Abstract:Perkembangan bisnis busana muslimah yang semakin pesat membuat tingkat persaingan juga semakin ketat. Pemanfaatan teknologi internet berupa e-commerce, Shopee salah satunya, sangat membantu dalam memasarkan dan mempromosikan…
ikan produk karena lebih efektif dan efisien menjangkau konsumen. Konsumen seolah diperebutkan dengan penawaran-penawaran seller melalui produk dengan kualitas yang sangat beragam pula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi terhadap minat beli konsumen pada butikbintan di e-commerce Shopee (shopee.co.id/butikbintan). Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Lemeshow dengan jumlah sampel (n) = 105 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tahapan observasi, dan kuesioner, yang diukur dengan Skala Likert. Metode penelitian menggunakan metode regresi linear berganda, dengan analisis instrumen penelitian uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menemukan bahwa harga berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli konsumen, kualitas produk secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen, promosi secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen, dan variabel harga, kualitas produk, dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada butikbintan di e-commerce shopee ( shopee.co.id/butikbintan ).
Abstract:Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana eksistensi pelaksanaan mediasi penal dengan pendekatan restorative justice yang merupakan cara penyelesaiaan perkara pidana dengan mengutamakan win win solution…
n atau perdamaian antara pelaku dan korban sehingga perkara tidak harus sampai ke Persidangan. Penulisan artikel ini dituangkan dalam tulisan yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang eksistensi mediasi penal dengan pendekatan restoratif justice pada penyelesaian tindak pidanaserta untuk mendapatkan data yang diinginkan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, teori yang relevan mengenai pelaksanaan mediasi penal. Kesimpulan dari penulisan artikel ini didapatkan bahwa mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice memang sudah harus diupayakan pada pintu awal penyelasaian perkara pidana yakni penyidikan terutama yang sudah disebutkan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana namun pada kenyataannya terkadang penyidik masih merasa takut dengan stigma masyarakat yang menganggap kalau mediasi penal dengan pendekatan restorative justice ini merupakan jalan yang haram dalam penyelesaian perkara pidana.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten…
paten Jember dimana masih banyak ditemui bahwa infrastruktur utamanya jalan masih kurang baik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif termasuk pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memiliki peran sentral dalam pembangunan serta pemeliharaan jalan di Kabupaten Jember. Dinas ini melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan secara berkala guna menjaga kondisi jalan agar tetap layak dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Dalam pemeliharaan jalan tidak hanya di bebankan kepada Dinas saja, akan tetapi masyarakat juga harus memiliki kesadaran akan menjaga infrastruktur yang telah dibangun dan disediakan dengan baik oleh pemerintah. Selain itu pemeliharaan jalan juga memiliki tantangan tersendiri, terdapat tantangan yang dihadapi oleh Dinas ini dalam melakukan pemeliharaan jalan. Yang pertama yaitu dari sisi anggaran dan yang kedua adanya dari sisi masyarakatnya
Abstract:Hukuman mati adalah merupakan suatu vonis ataupun sanksi yang paling terberat yang masih diberlakukan di negara Indonesia. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mentelaah dan mendalami terkait sanksi pidana…
a mati yang jika dihubungkan kepada hak asasi manusia serta hukum pidana yang ada di Indonesia. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Adapun hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana hubungan antara pidana mati dengan hak asasi manusia dan juga peradilan atau hukum pidana Indonesia. Hukuman mati yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan agar memberikan penyesalan kepada pelaku-pelaku tindak pidana sehingga tidak ada yang melakukan pebuatan kejahatan lagi. Hukuman mati merupakan suatu sanksi atau vonis yang sudah dari dulu diterapkan bahkan sampai sekarang masih saja hakim menjatuhkan vonis mati terhadap pelaku tindak kejahatan. Secara umum, hukuman mati memliki tujuan untuk penyesalan sehingga tidak ada yang melakukan tindak pidana kejahatan yang berat dan menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat.
