyakarta. Pengkajian dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, serta pendekatan keperawatan keluarga. Hasil: Pengkajian menunjukkan bahwa Tn. N mengalami hipertensi dengan tekanan darah 160/130 mmHg serta memiliki keterbatasan pengetahuan terkait faktor risiko, pencegahan, dan perawatan hipertensi. Diagnosa keperawatan utama yang ditegakkan adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif dengan intervensi keperawatan difokuskan pada edukasi kesehatan dan demonstrasi senam hipertensi. Kesimpulan: Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu memahami masalah hipertensi dan mampu mendemonstrasikan senam hipertensi secara mandiri untuk mengontrol tekanan darah. Asuhan keperawatan keluarga yang komprehensif dan berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan manajemen kesehatan keluarga pada penderita hipertensi.
Kata Kunci : asuhan keperawatan keluarga, hipertensi, senam hipertensi, manajemen kesehatan
Abstract:Myofascial Pain Syndrome (MPS) merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang ditandai dengan adanya myofascial trigger point yang menimbulkan nyeri lokal maupun nyeri alih, kekakuan otot, serta keterbatasan fungsi gerak.…
erak. Kondisi ini banyak terjadi pada populasi usia dewasa dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari serta menurunkan produktivitas kerja. Berbagai intervensi fisioterapi telah digunakan untuk menangani MPS, di antaranya Instrument-Assisted Soft Tissue Mobilization (IASTM) dan manual therapy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IASTM dan manual therapy terhadap penurunan nyeri pada kasus Myofascial Pain Syndrome pada usia dewasa. Penelitian menggunakan metode narrative review dengan menganalisis 20 artikel ilmiah yang diperoleh dari basis data Google Scholar, ScienceDirect, dan PubMed pada rentang tahun 2017–2024. Artikel yang dipilih merupakan penelitian dengan desain randomized controlled trial dan quasi-experimental yang mengevaluasi parameter nyeri menggunakan instrumen seperti Visual Analog Scale (VAS), Numeric Pain Rating Scale (NPRS), Pressure Pain Threshold (PPT), dan Neck Disability Index (NDI). Hasil kajian menunjukkan bahwa baik IASTM maupun manual therapy mampu menurunkan intensitas nyeri secara signifikan serta meningkatkan fungsi muskuloskeletal pada pasien MPS. IASTM juga menunjukkan peningkatan ambang nyeri tekan dan peningkatan range of motion pada beberapa penelitian. Secara keseluruhan, kedua intervensi tersebut dapat direkomendasikan sebagai pendekatan fisioterapi berbasis evidence-based practice dalam penanganan Myofascial Pain Syndrome pada usia dewasa.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran ujaran kebencian di media sosial menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan keterlibatan jaringan buzzer yang bergerak terkoordinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
engkaji pola koordinasi, tipologi akun, ciri khas konten, serta dampak aktivitas buzzer terhadap ruang publik digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur digital berupa kajian akademis dan data laporan transparansi resmi dari platform X, Facebook, dan Instagram. Penelitian ini menemukan bahwa jaringan buzzer beroperasi melalui ekosistem yang terorganisir, melibatkan agensi, tim produksi, dan tim distribusi dengan alur kerja yang sistematis mulai dari pembuatan hingga penyebaran narasi. Akun-akun yang terhubung dalam jaringan tersebut memperlihatkan karakteristik yang dapat dikenali, seperti jumlah pengikut, frekuensi posting, penggunaan identitas palsu, dan format konten yang sudah ditentukan. Pola koordinasi yang diterapkan pun beragam sesuai karakteristik tiap platform. Seperti penggunaan tagar pada X dan Instagram, serta konten yang disebarkan secara tertutup melalui fitur grup di Facebook. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas buzzer bukan sekadar fenomena spontan dari seorang individu, melainkan sebuah industri manipulasi informasi yang terstruktur. Temuan ini mengisyaratkan bahwa penanganan hukum perlu diarahkan pada aktor utama di balik jaringan buzzer, bukan hanya pelaku lapangan secara individual. Upaya tersebut dapat diperkuat melalui kerja sama antara lembaga terkait dan penyedia platform media sosial, penggunaan metode pengelompokan berlandaskan data untuk mengidentifikasi jaringan terkoordinasi, serta peningkatan kompetensi digital kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan terhadap dampak penyebaran ujaran kebencian.