Abstract:Permufakatan jahat merupakan bentuk tindak pidana yang memungkinkan pemidanaan pada tahap sebelum tindak pidana yang direncanakan terlaksana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam perlindungan hak asasi manusia karena…
rena pemidanaan tidak boleh semata-mata didasarkan pada dugaan niat, tetapi harus didasarkan pada unsur tindak pidana dan batasan hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam KUHP Nasional berdasarkan perspektif perlindungan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan perlindungan hak individu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis untuk mengkaji ketentuan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permufakatan jahat dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dengan memberikan batasan terhadap pemidanaan pada tahap sebelum tindak pidana terlaksana. Pengaturan tersebut membedakan permufakatan jahat dari persiapan, percobaan, dan penyertaan, serta memberikan pembatasan terhadap ancaman pidananya. Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara restriktif dan hati-hati dengan memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, persamaan di hadapan hukum, pembuktian yang memadai, dan pertanggungjawaban individual. Kejelasan rumusan norma juga diperlukan untuk mencegah multitafsir, kriminalisasi berlebihan, disparitas pemidanaan, serta penggunaan kewenangan pidana yang tidak proporsional. Dengan demikian, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan penanggulangan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia.
Abstract:Keanekaragaman Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan media sosial, melainkan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk melalui WhatsApp. Penelitian ini tujuannya menganalisis…
sis penipuan melalui penyalahgunaan data pribadi pada WhatsApp dalam sistem hukum indonesian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangaan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui WhatsApp umumnya dilakukan melalui phishing, pencurian identitas, pengambilalihan kaun, dan pemanfaatan informasi pribadi secara melaawan hukum. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undaqng-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undaqng-Undang Hukum Pidana. Berdqasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai kebisaan bertanggung jawab, terdapat kesalahan, serta tidak terdapat alasan ppembenar ataupun pemaaf. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, perkembangan modus kejahatan siber, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan efektivitas penegakan hukum guna memperkuat pelindungan data pribadi.
Advancements in information and communication technology have increased social media usage but also created risks regarding the misuse of personal data, including via WhatsApp. This study aims to analyze fraud involving the misuse of personal data on WhatsApp within the Indonesian legal system and the criminal liability of perpetrators under prevailing legislation. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the misuse of personal data via WhatsApp typically occurs through phishing, identity theft, account takeovers, and the unlawful use of personal information. Legal protections are established under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the Criminal Code. Based on Roeslan Salehs theory of criminal liability, a perpetrator can be held liable if the elements of the criminal offense are met, the individual possesses the capacity for liability, fault is established, and there are no grounds for justification or excuse. However, implementation faces challenges such as low digital literacy, evolving cybercrime methods, and suboptimal law enforcement. Therefore, enhancing digital literacy and the effectiveness of law enforcement is essential to strengthen personal data protection.
