Search Articles & Publications

Showing 84 articles found for "Kuasa"

Pemanfaat Geographic Artificial Intelligence (Geo-AI) Untuk Identifikasi Daerah Rawan Banjir Di Kota Ambon

Abdul Muin, Heinrich Rakuasa
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Geographic Artificial Intelligence (Geo-AI) dalam identifikasi daerah rawan banjir di Kota Ambon. Geo-AI merupakan kombinasi teknologi kecerdasan buatan dengan data geospasial, termasuk… ermasuk citra satelit dan data cuaca, yang memungkinkan analisis yang lebih akurat dan efisien dalam mengidentifikasi daerah rawan banjir. Melalui Google Earth Engine, data citra satelit dan data geospasial lainnya diolah dan dianalisis menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola banjir dan daerah yang rentan tergenang air. Penelitian menggunakan data JRC Global Surface Water Mapping Layers, v1.4, data NASA SRTM Digital Elevation 30m, data USGS Landsat 8 Level 2, Collection 2, Tier 1. Pegolahan dan analisis data penelitian sepenuhnya di lakukan di Geogle Earth Engine. Hasil penelitian menunjukan bahwa daerah berpontensi banjir memiliki luas 12.991.33 ha dan daerah yang tidak berpotensi banjir yaitu seluas 18.924,24 ha. Daerah potensi rawan banjir kemudian diklasifikasi berdasarkan batas administrasi dimana Kecamatan Teluk Ambon memiliki daerah yang berpotensi tergenang banjir seluas 5.149.37 ha, Kecamatan Nusaniwe seluas 2.034.23 ha, Kecamatan Serimau seluas 1.914.18 ha, Kecamatan Leitimur Selatan seluas 1.180.13 ha dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala seluas 2.713.42 ha. Peta daerah potensi banjir di Kota Ambon kemudian dioverlay dengan data sebaran permukiman di Kota Ambon dan diketahui bahwa permukiman penduduk yang diprediksi berada pada daerah yang berpotensi banjir seluas 3.400.65 ha. Dengan analisis yang lebih akurat, sistem peringatan dini yang efektif, dan pengetahuan yang ditingkatkan, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mitigasi risiko banjir, melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak banjir, serta menciptakan kota yang lebih aman dan berkelanjutan

Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat

Abdul Muin, Heinrich Rakuasa
Abstract: Curah hujan yang tinggi yang terjadi tiga bulan terakhir menyebabkan terjadinya banjir dibeberapa desa di Kecamatan Huamual termasuk Desa Lokki. Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Desa Lokki sangat diperlukan untuk memberikan… an informasi sebagai langkah awal upaya mitigasi bencana banjir ke depannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara spasial tingkat kerentanan banjir dan permukiman yang terdampak di Desa Lokki. Metode yang digunakan yaitu pembobotan dan skoring atau weighted scoring dilakukan setelah proses klasifikasi nilai dalam tiap variabel. Variabel yang mempengaruhi terjadinnya banjir pada penelitian ini terdiri dari ketinggian lahan, kemiringan lereng, tutupan lahan, jarak dari sungai, geologi dan curah hujan. Penentuan bobot dan skor pada penelitian ini bersifat expertise judgment yaitu mengambil pendapat para ahli atau penelitian sebelumnya. Hasil pembobotan kemudian dilakukan dioverlay untuk mendapatkan peta kerawanan banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerawanan banjir didominasi oleh tingkat kerawanan rendah seluas 8.400.47 ha, kerewanan sedang seluas 1.573.78 ha dan kerawanan tinggi seluas 1.125.27 ha. Hasil pemodelan dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa luas permukiman yang terdampak banjir yaitu 201.87 ha. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan dasar dalam upaya mitigasi bencana banjir ke depannya guna meminimalisir kerugian, baik korban jiwa maupun kerusakan fisik di Desa Lokki kedepannya.

Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia

Nur Dianna Daulay
Abstract: Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan… ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.

Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan

Nurul Hidayah, Syabrina Az-Jahra, Aprillia Amanda, Karina Yunitasari
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus… s pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.