Abstract:Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan pengakuan bersalah sebagai mekanisme baru yang tersebar dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Ketiga ketentuan…
n tersebut sama-sama memberi ruang percepatan pemeriksaan perkara, tetapi membentuk kedalaman pengujian hakim yang berbeda terhadap kesukarelaan pengakuan terdakwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi standar pengawasan hakim dalam tiga jalur pengakuan bersalah serta merumuskan parameter minimum yang menjamin pengakuan diberikan secara bebas, sadar, tanpa paksaan, dan berdasarkan pemahaman penuh. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama meliputi UU Nomor 20 Tahun 2025, SEMA Nomor 1 Tahun 2026, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 205 memuat pengujian paling mendalam karena mewajibkan hakim menelusuri kualitas pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan, sedangkan Pasal 78 menekankan kesukarelaan, pendampingan advokat, pemahaman konsekuensi, dan dukungan dua alat bukti. Pasal 234 menggunakan pengujian yang lebih ringkas. Perbedaan ini dapat menimbulkan disparitas tingkat perlindungan terdakwa. Penelitian menawarkan Model Uji Keabsahan Lima Parameter yang mencakup kelayakan prosedural, pendampingan hukum efektif, pemahaman dan pelepasan hak secara sadar, kebebasan dari tekanan, serta dasar faktual dan dokumentasi pengakuan sebagai standar minimum yang dapat diterapkan lintas ketentuan.
The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code introduced guilty plea mechanisms through Articles 78, 205, and 234. Although all three provisions facilitate an expedited criminal process, they establish different levels of judicial scrutiny over the voluntariness of a defendant's admission. This study examines the consistency of judicial review standards across the three mechanisms and formulates minimum safeguards to ensure that a guilty plea is made freely, knowingly, without coercion, and with full understanding of its legal consequences. The research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and case approaches. The main legal materials are Law Number 20 of 2025, Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2026, and Constitutional Court Decision Number 213/PUU-XXIV/2026. The study finds that Article 205 provides the most intensive scrutiny because the judge must review the quality of investigation and prosecution, while Article 78 emphasizes voluntariness, effective legal assistance, informed consequences, and support by two lawful items of evidence. Article 234 adopts a more concise examination. This disparity may produce unequal protection among defendants. The article proposes a Five-Parameter Validity Test covering procedural eligibility, effective legal assistance, informed waiver of rights, freedom from coercion, and factual basis with adequate documentation as a minimum standard across all guilty plea mechanisms.
Abstract:Kekerasan terhadap anak, khususnya yang berujung pada kematian di lingkup domestik, tetap menjadi isu krusial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku pembunuhan…
unuhan anak dalam kasus Angeline di Denpasar,Bali, serta mengkaji bentuk sinkronisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), studi ini membedah data sekunder yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan sanksi pidana maksimak berdasarkan pemenuhan unsur subjektif kesenjangan dengan rencana terlebih dahulu(opzet met voorbedachte rade) sesuai Pasal 340 HUKP bagi pelaku utama (dader), dengan mempertimbangkan hubungan kekuasaan dalam domestik, kewajiban hukum orang tua, serta faktor sosioloogis lingkungan. Sinkronisasi instrumen hukum terwujud melalui penempatan hukum sebagai manifestasi norma perlindungan sekaligus instrumen keadilan preventif.
Abstract:Pasar modal merupakan industri berbasis kepercayaan (trust-based industry) yang idealnya mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan publik. Namun, realitas di Bursa Efek Indonesia (BEI) di awal tahun 2026 diwarnai oleh…
leh sanksi berat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap emiten PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) akibat kesalahan material laporan keuangan dan transaksi abnormal. Berbeda dengan riset terdahulu yang mengkaji kecurangan pasar secara parsial, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan praktik manajemen laba (earnings management), transaksi orang dalam (insider trading), dan manipulasi pasar (saham gorengan) sebagai satu kesatuan mata rantai kejahatan kerah putih (white-collar crime), sekaligus membedahnya melalui tinjauan etika bisnis normatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menerapkan teknik analisis konten (content analysis) dan studi literatur komparatif terhadap data sekunder rilis resmi regulator serta laporan keuangan emiten. Pisau analisis yang digunakan mencakup Fraud Diamond Theory, Teori Keagenan (Agency Theory), Asimetri Informasi, serta Paradigma Integritas Manusia Utuh. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi kecurangan yang terstruktur dari hulu ke hilir. Tahap hulu (the setup) diawali dengan rekayasa akuntansi melalui penyalahgunaan kapabilitas manajemen. Ketimpangan informasi di hulu kemudian dimanfaatkan di tengah jalan (the leak) untuk membocorkan informasi material kepada jaringan afiliasi, yang bermuara pada transaksi semu di hilir (the execution) guna menjebak psikologi investor ritel demi keuntungan egoistik sepihak. Dari tinjauan etika utilitarianisme dan deontologi Immanuel Kant, mata rantai kejahatan finansial ini dinilai cacat moral secara mutlak karena mencederai kewajiban moral kejujuran (duty of honesty) dan mengeksploitasi investor publik semata-mata sebagai alat komersial (means to an end). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem deteksi dini terintegrasi oleh regulator untuk memutus rantai kecurangan finansial di bursa nasional, Indonesia terutama ketika penerapannya masih bersifat formalitas dan belum didukung oleh budaya organisasi yang berintegritas. Perbedaan hasil juga dipengaruhi oleh sektor industri dan tingkat kematangan tata kelola masing-masing organisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan lintas sektor dan metode yang memperlihatkan bahwa efektivitas GCG dan audit internal sangat bergantung pada komitmen nyata dari manajemen serta internalisasi nilai-nilai etis dalam organisasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji variabel moderasi seperti budaya organisasi dan komitmen manajemen, serta memperluas cakupan sektor penelitian agar hasilnya lebih representatif.
Abstract:Penelitian ini mengkaji bagaimana jadwal kuliah memengaruhi jumlah waktu yang dihabiskan untuk sholat fardhu di UIN Walisongo Semarang. Mahasiswa seringkali tidak konsisten dalam melaksanakan sholat tepat waktu karena benturan…
benturan waktu antara kewajiban ibadah dan kegiatan akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana melihat penjadwalan kuliah memengaruhi pelaksanaan sholat fardu oleh mahasiswa, serta bagaimana dalam meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan beribadah siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mengumpulkan data dan wawancara mendalam dengan 6 mahasiswa. Fokus penelitian adalah pengalaman, persepsi, dan praktik mahasiswa dalam menjalankan sholat fardhu selama jadwal perkuliahan yang padat. Untuk mendukung pelaksanaan sholat fardu secara konsisten, metode penugasan dan latihan dipelajari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jadwal kuliah sangat memengaruhi waktu sholat mahasiswa, terutama ketika jadwal kuliah berdekatan atau berbenturan dengan waktu sholat.
Abstract:Pendekatan isistem idapat imeningkatkan ipendidikan idengan icara mengidentifikasii ikebutuhan, imenseleksi imasalah, imenyusun iidentifikasi persyaratani isolusi imasalah, imembuat ibeberapa ialternatif isolusi, menghasilkani…
ilkani ihasil, dan imerevisi ipersyaratan ipada isebagian atau iseluruh sistem iyang terkait idengan keterbatasan idalam memenuhi ikebutuhan. iPenelitian ini menggalii bagaimana ipenerapan sistem ipendekatan dapat imenjadi landasan yang iefektif dalam imembangun pendidikan yang iberkualitas. iMelalui analisis terhadapi faktor-faktor iseperti sinkronisasi, ipengelolaan sumber daya, idan keterlibatani pemangku ikepentingan, penelitian ini ibertujuan untuk mengidentifikasii cara isistem pendekatan imana dapat idioptimalkan untuk mencapaii hasil ipendidikan yang ilebih baik. iDengan memperkuat iketerkaitan antarai berbagai ielemen dalam isistem pendidikan, idiharapkan dapat iterbentuk ekosistem pendidikani yang ilebih responsif, iadaptif, dan iberorientasi pada hasil. Temuani penelitian ini idapat memberikan ikontribusi pada ipengembangan kebijakan ipendidikan yang lebih iefektif serta imemberikan pandangan yang ilebih komprehensif terhadap iupaya meningkatkan pendidikan secara imenyeluruh.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan jam digital berbasis pengontrol HUIDU HD-W00 Wi-Fi dengan konektivitas Wi-Fi. Sistem ini menggunakan modul tampilan LED yang dikendalikan oleh pengontrol…
HUIDU HD-W00 Wi-Fi untuk menampilkan waktu secara real time. Pengaturan waktu dan tampilan konten dilakukan menggunakan perangkat lunak HUIDU, memungkinkan sinkronisasi otomatis melalui jaringan Wi-Fi. Selain itu, pengguna dapat mengakses dan mengkonfigurasi jam digital dari jarak jauh melalui perangkat celular yang terhubung dengan Wi-Fi, sehingga memudahkan penyesuaian waktu dan format tampilan. Penerapan sistem ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis terhadap kebutuhan tampilan waktu di berbagai tempat umum seperti sekolah, kantor, dan ruang publik. Penelitian ini juga membuka peluang untuk mengembangkan fitur tambahan seperti menampilkan tanggal, suhu atau informasi dinamis lainnya.
