Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi mangrove sebagai bahan pewarna alami batik, menganalisis strategi pemberdayaan perempuan pesisir melalui inovasi batik mangrove, dan mengkaji kontribusinya terhadap…
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian dilaksanakan pada 25 April 2026 di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap satu narasumber kunci yaitu Ibu Hamida (42 tahun), pemilik usaha Sima Batik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan mangrove Tanjung Rejo seluas 600–602 hektar memiliki potensi besar sebagai sumber pewarna alami batik dari bagian akar, batang, dan dahan yang mengandung tanin tinggi. Dengan efisiensi bahan baku 10 kg per tahun, usaha ini menghasilkan rata-rata 20–30 lembar kain batik per bulan dengan harga jual Rp250.000 per lembar, melibatkan 6 tenaga kerja perempuan lokal, dan menjangkau konsumen dari instansi pemerintah pusat hingga wisatawan. Analisis SWOT menunjukkan bahwa keunggulan utama produk terletak pada keunikan pewarna alami dan nilai ekologisnya, meski terkendala keterbatasan tenaga kerja dan ketergantungan cuaca. Usaha batik mangrove ini terbukti berkontribusi nyata terhadap SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 8 (pekerjaan layak), SDG 12 (konsumsi dan produksi bertanggung jawab), SDG 14 (kehidupan bawah laut), dan SDG 15 (kehidupan di darat), menjadikannya model pemberdayaan berbasis ekosistem yang relevan untuk dikembangkan di wilayah pesisir lainnya.
Abstract:Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di desa terpencil seperti Desa Wisata Huta Tinggi menunjukkan bahwa kesuksesan tersebut tidak murni lahir begitu saja, melainkan dari sinergi antara agensi lokal dan intervensi eksternal…
nal yang terkoordinasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma pembangunan nasional yang memprioritaskan desa sebagai subjek pembangunan (Desa SDGs) dan popularitas model Community-Based Tourism (CBT) sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor penentu keberhasilan pemberdayaan di Desa Huta Tinggi dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan lokal, baik secara ekonomi maupun sosial. Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mensintesis berbagai sumber akademis dan laporan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini menemukan bahwa anatomi keberhasilan Desa Huta Tinggi ditopang oleh tiga pilar: (1) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terstruktur yang menghasilkan inovasi produk (misalnya, yogurt susu kerbau); (2) penguatan kelembagaan lokal melalui peran sentral Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai motor penggerak partisipasi; serta (3) kolaborasi multi-pihak yang efektif, yang mengintegrasikan dukungan top-down (pemerintah, swasta) dengan inisiatif bottom-up (masyarakat). Dampak dari pemberdayaan ini bersifat multidimensional, mencakup diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, serta revitalisasi budaya dan penguatan kohesi sosial. Disimpulkan bahwa Huta Tinggi memvalidasi model CBT hibrida yang efektif dan dapat direplikasi, di mana keberhasilan awal menjadi fondasi yang kokoh. Namun, keberlanjutan jangka panjangnya kini menghadapi tantangan fase konsolidasi menuju stagnasi, seperti keterbatasan infrastruktur dan tekanan lingkungan, yang menuntut pergeseran fokus dari membangun ke mengelola secara berkelanjutan.
Abstract:Masalah kenakalan anak di Indonesia akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan, terutama terkait kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak antara lain rendahnya…
ya tingkat pendidikan, kemiskinan, kurangnya perhatian orang tua, kemudahan akses narkoba, dan mudahnya mengakses konten pornografi melalui handphone, televisi, dan internet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw.
Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw belum sepenuhnya tepat. Dakwaan penuntut umum masih bersifat alternatif, sedangkan dakwaan pada Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak lebih sesuai dengan unsur-unsur dalam kasus ini. Selain itu, pertimbangan hukum majelis hakim kurang tepat karena pidana yang dijatuhkan terlalu rendah. Hakim lebih menekankan pada usia pelaku dan perbuatan yang dilakukan, namun kurang memperhatikan kerugian immaterial, terutama rusaknya masa depan anak korban yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan pidana.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menangani permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan tantangan sosial yang memerlukan peran aktif pemerintah dalam penyelenggaraan…
lenggaraan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki berbagai program untuk menangani kemiskinan, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan teknik purposive sampling untuk memperoleh data. Data diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait serta sumber sekunder seperti publikasi BPS dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, validasi data yang kurang optimal, serta koordinasi antar instansi yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung program kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan partisipatif, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember dapat terus berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.
