Abstract:Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan pengakuan bersalah sebagai mekanisme baru yang tersebar dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Ketiga ketentuan…
n tersebut sama-sama memberi ruang percepatan pemeriksaan perkara, tetapi membentuk kedalaman pengujian hakim yang berbeda terhadap kesukarelaan pengakuan terdakwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi standar pengawasan hakim dalam tiga jalur pengakuan bersalah serta merumuskan parameter minimum yang menjamin pengakuan diberikan secara bebas, sadar, tanpa paksaan, dan berdasarkan pemahaman penuh. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama meliputi UU Nomor 20 Tahun 2025, SEMA Nomor 1 Tahun 2026, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 205 memuat pengujian paling mendalam karena mewajibkan hakim menelusuri kualitas pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan, sedangkan Pasal 78 menekankan kesukarelaan, pendampingan advokat, pemahaman konsekuensi, dan dukungan dua alat bukti. Pasal 234 menggunakan pengujian yang lebih ringkas. Perbedaan ini dapat menimbulkan disparitas tingkat perlindungan terdakwa. Penelitian menawarkan Model Uji Keabsahan Lima Parameter yang mencakup kelayakan prosedural, pendampingan hukum efektif, pemahaman dan pelepasan hak secara sadar, kebebasan dari tekanan, serta dasar faktual dan dokumentasi pengakuan sebagai standar minimum yang dapat diterapkan lintas ketentuan.
The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code introduced guilty plea mechanisms through Articles 78, 205, and 234. Although all three provisions facilitate an expedited criminal process, they establish different levels of judicial scrutiny over the voluntariness of a defendant's admission. This study examines the consistency of judicial review standards across the three mechanisms and formulates minimum safeguards to ensure that a guilty plea is made freely, knowingly, without coercion, and with full understanding of its legal consequences. The research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and case approaches. The main legal materials are Law Number 20 of 2025, Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2026, and Constitutional Court Decision Number 213/PUU-XXIV/2026. The study finds that Article 205 provides the most intensive scrutiny because the judge must review the quality of investigation and prosecution, while Article 78 emphasizes voluntariness, effective legal assistance, informed consequences, and support by two lawful items of evidence. Article 234 adopts a more concise examination. This disparity may produce unequal protection among defendants. The article proposes a Five-Parameter Validity Test covering procedural eligibility, effective legal assistance, informed waiver of rights, freedom from coercion, and factual basis with adequate documentation as a minimum standard across all guilty plea mechanisms.
Abstract:Dalam era globalisasi dan persaingan kerja yang semakin kompetitif, tuntutan terhadap produktivitas individu mengalami peningkatan signifikan. Salah satu konsekuensi dari kondisi ini adalah munculnya fenomena toxic productivity,…
ctivity, yaitu dorongan berlebihan untuk terus produktif bahkan di luar jam kerja yang seharusnya. Individu yang mengalami toxic productivity cenderung merasa bersalah saat beristirahat, mengabaikan kebutuhan fisik dan psikologis, serta merasakan tekanan internal maupun eksternal untuk terus bekerja tanpa henti (Dwipa, 2023). Penelitian ini dilakukan melalui metode psikoedukasi secara webinar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai toxic productivity. Hasil psikoedukasi menunjukkan peningkatan pemahaman materi yang disampaikan terhadap karyawan di PT. Midi Utama Indonesia, tbk Branch Makasar, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jawaban skor rata-rata peserta pada saat melakukan post-test dibandingkan dengan saat melakukan pre-test
Abstract:Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara kepatuhan prosedural penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato, Indonesia, dengan pemulihan ekosistem. Melalui studi kasus terstruktur,…
r, dokumentasi hukum 14 bulan, observasi lapangan, dan analisis citra satelit dievaluasi terkait kepatuhan terhadap KUHAP pada tiga tahap penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, persidangan) serta indikator lingkungan (tutupan vegetasi, konsentrasi merkuri, keanekaragaman hayati). Temuan utama menunjukkan bahwa kasus yang mematuhi ketat timeline KUHAP mencapai pemulihan ekosistem 40% lebih cepat dibanding kasus tertunda. Pohuwato mencatat tingkat konversi menjadi vonis bersalah 75% (di atas rata-rata nasional 60%), dengan korelasi positif kuat (r=0,87; p<0,01) antara kualitas bukti lingkungan forensik dan keberhasilan penuntutan. Bukti konsentrasi merkuri terbukti sangat efektif, menghasilkan vonis bersalah pada 90% kasus. Meski aktivitas PETI menurun 85% dalam radius 5 km pasca-penindakan, peningkatan tutupan vegetasi hanya 15% dalam 6 bulan, mengindikasikan kecepatan pemulihan ekologis yang lebih lambat. Signifikan bahwa 70% tersangka menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam program restorasi, berkorelasi signifikan dengan integrasi bukti ilmiah (r=0,79; p<0,05). Hasil ini membuktikan bahwa efisiensi prosedur hukum tidak hanya menghentikan kerusakan lebih lanjut, tetapi juga menjadi fondasi kritis bagi percepatan pemulihan ekosistem. Studi ini menjembatani celah penelitian dengan menghubungkan secara empiris kepatuhan prosedur hukum dengan hasil lingkungan, sekaligus menantang pendekatan ekonomi pertambangan yang berpusat pada Eropa. Implikasi praktis mendesak pelatihan khusus bukti lingkungan bagi jaksa dan pedoman operasional integrasi data ilmiah ke dalam proses hukum. Temuan ini menyediakan landasan aksi bagi penyelarasan kerangka hukum Indonesia dengan realitas konservasi, sekaligus menawarkan model perlindungan hutan tropis bagi negara berkembang kaya sumber daya.
