Abstract:Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengelolaan Potensi Wisata Kampung Buti Berbasis Masyarakat Di Kampung Buti Distrik Merauke. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti mewawancarai 8 orang sebagai informan. Data…
ta analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah perencanaan dalam melakukan pengelolaan wisata kampung buti, perencanaan yang di lakukan dengan melihat potensi yang ada di pantai buti, kemudian pemerintah kampung buti melakukan rapat bersama dengan masyarakat dengan menampung seluruh masukan masukan dari masyarakat, kemudian pelaksanaan, Pemerintah Kampung Buti secara aktif melakukan pembersihan di area sekitar pantai yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata, selanjutnya, pengorganisasian, Komitmen dan strategi pemerintah Kampung Buti dalam mengelola wisata Pantai Buti sangat jelas. Terdapat penekanan pada pencapaian tujuan pemerintahan yang efektif, menunjukkan bahwa pengelolaan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis untuk mencapai visi yang lebih luas. Serta pengawasan, Hasil positif dari pengelolaan wisata pantai menunjukkan efektivitas sistem pengawasan yang dipimpin Kepala kampung dengan fleksibilitas dalam berkoordinasi.
Abstract:The aim of this research is to evaluate the PBB P2 acceptance procedures at the Merauke Regency Bapenda based on the government's internal control system policy. The type of research used is qualitative research with a…
descriptive approach and data obtained through interviews and documentation. The results of the research show that internal control at the Regional Revenue Agency of Merauke Regency in the procedures for receiving Rural and Urban Land and Building Tax is implemented well because there are several components that are optimal, namely in the control environment where the registration, data collection and functional human resources are there so that there are multiple tasks. , risk assessment where the Merauke Regency Bapenda is still carrying out passive data collection due to a lack of functional assessors, and a lack of monitoring of PBB P2 collection which has not fully carried out direct monitoring of taxpayers so that there are still many taxpayers who have not carried out their obligations in paying PBB P2. In other cases, officers have not implemented the SOP in implementing the PBB P2 collection system. It cannot be denied that this is very important for tax officers and taxpayers to follow in order to ensure that the PBB collection process runs smoothly and transparently in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
Abstract:This study aims to analyze the implementation of e-Government in enhancing technology-based public services in Merauke Regency. The primary focus of this research is to identify the challenges and benefits derived from implementing…
mplementing the e-Government system across various local government agencies. The benefit of this research lies in providing recommendations for local governments to improve efficiency, transparency, and accountability in public services through the utilization of information technology.
The research problem addressed is how the implementation of e-Government in Merauke Regency can improve the quality of public services and what obstacles are encountered during its implementation. The research employs a qualitative approach with a case study design, where data is collected through interviews with local government officials, direct observations in several agencies implementing e-Government, and document analysis related to policies and system implementation.
The findings indicate that while the implementation of e-Government in Merauke has improved the accessibility and efficiency of public services, several challenges remain, including inadequate technological infrastructure, limited human resource capacity, and low levels of digital literacy among the population. However, positive outcomes were also noted, such as the reduction of bureaucracy, acceleration of service processes, and increased transparency in public administration management. This study recommends that the Merauke government strengthen technological infrastructure, provide continuous training for government officials, and raise public awareness regarding the importance of utilizing digital systems.
Keywords: e-Government, public services, information technology
Abstract:This research aims to evaluate the effectiveness of fulfilling citizens' rights within the public administration system in Merauke Regency, South Papua. The focus of the study is on services related to civil administration,…
on, healthcare, education, and licensing, as well as the challenges encountered in accessing these services, particularly in remote rural areas. The research employs a descriptive qualitative method, collecting data through in-depth interviews, field observations, and document studies. The informants include citizens using public services, government officials, and community leaders.
The findings reveal a significant disparity in access and quality of services between urban and rural areas in Merauke. Residents in remote areas face various challenges, such as limited infrastructure, a shortage of healthcare workers and teachers, as well as geographical barriers that delay the fulfillment of their basic rights, particularly in healthcare, education, and civil administration services. The digitization of services is also uneven, as limited internet access in rural areas hampers licensing services.
Based on these findings, the study proposes a new theory, Geographically Adaptive Public Service, which emphasizes the importance of adapting public services to local geographical and socio-cultural conditions. This theory offers a more flexible and innovative approach to public service delivery in remote areas, aiming to ensure the equitable fulfillment of citizens' rights. In conclusion, service innovation and a more adaptive approach are needed to improve the quality of public services in Merauke Regency, particularly in reaching communities in hard-to-access areas.
Abstract:This study a of the ims to determine how the implementation of the sago cultivation policy, as well as to determine what factors influence the implementation of the sago cultivation policy in Tambat Village, Tanah Miring…
ng District, Merauke Regency, which are
still not effective, as for the factors that influence the implementation of the Cultivation
policy. Sago plants in Tambat village are seen from the cultivation of sago plants.
