Abstract:Pembentukan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 menghadirkan dinamika politik identitas yang kompleks dan berlapis, melibatkan negara, elite lokal, dan masyarakat adat dalam proses pemekaran daerah. Penelitian ini bertujuan…
tujuan menganalisis bagaimana politik identitas dikonstruksi, diperebutkan, dan dimobilisasi dalam konteks pembentukan provinsi baru tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus intrinsik, penelitian dilakukan di empat kabupaten, Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel., melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan makna dalam dinamika identitas yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas memainkan peran ganda: sebagai narasi pemersatu untuk melegitimasi pemekaran dan sebagai sumber fragmentasi akibat diferensiasi identitas sub-etnis. Elite lokal memanfaatkan identitas kultural dan historis untuk memperoleh legitimasi politik, sementara masyarakat adat menggunakan identitas sebagai alat negosiasi representasi dan kontrol atas sumber daya. Di sisi lain, negara menempatkan pemekaran sebagai strategi stabilisasi dan percepatan pembangunan. Perbedaan orientasi ini menciptakan ruang negosiasi yang terus berlangsung dalam konsolidasi pemerintahan Papua Selatan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan provinsi baru bergantung pada kemampuan mengelola identitas secara inklusif, memastikan representasi OAP, dan mencegah dominasi elite dalam struktur kekuasaan daerah.
Abstract:Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan dan pengalokasian serta belanja di Desa Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yang meneliti…
liti publikasi dan sumber yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa. Distribusi dana desa didasarkan pada formula pemerintah yang memperhitungkan ukuran populasi, faktor geografis, dan tingkat kemiskinan. Anggaran tersebut digunakan untuk administrasi desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Papan informasi yang menampilkan alokasi dan realisasi dana yang diletakkan di depan balai desa merupakan cara yang efektif untuk mengomunikasikan transparansi dalam pengelolaan dana desa, untuk memastikan bahwa publik mendapat informasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan kesulitan dengan kompetensi manajer keuangan masyarakat dan cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya. Peningkatan efisiensi pengeluaran desa bergantung pada partisipasi proaktif kepala desa dan personel, serta kemajuan seperti pembentukan koperasi desa. Studi ini menyarankan peningkatan kemampuan manajer keuangan dan keterlibatan masyarakat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan tata kelola
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kearifan lokal dan sistem kepemimpinan adat Suku Kanum dalam pengelolaan ruang hidup di wilayah perbatasan Merauke, Papua Selatan. Sebagai masyarakat adat yang mendiami kawasan…
awasan strategis nasional dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Suku Kanum memiliki sistem nilai, struktur sosial, serta praktik pengelolaan sumber daya alam yang berakar pada prinsip keseimbangan ekologis dan solidaritas komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adat Kanum berfungsi tidak hanya sebagai otoritas sosial, tetapi juga sebagai pengatur tata ruang berbasis kearifan lokal, yang memastikan pemanfaatan lahan, hutan, dan perairan secara berkelanjutan. Struktur kepemimpinan berbasis marga (clan-based leadership) memainkan peran penting dalam menjaga batas-batas teritorial adat dan mencegah konflik antar komunitas. Namun, modernisasi dan ekspansi proyek pembangunan nasional di wilayah perbatasan memunculkan tantangan baru, terutama terkait pergeseran nilai, marginalisasi otoritas adat, dan tumpang tindih regulasi antara hukum adat dan hukum negara. Temuan ini menegaskan bahwa pengakuan formal terhadap sistem kepemimpinan adat serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal Kanum dalam kebijakan tata ruang merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah kampung dalam mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di Kampung Turiram, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan…
an metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan kunci yang terdiri atas kepala kampung, ketua koperasi, ketua Bamuskam, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kampung memiliki empat peran utama yaitu sebagai perencana, fasilitator, dinamisator, dan pengawas. Meskipun inisiatif pemerintah kampung cukup tinggi, partisipasi masyarakat masih rendah akibat keterbatasan sumber daya manusia dan akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan ekonomi kampung. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pemerintah kampung sebagai agen pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi berbasis koperasi lokal.
Abstract:Transformasi digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat lokal dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berakar pada kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan…
uan untuk mengidentifikasi potensi, peran, dan tantangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Merauke dalam mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat ekonomi kreatif berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang melibatkan anggota KIM, tokoh adat, serta pelaku ekonomi kreatif lokal. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Marind, seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan keberlanjutan alam, menjadi fondasi utama dalam membangun identitas ekonomi kreatif lokal yang berkelanjutan. KIM berperan penting sebagai fasilitator literasi digital, mediator komunikasi pembangunan, serta penghubung antara masyarakat dan ruang ekonomi digital yang lebih luas. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kapasitas teknologi, dan minimnya dukungan kebijakan menjadi hambatan utama dalam proses pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital di wilayah ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara kearifan lokal dan teknologi digital dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat 3T. Penguatan kapasitas digital KIM dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kabupaten Merauke.
