Abstract:Arsip merupakan sumber informasi yang memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran administrasi dan manajemen suati instansi. Pengelolaan arsip, khususnya arsip surat, perlu dikendalikan dengan baik supaya dapat memudahkan…
emudahkan dalam proses pencarian ketika suatu waktu arsip tersebut dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip surat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi. Berdasarkan hasil pengamatan pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi sistem pengarsipan surat yang berjalan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan berpotensi memperlambat pelayanan administrasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang dapat mmbantu menangani permasalahan dalam pengelolaan arsip surat yang kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang antarmuka sistem informasi arsip surat pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi dengan menggunakan metide Prototype dan di desain menggunakan aplikasi Figma. Hasil rancangan ini diharapkan dapat mendukung digitalisasi arsip secara efisien dan meningkatkan kecepatan layanan administrasi surat menyurat dengan pendekatan berbasis pengguna. Sistem ini dirancang tidak hanya fungsional tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang optimal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis website yang digunakan dalam mendukung pendataan serta evaluasi kegiatan edukasi politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)…
gpol) Kabupaten Banyuwangi. Sistem ini diharapkan mampu membantu Bakesbangpol dalam mengelola data kegiatan dengan lebih efisien, menghasilkan laporan otomatis, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program edukasi politik. Selama ini, proses pendataan dan pelaporan masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu lama, rawan kesalahan, serta tidak memungkinkan pemantauan data secara real-time.
Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, sistem dirancang dengan antarmuka berbasis web yang memudahkan pengguna dalam melakukan input data, pemantauan, serta pengolahan informasi. Fitur utama meliputi manajemen data kegiatan, pencatatan peserta, penyusunan laporan hasil, serta panel admin yang berfungsi untuk mendukung proses evaluasi. Dengan adanya sistem ini, pimpinan dapat memantau pelaksanaan maupun capaian kegiatan secara terstruktur dan berbasis data, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi kerja, ketepatan pelaporan, serta keterlibatan pegawai dalam pendataan kegiatan. Meskipun demikian, sistem masih memiliki keterbatasan, antara lain belum terintegrasi dengan sistem kepegawaian, belum tersedia modul evaluasi peserta, serta belum dilengkapi manajemen anggaran kegiatan.
Secara keseluruhan, sistem informasi berbasis website ini diharapkan menjadi salah satu solusi digital yang mendukung transformasi instansi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola program edukasi politik di Kabupaten Banyuwangi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan yang disusun melalui Sistem Informasi Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (SI-PKJ) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah…
ah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SI-PKJ telah dimanfaatkan dalam proses penyusunan peta jabatan dan pemetaan beban kerja, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain adalah: (1) keterbatasan pemahaman operator dalam menyusun uraian tugas yang belum sepenuhnya selaras dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing perangkat daerah; (2) metode penentuan volume kerja yang seharusnya didasarkan pada rata-rata beban kerja tiga tahun terakhir, namun dalam praktiknya masih mengacu pada jumlah pegawai yang tersedia, sehingga terjadi penyesuaian volume kerja secara artifisial untuk mencapai jumlah yang diharapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil; serta (3) integrasi SI-PKJ dengan sistem informasi kepegawaian lainnya yang masih belum optimal.
Meskipun demikian, SI-PKJ memiliki potensi sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan formasi dan pemenuhan kebutuhan pegawai yang berbasis data. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan integrasi sistem lintas sektor, serta penyempurnaan proses perencanaan sumber daya aparatur secara menyeluruh.
Abstract:Jasa pengiriman barang adalah aktivitas ekonomi dalam proses pengangkutan barang melalui jaringan transportasi seperti truk pengangkut barang pesanan yang membawa sesuatu yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak…
k lain melalui pasar untuk dikonsumsi serta memberikan nilai tambah. Penelitian dilakukan dengan tujuan agar sistem dapat membantu konsumen dalam melacak posisi lokasi keberadaan barang yang dikirim. Sistem informasi jasa pengiriman barang berbasis website dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan sistem manajemen basis data yang digunakan adalah MySQL. Hasil penelitian menunjukkan sistem dapat memberikan informasi mengenai data pengirim, data pengiriman, data kurir, laporan pengiriman, dan laporan kurir. Hal ini mempermudah admin dalam mengelola data pengiriman dan memudahkan konsumen mengirim barang. Penelitian diharapkan dapat membantu penyedia jasa pengiriman barang yang masih manual untuk dapat meningkatkan layanannya dan dapat mempermudah konsumen untuk mengtracking lokasi pesanan barangnya.
