Abstract:Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang komunikasi mobile. Selain itu, melalui pokok pembahasan yang dilakukan…
lakukan pada penelitian kali ini bertujuan untuk untuk dapat memberikan solusi yang sistematis dan objektif dalam menentukan produk iPhone bekas yang layak dijual di tahun 2026 pada Konter R11 Store. Dan selain itu juga untuk bagian Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk dapat membantu proses penentuan iPhone bekas yang layak dijual di tahun 2026 pada Konter R11 Store. Maka berdasarkan hal tersebut pulah, maka pada penelitian kali ini menunjukkan hasil bahwa metode ini mampu memberikan rekomendasi yang jelas dan objektif dalam menentukan iPhone bekas yang paling layak untuk dijual di Konter R11 Store pada tahun 2026. Proses perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan bobot dan nilai setiap kriteria, sehingga menghasilkan nilai preferensi (Vi) yang merepresentasikan tingkat kelayakan masing-masing alternatif secara kuantitatif. Hasil akhir menunjukkan bahwa dari 15 alternatif iPhone bekas yang dianalisis, terdapat 5 unit dengan nilai preferensi tertinggi yang dinilai paling layak untuk dijual. Alternatif D14 menempati peringkat pertama dengan nilai preferensi sebesar 0,1018. Nilai ini menunjukkan bahwa D14 memiliki keunggulan paling optimal dibandingkan alternatif lainnya, sehingga sangat direkomendasikan sebagai prioritas utama dalam proses penjualan. Selanjutnya, alternatif D13 berada pada peringkat kedua dengan nilai preferensi 0,1011, yang memiliki selisih nilai sangat kecil dengan peringkat pertama, menandakan kualitas dan kelayakan yang hampir setara. Peringkat ketiga ditempati oleh alternatif D15 dengan nilai preferensi sebesar 0,077. Meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan dua peringkat teratas, D15 tetap memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan dan masih layak untuk dijual. Pada peringkat keempat dan kelima, alternatif D11 dan D10 memperoleh nilai preferensi masing-masing sebesar 0,069 dan 0,068.
Abstract:Pemilihan kendaraan bermotor merupakan keputusan kompleks yang melibatkan berbagai kriteria teknis seperti transmisi mesin, kapasitas mesin (CC), tahun keluaran, dan jenis bahan bakar. Masalah muncul ketika konsumen kesulitan…
litan memilih kendaraan terbaik karena banyaknya pilihan dan perbedaan spesifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode EDAS (Evaluation Based on Distance from Average Solution) sebagai pendekatan objektif berbasis multikriteria. Data diperoleh melalui survei dan penilaian masyarakat terhadap 10 merek kendaraan, kemudian dihitung rata-rata solusi (AV), jarak positif (PDA), jarak negatif (NDA), normalisasi, dan skor akhir (Appraisal Score/AS). Hasil analisis menunjukkan bahwa Royal Enfield (A9) menjadi alternatif terbaik dengan skor 0,74716, diikuti oleh Yamaha (A6) dengan skor 0,55006, dan TVS (A10) dengan skor 0,52727. Peringkat tersebut dipengaruhi oleh kombinasi kapasitas mesin besar dan tahun produksi terbaru. Metode EDAS terbukti efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan sistematis dalam pemilihan kendaraan bermotor
Abstract:Dalam dunia perbankan teknologi informasi merubah suatu kebiasaan bagi karyawan dalam bekerja yang awalnya mereka melakukan pekerjaan mereka secara manual menjadi automatis sehingga pekerjaan mereka dapat terselesaikan dengan…
engan cepat. Pada Bank BRI Unit Tanggul 2 Jember telah menerapkan sistem brimen untuk penginputan dokumen nasabah. Pengarsipan dokumen merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan data di Bank BRI. Sistem pengarsipan yang baik dan efisien akan membantu bank dalam menemukan dokumen dengan cepat dan mudah, menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah dan juga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem BRIMEN (BRI Document Management System) dalam pengarsipan dokumen pada Bank BRI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem BRIMEN memiliki beberapa manfaat, antara lain; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengarsipan dokumen, Mempermudah pencarian dan akses dokumen, Meningkatkan keamanan dan keandalan dokumen, Mengurangi penggunaan ruang penyimpanan dokumen.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) Kota Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif…
riptif dengan fokus pada aspek kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di DPMD telah memberikan manfaat yang signifikan, termasuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan yang akurat dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperbaiki praktik akuntansi pengeluaran kas di sektor pemerintahan, khususnya dalam konteks DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa).