Abstract:Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang kelak akan menjadi penerus masa depan bangsa. Namun pemidanaan terhadap anak terus meningkat, yang dimana seharusnya anak berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan hukum.…
. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (Case Approach) guna mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, serta menganalisis secara yuridis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak lainnya, sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. Pengaturan hukum yang relevan mencakup Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut, di mana anak tersebut dihukum dengan pidana penjara dan pelatihan kerja. Penelitian juga mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, termasuk faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan serta peran pemberdayaan masyarakat dalam mencegah kasus serupa di masa depan. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak kepada anak, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk pencegahan dan pemulihan korban. Implikasi dari penelitian ini mencakup saran-saran kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan anak dan kesadaran masyarakat terhadap masalah ini. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta pelatihan kerja. Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hukum yang berlaku dan berbagai aspek fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan.
Abstract:Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Namun dalam…
alam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan kekerasan, penyiksaan, dan pemaksaan pengakuan oleh aparat penegak hukum. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menegaskan asas praduga tak bersalah serta larangan tekanan dalam pemeriksaan tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka ditinjau dari instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hak tersangka telah memadai, namun implementasinya masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan komitmen aparat penegak hukum.
Abstract:Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya suatu hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja di mana melekat hak dan kewajiban…
iban di dalamnya. Namun dalam praktiknya, masih terjadi permasalahan yang menjadi sorotan yakni mengenai pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan pesangon dialami oleh PT Duta Sumpit Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan topik permasalahan serta menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundangan -undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu berhentinya aktivitas produksi di PT Duta Sumpit Indonesia mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan perusahaan seharusnya memberikan pesangon sebagai bentuk kompensasi kepada para pekerja. Namun, PT Duta Sumpit Indonesia tidak kunjung memberikan pesangon kepada para pekerjanya. Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut PT Duta Sumpit Indonesia dinyatakan bersalah dan harus membayar uang pesangon sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola kunci dalam bahasa yang digunakan oleh penderita depresi dalam menyuarakan pengalaman mereka melalui tulisan. Penelitian ini membahas penerapan metode Term Frequency-Inverse…
ncy-Inverse Document Frequency (TF-IDF) untuk menganalisis teks yang berkaitan dengan depresi. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah (menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera, minat dalam aktivitas sehari-hari). Metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang aspek-aspek psikologis dan emosional yang terkandung dalam teks penderita depresi. Pendekatan TF-IDF memungkinkan kita untuk menilai tingkat pentingnya kata-kata dalam konteks depresi, dengan memberikan bobot lebih tinggi pada kata-kata yang jarang muncul namun signifikan dalam menggambarkan kondisi ini. Penelitian ini menggunakan kumpulan data yang luas dan beragam untuk meningkatkan keberagaman dan representasi informasi mengenai depresi. Hasil analisis TF-IDF dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor risiko, gejala, dan pengelolaan depresi. Informasi yang dihasilkan dari teknik ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan strategi intervensi yang lebih efektif dan personalisasi perawatan bagi individu yang mengalami depresi. Selain itu, pendekatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika depresi secara lebih holistik melalui identifikasi aspek-aspek kunci yang sering kali terabaikan.
Abstract:Kejahatan mengenai sumpah dan keterangan palsu diatur pada Pasal 242 KUHP. Tindak pidana keterangan palsu ini di atas sumpah ini merupakan suatu perbuatan memberikan suatu pernyataan secara sengaja di atas sumpah tentang…
keadaan yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl yaitu berasal dari faktor internal, yaitu motif perbuatan curang, merekayasa suatu peristiwa atau untuk menutupi aib dan faktor eksternal disebabkan jabatannya sebagai Anggota DPRD sehingga pelaku berusaha menjaga nama baiknya. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/ Pid.B/2021/PN Mgl, yaitu pertimbangan yuridis berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat dan barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa dan selanjutnya Pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu dijatuhi sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu hendaknya masyarakat menyadari bahwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana penjara. Anggota DPRD selaku wakil rakyat hendaknya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian hendaknya Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal kepada pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah, sebab hal ini dapat merugikan orang lain dan kemudian orang yang tidak bersalah dapat terkena sanksi pidana.
Abstract:Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu bentuk…
uk tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.
Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.
Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : Faktor Penyebab Internal, yaitu sifat serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi, dan moral yang lemah. Kemudian Faktor Penyebab Eksternal berasal dari aspek sosial, aspek politis, aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, maka perlu penguatan peran Polisi, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sehingga potensi kerugian negara akibat terjadi tindak pidana korupsi dapat ditekan sebelum terjadinya korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan penguatan sisi pengawasan oleh masing-masing penegak hukum serta hakim hendaknya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan dan merusak perekonomian negara dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya disertai penyitaan aset terpidana sebagai ganti atas kerugian keuangan negara.
Abstract:Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan penyakit kekurangan sistem imun yang disebabkan oleh retrovirus HIV tipe 1 atau HIV tipe 2. Infeksi HIV adalah infeksi virus yang secara progresif menghancurkan sel-sel…
l darah putih infeksi oleh HIV biasanya berakibat pada kerusakan sistem kekebalan tubuh secara progresif, menyebabkan terjadinya infeksi oportunistik dan kanker tertentu (terutama pada orang dewasa. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah suatu kumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV. Tujuan: Mampu memberikan dan menerapkan asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS dengan diagnosis keperawatan ketidakberdayaan di ruang Isolasi Dahlia Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Metode penelitian ini adalah penelitian studi kasus observasional dengan desain pendekatan studi kasus. Subjek penelitian pada studi kasus ini adalah 1 pasien di RSUD Wates dengan gangguan sistem imunitas dengan diagnosa medis HIV/AIDS. Hasil: Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan fisik didapatkan data pasien dengan keadaan umum lemah, merasa tertekan atau depresi, merasa bersalah, merasa takut, merasa cemas atau ansietas, merasa tidak berguna, merasa frustrasi, merasa menyerah dan pasrah, merasa tidak pasti untuk melanjutkan hidup. Diagnosis keperawatan utama adalah ketidakberdayaan berhubungan dengan diagnosis penyakit kronis. Pencapaian yang diharapkan pada kasus ini dengan diagnosis keperawatan ketidakberdayaan berhubungan dengan diagnosis penyakit kronis yaitu dalam waktu 3 hari intervensi keperawatan masalah keperawatan dapat teratasi. Saran: Diharapkan bagi perawat, karya tulis ilmiah ini dapat diterapkan dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan HIV/AIDS sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.