Abstract:Pasar modal merupakan industri berbasis kepercayaan (trust-based industry) yang idealnya mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan publik. Namun, realitas di Bursa Efek Indonesia (BEI) di awal tahun 2026 diwarnai oleh…
leh sanksi berat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap emiten PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) akibat kesalahan material laporan keuangan dan transaksi abnormal. Berbeda dengan riset terdahulu yang mengkaji kecurangan pasar secara parsial, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan praktik manajemen laba (earnings management), transaksi orang dalam (insider trading), dan manipulasi pasar (saham gorengan) sebagai satu kesatuan mata rantai kejahatan kerah putih (white-collar crime), sekaligus membedahnya melalui tinjauan etika bisnis normatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menerapkan teknik analisis konten (content analysis) dan studi literatur komparatif terhadap data sekunder rilis resmi regulator serta laporan keuangan emiten. Pisau analisis yang digunakan mencakup Fraud Diamond Theory, Teori Keagenan (Agency Theory), Asimetri Informasi, serta Paradigma Integritas Manusia Utuh. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi kecurangan yang terstruktur dari hulu ke hilir. Tahap hulu (the setup) diawali dengan rekayasa akuntansi melalui penyalahgunaan kapabilitas manajemen. Ketimpangan informasi di hulu kemudian dimanfaatkan di tengah jalan (the leak) untuk membocorkan informasi material kepada jaringan afiliasi, yang bermuara pada transaksi semu di hilir (the execution) guna menjebak psikologi investor ritel demi keuntungan egoistik sepihak. Dari tinjauan etika utilitarianisme dan deontologi Immanuel Kant, mata rantai kejahatan finansial ini dinilai cacat moral secara mutlak karena mencederai kewajiban moral kejujuran (duty of honesty) dan mengeksploitasi investor publik semata-mata sebagai alat komersial (means to an end). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem deteksi dini terintegrasi oleh regulator untuk memutus rantai kecurangan finansial di bursa nasional, Indonesia terutama ketika penerapannya masih bersifat formalitas dan belum didukung oleh budaya organisasi yang berintegritas. Perbedaan hasil juga dipengaruhi oleh sektor industri dan tingkat kematangan tata kelola masing-masing organisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan lintas sektor dan metode yang memperlihatkan bahwa efektivitas GCG dan audit internal sangat bergantung pada komitmen nyata dari manajemen serta internalisasi nilai-nilai etis dalam organisasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji variabel moderasi seperti budaya organisasi dan komitmen manajemen, serta memperluas cakupan sektor penelitian agar hasilnya lebih representatif.
Abstract:Pembuktian suatu tindak pidana salah satunya dapat melalui bukti alat elektronik. Suatu peraturan yang mengatur alat bukti yang digunakan masih berlaku dalam hal pembuktian kejahatan apapun yang membutuhkan bukti secara…
digital. Pada perkembangannya alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, terkait perluasan jenis alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara rinci termasuk alat bukti hasil penyadapan masih samar, sebab penyadapan sendiri lebih dianggap sebagai tindakan kriminal yang merugikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan posisi alat bukti elektronik dalam kerangka hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini meneliti aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang sah menurut hukum. Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.
Abstract:Penelitian ini membahas tentang konflik sikap yang dialami oleh individu yang mengalami kerasukan setan, terutama dalam konteks menyembah atau menolak Kristus-Ilahi. Kuasa roh-roh jahat ada disekeliling umat manusia untuk…
k menjauhkan umat-Nya dari percaya kepada Allah, namu Allah menunjukan bahwa Ia lebih berkuasa yang sanggup menaklukkan setiap kuasa kegelapan. Penelitian ini berfokus pada analisis naratif pada bagian Alkitab dari Markus 5, di mana seorang pria kerasukan setan berhadapan langsung dengan Yesus Kristus. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis teks Alkitab dan pendekatan kualitatif dalam menginterpretasi narasi yang ada. Data dikumpulkan dari teks Alkitab Markus 5 dan kajian literatur lainnya, dengan fokus pada karakteristik dan tindakan individu yang kerasukan setan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sikap dalam cerita Markus 5 mencerminkan perjuangan internal yang mendalam antara kekuatan spiritual yang bertentangan. Di satu sisi, sikap individu yang kerasukan setan cenderung berupaya untuk menyembah Kristus-Ilahi, yang menunjukkan adanya keinginan untuk dibebaskan dari pengaruh jahat setan. Di sisi lain, terdapat sikap menolak Kristus-Ilahi yang berasal dari kekuatan setan yang berusaha untuk mempertahankan dominasinya atas individu tersebut dan masyarakat sekitar.
