Abstract:Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di desa terpencil seperti Desa Wisata Huta Tinggi menunjukkan bahwa kesuksesan tersebut tidak murni lahir begitu saja, melainkan dari sinergi antara agensi lokal dan intervensi eksternal…
nal yang terkoordinasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma pembangunan nasional yang memprioritaskan desa sebagai subjek pembangunan (Desa SDGs) dan popularitas model Community-Based Tourism (CBT) sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor penentu keberhasilan pemberdayaan di Desa Huta Tinggi dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan lokal, baik secara ekonomi maupun sosial. Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mensintesis berbagai sumber akademis dan laporan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini menemukan bahwa anatomi keberhasilan Desa Huta Tinggi ditopang oleh tiga pilar: (1) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terstruktur yang menghasilkan inovasi produk (misalnya, yogurt susu kerbau); (2) penguatan kelembagaan lokal melalui peran sentral Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai motor penggerak partisipasi; serta (3) kolaborasi multi-pihak yang efektif, yang mengintegrasikan dukungan top-down (pemerintah, swasta) dengan inisiatif bottom-up (masyarakat). Dampak dari pemberdayaan ini bersifat multidimensional, mencakup diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, serta revitalisasi budaya dan penguatan kohesi sosial. Disimpulkan bahwa Huta Tinggi memvalidasi model CBT hibrida yang efektif dan dapat direplikasi, di mana keberhasilan awal menjadi fondasi yang kokoh. Namun, keberlanjutan jangka panjangnya kini menghadapi tantangan fase konsolidasi menuju stagnasi, seperti keterbatasan infrastruktur dan tekanan lingkungan, yang menuntut pergeseran fokus dari membangun ke mengelola secara berkelanjutan.
Abstract:Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis…
enganalisis implementasi ProKlim dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ProKlim telah berjalan cukup baik. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Sumber daya, komitmen pelaksana, serta dukungan struktur birokrasi turut mendukung keberhasilan program. Implementasi ProKlim memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, penghijauan, dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Abstract:Layanan pengaduan digital merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang bertujuan mempermudah penghuni dalam menyampaikan keluhan, laporan, dan aspirasi terkait kondisi lingkungan maupun pelayanan yang diterima. Di…
Rusunawa Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, layanan pengaduan digital diterapkan sebagai sarana komunikasi antara penghuni dan pengelola dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan hunian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan pengaduan digital di Rusunawa Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola serta penghuni Rusunawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan pengaduan digital telah berjalan cukup baik. Komunikasi antara pengelola dan penghuni telah berlangsung melalui media digital, tersedia sarana pendukung layanan, pengelola menunjukkan respons terhadap pengaduan yang disampaikan, serta telah terdapat mekanisme penanganan pengaduan yang dijalankan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi pada sebagian penghuni, khususnya lanjut usia, belum meratanya pemanfaatan layanan, keterbatasan sumber daya manusia, serta beberapa pengaduan yang memerlukan waktu penyelesaian lebih lama karena proses koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan penggunaan layanan, dan evaluasi secara berkala agar implementasi layanan pengaduan digital dapat berjalan lebih optimal.
Abstract:Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perempuan memiliki peran penting sebagai…
bagai pengelola pangan rumah tangga, pelaku usaha pertanian, serta agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis lingkungan melalui berbagai praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review) dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai perempuan, ketahanan pangan, dan lingkungan. Analisis penelitian menggunakan Teori Optimalisasi (Siagian, 2014; Heizer et al., 2020) sebagai kerangka utama, dengan lima indikator yaitu efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan, yang dilengkapi oleh Teori Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment Theory) yang dikembangkan oleh Naila Kabeer (1999) sebagai teori pendukung. Teori pemberdayaan ini menekankan bahwa akses terhadap sumber daya, kemampuan mengambil keputusan, dan pencapaian kesejahteraan menjadi faktor pelengkap dalam meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi signifikan dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan pekarangan pangan, diversifikasi konsumsi pangan keluarga, pengembangan pertanian ramah lingkungan, serta pemanfaatan teknologi sederhana berbasis sumber daya lokal, sebagaimana tercermin dari pencapaian indikator efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan dalam Teori Optimalisasi. Namun demikian, optimalisasi peran perempuan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap lahan, modal, teknologi, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran perempuan yang didukung oleh pemberdayaan berbasis lingkungan merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan…
ngan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan belum berjalan secara substantif, karena kehadiran fisik warga dalam Musrenbangdes tidak diikuti oleh pengintegrasian aspirasi mereka ke dalam dokumen RKPDes secara bermakna; (2) partisipasi dalam pelaksanaan berjalan relatif baik, ditandai dengan kuatnya semangat gotong royong dalam kegiatan pembangunan infrastruktur; (3) pemanfaatan hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata, khususnya bagi kelompok perempuan dan buruh tani yang memperoleh porsi manfaat lebih kecil; serta (4) partisipasi dalam evaluasi merupakan dimensi yang paling lemah, akibat minimnya transparansi anggaran dan terbatasnya saluran aspirasi warga di luar siklus tahunan Musrenbangdes. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi dominasi elite desa dalam forum deliberasi, rendahnya literasi kebijakan warga, dan distribusi informasi yang tidak memadai. Penguatan mekanisme Musrenbangdes berbasis inklusi dan transparansi anggaran menjadi rekomendasi utama penelitian ini.