Abstract:Pegawai merupakan salah satu aspek terpenting didalam sebuah organisasi dan perusahaan, pegawai memiliki peran untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maupun meningkatkan pemasukan oleh karena itu diharapkan perusahaan…
usahaan dapat menempatkan pegawai sesuai skill dan juga kemampuannya. Walaupun terkadang merasa sukar untuk melakukan penempatan dan mengevaluasi hasil data secara langsung sehingga dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang sudah terkomputerisasi dan nantinya mampu memecahkan permasalah yang dialami oleh pihak rumah sakit umum daerah pasaman barat
Abstract:Rekam medis berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksa, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien selama masa perawatan. Rekam medis yang bermutu tinggi berperan penting…
ing dalam meningkatkan mutu pelayananrumah sakit. Banyak faktor lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja. Adapun faktor yang memiliki potensi bahaya dari segi lingkungankerja meliputi sirkulasi udara dan keamanan. Tujuan: penelitian untuk mengetahui penerapan aspek ernogonomi lingkungan tersebut pada petugas rekam medis diRumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan Tahun 2022. Metode: penelitian bersifat kualitatif deskriptifyang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas. Informan penelitian sebanyak 5 orang. Pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil: penelitian menunjukkan faktor sirkulasi udara, dapat memengaruhi ergonomi lingkungan Ruang Rekam Medis. Kemudian aspek keamanan tidak berpengaruh karena sudah sesuai dengan standar di Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan. Kesimpulan: penelitian masih kurangnya sirkulasi udara, sedangkan untuk keamanan yang sudah baik di Ruang Rekam Medis Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan. Disarankan Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan untuk membenahi sirkulasi udara dan tetap mempertahankan keamanan ditempat kerja.
Abstract:Keuangan negara di Indonesia mengalami perluasan makna yang konsisten berlanjut bahkan setelah reformasi keuangan negara yang terjadi dengan keluarnya tiga paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Perluasan…
makna tersebut tidak hanya berdampak pada aspek konseptual tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian dan praktik penegakan hukum terhadap kerugian negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa perluasan ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan paradoks hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan penerapan teori transformasi untuk menegaskan APBN sebagai batas ideal keuangan negara
Abstract:Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.…
. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.
Abstract:Seorang anak merupakan bagian generasi penerus masa depan bangsa untuk negara Indonesia, oleh karena itu anak perlu perhatian dalam pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat…
apat berkembang secara maksimal. Dalam hal ini seluruh aspek terkhusus pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan dan perundangan yang bertujuan untuk perlindungan terhadap anak-anak yang dilindungi dengan hukum. Salah satunya penerapan adalah dengan terbentuknya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang dapat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia dan memerlukan solusi dalam penyelesaiannya salah satunya adalah kasus genk motor khususnya yang terdiri dari anak-anak di bawah umur. Kasus ini sangat merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban Kabupaten Karawang karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut.
Abstract:Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dengan mengkaji aspek hukum ketenagakerjaan dan prinsip kesetaraan gender. Fokus utama adalah analisis hak-hak tenaga kerja perempuan,…
n, meliputi upah yang adil, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebijakan cuti melahirkan, yang dijamin dalam peraturan ketenagakerjaan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi mendukung perlindungan ini, pelaksanaan di lapangan masih terkendala diskriminasi gender dan kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan secara merata dan konsisten.
This research discusses legal protection for female workers in Indonesia by examining aspects of employment law and the principles of gender equality. The main focus is an analysis of women's labor rights, including fair wages, occupational health and safety protection, as well as maternity leave policies, which are guaranteed in labor regulations and international instruments that Indonesia has ratified. The research results show that, although regulations support this protection, implementation in the field is still hampered by gender discrimination and a lack of company compliance with existing regulations. This research recommends increasing supervision, law enforcement and outreach to ensure the fulfillment of women's labor rights evenly and consistently.