Abstract:Keanekaragaman Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan media sosial, melainkan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk melalui WhatsApp. Penelitian ini tujuannya menganalisis…
sis penipuan melalui penyalahgunaan data pribadi pada WhatsApp dalam sistem hukum indonesian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangaan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui WhatsApp umumnya dilakukan melalui phishing, pencurian identitas, pengambilalihan kaun, dan pemanfaatan informasi pribadi secara melaawan hukum. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undaqng-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undaqng-Undang Hukum Pidana. Berdqasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai kebisaan bertanggung jawab, terdapat kesalahan, serta tidak terdapat alasan ppembenar ataupun pemaaf. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, perkembangan modus kejahatan siber, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan efektivitas penegakan hukum guna memperkuat pelindungan data pribadi.
Advancements in information and communication technology have increased social media usage but also created risks regarding the misuse of personal data, including via WhatsApp. This study aims to analyze fraud involving the misuse of personal data on WhatsApp within the Indonesian legal system and the criminal liability of perpetrators under prevailing legislation. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the misuse of personal data via WhatsApp typically occurs through phishing, identity theft, account takeovers, and the unlawful use of personal information. Legal protections are established under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the Criminal Code. Based on Roeslan Salehs theory of criminal liability, a perpetrator can be held liable if the elements of the criminal offense are met, the individual possesses the capacity for liability, fault is established, and there are no grounds for justification or excuse. However, implementation faces challenges such as low digital literacy, evolving cybercrime methods, and suboptimal law enforcement. Therefore, enhancing digital literacy and the effectiveness of law enforcement is essential to strengthen personal data protection.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet…
yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Abstract:The development of information technology has significantly influenced information management and dissemination, including in road infrastructure. However, road condition data collection in Muara Bulian is still conducted…
d manually, resulting in ineffective data management and limited public access to accurate information. This study aims to design and develop a web-based Geographic Information System (Web-GIS) for road conditions in Muara Bulian. The study employed a descriptive qualitative method using observation, interviews, documentation, and literature review for data collection. The system was developed using the Waterfall model, consisting of requirements analysis, system design, implementation, and testing. The application was developed using Python and the Flask framework, with SQLite as the database and Leaflet.js and QGIS to support interactive map visualization. The results show that the system can display road condition information through interactive digital maps, provide road location search and detailed information, support basemap switching, facilitate road data management, and generate reports. Black Box Testing confirmed that all system functions operated according to the specified requirements. The Web-GIS is expected to support the government in managing road infrastructure data and facilitate public access to road condition information effectively and efficiently.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi keamanan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pengguna e-wallet pada Generasi Z. Perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan…
unaan e-wallet secara luas di kalangan masyarakat, khususnya Generasi Z yang dikenal sebagai digital native. Kemudahan transaksi dan tingkat keamanan yang dirasakan menjadi faktor penting yang diduga memengaruhi cara pengguna dalam mengelola keuangan, baik dalam perencanaan, pengendalian pengeluaran, pencatatan transaksi, maupun kebiasaan menabung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner kepada responden Generasi Z pengguna e-wallet di Kota Palopo. Data dianalisis untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi keamanan baik secara simultan maupun parsial terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur manajemen keuangan digital serta manfaat praktis bagi pengguna dan pengembang e-wallet dalam menciptakan layanan yang tidak hanya mudah dan aman, tetapi juga mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.
This study aims to analyze the influence of perceived ease of use and perceived security on the financial management behavior of Generation Z e-wallet users. The development of digital technology has encouraged the widespread use of e-wallets, particularly among Generation Z, who are known as digital natives. The convenience of transactions and the level of security perceived by users are important factors that may influence how they manage their finances, including financial planning, expenditure control, transaction recording, and saving habits. This study employs a quantitative approach using a survey method through questionnaires distributed to Generation Z respondents who use e-wallets in Palopo City. The data will be analyzed to determine the simultaneous and partial effects of perceived ease of use and perceived security on financial management behavior. The findings are expected to contribute theoretically to the development of literature on digital financial management and provide practical benefits for users and e-wallet developers in creating services that are not only convenient and secure but also supportive of better financial management.
Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu implementasinya adalah penggunaan…
n aplikasi E-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Kinerja dalam peningkatan akuntabilitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato yang ditinjau dari aspek akuntabilitas waktu, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas finansial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pejabat struktural, operator sistem, dan staf pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Pada aspek akuntabilitas waktu, sistem E-Kinerja mendorong kedisiplinan pegawai dalam melaporkan aktivitas kerja secara tepat waktu melalui kewajiban penginputan kinerja harian. Pada aspek akuntabilitas hasil, setiap aktivitas kerja harus sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan didukung oleh bukti fisik yang diverifikasi oleh atasan sehingga hasil kerja menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek akuntabilitas finansial, E-Kinerja meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada capaian kinerja. Dengan demikian, penerapan E-Kinerja berkontribusi dalam menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato.
Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu Persaingan yang semakin ketat dalam…
lam industri restoran cepat saji mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menetapkan harga yang sesuai dengan harapan pelanggan guna menciptakan kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pada Richeese Factory Kota Baru Parahyangan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian adalah pelanggan Richeese Factory Kota Baru Parahyangan, sedangkan sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, persepsi harga, dan kepuasan pelanggan berada pada kategori baik. Secara parsial, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Secara simultan, kualitas pelayanan dan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 66,7%, yang menunjukkan bahwa variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 33,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi manajemen Richeese Factory dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta mempertahankan strategi penetapan harga yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan.
Abstract:Kolam pancing milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, secara fisik telah tersedia namun belum beroperasi secara optimal karena ketiadaan strategi pemasaran dan media promosi…
digital, sementara lingkungan PAUD SPS setempat masih memerlukan penataan dari sisi kebersihan, keteraturan, dan penghijauan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendorong operasionalisasi aset ekonomi desa melalui digitalisasi promosi serta memperbaiki kualitas lingkungan belajar anak usia dini melalui pendekatan partisipatif berbasis kolaborasi multipihak. Metode pelaksanaan mencakup observasi dan asesmen kebutuhan, sosialisasi dan penyusunan rencana bersama mitra, pelaksanaan intervensi secara bertahap selama empat minggu, pendampingan operasional, serta evaluasi dan perencanaan keberlanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kolam pancing BUMDes telah beroperasi dengan jadwal dan tarif yang disepakati, didukung akun media sosial resmi, konten foto dan video promosi, banner di lokasi strategis, serta pendaftaran titik lokasi pada peta digital. Di sisi lain, lingkungan PAUD SPS menjadi lebih bersih, tertata, dan hijau melalui kegiatan gotong royong, pengecatan sarana bermain, dan penanaman tanaman hias. Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BUMDes, dan satuan pendidikan anak usia dini mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan, dengan syarat keberlanjutan dijaga melalui pendampingan pengelolaan pascaprogram.
Abstract:The advancement of digital communication has generated a range of ethical challenges, including cyberbullying, insults, negative labeling, the dissemination of unverified information, privacy violations, digital ghibah (backbiting),…
backbiting), polarization, and discrimination. These challenges call for an ethical framework that is not merely technical in nature but is also firmly grounded in Islamic values. This study aims to reconstruct a Qur’an-based digital communication ethics framework through a thematic analysis of Qur’anic interpretation of QS. Al-Hujurat verses 11–13 and to examine its relevance to strengthening character education. This qualitative study employs a library research approach using thematic Qur’anic interpretation, content analysis, and contextual analysis of the Qur’an, classical and contemporary exegetical works, as well as scholarly literature on digital communication and character education. The findings reveal that QS. Al-Hujurat verses 11–13 embody eight ethical principles that can be reconstructed within the context of digital communication: Dignity Protection, Respectful Communication, No Negative Labeling, Critical Verification, Privacy Protection, Responsible Speech, Inclusive Interaction, and Digital Equality. These eight principles are synthesized into the Qur’anic Digital Communication Ethics Framework (QDCEF), which comprises three overarching dimensions: Dignity, Responsibility, and Inclusion. The framework is further mapped onto the character values of respect, empathy, civility, tolerance, critical thinking, objectivity, trustworthiness, responsibility, integrity, justice, and self-control. These findings affirm that QS. Al-Hujurat verses 11–13 are relevant not only as a source of moral and character education but also as a conceptual foundation for reconstructing a digital communication ethics framework that bridges Qur’anic values with the demands of character education in the digital era. The proposed QDCEF thus offers a value-based conceptual framework for fostering ethical, responsible, inclusive, and character-oriented digital communication.
Abstract:Hubungan antara takdir ilahi, kebebasan manusia, dan pengobatan merupakan persoalan penting dalam pemikiran Islam dan bioetika Islam. Penelitian ini mengkaji mengapa manusia tetap memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan…
kukan pengobatan ketika sakit, sembuh, hidup, dan mati berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah. Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan filosofis-teologis dan komparatif-konseptual. Al-Qur’an, hadis, pemikiran teologi Islam, serta literatur kontemporer mengenai bioetika Islam, tawakal, fatalisme kesehatan religius, dan perilaku pencarian kesehatan Muslim dianalisis melalui sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa takdir ilahi tidak meniadakan agensi manusia. Ikhtiar pengobatan merupakan penggunaan sebab-sebab yang tersedia secara sadar dan bertanggung jawab di dalam tatanan ilahi, sedangkan tawakal melengkapi, bukan menggantikan, ikhtiar. Penelitian ini mengusulkan Model Tiga Ranah Agensi Manusia dalam Pengobatan, yang terdiri atas kondisi yang dialami, respons dan tindakan, serta hasil yang diterima. Tanggung jawab moral terutama berada pada ranah respons dan tindakan, meliputi kemampuan memperoleh informasi, mempertimbangkan alternatif, menentukan pilihan, dan menjalankan pengobatan secara wajar, sedangkan hasil terapi hanya sebagian berada dalam kontrol manusia. Karena itu, kegagalan terapi tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai kegagalan moral atau lemahnya tawakal. Kerangka ini mengintegrasikan takdir, agensi manusia, sebab medis, dan tanggung jawab moral serta memberikan dasar teologis bagi perilaku pencarian kesehatan yang bertanggung jawab, dengan relevansi konseptual terhadap Sustainable Development Goal 3.