Abstract:Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin…
meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.
Abstract:Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Indonesia memerlukan pengendalian melalui program Keluarga Berencana (KB). Namun, partisipasi pria dalam program KB masih sangat rendah, khususnya di Provinsi Banten, sehingga…
beban reproduksi tetap dominan pada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran partisipasi pria dalam program KB, menilai responsivitas gender dalam implementasi kebijakan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara desain dan praktik di tingkat daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen sebagai sumber data utama, meliputi laporan BKKBN, BPS, dan dokumen kebijakan daerah terkait KB. Analisis dilakukan dengan mengorganisir, mengkoding, dan mengidentifikasi tema utama sesuai kerangka Gender Responsiveness Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan KB nasional dan daerah sudah peka gender, tetapi implementasinya masih bersifat women-centric, dengan layanan dan sosialisasi lebih fokus pada perempuan. Faktor budaya patriarki, keterbatasan akses layanan untuk pria, dan kurangnya target khusus menyebabkan partisipasi laki-laki tetap rendah. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan dan program berbasis gender-responsive, peningkatan akses layanan KB pria, serta kampanye edukasi yang menargetkan pria untuk mendorong kesetaraan peran reproduksi dan efektivitas program KB di Provinsi Banten.
Abstract:Data Dinas Kesehatan Kota Padang menunjukkan kelengkapan alat di Puskesmas Anak Air rendah (48,73%), dengan banyak alat rusak disimpan untuk diperbaiki (ASPAK, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan logistik…
yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Anak Air, Kota Padang, tahun 2025. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan pedoman wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 20 Agustus- 2 September 2025 . Data di analisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama membutuhkan alat kesehatan yang memadai untuk menunjang pelayanan. Kerusakan atau keterbatasan alat dapat menghambat pelayanan, sehingga pengelolaan logistik menjadi penting. Penelitian ini menganalisis pengelolaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Anak Air Kota Padang tahun 2025. Hasil menunjukkan SDM mencukupi namun belum mendapatkan pelatihan khusus pengelolaan alat kesehatan dan tahapan proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, pemeliharaan, inventarisasi dan pelaporan telah diatur dalam SOP. Sarana prasarana tersedia namun terbatas, terutama sterilisasi. Proses logistik berjalan sesuai SOP dengan koordinasi dan pengawasan Dinas Kesehatan. Kendala utama terdapat pada pengadaan dan keterbatasan sarana. Pengelolaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Anak Air masih belum memenuhi standar, sehingga berdampak pada keterbatasan pelayanan. Pengelolaan logistik juga belum optimal, sehingga diperlukan penguatan melalui peningkatan kompetensi SDM, penyediaan sarana prasarana memadai, Disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas sarana prasarana dan penambahan fasilitas untuk menunjang program ini secara optimal.
Abstract:Latar Belakang: Pasien penyakit ginjal kronik (PGK) yang menjalani hemodialisis sering mengalami kecemasan, yang berdampak pada kualitas hidup dan kepatuhan terapi. Hipnosis lima jari merupakan teknik relaksasi non-farmakologis…
kologis yang potensial untuk mengurangi kecemasan. Tujuan: Meninjau efektivitas teknik relaksasi lima jari dalam menurunkan tingkat kecemasan pada pasien PGK yang menjalani hemodialisis. Metode: Literature review dilakukan dengan mengumpulkan dan mensintesis penelitian dari Google Scholar dan Garuda periode 2020–2025. Kata kunci yang digunakan meliputi “five-finger hypnosis relaxation technique,” “anxiety,” dan “chronic kidney disease” beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Kesimpulan: Hipnosis lima jari merupakan intervensi keperawatan non-farmakologis yang efektif, aman, dan mudah diterapkan untuk menurunkan kecemasan pasien PGK yang menjalani hemodialisis, baik secara mandiri maupun dikombinasikan dengan teknik relaksasi lain.
Abstract:Berdasarkan data BPBD Kota Padang, tercatat 198 kasus kebakaran pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 245 kasus pada tahun 2024. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) memegang peran penting dalam pencegahan, penanggulangan,…
angan, hingga penyelamatan korban kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam manajemen bencana kebakaran tahun 2025, yang mencakup aspek input (personel, sarana prasarana, pendanaan, dan kebijakan), proses (pra, saat, dan pasca bencana), serta output yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi, dilaksanakan pada Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan, yaitu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Kasi Pengawasan, Kasi Pencegahan, Kasi Operasional, Kasi Sarana dan Prasarana, dan Komandan Plenton. Data juga diperkuat melalui observasi lapangan dan telaah dokumen. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kebakaran oleh Pemadam Kebakaran Kota Padang telah berjalan cukup efektif, dengan koordinasi lintas instansi yang optimal. Kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang belum terpenuhi, serta banyak peralatan yang sudah tidak layak pakai dan sulit mendapatkan suku cadangnya. Ketersediaan dana juga terbatas sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional. Penanganan saat bencana berlangsung cukup terarah, namun tetap menghadapi kendala seperti keterbatasan armada dan alat, akses jalan yang sempit, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, peran Pemadam Kebakaran Kota Padang dinilai cukup efektif dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian, kendala terkait keterbatasan armada, alat rescue, akses jalan, dan partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Diharapkan petugas pemadam kebakaran dapat meningkatkan kedisiplinan dan kesiapsiagaan personel dalam setiap tahapan manajemen bencana.