Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan isu lingkungan pada media online Indonesia menggunakan model framing Robert N. Entman. Penelitian berfokus pada dua berita lingkungan yang dipublikasikan oleh…
eh media online Indonesia, yaitu berita Detik.com mengenai persoalan sampah di Jakarta dan berita RRI mengenai gaya hidup ramah lingkungan generasi Z. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis framing Robert N. Entman yang terdiri dari define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi teks berita dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media memiliki konstruksi realitas yang berbeda dalam membingkai isu lingkungan. Detik.com membingkai isu lingkungan sebagai persoalan krisis pengelolaan sampah yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah dan perubahan perilaku masyarakat. Sementara itu, RRI membingkai isu lingkungan sebagai bagian dari perubahan gaya hidup generasi muda yang semakin sadar terhadap keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa media online memiliki peran penting dalam membentuk pemaknaan publik terhadap isu lingkungan melalui pemilihan sudut pandang, narasi, dan solusi yang ditonjolkan dalam pemberitaan
Abstract:Infeksi yang berkaitan dengan Healthcare Associated Infections (HAIs) ialah permasalahan kesehatan yang bersifat global, termasuk di Indonesia yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 15,74%. Kondisi tersebut menegaskan bahwasannya…
wasannya pelaksanaan upaya pencegahan serta pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit menjadi hal yang sangat krusial, salah satunya melalui penerapan penggunaan masker secara tepat serta benar sesuai prosedur. Sementara itu, kegiatan pengabdian ini dimaksudkan guna meningkatkan kesadaran serta pengetahuan pengunjung terkait penggunaan masker yang benar, sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap penularan infeksi nosokomial di Instalasi Rawat Jalan RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2026, dengan sasaran pasien serta keluarga atau pendamping pasien di Instalasi Rawat Jalan, sehingga didapatkan sebanyak 60 pengunjung. Pada studi ini metode yang dipakai ialah edukasi kesehatan secara langsung (tatap muka) dengan media leaflet. Dari hasil Hasil pengujian Wilcoxon Signed-Rank Test menghasilkan nilai P-Valeu=0,000 (p<0,05). Berdasarkan hal tersebut, mengindikasikan bahwasannya sehinga ada perbedaan pengetahuansignifikan sebelum serta sesudah edukasi.
Abstract:Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi masih melakukan pelaporan kegiatan harian secara manual sehingga kurang efektif dan berisiko menimbulkan keterlambatan serta…
a kesalahan data. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Informasi Laporan Kegiatan Harian berbasis website untuk mendukung pengelolaan laporan secara lebih efektif. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, studi pustaka, serta pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu mempermudah pengelolaan laporan, monitoring kegiatan, serta penyusunan data secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur.
The Pollution and Environmental Damage Control Division (PPKL) of the Jambi City Environmental Agency still manages daily activity reports manually, resulting in inefficiencies and increasing the risk of delays and data errors. This study aimed to design a web-based Daily Activity Reporting Information System to improve the effectiveness of report management. Data were collected through observation, interviews, and literature review, while the system was developed using the Waterfall method. The results show that the proposed system facilitates report management, activity monitoring, and data processing in a faster, more accurate, and structured manner.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang…
ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Abstract:Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir menghadapi tantangan kompleks yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kampung Matara di Kabupaten Merauke merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi lokal berupa…
rupa sumber daya perikanan, kearifan lokal masyarakat adat, serta modal sosial yang kuat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan potensi lokal Kampung Matara dalam mendorong pencapaian SDGs, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pekerjaan layak, dan pelestarian ekosistem pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan aparat kampung, tokoh adat, nelayan, dan masyarakat pesisir. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal di Kampung Matara telah berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan kampung. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, akses pasar, serta dukungan kebijakan menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola lokal berbasis potensi pesisir dan kearifan lokal merupakan strategi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Merauke.
Abstract:Pengembangan proyek perkebunan tebu oleh PT Global Papua Abadi di Papua Selatan merupakan salah satu inisiatif agribisnis skala besar yang menonjol di wilayah Merauke. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial…
l proyek tebu PT Global Papua Abadi terhadap masyarakat adat Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan tiga dampak sosial utama: (1) perubahan akses lahan dan hilangnya zona tradisional berburu, meramu, dan mengambil sagu yang mengancam ketahanan budaya; (2) transformasi mata pencaharian dari ekonomi subsisten ke ekonomi uang yang menciptakan ketimpangan internal komunitas; dan (3) fragmentasi sosial akibat perbedaan sikap terhadap proyek yang melemahkan kohesi masyarakat adat. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi barcode MyPertamina dalam distribusi BBM subsidi di Kabupaten Merauke dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kerangka Mazmanian & Sabatier. Digitalisasi melalui…
alui QR Code diterapkan sebagai upaya menertibkan pendataan dan meningkatkan pengawasan transaksi BBM subsidi, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan administrasi kendaraan, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor yang menghambat proses pendaftaran dan verifikasi. Selain itu, kapasitas kelembagaan daerah serta pengawasan di lapangan belum sebanding dengan kompleksitas distribusi energi di wilayah yang luas dan terpencar. Kondisi ini membuat kebijakan berjalan parsial dan belum sepenuhnya memenuhi tujuan ketepatan sasaran subsidi. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan struktural, peningkatan literasi teknologi, serta koordinasi antar lembaga agar digitalisasi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif dan inklusif di tingkat daerah.
Kata kunci: BBM subsidi, QR Code, MyPertamina, implementasi kebijakan, Merauke, Mazmanian & Sabatier.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen perkantoran modern dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Telkom Pusat Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah keluarnya Surat…
t Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002 yang mewajibkan seluruh BUMN menerapkan prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tinggi dalam manajemen perusahaan. Manajemen perkantoran modern dinilai sebagai unsur penting yang memfasilitasi pelaksanaan prinsip- prinsip tersebut secara efektif dan terpadu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis literatur riview yang difokuskan pada yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom telah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dengan baik melalui pengelolaan administrasi dan pengawasan internal yang didukung oleh manajemen perkantoran modern. Studi ini menegaskan pentingnya manajemen perkantoran modern sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG di PT Telkom Pusat Indonesia.
Kata Kunci: Manajemen Perkantoran Modern, Good Corporate Governance, PT Telkom, BUMN, Tata Kelola Perusahaan.
Abstract:Pembentukan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 menghadirkan dinamika politik identitas yang kompleks dan berlapis, melibatkan negara, elite lokal, dan masyarakat adat dalam proses pemekaran daerah. Penelitian ini bertujuan…
tujuan menganalisis bagaimana politik identitas dikonstruksi, diperebutkan, dan dimobilisasi dalam konteks pembentukan provinsi baru tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus intrinsik, penelitian dilakukan di empat kabupaten, Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel., melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan makna dalam dinamika identitas yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas memainkan peran ganda: sebagai narasi pemersatu untuk melegitimasi pemekaran dan sebagai sumber fragmentasi akibat diferensiasi identitas sub-etnis. Elite lokal memanfaatkan identitas kultural dan historis untuk memperoleh legitimasi politik, sementara masyarakat adat menggunakan identitas sebagai alat negosiasi representasi dan kontrol atas sumber daya. Di sisi lain, negara menempatkan pemekaran sebagai strategi stabilisasi dan percepatan pembangunan. Perbedaan orientasi ini menciptakan ruang negosiasi yang terus berlangsung dalam konsolidasi pemerintahan Papua Selatan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan provinsi baru bergantung pada kemampuan mengelola identitas secara inklusif, memastikan representasi OAP, dan mencegah dominasi elite dalam struktur kekuasaan daerah.