Abstract:Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara kepatuhan prosedural penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato, Indonesia, dengan pemulihan ekosistem. Melalui studi kasus terstruktur,…
r, dokumentasi hukum 14 bulan, observasi lapangan, dan analisis citra satelit dievaluasi terkait kepatuhan terhadap KUHAP pada tiga tahap penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, persidangan) serta indikator lingkungan (tutupan vegetasi, konsentrasi merkuri, keanekaragaman hayati). Temuan utama menunjukkan bahwa kasus yang mematuhi ketat timeline KUHAP mencapai pemulihan ekosistem 40% lebih cepat dibanding kasus tertunda. Pohuwato mencatat tingkat konversi menjadi vonis bersalah 75% (di atas rata-rata nasional 60%), dengan korelasi positif kuat (r=0,87; p<0,01) antara kualitas bukti lingkungan forensik dan keberhasilan penuntutan. Bukti konsentrasi merkuri terbukti sangat efektif, menghasilkan vonis bersalah pada 90% kasus. Meski aktivitas PETI menurun 85% dalam radius 5 km pasca-penindakan, peningkatan tutupan vegetasi hanya 15% dalam 6 bulan, mengindikasikan kecepatan pemulihan ekologis yang lebih lambat. Signifikan bahwa 70% tersangka menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam program restorasi, berkorelasi signifikan dengan integrasi bukti ilmiah (r=0,79; p<0,05). Hasil ini membuktikan bahwa efisiensi prosedur hukum tidak hanya menghentikan kerusakan lebih lanjut, tetapi juga menjadi fondasi kritis bagi percepatan pemulihan ekosistem. Studi ini menjembatani celah penelitian dengan menghubungkan secara empiris kepatuhan prosedur hukum dengan hasil lingkungan, sekaligus menantang pendekatan ekonomi pertambangan yang berpusat pada Eropa. Implikasi praktis mendesak pelatihan khusus bukti lingkungan bagi jaksa dan pedoman operasional integrasi data ilmiah ke dalam proses hukum. Temuan ini menyediakan landasan aksi bagi penyelarasan kerangka hukum Indonesia dengan realitas konservasi, sekaligus menawarkan model perlindungan hutan tropis bagi negara berkembang kaya sumber daya.
Abstract:Pengelolaan pertambangan ilegal di wilayah adat Kalimantan Tengah memberi gambaran nyata dualisme sistem hukum nasional dan hukum adat, dengan kelemahan implementasi otonomi daerah. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka…
staka berbasis hukum nasional, analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh negara. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakharmonisan antara kerangka hukum nasional dan norma hukum lokal menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pertambangan ilegal. Selain itu, desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah belum mampu menjembatani konflik antara rezim hukum yang berlaku, terutama karena lemahnya koordinasi tatanan pemerintahan dan belum optimalnya integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum tata kelola sumber daya alam yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat adat dan selaras dengan prinsip keadilan ekologis serta kepastian hukum.
Abstract:Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memengaruhi cara anak-anak berinteraksi di dunia digital, termasuk melalui platform permainan daring seperti Roblox. Di samping memberikan dampak positif dalam hal pendidikan,…
didikan, seperti stimulasi kreativitas dan kerja sama tim, Roblox juga menimbulkan potensi bahaya terkait paparan konten yang tidak pantas, contohnya kekerasan, ujaran kebencian, dan eksploitasi daring. Kajian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana peran orang tua dalam menjaga anaknya dari materi negatif dalam permainan daring Roblox, menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bakal mengkaji kerangka-kerangka hukum dalam negeri yang relevan, seperti dalam Pasal 28B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana UU Nomor 35 Tahun 2014 soal Perlindungan Anak, serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nom de plume UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun aturan hukum di Indonesia secara teori sudah memberikan perlindungan buat anak-anak di dunia advanced, penerapannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Ini terjadi karena kemampuan orang tua dalam hal literasi digital yang masih rendah, plus kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya. Karena itu, penting banget untuk memperkuat keterlibatan orang tua, di mana mereka berperan sebagai pemberi fasilitas, pendamping, dan pengawas kegiatan online anak. Kerja sama yang kuat antara keluarga, pemerintah, dan para pembuat platform digital jadi kunci utama buat menciptakan ruang digital yang aman, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis pendidikan modern yang cenderung sekuler dan kehilangan dimensi spiritual, serta pentingnya mengkaji relevansi pemikiran tokoh pendidikan Islam kontemporer terhadap praktik pendidikan…
didikan di pesantren. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis konsep pendidikan menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, dan (2) mengkaji relevansi konsep pendidikan Al-Attas terhadap konsep pendidikan di Pesantren Darunnajah 2 Cipining. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research (penelitian kepustakaan) yang diperkuat dengan pendekatan filosofis dan historis. Data primer diperoleh dari karya-karya Al-Attas, terutama The Concept of Education in Islam, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur pendukung. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif, induktif, historis, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konsep pendidikan Al-Attas berpusat pada konsep ta'dib yang komprehensif, mencakup penanaman adab, islamisasi ilmu pengetahuan, penghormatan terhadap fitrah, integrasi pengetahuan dalam kerangka tauhid, dan pendidikan holistik yang mengembangkan aspek intelektual, spiritual, dan moral secara seimbang. Kedua, konsep pendidikan Al-Attas memiliki relevansi signifikan dengan pendidikan di Pesantren Darunnajah 2 Cipining, tercermin dalam: penerapan konsep adab dalam sistem pengasuhan santri, integrasi ilmu agama dan umum dalam kurikulum, pengembangan fitrah santri melalui pendekatan individual, peran sentral kyai dan ustadz sebagai model spiritual, serta pendidikan holistik yang mencakup aspek ibadah, akhlak, intelektual, dan keterampilan. Penelitian ini berkontribusi dalam meneliti pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam dunia pendidikan dan merelevansikan pemikiran tersebut dalam pengembangan sistem pendidikan pesantren Darunnajah 2 Cipining.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap adopsi sistem agroforestri di Provinsi Gorontalo. Agroforestri dipandang sebagai solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah lingkungan seperti…
ti banjir dan longsor melalui integrasi komponen pertanian, kehutanan, dan peternakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi logistik, melibatkan 164 responden dari enam desa yang dipilih secara proporsional. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan statistik deskriptif, uji Chi-Square, dan regresi logistik biner. Hasil menunjukkan bahwa luas lahan (X5), penyuluhan (X8), dan keanggotaan kelompok tani hutan (KTH) (X7) menjadi faktor dominan yang memengaruhi adopsi. Petani dengan lahan ≥2 Ha memiliki peluang 201% lebih tinggi untuk mengadopsi agroforestri, sementara penyuluhan dan keanggotaan KTH meningkatkan peluang sebesar 2,75 kali dan 2,5 kali. Sebaliknya, usia (X1) dan pendidikan (X3) tidak berpengaruh signifikan, meskipun tren menunjukkan petani muda lebih terbuka pada inovasi. Analisis threshold (ambang batas skor 50 vs 60) mengungkap variasi adopsi antardesa, dengan Desa Tangga Barito memiliki tingkat adopsi tertinggi (87,5%) dan Bondawuna terendah (10,34%). Temuan ini selaras dengan literatur global yang menekankan pentingnya kapasitas teknis, jejaring sosial, dan kebijakan kontekstual. Rekomendasi strategis mencakup penyuluhan spesifik lokasi, model agroforestri yang ramah lahan sempit dan curam, serta insentif finansial bagi petani kecil. Penelitian juga menyarankan pendekatan berbasis data untuk merancang kebijakan adaptif, seperti penguatan kelompok tani dan konsolidasi lahan. Kontribusi teoretis melibatkan kerangka analisis threshold untuk memahami dinamika adopsi secara kontekstual, sedangkan implikasi praktis berfokus pada integrasi agroforestri dalam program pengentasan kemiskinan dan adaptasi iklim. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan pertanian berkelanjutan di Indonesia, terutama di wilayah dengan tantangan biofisik dan struktural seperti Gorontalo. Dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, NGO, dan kelompok petani, agroforestri dapat menjadi pilar utama dalam pengelolaan sumber daya alam yang harmonis antara ekologi, ekonomi, dan sosial.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak serta tanggung jawab pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,…
atif, dengan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis dokumen hukum yang relevan, yang bertujuan untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang ada terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, penerapan hukum masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran serta edukasi tentang hak-hak anak yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, stigma yang ada dalam masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif. Kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan, bahkan merusak perkembangan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan keamanan bagi korban menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan yang adil. Korban harus merasa aman untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk perlindungan fisik, layanan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitasnya sebagai bentuk dukungan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum serta perluasan program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih efisien dalam melindungi anak-anak dan mencegah pelecehan seksual di masa depan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji integrasi karakteristik bahasa Arab Al-Qur'an dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang pendidikan, khususnya target pendidikan berkualitas. Melalui metodologi penelitian kepustakaan…
ustakaan kualitatif, studi ini menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk tafsir Al-Qur'an klasik dan kontemporer, jurnal akademik, dan dokumen resmi SDGs. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa fitur linguistik dan pedagogis bahasa Arab Al-Qur'an berkontribusi signifikan dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kompetensi global yang selaras dengan SDG 4.7. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Qur'ani melalui pembelajaran bahasa Arab meningkatkan pencapaian akademik dan pengembangan karakter, mendukung pendekatan pendidikan holistik yang ditekankan dalam SDGs. Lebih lanjut, studi ini mengidentifikasi strategi-strategi efektif dalam mengimplementasikan kajian bahasa Arab Al-Qur'an dalam sistem pendidikan modern, termasuk inisiatif transformasi digital yang meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan mendukung pencapaian SDG 4.5 tentang akses setara terhadap pendidikan berkualitas. Penelitian ini menyediakan kerangka komprehensif untuk pengembangan kurikulum berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan pendidikan kontemporer sambil mendukung implementasi SDGs dalam pendidikan.
