Abstract:Penelitian ini menganalisis defisit firewall normatif dalam perlindungan data keselamatan pada pendidikan penerbang Indonesia serta membangun konsep Double Burden Vulnerability (DBV) pada taruna pra-lisensi. Metode socio-legal…
-legal digunakan dengan bobot dominan analisis doktrinal terhadap ICAO Annex 19 Edisi Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PM 2 Tahun 2026, dan Safety Management System Manual, yang didukung wawancara semi-terstruktur terhadap 14 informan. Tiga belas transkrip dikodekan dalam NVivo melalui dua siklus, sedangkan satu wawancara ahli digunakan untuk validasi doktrinal. Hasil menunjukkan bahwa Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan membentuk firewall hanya untuk hasil investigasi kecelakaan dan kejadian serius, sementara Pasal 584 ayat (1) KUHP 2023 memidana kealpaan biasa tanpa mensyaratkan korban. Ketidakpastian status taruna berulang pada tingkat internasional, nasional, dan institusional, serta termanifestasi sebagai ketakutan melapor, quiescent silence, penyaringan oleh senioritas, dan anonimitas yang bersyarat. Reformasi memerlukan ambang kesalahan yang lebih tinggi, perlindungan pelapor yang operasional, dan pengakuan eksplisit taruna sebagai subjek yang dilindungi.
This study examines the normative firewall deficit in safety-data protection within Indonesian pilot education and develops the concept of Double Burden Vulnerability (DBV) for pre-licence cadets. A socio-legal design was employed, weighted toward doctrinal analysis of ICAO Annex 19 Third Edition, Law Number 1 of 2009 on Aviation, Law Number 1 of 2023 on the Penal Code, Minister of Transportation Regulation PM 2 of 2026, and the institutional Safety Management System Manual, supported by semi-structured interviews with 14 informants. Thirteen transcripts were coded in NVivo through two cycles, while one legal-expert interview was used for doctrinal validation. The findings show that Article 359 of the Aviation Law provides a firewall only for investigation records concerning accidents and serious incidents, whereas Article 584(1) of the 2023 Penal Code criminalises ordinary negligence without requiring a victim. Cadets’ uncertain legal status recurs across international, national, and institutional rules and manifests socially as fear of reporting, quiescent silence, seniority-based filtering, and conditional anonymity. Reform requires a higher culpability threshold, operational reporter protection, and explicit recognition of cadets as protected reporting subjects.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif…
belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pasar yang diterapkan dalam mengatasi stagnasi kunjungan wisatawan (di bawah 50.000 pengunjung per tahun) akibat kejenuhan pasar pada objek wisata religi…
Patung Yesus Buntu Burake di Tana Toraja. Industri pariwisata religi di Indonesia memiliki potensi besar, namun banyak destinasi menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan akibat persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengelola objek wisata (Dinas Pariwisata) dan wisatawan yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pasar saat ini masih berada pada fase transisi dan belum berjalan secara optimal. Promosi destinasi masih sangat didominasi oleh konten organik (word-of-mouth digital) yang diunggah secara sukarela oleh pengunjung melalui media sosial visual seperti TikTok dan Instagram, sedangkan iklan resmi berbayar dan kemitraan strategis dengan biro perjalanan berskala besar masih sangat minim. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan antara daya tarik utama objek wisata yang dinilai sangat memuaskan dengan kualitas infrastruktur layanan pendukung yang masih memerlukan standardisasi, meliputi aksesibilitas jalan, kebersihan toilet, keterbatasan tempat sampah, serta minimnya fasilitas ramah muslim (muslim-friendly) khususnya kepastian kuliner halal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan pasar memerlukan peralihan pendekatan dari promosi pasif menjadi pemasaran digital berbayar yang terstruktur, perluasan segmen pasar geografis dan demografis, serta peningkatan kualitas fasilitas operasional demi menciptakan kepuasan pengunjung yang berkelanjutan.
This study aims to analyze the market development strategy implemented to overcome the stagnation of tourist visits (under 50,000 visitors per year) caused by market saturation at the religious tourism object of the Jesus Statue Buntu Burake in Tana Toraja. The religious tourism industry in Indonesia has great potential, yet many destinations face challenges in maintaining and increasing visitor numbers due to increasingly intense competition and changing consumer behavior. This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and documentation. Research informants consisted of tourism site managers (Tourism Office) and tourists selected purposively. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the current market development strategy is still in a transitional phase and has not operated optimally. Destination promotion is still heavily dominated by organic content (digital word-of-mouth) voluntarily uploaded by visitors on visual social media platforms such as TikTok and Instagram, while official paid advertisements and strategic partnerships with large-scale travel agencies remain highly limited. Furthermore, the study identifies a gap between the core attraction, which is rated highly satisfying, and the quality of supporting service infrastructure that still requires standardization, including road accessibility, toilet cleanliness, availability of trash bins, and the lack of Muslim-friendly facilities, particularly the certainty of halal culinary options. This study concludes that the market development strategy requires shifting from a passive promotion approach to a structured paid digital marketing campaign, expanding geographical and demographic market segments, and upgrading operational facilities to create sustainable visitor satisfaction.
Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu implementasinya adalah penggunaan…
n aplikasi E-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Kinerja dalam peningkatan akuntabilitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato yang ditinjau dari aspek akuntabilitas waktu, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas finansial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pejabat struktural, operator sistem, dan staf pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Pada aspek akuntabilitas waktu, sistem E-Kinerja mendorong kedisiplinan pegawai dalam melaporkan aktivitas kerja secara tepat waktu melalui kewajiban penginputan kinerja harian. Pada aspek akuntabilitas hasil, setiap aktivitas kerja harus sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan didukung oleh bukti fisik yang diverifikasi oleh atasan sehingga hasil kerja menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek akuntabilitas finansial, E-Kinerja meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada capaian kinerja. Dengan demikian, penerapan E-Kinerja berkontribusi dalam menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato.
Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu Persaingan yang semakin ketat dalam…
lam industri restoran cepat saji mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menetapkan harga yang sesuai dengan harapan pelanggan guna menciptakan kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pada Richeese Factory Kota Baru Parahyangan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian adalah pelanggan Richeese Factory Kota Baru Parahyangan, sedangkan sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, persepsi harga, dan kepuasan pelanggan berada pada kategori baik. Secara parsial, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Secara simultan, kualitas pelayanan dan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 66,7%, yang menunjukkan bahwa variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 33,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi manajemen Richeese Factory dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta mempertahankan strategi penetapan harga yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan.
Abstract:Kolam pancing milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, secara fisik telah tersedia namun belum beroperasi secara optimal karena ketiadaan strategi pemasaran dan media promosi…
digital, sementara lingkungan PAUD SPS setempat masih memerlukan penataan dari sisi kebersihan, keteraturan, dan penghijauan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendorong operasionalisasi aset ekonomi desa melalui digitalisasi promosi serta memperbaiki kualitas lingkungan belajar anak usia dini melalui pendekatan partisipatif berbasis kolaborasi multipihak. Metode pelaksanaan mencakup observasi dan asesmen kebutuhan, sosialisasi dan penyusunan rencana bersama mitra, pelaksanaan intervensi secara bertahap selama empat minggu, pendampingan operasional, serta evaluasi dan perencanaan keberlanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kolam pancing BUMDes telah beroperasi dengan jadwal dan tarif yang disepakati, didukung akun media sosial resmi, konten foto dan video promosi, banner di lokasi strategis, serta pendaftaran titik lokasi pada peta digital. Di sisi lain, lingkungan PAUD SPS menjadi lebih bersih, tertata, dan hijau melalui kegiatan gotong royong, pengecatan sarana bermain, dan penanaman tanaman hias. Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BUMDes, dan satuan pendidikan anak usia dini mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan, dengan syarat keberlanjutan dijaga melalui pendampingan pengelolaan pascaprogram.
Abstract:Tanaman kelor (Moringa oleifera) merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia, termasuk wilayah Pulau Rupat. Bagian daun dari tanaman kelor ini menjadi salah satu bagian yang paling banyak dimanfaatkan…
karena mengandung berbagai nutrisi, vitamin, dan mineral. Desa Pancur Jaya memiliki potensi kelor yang cukup dikenal masyarakat, ditandai dengan keberadaannya hampir di sepanjang wilayah desa. Pemanfaatan daun kelor di desa tersebut telah dikembangkan dalam berbagai bentuk produk olahan, seperti stik kelor, nugget kelor, teh daun kelor, dan puding kelor. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pancur Jaya telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengolah potensi kelor yang tersedia di lingkungan mereka. Meskipun pemanfaatan daun kelor telah dilakukan dalam berbagai bentuk, masih terdapat peluang untuk mengenalkan bentuk pemanfaatan lainnya. Melihat kondisi tersebut, mahasiswa KUKERTA Universitas Riau Tahun 2026 Desa Pancur Jaya memperkenalkan pemanfaatan daun kelor sebagai bahan dasar masker. Kegiatan dilaksanakan melalui pemberian penjelasan dan praktik sederhana kepada ibu-ibu Majelis Taklim Desa Pancur Jaya mengenai proses pembuatan masker kelor. Kegiatan mendapat respons positif karena memberikan pengetahuan baru mengenai alternatif pemanfaatan daun kelor yang sebelumnya belum dikenal oleh peserta.