Abstract:Abstract: One of the very dangerous and unacceptable crimes is called criminality, which is related to the morals of society, is detrimental to society, and violates the law. In this case, the law enforcers, namely the police,…
olice, play an essential role in dealing with crimes in society. The crimes that often occur are cases of theft which can be divided into three forms, namely motor vehicle theft (Curanmor), Theft with Weighting (Curat), and Theft with Violence (Curas). As for the Satreskrim Polres Asahan sub-section of Crime and Violence, in this case, they want to provide information to the public about places or locations prone to crime, so an application is made that will help the people in obtaining information about crime-prone areas which can later be used to prevent and monitor these crimes. This study uses a Geographic Information System (GIS), which is part of knowledge based on computer software that is utilized to present information in digital form and analyze the earth's geography to form spatial information. This study aims to apply web-based geographic information in providing information on crime-prone locations in Kisaran City and later to assist the public in obtaining information on crime-prone sites in Kisaran City. The results of this web-based GIS can help and facilitate the community and users in knowing crime-prone locations in the City of Kisaran in knowing crime-prone places or locations at the Asahan Police Criminal Investigation Unit.
Keywords: GIS; criminality; polres asahan; kisaran city
Abstrak: Salah satu tindak kejahatan yang sangat membahayakan dan tidak bisa diterima disebut dengan kriminalitas yang berhubungan dengan moral masyarakat, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum. Adapun tindak kejahatan yang sering terjadi berupa kasus pencurian yang dapat dibagi dalam 3 bentuk yaitu pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), Pencurian dengan Pemberatan (Curat), dan Pencurian dengan Kekerasan (Curas). Adapun pihak Satreskrim Polres Asahan sub bagian Jatanras dalam hal ini ingin memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tempat atau lokasi rawan kriminalitas, sehingga dibuatlah sebuah aplikasi yang nantinya akan membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai lokasi rawan kriminalitas yang nantinya dapat digunakan dalam mencegah dan memantau tindak kriminalitas tersebut. Penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) yang merupakan bagian dari pengetahuan berdasarkan pada perangkat lunak komputer yang dimanfaatkan dalam menyajikan informasi dalam bentuk digital dan analisa terhadap geografis bumi sehingga membentuk suatu informasi keruangan. Tujuan penelitian ini menerapkan informasi geografis berbasis web dalam memberikan informasi lokasi-lokasi rawan kriminalitas di Kota Kisaran dan nantinya membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi lokasi rawan kriminalitas di Kota Kisaran. Hasil dari SIG berbasis web ini dapat membantu dan memudahkan masyarakat dan user dalam mengetahui titik lokasi rawan kriminalitas di Kota Kisaran dalam mengetahui tempat atau lokasi rawan kriminalitas pada Satreskrim Polres Asahan.
Kata kunci: SIG; kriminalitas; polres kab.asahan; kota kisaran.
Abstract:Abstract:Theft is the illegal taking of property or belongings of another person without the permission of the owner. The most common crime problem in Asahan District is theft, so that the POLRES is still having trouble…
determining which areas are often the crime of theft. With this problem, we need to do a grouping for areas where theft often occurs, so the process used is the data mining process. Data mining is one of the processes of Knowledge Discovery from Databases (KDD). KDD is an activity that includes collecting, using historical data to find regularities, patterns or relationships in large data sets. One of the techniques known in data mining is clustering technique. The K-Means method is a method for clustering techniques, K- Means is a method that partitions data into groups so that data with the same characteristics are entered into the same set of groups and data with different characteristics are grouped into other groups. The attributes used in grouping this data are annual data, namely 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. A case study of 9 POLSEK in the Asahan.
Keywords: Data Mining, Clustering, K-Means Algorithm, Theft Crimes Grouping.
Abstrak: Pencurian merupakan pengambilan properti atau barang milik orang lain secara tidak sah tanpa ijin dari pemilik. Masalah tindak kejahatan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Asahan adalah tindak kejahatan pencurian sehingga pihak POLRES masih kesulitan untuk menentukan daerah mana saja yang sering terjadi tindak kejahatan pencuriaan. Dengan adanya masalah ini kita perlu melakukan pengelompokan untuk daerah mana saja yang sering terjadi tindak pencurian maka proses yang digunakan adalah proses data mining. Data mining adalah salah satu proses dari Knowledge Discovery from Databases (KDD). KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data, historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data besar. Salah satu teknik yang di kenal dalam data mining adalah teknik clustering. Metode K-Means merupakan metode untuk teknik clustering, K-Means adalah metode yang mempartisi data kedalam kelompok sehingga data berkarakteristik sama dimasukan kedalam set kelompok yang sama dan data yang berkerakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Atribut yang di gunakan dalam pengelomokan data ini adalah data pertahun yaitu tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Studi kasus pada 9 POLSEK yang ada di daerah kabupaten Asahan.
