Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Anak usia balita rentan mengalami kondisi kegawatdaruratan medis di lingkungan rumah, di mana insiden yang paling sering dijumpai adalah tersedak benda asing dan kejang demam. Keterlambatan atau kesalahan dalam penanganan…
n awal di masa golden period (4-6 menit) dapat berakibat fatal, seperti kerusakan otak hingga kematian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan melatih keterampilan praktis ibu rumah tangga di RW 01 Desa Timbuseng, Kabupaten Takalar, dalam melakukan pertolongan pertama secara mandiri. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang terbagi dalam tahap edukasi kognitif dan pelatihan simulasi (hands-on training) menggunakan alat peraga. Kegiatan ini diikuti oleh 15 ibu rumah tangga. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan dengan rata-rata nilai pre-test 45/100 meningkat menjadi 88/100 pada post-test. Pada capaian psikomotorik, 87% peserta berhasil melakukan manuver back blow, 80% menguasai Heimlich maneuver, serta 100% peserta mampu mempraktikkan posisi miring mantap dan kompres yang tepat. Edukasi dan simulasi terbukti efektif dalam mendekonstruksi mitos penanganan yang keliru dan meningkatkan kesiapsiagaan ibu rumah tangga sebagai first responder kegawatdaruratan anak di rumah.
Abstract:Penelitian ini membahas tentang manajemen guru bimbingan konseling (BK) dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di MTsN Madani Jaya Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) manajemen guru bimbingan…
an konseling dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik, (2) tingkat kedisiplinan peserta didik, dan (3) faktor pendukung serta tantangan guru bimbingan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di MTsN Madani Jaya Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen guru bimbingan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik dilakukan melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Guru BK menyusun program layanan bimbingan dan konseling, melakukan kerja sama dengan wali kelas dan orang tua, memberikan layanan konseling individu maupun kelompok, serta melakukan pengawasan terhadap perilaku peserta didik. Kedisiplinan peserta didik di MTsN Madani Jaya Kota Palopo masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih ada beberapa siswa yang kurang mematuhi tata tertib sekolah seperti keterlambatan, kurang tertib berpakaian, dan penggunaan gadget pada waktu pembelajaran. Faktor pendukung dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik meliputi dukungan kepala sekolah, kerja sama guru dan orang tua, serta adanya tata tertib sekolah. Adapun tantangan yang dihadapi guru BK yaitu pengaruh lingkungan pergaulan, penggunaan gadget yang berlebihan, serta kurangnya kesadaran sebagian peserta didik terhadap pentingnya disiplin.
Abstract:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi masih melaksanakan proses pencatatan dan monitoring barang masuk secara manual menggunakan dokumen administrasi dan aplikasi perkantoran sederhana, sehingga menimbulkan kendala…
dala berupa kesalahan pencatatan, keterlambatan pencarian data, dan kesulitan penyusunan laporan. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Monitoring dan Pengelolaan Barang Masuk Berbasis Web untuk membantu proses pencatatan, monitoring, pencarian, dan pelaporan data barang masuk secara lebih efektif. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall, meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan, dengan pemodelan menggunakan UML serta basis data MySQL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu mempermudah proses pencatatan barang, mempercepat pencarian data, meningkatkan akurasi penyimpanan data, serta menyederhanakan penyusunan laporan secara otomatis.
The Communication and Informatics Office of Jambi Province still records and monitors incoming goods manually using administrative documents and basic office applications, resulting in recording errors, delayed data retrieval, and difficulties in report preparation. This study aims to design a Web-Based Monitoring and Management System for Incoming Goods to support recording, monitoring, searching, and reporting processes more effectively. The system was developed using the Waterfall method, covering requirements analysis, design, implementation, testing, and maintenance, modeled with UML and a MySQL database. The results show that the developed system simplifies the recording of goods, accelerates data search, improves data storage accuracy, and streamlines automatic report generation.
Abstract:Line Webtoon merupakan aplikasi komik digital yang menyediakan beragam judul dan genre bagi penggunanya. Ulasan pengguna masih memuat keluhan mengenai kualitas layanan, seperti gangguan iklan, kestabilan aplikasi, dan sistem…
stem koin, serta kualitas konten digital, terutama keterlambatan pembaruan episode dan ketidakjelasan kelanjutan cerita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan, kualitas konten digital, kepuasan pengguna, hubungan kualitas layanan dengan kualitas konten digital, serta pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepuasan pengguna aplikasi Line Webtoon pada pengikut akun autobase Webcomicfess di X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 97 responden yang dipilih menggunakan nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, korelasi Pearson, regresi linear berganda, uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi dengan bantuan IBM SPSS Statistics 25. Hasil uji F menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kualitas konten digital secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi Line Webtoon. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan pengguna memerlukan pengelolaan kualitas layanan dan kualitas konten digital secara terpadu.