Abstract:Latar belakang: Gout arthritis merupakan penyakit inflamasi sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat pada persendian sehingga menimbulkan nyeri, pembengkakan, dan keterbatasan aktivitas. Salah satu terapi…
nonfarmakologis yang dapat digunakan untuk membantu mengurangi nyeri adalah kompres hangat kayu manis (Cinnamomum burmannii) yang memiliki efek hangat dan antiinflamasi. Tujuan: Mengetahui pengaruh penerapan kompres hangat kayu manis (Cinnamomum burmannii) terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien gout arthritis. Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi kasus deskriptif pada dua responden lansia penderita gout arthritis di Guwosari RT 04 RW 27 Jebres, Surakarta. Intervensi dilakukan selama tiga hari berturut-turut, satu kali sehari selama 15 menit. Pengukuran tingkat nyeri dilakukan menggunakan Numeric Rating Scale (NRS) sebelum dan sesudah intervensi. Hasil: Pada responden Ny. N terjadi penurunan tingkat nyeri dari skala 4 (nyeri sedang) menjadi skala 2 (nyeri ringan), sedangkan pada Ny. M terjadi penurunan tingkat nyeri dari skala 6 (nyeri sedang) menjadi skala 5 (nyeri sedang). Kesimpulan: Penerapan kompres hangat kayu manis (Cinnamomum burmannii) dapat membantu menurunkan tingkat nyeri pada pasien gout arthritis dan dapat digunakan sebagai terapi nonfarmakologis pendamping dalam manajemen nyeri.
Abstract:Pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sering kali tidak dilengkapi fasilitas parkir yang memadai, sehingga memicu munculnya praktik parkir liar di bahu jalan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas,…
tas, salah satunya di kawasan Pasar Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen parkir liar di bahu jalan Pasar Olilit dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Saumlaki serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap tujuh informan (unsur Dinas Perhubungan, juru parkir, dan masyarakat), serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan empat fungsi manajemen George R. Terry (planning, organizing, actuating, controlling) sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan tahap perencanaan dan pengorganisasian tugas dengan cukup baik, namun tahap pelaksanaan dan pengawasan belum berjalan optimal karena belum tersedianya juru parkir resmi dan lahan parkir yang memadai. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya pengawasan lapangan, dan keterbatasan anggaran daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas pihak, percepatan penyediaan lahan parkir resmi, serta peningkatan intensitas sosialisasi dan pengawasan agar manajemen parkir di Pasar Olilit dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Abstract:Administrasi persuratan di Desa Kemusu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali selama ini dikerjakan dengan pengolah kata, penomoran dicatat pada buku register, dan arsip disimpan dalam bentuk cetak. Pola ini berjalan tanpa…
a keluhan berarti, namun menyimpan tiga risiko struktural: pengerjaan bergantung pada dua orang perangkat, penelusuran arsip bertumpu pada berkas kertas, dan penomoran rawan ganda. Program Kuliah Kerja Nyata Kelompok 04 Universitas Boyolali merancang dan menerapkan SIPADes, aplikasi berbasis Python dan SQLite yang berjalan luring pada komputer kantor desa tanpa biaya langganan. Kegiatan ditempuh dalam lima tahap: observasi dan wawancara kondisi awal, perancangan, pengembangan berbasis templat surat asli desa, uji coba mandiri, serta pendampingan dan serah terima. Aplikasi yang dihasilkan memuat 8 modul fungsional, 7 templat surat baku, dan 8 tabel basis data, dilengkapi pengisian otomatis formulir Dukcapil F-1.01 dan F-1.03. Pada uji coba mandiri, perangkat desa menyelesaikan seluruh enam tugas pokok tanpa bantuan pendamping, dengan waktu pembuatan satu surat sampai tersimpan selama sepuluh detik. Perangkat memperkirakan waktu pelayanan satu surat turun dari 5 menit menjadi 2 menit dan penelusuran arsip dari 5 menit menjadi 2 menit. Kuesioner terhadap responden tunggal menghasilkan skor 5,00 pada skala 1-5 untuk seluruh 15 pernyataan. Hasil evaluasi bersifat indikatif dan belum dapat digeneralisasi karena keterbatasan jumlah responden dan singkatnya masa pemakaian. Kegiatan menunjukkan bahwa sistem administrasi desa yang dibangun mengikuti tata naskah yang sudah berjalan lebih mudah diterima perangkat daripada sistem yang menuntut perubahan kebiasaan.