Abstract:Penelitian ini mengkaji cerita rakyat masyarakat Anim Ha (Marind) di Kabupaten Merauke sebagai bagian dari tradisi lisan yang berfungsi sebagai media pendidikan moral, pelestarian budaya, serta penguatan identitas sosial.…
. Dengan menggunakan pendekatan etnografi dan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña untuk menelaah tema, nilai moral, serta kearifan lokal yang terkandung dalam cerita rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerita rakyat Marind memuat pesan-pesan universal seperti kesetiaan, persahabatan, keadilan, keberanian, kemandirian, serta penghormatan terhadap alam. Cerita-cerita seperti Janji Ajaib Seorang Sahabat, Kisah Nona dari Salor, Kutukan Alamem di Tanah Domande dan Kalibian, dan Qaraipe memperlihatkan nilai solidaritas, keadilan sosial, kesadaran ekologis, serta pentingnya ketabahan menghadapi diskriminasi. Selain itu, unsur magis dan simbolisme alam dalam cerita memperkuat relasi spiritual masyarakat dengan lingkungannya. Temuan ini menegaskan bahwa tradisi lisan masyarakat Anim Ha memiliki relevansi dengan isu kontemporer, terutama dalam pendidikan karakter, pelestarian budaya, mitigasi bencana, dan literasi lingkungan. Oleh karena itu, cerita rakyat Marind penting untuk didokumentasikan serta diintegrasikan dalam pendidikan formal guna menjaga identitas budaya lokal sekaligus menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda Papua Selatan.
Kata kunci: Cerita Rakyat Marind, Kearifan Lokal, Pendidikan Karakter
Abstract:This study examines the phenomenon of celebrity populism in the context of legislative candidacy in Indonesia, particularly during the 2024 General Election. Celebrity populism refers to a political strategy that relies…
on public popularity, personal image, and emotional proximity to gain electoral support. A qualitative approach was used to explore voter preferences, campaign strategies, the role of social media, and the challenges faced by celebrities entering the political arena. Data were collected through literature review, media documentation, and content analysis of social media platforms. The findings reveal that voters tend to support celebrity candidates not based on their political vision or programs, but due to symbolic closeness and personal appeal developed through entertainment media. Social media serves as the primary tool to construct a populist, “people-oriented” image, although often lacking substantive political content. On the other hand, limited political capacity, public skepticism, and the challenge of adapting to party structures are major obstacles faced by celebrity candidates. These findings suggest that while celebrity populism may broaden political participation, it also risks diminishing the quality of political representation. Therefore, strengthening political literacy and party-based political development is essential to safeguard the quality of democracy amid growing trends of political personalization.
Keywords:, Celebrity Populism, Elections, Social Media, Voter Preference, Indonesian Politics.
Abstract:Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serve as strategic partners of the government in disseminating information to the public, particularly in remote and rural areas. In the era of digital transformation, the role of KIM…
is increasingly crucial in promoting digital literacy to enhance access, understanding, and utilization of information technology among communities. This study aims to examine and optimize the role of KIM in improving digital literacy in Merauke Regency. A qualitative approach was employed, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and document analysis with several active KIM groups in Merauke. The results show that although KIM holds great potential as agents of digital literacy, limitations in human resource capacity, technological infrastructure, and lack of training are the main challenges. Therefore, optimizing the role of KIM requires regular training, cross-sector collaboration, and regulatory and budgetary support from the local government. Thus, KIM can become key drivers in building an inclusive and competitive digital society in Merauke.
Abstract: Perkumpulan Harmoni Alam Papuana adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan. Organisasi ini aktif dalam mengadvokasi perlindungan…
rlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan akses terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan ruang hidup mereka.
Salah satu inisiatif penting yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) untuk mendorong konsolidasi dan kerja kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut. Melalui diskusi "Para-para Harapan", Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berupaya memperkuat pencapaian dan tujuan masing-masing organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, organisasi ini juga terlibat dalam upaya mendesak pemerintah untuk menangani krisis pangan dan kebakaran hutan yang melanda wilayah tersebut. Bersama dengan enam organisasi lainnya, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana menyuarakan pentingnya tindakan darurat untuk menyelamatkan dan memenuhi hak masyarakat adat yang terdampak krisis iklim dan kesulitan pangan.
Perkumpulan Harmoni Alam Papuana juga berpartisipasi dalam lokakarya inklusif yang bertujuan untuk pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan masyarakat adat dari berbagai kabupaten dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi dan lembaga terkait.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berkomitmen untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan.
Kata Kunci : Manajemen Pelayanan; Pelayanan Organisasi; Perkumpulan harmoni alam papuana
Abstract:This research aims to analyze the effectiveness of Minimum Service Standards (MSS) implementation at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) in Merauke Regency, South Papua Province. MSS are crucial…
cial instruments for guaranteeing community rights to quality basic services, including civil administration services. Despite their establishment, challenges persist in ensuring that services provided align with the stipulated standards. The research employed a descriptive qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, observation, and document analysis. Key informants included the head of the department, service-providing staff, and representatives of community service users. The findings indicate that MSS implementation at Merauke Disdukcapil has generally been underway, though its effectiveness varies across service types. Some MSS indicators, such as service waiting times and cost certainty, have been well-met. However, challenges are still present in aspects like the availability of adequate human resources, sub-optimal socialization of MSS to the community, and the need for improved supporting infrastructure. Limited access to information and public understanding of service rights also act as inhibiting factors. Thus, the effectiveness of MSS at Merauke Disdukcapil can be enhanced through strengthening human resource capacity, improving facilities and infrastructure, and intensifying socialization efforts. This study recommends the necessity of regular evaluation and continuous improvement to ensure excellent civil administration services for all communities in Merauke.