Abstract:Banjir bandang adalah aliran massa sedimen (pasir, kerikil, batu dan air ) dalam satu unit dengan kecepatan tinggi. Terjadi karena keseimbangan statik antara gaya geser yang ditimbulkan oleh aliran lebih besar dari gaya…
geser massa sedimen yang menahan. Karena massa yang mengalir ini mempunyai percepatan maka ketinggian dan kecepatannya akan selalu bertambah, dan pada tingkat batas tertentu keadaan menjadi tidak stabil sehingga massa sedimen terangkat dengan cepat yang menimbulkan banjir bandang. Data curah hujan di Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yaitu 2.756,4 menjadi 4.124,2. Hal ini menunjukkan semakin tingginya potensi bencana banjir di wilayah Kota Padang akibat curah hujan yang tinggi. Distribusi spasial inundasi banjir bandang terdapat pada daerah zonasi bahaya tinggi di kawasan sepanjang Batang Kuranji yakni di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Pauh. Langkah mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir bandang ini telah dilakukan melalui pembangunan checkdam batu busuk dan melalui normalisasi sungai.
Abstract:Keuangan negara di Indonesia mengalami perluasan makna yang konsisten berlanjut bahkan setelah reformasi keuangan negara yang terjadi dengan keluarnya tiga paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Perluasan…
makna tersebut tidak hanya berdampak pada aspek konseptual tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian dan praktik penegakan hukum terhadap kerugian negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa perluasan ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan paradoks hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan penerapan teori transformasi untuk menegaskan APBN sebagai batas ideal keuangan negara
Abstract:Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait…
rkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Abstract:Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan tindakan politik yang menuntut kemampuan analitis, kecakapan teknis, serta pemahaman terhadap asas dan teori pembentukan peraturan. Realitas kelembagaan di…
i DPRD Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan besar antara tuntutan normatif tersebut dan kapasitas legislator yang menjalankannya. Dominasi tim ahli dalam perancangan peraturan muncul akibat rendahnya kemampuan legislator dalam memahami kerangka teori, teknik penyusunan norma hukum, identifikasi masalah, serta metodologi penyusunan naskah akademik. Sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki kemampuan teknis dalam legal drafting dan hanya terlibat pada tahap pembahasan akhir, sementara penyusunan substansi dilakukan oleh tenaga ahli dari luar lembaga. Latar belakang pendidikan yang tidak merata semakin memperkuat ketergantungan terhadap akademisi, konsultan, dan staf ahli. Kondisi ini menyebabkan proses legislasi bergeser dari wakil rakyat kepada tenaga teknokrat, kualitas regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas politik menjadi lemah. Ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam merancang undang-undang merupakan persoalan struktural yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat.
Abstract:Perkembangan kontrak lintas negara dalam era globalisasi dapat menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum, terutama hal tersebut terjadi dalam keadaan memaksa (overmacht atau force majeure). Artikel ini memberikan sudut…
dut pandang penulis terhadap kasus antar Institut Pertanian Bogor ( IPB) dan Amerika Serikat perihal kegiatan ekspor 800 ekor kera, yang kemudian menimbulkan sengketa dikarenakan tindakan dokter IPB yang melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera tersebut. Amerika menilai tindakan dokter IPB tersebut sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak IPB berargumen bahwa hal itu merupakan keadaan memaksa (overmacht ). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum ( comperative law), menelaah pengaturan overmacht dalam hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss, serta mengaitkannya dengan asas-asas Hukum Perdata INternasional ( Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Lex Loci Delicti Commissi, dan Lex Cause). Hasil penelitian menunjukan bahwa overmacht diakui dalam hukum Indonesia dan Swiss, sehingga tindakan dokter IPB tersebut dapat dibenarkan. sedangkan dalam hukum Amerika Serikat , force majeure lebih sempit dan bergantung pada klausul kontrak, sehingga tindakan dokter tersebut tidak langsung bisa dianggap benar. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kontrak internasional. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pencantuman klausul force majeure dan choice of law dalam kontak lintas negara serta perlunya harmonisasi hukum internasional terkait standar keadaan memaksa
Abstract:Kegagalan perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi dan kekerasan, telah menciptakan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian…
ini menganalisis dampak dari kegagalan perlindungan hukum, dengan fokus pada kasus Novel Baswedan, seorang penyidik senior KPK yang menjadi korban serangan. Kegagalan ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, meningkatnya angka kejahatan, trauma psikologis bagi saksi dan korban, serta penghambatan proses penegakan hukum. Selain itu, dampak sosial dan budaya yang muncul dapat menciptakan norma yang menganggap kejahatan sebagai hal yang wajar. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan reformasi institusi penegak hukum.