Busides that, there is also the theory used by researchers, namely: George Edward III’s
theory is that the factors that influence the implementation of the sago cultivation policy
in Tambat Village, Tanah Miring District, Merauke Regency are the first communication
factors, rarely done, resource factors, which are not supportive, disposition factors/
attitudes that are not resp
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung melalui pembuatan website dan pelatihan pemberdayaan bagi aparatur Kampung Seed Agung, Distrik Muting, Kabupaten Merauke.…
. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang terdiri dari tiga tahap utama: (1) analisis kebutuhan melalui studi pendahuluan, observasi, wawancara, dan focus group discussion; (2) implementasi yang mencakup pembuatan website berbasis Content Management System (CMS) WordPress dan pelatihan pemberdayaan dengan metode hands-on practice; serta (3) evaluasi dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program. Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa implementasi website telah berhasil meningkatkan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana kampung. Pelatihan pemberdayaan menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan pengelolaan website, peserta mampu mengoperasikan website secara mandiri setelah pelatihan dibandingkan sebelumnya. Meski menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah, program ini telah berhasil membangun fondasi untuk tata kelola dana kampung yang lebih transparan dan akuntabel melalui kombinasi solusi teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal. Keberlanjutan program diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah dan strategi regenerasi pengelola website dengan melibatkan karang taruna sebagai kader masa depan.
Abstract:Administrasi kependudukan yang efisien dan akurat merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Namun, Kampung Seed Agung, Distrik Muting, Kabupaten Merauke masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data…
kependudukan yang dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan dan keterlambatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMK) berbasis web guna meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi identifikasi kebutuhan, pengembangan aplikasi SIMK berbasis web, serta pelatihan bagi aparat kampung dalam mengoperasikan sistem tersebut. Keberhasilan program ini diukur berdasarkan perubahan cara kerja dari pencatatan manual menjadi digital, peningkatan keterampilan aparat kampung, serta kemudahan akses dan pengelolaan data kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan SIMK berhasil meningkatkan kemampuan aparat kampung dalam mengelola data secara digital. Para peserta mampu menginput, memperbarui, dan mengakses data kependudukan dengan lebih cepat dan akurat. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur internet dan masih perlunya pendampingan dalam penggunaan perangkat keras dan lunak. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dalam bentuk peningkatan infrastruktur dan pelatihan lanjutan sangat diperlukan agar implementasi SIMK dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak UMKM terhadap layanan Coretax di Kabupaten Merauke. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive,…
ve, yaitu pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menggunakan Coretax dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis temuan mengacu pada Technology Acceptance Model (TAM) serta Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap Coretax karena dinilai membantu proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara lebih efisien. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang memengaruhi pengalaman pengguna, seperti kesulitan memahami fitur dan istilah perpajakan, gangguan server, lambatnya akses sistem, serta tampilan antarmuka yang kurang nyaman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap layanan Coretax dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan, kualitas sistem, dan kualitas informasi yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan, penyederhanaan antarmuka, serta penyajian informasi yang lebih mudah dipahami guna mendukung keberhasilan implementasi Coretax pada sektor UMKM.
Abstract:Peneltian tentang Sistem Absensi Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah Bagian Sekretariat Kabupaten Merauke bertujuan untuk Mendeskripsikan sistem absensi berbasis digital dalam…
m meningkatkan disiplin kerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke Bagian Sekretariat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif eksploratif dan sistem pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah menerapkan sistem absensi digital dengan menggunakan aplikasi E-NTAGO. Penerapan sistem absensi berbasis digital dalam hal ini aplikasi E-NTAGO di Dinas Pendapatan Daerah Bagian Sekretariatan Kabupaten Merauke terbukti meningkatkan kedisiplinan pegawai, khususnya dalam hal ketepatan waktu hadir dan pulang. Sistem absensi berbasis digital mempermudah proses pencatatan kehadiran secara otomatis dan akurat, sehingga meminimalkan kecurangan serta meningkatkan akuntabilitas karena Adanya pengawasan real-time melalui sistem digital menciptakan efek psikologis yang mendorong pegawai untuk lebih bertanggung jawab terhadap jadwal kerja mereka, dan adanya efisiensi administrasi karena data kehadiran dapat langsung digunakan untuk kebutuhan evaluasi kinerja dan penggajian. Hasil darti temuan ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai melalui pemanfaatan teknologi dan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan kepegawaian yang lebih berbasis data dengan memanfaatkan sistem E-NTAGO di lingkungan Pemerintahan
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem absensi online E-NTAGO dalam memonitor kehadiran dan meningkatkan produktivitas kerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan adalah…
h pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif, dengan pengumpulan data melalui observai, wawancara dan studi leteratur. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem absensi online (E-NTAGO) memberikan dampak positif dalam meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. 87% pegawai menyatakan E-NTAGO memudahkan proses absensi, data kehadiran lebih akurat dan real-time dan Sistem GPS dan QR Code dan 65% pegawai merasa lebih disiplin karena absensi dicatat secara otomatis dan terpantau, Produktivitas meningkat karena adanya transparansi dan akuntabilitas. Namun, beberapa kendala teknis seperti sinyal internet yang tidak stabil serta keterbatasan perangkat masih menjadi tantangan. Sumber daya manusia juga merupakan tantangan dalam penerapan sistem E-NTAGO karena beberapa pegawai kurang familiar dengan teknologi mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem E-NTAGO. Hasil temuan ini diharapkan dapat dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerapan sistem E-NTAGO.