Abstract:Zakat profesi merupakan kewajiban bagi individu yang memiliki penghasilan tetap, termasuk aparatur negara, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kajian fikih kontemporer. Penelitian ini menganalisis zakat profesi…
i aparatur negara dalam perspektif hukum Islam, dengan tujuan untuk memahami dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta implikasinya terhadap kesejahteraan umat. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap dalil-dalil syar'i, termasuk konsep nishab, haul, dan metode penghitungan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan aparatur negara yang melebihi nishab wajib dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu haul, mengingat sifat penghasilan tersebut bersifat langsung dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peran lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat profesi guna memastikan distribusinya tepat sasaran dan berdampak positif pada pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, zakat profesi aparatur negara tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi dan solidaritas sosial dalam masyarakat
Abstract:Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs memiliki 17 tujuan utama yang…
bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, serta pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian SDGs. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan meluncurkan berbagai program di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Kebijakan ini telah menunjukkan dampak positif, seperti peningkatan akses pendidikan, penurunan angka kemiskinan, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antarlembaga, disparitas regional, keterbatasan pendanaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan resistensi terhadap kebijakan seperti pajak karbon. Pandemi COVID-19 juga memperburuk pencapaian SDGs, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif. Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, serta optimalisasi peran sektor swasta dan masyarakat
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Cikarang, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Zakat, sebagai salah satu instrumen keuangan Islam, berperan…
n penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan yang merata. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang diberikan kepada penerima zakat (mustahik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat penerima, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan stabilitas ekonomi. Namun demikian, efektivitas zakat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengelolaan yang profesional, distribusi yang tepat sasaran, dan transparansi lembaga pengelola zakat. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi untuk memastikan pemerataan manfaat yang lebih luas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengelolaan zakat dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi antar lembaga agar zakat dapat menjadi alat yang efektif dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
Abstract:Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk ditangani, dan sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengatasinya sesuai dengan agenda global Sustainable…
inable Development Goals (SDGs). Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, terus mengupayakan berbagai strategi untuk menanggulangi persoalan ini. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur, yang turut mengambil langkah konkret dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan kemiskinan di wilayahnya melaui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten jember sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan seiring dengan deklarasi SDGs. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana langkah pemerintah kabupaten Jember dalam mengentaskan kemiskinan, dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi dokumentasi, data yang di gunakan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis telaah dari berbagai literatur. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten jember memiliki langkah dan strategi dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2015, dengan harapan penelitian ini memeberikan kontribusi yang berharga bagi pemerintah serta bagi pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan yang sejalan dengan agenda global SDGs di daerah tersebut.
Abstract:Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat menggambarkan sebuah kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Akan tetapi, terjadinya ketimpangan tingkat kesejahteraan pada masing-masing provinsi dibuktikan dengan perbedaan nilai indeks…
ndeks pengembangan manusia pada masing-masing provinsi di Indonesia. Pemilihan subjek penelitian di Provinsi Jawa Timur disebabkan karena Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya yang baik yang dapat mendorong potensi pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik data faktor-faktor yang diduga memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pada karakteristik data variabel AHH, IPM, persentase penduduk berpendidikan, persentase penerima KKS, dan jumlah tenaga kesehatan memiliki boxplot yang tidak simetris, sedangkan pada variabel persentase penduduk miskin memiliki boxplot yang simetris. Selain itu, terdapat outlier pada variabel persentase penduduk miskin terdapat pada Kabupaten Sampang, pada variabel persentase penduduk berpendidikan terdapat pada Kota Malang dan Kota Surabaya. Serta pada variabel jumlah tenaga kesehatan terdapat pada Kabupaten Sidioarjo dan Kota Surabaya. Pada pengujian asumsi menunjukkan bahwa data faktor-faktor yang diduga memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur tahun 2023 memenuhi asumsi. Pada analisis faktor terbentuk menjadi dua komponen. Komponen pertama mampu menjelaskan sebagan besar variabilitas data. Pada komponen pertama terdiri dari variabel AHH, persentase penduduk miskin, IPM, dan persentase pengeluaran makanan. Komponen kedua terdiri dari variabel persentase penduduk berpendidikan, persentase penerima KKS, dan jumlah tenaga kesehatan. Faktor pertama diberi nama kemiskinan dan kerentanan sosial dan pada faktor kedua akses terhadap layanan dasar. Serta, korelasi yang tinggi pada komponen pertama menunjukkan bahwa faktor ini layak untuk merangkum ketujuh variabel yang dianalisis.
Kata Kunci: Analisis Komponen Utama, Analisis Faktor, Kesejahteraan Masyarakat
Abstract:Kawasan pesisir dan kelautan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tetapi sering kali masyarakat yang tinggal di daerah ini menghadapi kemiskinan yang kronis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab…
b kemiskinan di wilayah pesisir serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang mencakup berbagai sumber akademik dan laporan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan di kawasan pesisir disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk degradasi ekosistem, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta dampak perubahan iklim. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang inklusif dan partisipatif untuk mengatasi masalah kemiskinan di kawasan pesisir, dengan fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan