Abstract:Pendidikan kewirausahaan adalah aktivitasaktivitas pengajaran dan pembelajaran tentang kewirausahaan yang meliputi pengembangan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan karakter pribadi sesuai dengan umur dan perkembangan siswa…
wa Pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan minat berwirausaha siswa. Minat wirausaha adalah kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung risiko dan mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. Minat wirausaha berasal dari dalam diri seseorang untuk menciptakan sebuah bidang usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan dapat meningkatkan minat berwirausaha siswa. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal untuk meningkatkan minat berwirausaha generasi muda.
Abstract:Rendahnya produktivitas lulusan, faktor-faktor terkait isu value for money, dan faktor akuntabilitas pendidikan merupakan isu-isu strategis dalam dunia pendidikan saat ini. Cara berperilaku hierarkis menggabungkan beragam…
m filosofi, gambaran, dan keyakinan mendasar yang rumit yang berlaku dalam suatu organisasi dan mempengaruhi cara organisasi tersebut mempertahankan tujuannya. Mengasah budaya hierarki adalah tugas utama dalam strategi penting yang kuat. Proses mewujudkan perubahan diawali dengan perubahan pola pikir (way of thought). Penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan data dengan teknik research, maka pembahasan jurnal ini lebih mengarah kepada strategi dan perilaku organisasi dalam pendidikan. Menciptakan strategi adalah salah satu hal penting dalam organisasi, memperhatikan hal-hal kecil hingga besar akan mempengaruhi perilaku dalam berorganisasi seseorang.
Abstract:Hukum ketenagakerjaan atau Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ditetapkan sebagai payung hukum bidang hubungan industrial dan direkayasa untuk menjaga ketertiban, serta sebagai kontrol sosial, utamanya memberikan landasan hak…
k bagi pelaku produksi barang dan jasa, selain sebagai payung hukum hukum ketenagakerjaan diproyeksikan untuk alat dalam membangun kemitraan. Setiap kebijakan pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja harus dilihat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga negara. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai konsep umum dari hukum ketenagakerjaan, kemudian juga akan dibahas mengenai kedudukkan hukum ketenaga kerjaan dalam sistem hukum di Indonesia dan Implikasi dari penetapan Undangundang Cipta Kerja terhadap Hukum Ketenagakerjaan hingga bagaimana sistem hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja. Dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sifat riset ex post facto, pengumpulan data dilakukan setelah peristiwa yang menjadi topik pembahasan terjadi, kemudian memperhatikan variabel yang diteliti dengan refresentatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terdapat beberapa hukum ketenagakerjaan dari pembaruan setelah lahirnya undang-undang cipta kerja pada aspek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya Perjanjian Kerja (Outsourcing), Waktu Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Tenaga Kerja Asing (TKA), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kesimpulan dari pembahasan ini adalah klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja (omnibuslaw) merupakan sebuah produk hukum yang lebih meringankan para pengusaha dan mengikat pada pekerja.
Abstract:Perkembangan produk bank syaraiah sangat fleksibel mengikuti kebutuhan masyarakat, salah satu produk yang sangat berkembang saat ini adalah kartu kredit syariah. Semakin banyaknya transaksi yang menggunakan kartu kredit…
mendorong bank syariah juga ikut berinovasi dalam produk kartu kredit, akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan bahwa kartu kredit syariah lebih mendekatkan diri kepada sifat israf (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang. Tulisan ini hadir beranjak dari permasalahan perkembangan teknologi pada bidang ekonomi syariah. Melalui metode penelitian yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, serta metode desk study sebagai teknik pengolahan data dan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penjelas, dengan cara mempelajari, mengkaji, menelaah secara mendalam hingga mendapatkan hasil yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terkait dengan pola hidup konsumtif masyarakat melalui pemanfaatan kartu kredit syariah, jika ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena pola hidup konsumtif merupakan suatu hal yang menyalahi aturan dalam ajaran Islam yang memerintahkan umatnya agar tidak menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat dan menghindari hal yang bersifat mendatangkan kemudharatan dikemudian hari, sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 yang menerangkan bahwa diperbolehkannya penggunaan daripada kartu kredit salah satunya adalah tidak menggunakannya untuk menunjang perilaku hidup yang bersifat konsumtif atau berlebih-lebihan (israf). Sehingga diperlukan edukasi dan imbauan agar masyarakat memanfaatkan kartu kredit syariah secara bertanggung jawab, dan tidak terjebak pola konsumtif yang merugikan.
Abstract:Manajemen peserta didik merupakan setiap usaha yang bertujuan untuk mengelola berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan peserta didik mulai dari awal peserta didik masuk dan mengenal lingkungan sekolah hingga peserta didik…
dik menyelesaika masa study-nya dan dinyatakan lulus dari sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dasar dari manajemen peserta didik. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode telaah kepustakaan yang dilakukan dengan mendalami bebrbagai literatur yang membahas tentang manajemen peserta didik. Data yang diperoleh dari peneltian ini adalah 1) Pengertian manajemen. 2) Pengertian Manajemen Peserta didik. 3) Prinsip Manajemen Peserta didik. 4) Tujuan Manajemen Peserta didik. 5) Ruang ligkup Manajemen peserta didik. 6) Langkah-langkah Manajemen Peserta didik..
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengelola keuangan dan sumber daya manusia dalam usaha kecil. Usaha kecil memiliki tantangan yang unik dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia (Sumber Daya Manusia).…
usia). Dalam artikel ini, pengelolaan yang efektif dari keuangan dan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik-praktik terbaik dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia dalam usaha kecil. Artikel ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia dalam usaha kecil. Selain itu, artikel ini juga menerapkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Yang mana penerapannya itu melalui perencanaan anggaran yang cermat, pengawasan pengeluaran, manajemen kas yang efektif, dan pengelolaan utang yang bijaksana. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif melibatkan strategi rekrutmen yang efisien, pengembangan karyawan, dan pengelolaan kinerja yang terstruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yang digunakan berupa deskriptif-kualitatif yang mana melalui berbagai sumber informasi, termasuk buku dan jurnal.
Abstract:Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan suatu negara, dan manajemen pendidikan yang efektif menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi strategi pemberdayaan sekolah sebagai upaya untuk…
uk meningkatkan manajemen pendidikan di Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis studi kasus untuk memahami implementasi strategi pemberdayaan di beberapa sekolah menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi sekolah dan pengembangan kepemimpinan adalah elemen kritis dalam meningkatkan manajemen pendidikan. Otonomi memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan lokal. Kepemimpinan yang efektif, terutama oleh kepala sekolah, menjadi katalisator untuk merangsang inovasi dan motivasi staf pendidik. Tantangan dalam manajemen pendidikan, seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan kurikulum yang dinamis, memerlukan solusi yang terpadu. Pemberdayaan sekolah, dengan fokus pada keterlibatan guru, orang tua, dan masyarakat, muncul sebagai solusi yang potensial. Melalui program pelatihan dan pengembangan, guru dapat mengatasi tantangan teknologi dan memperbarui keterampilan pedagogis mereka. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup perlunya dukungan pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pemberdayaan sekolah, pelatihan kepemimpinan yang lebih baik, dan kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pendidikan dan industri. Rancangan program pemberdayaan sekolah juga diusulkan sebagai landasan konkrit untuk implementasi strategi ini.
Abstract:Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Data penelitian…
ian berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Kemudian data yang terkumpul dipilih, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukan bahwa “implementasi” merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkut paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui di antaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.
Abstract:Tulisan ini akan mengeksplorasi peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kami akan menjelaskan kompleksitas sengketa-sengketa ini, tantangan dalam penyelesaiannya, dan potensi Pengadilan Agama…
dalam memfasilitasi proses penyelesaian yang efektif dan adil. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas pentingnya pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk hakim dan personel Pengadilan Agama dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Semua elemen ini bersama- sama memberikan gambaran lengkap tentang relevansi dan peran kunci PengadilanAgama dalam menangani sengketa-sengketa yang melibatkan ekonomi syariah di Indonesia. penelitian ini bertujuan memberikan pandangan holistik terhadap dinamika penyelesaian sengketa di ranah ekonomi syariah. Penelitian ini juga mengupas dampak sosial dan ekonomi dari penyelesaian sengketa yang berhasil, menyoroti kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan agama. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini berusaha mengintegrasikan aspek-aspek hukum, ekonomi, dan sosial untuk menggambarkan kerangka kerja yang komprehensif dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan berarti terhadap pengembangan sistem peradilan yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam
Abstract:Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem keuangan berbasis syariah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut…
ut adalah melalui konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta untuk menganalisis keefektifan metode ini dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder terkait pengalaman praktis konsiliasi dalam konteks ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsiliasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan cara yang meminimalkan ketegangan antara pihak yang bersengketa. Keberhasilan konsiliasi tergantung pada keterlibatan aktif dari pihak yang bersengketa, kualitas mediator yang dipilih, dan proses komunikasi yang terbuka dan jujur. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, lembaga keuangan syariah, dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan memahami potensi konsiliasi, para pemangku kepentingan dapat mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif untuk mencapai penyelesaian sengketa yang efisien dan bermartabat dalam ranah ekonomi syariah.