Abstract:Penyakit kulit merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi dan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti infeksi, reaksi alergi, maupun pengaruh lingkungan. Terbatasnya akses terhadap tenaga kesehatan serta rendahnya…
pemahaman masyarakat mengenai gejala penyakit kulit sering menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh penanganan yang tepat. Penelitian ini bertujuan menerapkan metode Forward Chaining pada sistem pakar untuk membantu proses diagnosis awal berdasarkan gejala yang dipilih pengguna. Metode ini bekerja menggunakan penalaran berbasis aturan dengan mencocokkan gejala yang dimasukkan pengguna terhadap basis pengetahuan yang disusun dari konsultasi dengan pakar dan referensi medis. Sistem dikembangkan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mengidentifikasi jenis penyakit kulit sesuai aturan yang telah ditetapkan serta memberikan hasil diagnosis beserta rekomendasi penanganan awal. Pengujian membuktikan seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik, sementara metode Forward Chaining memberikan hasil diagnosis yang efektif sehingga sistem dapat dimanfaatkan sebagai sarana konsultasi awal yang cepat, mudah, dan efisien sebelum pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga medis
Abstract:Komisi Informasi Provinsi Jambi masih menggunakan proses pendaftaran sengketa informasi publik secara manual sehingga menyebabkan keterlambatan pelayanan, risiko kehilangan berkas, dan kesulitan dalam pengelolaan data. Penelitian…
enelitian ini bertujuan merancang Sistem Informasi Pendaftaran Sengketa Informasi Berbasis Website untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan sengketa secara daring. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Sistem dirancang menggunakan PHP, MySQL, dan pemodelan UML. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mempermudah proses pendaftaran, pengelolaan data, serta pemantauan status permohonan secara lebih efektif dan efisien.
The Information Commission of Jambi Province still uses a manual public information dispute registration process, resulting in service delays, risk of document loss, and difficulties in data management. This study aims to design a web-based information dispute registration system to facilitate online application submissions. The system was developed using the Waterfall method, which includes requirements analysis, design, implementation, and testing stages. The application was designed using PHP, MySQL, and UML modeling. The results show that the system simplifies the registration process, data management, and application status monitoring more effectively and efficiently.
Abstract:Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada prinsip transparansi, penyampaian…
n informasi pelayanan telah dilakukan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penyebarluasan informasi serta kepastian waktu pelayanan. Pada prinsip akuntabilitas, aparatur telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, meskipun masih ditemukan keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan administrasi. Pada prinsip partisipasi, telah tersedia ruang bagi pengguna layanan untuk memberikan saran dan masukan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada prinsip efektivitas dan efisiensi, pelayanan telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi belum berjalan secara maksimal sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas sistem pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang diberikan oleh kantor Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai. Secara lebih rinci, penelitian…
ini ingin memahami bagaimana masyarakat menilai pelayanan yang mereka terima, baik dari segi persyaratan, sistem & prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Sarana dan prasarana, Penaganan pengaduan & saran. Subfokus utama penelitian ini meliputi 9 unsur peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Unsur-unsur tersebut meliputi: (1) Persyaratan pelayanan, (2) Prosedur pelayanan, (3) Waktu pelayanan, (4) Biaya atau tarif pelayanan, (5) Produk pelayanan, (6) Kompetensi pelaksana, (7) Perilaku pelaksana, (8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, (9) Sarana dan prasarana. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, pelayanan administrasi di Kantor Desa Limbatihu sudah berjalan sangat baik dan memuaskan masyarakat, terlihat dari persyaratan, prosedur, serta waktu pelayanan yang sederhana, jelas, dan tepat waktu; biaya yang transparan serta tidak memberatkan; hasil pelayanan yang lengkap, sah, dan terjamin mutunya; aparatur yang berkompeten; sarana prasarana yang memadai; serta penanganan pengaduan yang terbuka dan tepat. Meski demikian, masih terdapat kekurangan berupa permintaan berkas yang berulang, alur pelayanan yang kadang berputar-putar, keterlambatan tanpa pemberitahuan, serta sikap sebagian petugas yang kurang ramah, yang perlu diperbaiki agar pelayanan menjadi semakin efisien dan sempurna.