Abstract:Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM berat selalu menimbulkan korban. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagaimana dijelaskan…
dalam Pasal 7 yang berbunyi pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, dimana suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui hasil dokumen seperti buku-buku, jurnal penelitian dan internet. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat terjadi belum di selesaikan secara maksimal. Seperti salah satunya pada kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Belum selesainya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini memunculkan persoalan baru yang berkaitan dengan korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kasus penegakan hak asasi manusia masih tergolonng lemah dan belum berjalan secara optimal.
Abstract:Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, merupakan salah satu wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau…
au serta keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berbasis kearifan lokal mampu menjadi strategi alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan desain studi kasus, serta penerapan model Community-Based Participatory Research (CBPR), penelitian ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program-program yang digagas oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara komunal berhasil diintegrasikan dalam pelatihan, produksi, dan pemasaran produk UMKM, seperti tas noken, minyak kemiri, serta kerajinan dari biji hutan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas teknis pelaku usaha, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan solidaritas sosial komunitas.
Namun, masih terdapat sejumlah tantangan besar, seperti keterbatasan akses pasar karena infrastruktur yang minim, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta belum optimalnya implementasi regulasi pendukung. Temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis lokal yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Oleh karena itu, kolaborasi multipihak dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah 3T.
Abstract:Pencabulan merupakan hal yang dilarang oleh negara dan termasuk kejahatan sangat serius (the most serious crime). Salah satu kasus pencabulan di Indonesia yakni dilakukan oleh Herry Wirawan alias Heri bi Dede pemilik suatu…
tu pondok yang ada di Bandung. Pada kasus ini, terdakwa melakukan pencabulan terhadap 13 santriwatinya dan beberapa ada yang hingga mengandung bahkan melahirkan. Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede dalam putusan No.86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Analisis dilakukan terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana, penjatuhan sanksi pidana mati, pelaksanaan restitusi bagi anak korban, serta kebijakan pemidanaan dari perspektif hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Penjatuhan pidana mati didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sangat serius, namun masih menimbulkan kontroversi dari perspektif hak asasi manusia. Pelaksanaan restitusi bagi anak korban telah diatur dalam putusan, namun mekanisme pembayaran oleh pemerintah masih perlu dievaluasi. Penguatan mekanisme restitusi, evaluasi kebijakan pemidanaan, serta penerapan pendekatan terpadu dalam pencegahan dan penanganan kasus menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Abstract:Studi langsung ini bertujuan mengembangkan perekonomian pesantren melalui usaha travel yang sudah ada di pondok pesantren Darul Hikmah Al-Ghazali. Salah satu alternatif untuk meningkatkan sumber daya perekonimian tersebut.…
t. Studi langsung ini menggunakan metode wawancara dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anak pemilik ponpes yaitu Ning luluk. Hasil studi langsung ini menunjukan bahwa usaha traavel yang dimiliki pesantren hanya digunakan saat musim haji saja. Oleh karena itu dalam pengembangan usah travel ini menyarakan untuk menyewakan kendaraan travel agar saat sudah tidak digunakan atau musim haji selesai usaha travel ini masih berjalan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak pondok pesantren Darul Hikmah Al-Ghazali dalam mengembangkan usaha travel yang sudah dijalani.
Abstract:Ekonomi kepesantrenan merupakan konsep ekonomi berbasis pesantren yang berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat sekitar. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi…
nomi melalui berbagai aktivitas usaha seperti koperasi, perdagangan, dan industri kreatif.
Model ekonomi kepesantrenan bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi santri serta komunitas pesantren, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur dan analisis empiris dari berbagai kasus pesantren yang telah berhasil menerapkan model ekonomi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kepesantrenan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja serta mendukung pengembangan ekonomi lokal. Implementasi model ini diharapkan dapat terus dikembangkan agar semakin banyak pesantren yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKIP) pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…
si Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja secara sistematis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 50 perangkat daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari anggota Tim Evaluator SAKIP dan pejabat fungsional di Bappeda, Inspektorat, BKD, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP telah dilakukan secara sistematik dan berbasis regulasi nasional, tetapi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan pada pembaruan regulasi daerah yang masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016, rendahnya kompetensi teknis evaluator, serta keterbatasan integrasi sistem informasi antara PMISAKIP dan SIAKIP. Meski 76% Perangkat Daerah meraih predikat “A” dan “AA”, pelaksanaan perencanaan kinerja individu dan tindak lanjut hasil evaluasi masih belum memadai.
Penelitian ini merekomendasikan: (1) pembaruan regulasi lokal agar selaras dengan Permen PANRB No. 88/2021; (2) peningkatan kompetensi evaluator melalui pelatihan manajemen kinerja dan audit kinerja berbasis digital; (3) pengembangan sistem terpadu evaluasi internal; dan (4) penyusunan rekomendasi yang lebih spesifik, terukur, dan aplikatif untuk peningkatan mutu implementasi SAKIP.