Kata kunci: Data Mining, Clustering, Algoritma K-Means, Pengelompokan Tindak Kejahatan Pencurian.
Abstract:Abstract: The development of digital technology in Indonesia has penetrated even rural areas, but it is not accompanied by an adequate understanding of personal data security. Rural communities tend to be vulnerable to cyber…
yber threats due to limited digital literacy. The purpose of this Community Service (PkM) activity is to increase awareness and knowledge of the community of Silo Lama Village, Silau Laut District, about the importance of personal data security in the digital era. The implementation method includes outreach, education, and practical training for the community using a participatory approach. The material presented includes the definition of personal data, types of cyber threats, how to protect personal information, and an introduction to the Personal Data Protection Law. The activity was attended by 30 participants consisting of village officials, community leaders, and the general public. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of personal data security, from an average pre-test score of 45% to 82% in the post-test. Participants were also able to identify various forms of online fraud and implement data protection measures. This program has made a positive contribution to improving the digital literacy of rural communities and is expected to prevent losses due to cybercrime in the future.
Keywords: cyber; data; digital; security; village
Abstrak: Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah merambah hingga ke wilayah pedesaan, namun tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang keamanan data pribadi. Masyarakat desa cenderung rentan terhadap ancaman siber karena keterbatasan literasi digital. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Desa Silo Lama, Kecamatan Silau Laut tentang pentingnya menjaga keamanan data privat. Metode kegiatan meliputi sosialisasi, edukasi, dan pelatihan praktis kepada masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Materi yang disampaikan mencakup pengertian data pribadi, jenis-jenis ancaman siber, cara melindungi informasi pribadi, serta pengenalan UU Perlindungan Data Pribadi. Kegiatan dihadiri dengan 30 orang meliputi unsur pejabat desa, tokoh warga, dan warga umum. Hasil kegiatan memaparkan peningkatan pemahaman warga terkait keamanan data pribadi, dari rerata skor pre-test 45% menjadi 82% pada post-test. Peserta juga mampu mengidentifikasi berbagai bentuk penipuan online dan menerapkan langkah-langkah perlindungan data. Program ini memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan literasi digital masyarakat desa dan diharapkan dapat mencegah kerugian akibat kejahatan siber di masa mendatang
Kata kunci: data; digital; desa; keamanan; siber
Abstract:Abstract: The rapid development of digital technology in education presents significant benefits, but it also introduces serious challenges in the form of increasing threats of Cybercrime. Teachers at SD Negeri 132408 Kota…
ta Tanjungbalai, as the frontline of education, often lack an adequate understanding of digital literacy and how to handle cybercrimes, such as the spread of false information, data theft, and violations of digital ethics. This community service activity aims to enhance the digital literacy capacity of teachers in preventing and addressing Cybercrime within the school environment. The methods used include intensive training, group discussions, case studies, and practical simulations, implemented in three stages: preparation, implementation, and evaluation. The solutions offered encompass providing digital literacy materials, Cybercrime prevention training, and developing practical guidelines. Evaluation results show that teacher understanding increased significantly, with the average score rising from 45 to 78 (p<0.05). The targeted outputs of this activity are the publication of a scientific article in a Sinta 5 accredited national journal as a mandatory output, and a popular article in mass media as an additional output. This activity is expected to increase teachers' awareness and skills in creating a safe and healthy digital education environment.