Abstract:Paradigma sains seperti yang diartikulasikan oleh Ziauddin Sardar dan Archie J. Bahm, menekankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan etis untuk penyelidikan ilmiah. Perspektif Sardar menganjurkan ilmu yang mencerminkan…
minkan pandangan dunia yang beragam dan mempromosikan dialog antar budaya, terutama antara dunia Islam dan Barat. Kedua pemikir menyoroti perlunya mengintegrasikan pertimbangan etis ke dalam praktik ilmiah, dengan alasan bahwa pengetahuan harus melayani umat manusia dan berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis komparatif terhadap pemikiran Sardar dan Bahm terkait paradigma sains alternatif yang mereka usulkan. Artikel ini juga membahas konsep “Ilmu Postnormal” yang diperkenalkan oleh Sardar, yang mengakui kompleksitas dan ketidakpastian isu-isu kontemporer, menyerukan pendekatan pluralistik yang mengakomodasi berbagai perspektif budaya dan etika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif, Secara keseluruhan, pekerjaan ini menggaris bawahi kebutuhan mendesak untuk pergeseran paradigma dalam sains yang memprioritaskan inklusivitas, tanggung jawab, dan kesejahteraan semua makhluk hidup, bergerak melampaui kerangka tradisional yang sering mengabaikan implikasi sosial dari kemajuan ilmiah.
Abstract:Penelitian ini membahas konsep moderasi beragama dalam perspektif Maqashid Syari'ah di Indonesia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip moderasi dalam kehidupan sosial yang multikultural. Latar belakang…
penelitian ini berkaitan dengan keberagaman masyarakat Indonesia, yang menuntut pendekatan yang seimbang dalam menjalankan ajaran agama agar tercipta kedamaian dan keharmonisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis literatur untuk mengkaji teks-teks sumber primer dan sekunder terkait Maqashid Syari'ah dan moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama, yang berlandaskan pada tujuan Maqashid Syari'ah, berfokus pada perlindungan terhadap lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penerapan prinsip moderasi ini dalam masyarakat Indonesia dapat menciptakan suasana toleransi, keadilan, dan saling menghormati antar umat beragama. Selain itu, moderasi beragama juga berperan dalam menghindarkan ekstremisme dan kekerasan, serta mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Kesimpulannya, moderasi beragama dalam kerangka Maqashid Syari'ah memiliki potensi besar untuk memperkuat persatuan dan keberagaman di Indonesia, serta menjadi landasan untuk membangun kedamaian sosial yang berkelanjutan.
Abstract:Kota Surabaya menghadapi risiko bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami, sehingga kebijakan penanggulangan bencana yang efektif memerlukan peran aktif pemimpin daerah. Penelitian ini mengeksplorasi peran Wali…
i Kota dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Surabaya dalam mendukung penanggulangan bencana melalui kebijakan dan kegiatan yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh kedua pemangku kepentingan, menggunakan data sekunder dari peraturan daerah yang relevan. Kepemimpinan Wali Kota dinilai berdasarkan sembilan aspek: Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pembentukan BPBD, Forum PRB, penyebaran informasi kebencanaan, Rencana Penanggulangan Bencana, Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, alokasi anggaran, RPJMD, dan dukungan lainnya untuk BPBD. Sementara itu, kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD dinilai berdasarkan enam aspek: pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, pendidikan dan logistik, penanganan kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pemulihan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Wali Kota Surabaya telah melaksanakan 8 dari 9 aspek penting penanggulangan bencana, mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat kerangka hukum dan operasional. Sementara itu, kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD juga efektif dalam menjalankan enam aspek utama. Kebijakan dan inisiatif Wali Kota Eri Cahyadi dan Kepala BPBD Agus Hebi Djuniantoro menunjukkan kesiapan dan kapasitas Surabaya dalam mengelola risiko bencana secara komprehensif sangat mendukung penanggulangan bencana di Kota Surabaya.