Abstract:Angklung merupakan sebuah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu, yang dimainkan secara berkelompok dengan cara digetarkan, mencerminkan kebutuhan akan sinkronisasi dan kerjasama di antara para pemain. Angklung menjadi…
enjadi simbol kearifan lokal, sarana hiburan, memegang nilai budaya dan sejarah yang mendalam dalam masyarakat Sunda, serta memiliki peran penting sebagai warisan budaya Indonesia. Permasalahannya, di era modern ini, upaya pelestarian terhadap angklung yang adaptif belum dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pelestarian angklung yang telah dilakukan, khususnya di Jawa Barat, dari masa lalu hingga saat ini. Dengan metode deskriptif kualitatif dengan sampel angklung yang dibuat dari saung Mang Udjo di Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa angklung tetap bertahan serta dilestarikan sebagai warisan budaya indonesia, dapat digunakan dalam kehidupan sosial budaya, dan upaya pelestarian yang dilakukan telah berhasil menjaga nilai budaya angklung dalam masyarakat.
Abstract:Digitalisasi layanan kesehatan telah menjadi fondasi utama dalam pengembangan smart hospital di berbagai negara, termasuk Indonesia. RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru sebagai rumah sakit rujukan tingkat provinsi menghadapi tantangan…
tangan kompleks terkait koordinasi antar unit, integrasi data, serta efektivitas alur pelayanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi layanan antar unit di RSUD Arifin Ahmad dan menilai kontribusinya terhadap peningkatan kinerja pelayanan dan kesiapan rumah sakit menuju konsep Rumah Sakit Cerdas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen yang terkait dengan SIMRS, Rekam Medis Elektronik (RME), serta sistem pendukung digital lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum digitalisasi, layanan antar unit masih didominasi proses manual, yang mengakibatkan tingginya waktu tunggu, kesalahan input, dan koordinasi yang kurang efektif. Setelah implementasi digitalisasi, terjadi peningkatan signifikan pada aspek kecepatan pelayanan, sinkronisasi data real-time, transparansi proses, serta keselamatan pasien. Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah tantangan seperti variasi literasi digital pegawai, kebutuhan peningkatan infrastruktur TI, resistensi terhadap perubahan, serta isu keamanan data. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi layanan antar unit tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan, tetapi juga menjadi prasyarat fundamental dalam mewujudkan RSUD Arifin Ahmad sebagai Rumah Sakit Cerdas yang adaptif, efisien, dan terintegrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi konsep Technology Acceptance Model, Reinventing Government, dan Smart Hospital Framework sebagai dasar analisis transformasi digital di sektor kesehatan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji peran Aplikasi Cek Bansos sebagai instrumen digital dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di Desa Sidodadi, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten…
en Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Aplikasi Cek Bansos yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dimanfaatkan sebagai sarana verifikasi data penerima manfaat, pemantauan real-time proses penyaluran, serta pengurangan potensi penyimpangan dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada aparatur desa, pendamping sosial, dan penerima manfaat serta observasi langsung terhadap penggunaan aplikasi di lapangan, penelitian ini menemukan bahwa Aplikasi Cek Bansos telah berhasil mempercepat proses verifikasi penerima bantuan hingga 65% lebih cepat dibandingkan metode manual sebelumnya, mengurangi duplikasi data penerima hingga 78%, serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyaluran bantuan. Namun, implementasi aplikasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital sebagian pendamping dan penerima manfaat, serta belum optimalnya sinkronisasi data antara aplikasi pusat dengan sistem informasi desa. Secara keseluruhan, Aplikasi Cek Bansos terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola penyaluran bantuan sosial yang lebih akuntabel dan inklusif di Desa Sidodadi, sekaligus menjadi model replikasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki karakteristik geografis dan demografis serupa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur jaringan, pelatihan intensif literasi digital bagi aparatur dan masyarakat, serta integrasi aplikasi dengan sistem informasi desa untuk optimalisasi manfaat di masa mendatang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.