Keywords: cybercrime; digital literacy; education; elementary school teachers; training
Abstrak: Pesatnya perkembangan teknologi digital di dunia pendidikan menghadirkan manfaat besar, namun juga memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya ancaman Cybercrime. Guru di SD Negeri 132408 Kota Tanjungbalai, sebagai garda terdepan pendidikan, seringkali belum memiliki pemahaman yang memadai tentang literasi digital dan cara menghadapi kejahatan siber, seperti penyebaran informasi palsu, pencurian data, dan pelanggaran etika digital. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital guru dalam mencegah dan mengatasi Cybercrime di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan berupa pelatihan intensif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi praktik, yang dilaksanakan dalam tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Solusi yang ditawarkan mencakup pemberian materi literasi digital, pelatihan pencegahan Cybercrime, dan penyusunan panduan praktis. Hasil evaluasi menunjukkan pemahaman guru meningkat signifikan dari skor rata-rata 45 menjadi 78 (p<0.05). Target luaran dari kegiatan ini adalah publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 5 sebagai luaran wajib, dan artikel di media massa sebagai luaran tambahan. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran dan keterampilan guru dalam menciptakan lingkungan pendidikan digital yang aman dan sehat.
Kata kunci: cybercrime; guru sd; literasi digital; pelatihan; pendidikan
Abstract:The advanced innovation has essentially expanded the danger of cybercrime, driving to issues such as personality robbery, work misfortune, and disturbances to basic framework. In the interim, cybercriminals proceed to create…
eate modern procedures and methodologies in committing their criminal acts. The reason to depict the degree of cybercrime dangers in Indonesia. Common cyber dangers in Indonesia incorporate malware assaults, refusal of benefit (DoS), dispersed refusal of benefit (DDoS), and phishing. These dangers are frequently exacerbated by a need of mindfulness and instruction almost cybersecurity and constrained requirement of cybercrime laws. In conclusion, cybercrime dangers in Indonesia are right now considered genuine and profoundly unsafe due to their potential to make national issues. The action was carried out through the arrangement of socialization counseling with address and discourse strategies, as well as address and reply with members. Accommodation of fabric within the frame of control point slides that are displayed amid the action and conveyed to instructors as members . Therefore, it is crucial to recognize the importance of understanding these issues cybercrime anticipation socialization has to be passed on to the educator SD Negeri 132408 di Tanjungbalai Selatan. With this preparing, it is trusted that they can gotten to be web clients who can maintain a strategic distance from the potential to ended up culprits or casualties of cyber wrongdoings.
Keywords: cybercrime; socialization; prevention
Abstrak: Pengembangan teknologi digital telah secara signifikan meningkatkan risiko cybercrime karena mempengaruhi pencurian identitas, kehilangan tempat kerja, dan infrastruktur kritis. Sementara itu, pelaku cybercrime terus mengembangkan teknologi dan strategi baru untuk inspeksi perilaku kriminal. Ini dilakukan dengan memeriksa dan menganalisis literatur dalam kaitannya dengan dengan cybercrime di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa publikasi teknologi dari di Indonesia telah mengambil ancaman terbaru dan dampak pada berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Penulis menyimpulkan bahwa cybercrime di Indonesia diklasifikasikan sebagai serius (sangat berbahaya) karena dapat menyebabkan masalah nasional. Kegiatan ini dilakukan dengan pemberian sosialisasi dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi, serta bertanya jawab bersama peserta. Bentuk dalam penyampaian materi yaitu slide powerpoint yang dipaparkan dan di edarkan pada saat kegiatan berlangsung. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sosialisasi pencegahan cybercrime sangat penting untuk disampaikan kepada para guru di SD Negeri 132408, Tanjungbalai Selatan. Melalui pelatihan ini, diharapkan mereka dapat menjadi pengguna internet yang lebih bijak dan mampu menghindari risiko sebagai pelaku maupun korban kejahatan cybercrime.
Kata kunci: cybercrime; sosialisasi; pencegahan