Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi dinamika hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan dan mencari solusi untuk penyelesaian konflik pertanahan yang bersertifikat ganda. Sertifikat tanah, sebagai bukti kepemilikan…
epemilikan yang sah, sering kali menjadi sumber konflik karena adanya sertifikat ganda yang menyebabkan tumpang tindih administrasi dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sertifikat ganda serta solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan validitas data, tingginya nilai ekonomis tanah, lemahnya regulasi dan penegakan hukum, serta tumpang tindih kebijakan antara lembaga negara merupakan penyebab utama konflik pertanahan. Selain itu, faktor teknis dan sosial, seperti ketidakakuratan pengukuran tanah dan bencana alam, turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Solusi yang diusulkan mencakup keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa sertifikat yang terbit lebih awal dianggap sah, serta mekanisme negosiasi dan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait keputusan tertulis. Alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan arbitrase juga diidentifikasi sebagai metode yang efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik pertanahan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya secara holistik untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Pailit adalah posisi atau keadaan debitur tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditur. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit (bangkrut), dalam pemutusan kerja tentunya ada…
a resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu pemenuhan hak-hak atas pekerja/buruh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tindakan perusahaan terhadap para pekerja jika perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan hukum positif dan akibat hukum yang timbul terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan namun tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan PP No. 35 tahun 2021, perusahaan yang pailit wajib memberikan uang pesangon sebesar 0,5, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Akibat yang timbul jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kesimpulan, kewajiban atas pekerja untuk mendapatkan hak nya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan peraturan terkait lainnya. Akibat dari pengingkaran kewajiban adalah pekerja dapat menyelesaikan melalui cara non litigasi dan litigasi, sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit (perusahaan) beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.
Abstract:Keberlanjutan budidaya padi sangat bergantung pada bibit. Karena bibit merupakan komponen utama yang akan dikembangkan di masa depan, maka pemilihan bibit yang berkualitas merupakan langkah awal dalam proses penanaman padi.…
di. Ciri-ciri suatu tumbuhan dalam perkembangannya ditentukan oleh gen-gen yang diwarisi bibit dari tanaman induknya. Oleh karena itu, pemilihan bibit dari tetua unggul sangat penting dilakukan agar diperoleh bibit padi yang berkualitas. Bibit yang baik adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tumbuh cepat dan seragam, tahan terhadap hama, serta menghasilkan buah yang banyak. Namun seringkali para petani mengalami kesulitan dalam memilih bibit yang tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, akan dikembangkan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu petani dalam memilih bibit yang memenuhi berbagai kriteria dan sesuai dengan lingkungan penanaman. Kerangka kerja ini menggunakan dua teknik, yaitu Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot kriteria dan Multi Attribute Utility Theory (MAUT) untuk tahap peringkat. Usulan pilihan sistem pendukung keputusan yang menggabungkan teknik AHP dan MAUT menunjukkan bahwa pilihan atau jenis bibit padi terbaik yang akan ditanam di Wilayah Rawang Panca Arga Asahan adalah Sidenuk yang menempati posisi pertama dengan nilai 0.3780781, disusul oleh Ciputri dengan senilai 0,4469573. Selanjutnya hasil penelitian ini menyarankan Sidenuk dan Ciputri sebagai bibit padi berkualitas yang layak ditanam di Kawasan Rawang Panca Arga Asahan.
Abstract:Penelitian ini membahas pengembangan Aplikasi Profile Kampung Darul Amin Glugur Rimbun Berbasis Web melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Metode penelitian menggunakan Project Independent yang memungkinkan mahasiswa…
siswa mengaplikasikan kemandirian belajar dalam pembuatan web profile. Hasilnya adalah aplikasi web profile yang mempermudah akses informasi tentang Kampung Darul Amin, mempercepat proses penginputan data, dan mempromosikan kampung edukasi secara efektif. Saran untuk masa mendatang meliputi pembaruan tampilan, penambahan fitur, dan peningkatan fungsionalitas aplikasi untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif bagi kampung dan pengembangan aplikasi web berbasis web di masa depan.
Abstract:Abstract: Sipaku Area Village currently has a population of 1963 family cards with a density of 7423 people divided into 8 hamlets. Villages can still register people who do not have an Indonesia Smart Card with the concerned…
erned office by recording the data on the people who have KPS, PKH or SKTM, to get the Indonesia Smart Card (KIP) program, because many people submit applications and there are many criteria that must be taken into account. faced by the Sipaku Area Village Head Office in determining the priority of potential KIP recipients is very difficult, not transparent and inefficient. Therefore, to overcome this problem, it is necessary to have a system for determining the priority of potential KIP recipients by adding some more basic criteria. In this study a decision support system was designed using the AHP (Analitycal Hierarchy Process) method. The results of calculations using the pairwise comparison matrix for the use of criteria show that the most important priority is shown in the status of an active applicant of 0.391, the second priority is the completeness of the files of 0.406, the third priority is the orphanage of 0.095, the fourth priority is parental income of 0.066, and the priority the fifth is a dependent of 0.041. Meanwhile, for alternative use, the data obtained is that the highest value weight determines the recipient of Smart Indonesia Card Assistance (KIP), namely Rizky Amelia Ritonga with a value of 0.171, the second alternative is Rangga Pranata with a value of 0.141 and the third alternative is Elva Radis with a value of 0.124.
Keywords: Smart Indonesian Card Recipients (KIP), AHP Method, PHP and MySQL.
Abstrak: Desa Sipaku Area yang sekarang ini mempunyai jumlah penduduk 1963 kartu keluarga dengan kepadatan 7423 jiwa yang terbagi dalam 8 Dusun. Desa tetap bisa mendaftarkan masyarakat yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar ke Dinas yang bersangkutan dengan mendata masyarakatnya yang memiliki KPS, PKH atau SKTM, untuk mendapat program Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena banyaknya masyarakat mengajukan permohonan dan banyak kriteria yang harus diperhitungkan, sehingga Kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Kepala Desa Sipaku Area dalam menentukan prioritas calon penerima KIP sangat sulit, tidak transparan dan tidak efesien. Oleh Karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya sistem dalam menentukan prioritas calon penerima KIP dengan menambahkan beberapa kriteria yang lebih mendasar. Pada penelitian ini dirancang sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process). Hasil perhitungan menggunakan matrik perbandingan berpasangan untuk penggunaan kriteria menunjukkan bahwa prioritas yang paling utama ditunjukkan pada status Pemohon aktif sebesar 0.391, prioritas kedua yaitu Kelengkanpan Berkas sebesar 0.406, prioritas ketiga yaitu kondisi yatim piatu sebesar 0.095, prioritas keempat yaitu penghasilan orangtua sebesar 0.066, dan prioritas kelima yaitu tanggungan sebesar 0.041 Sedangkan untuk penggunaan alternatif diperoleh data yaitu bobot nilai paling tinggi menentukan Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yaitu Rizky Amelia Ritonga dengan nilai 0.171, alternatif kedua Rangga Pranata dengan nilai 0.141 dan alternatif ketiga Elva Radis dengan nilai 0.124.
Kata kunci : Penerima Bantuan PIP, Metode AHP, PHP dan MySQL.
Abstract:Sumber Daya Manusia adalah salah satu bentuk penting dalam instansi yang sangat menentukan kesuksesan suatu instansi, maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang pantas sesuai kriteria yang diinginkan oleh sebuah perusahaan.…
erusahaan. SPBU 14.288.607 Jalan Yos Sudarso KM 26 Meranti melakukan proses seleksi karyawan secara manual dengan kriteria pengalaman kerja, kesehatan, umur, pendidikan terakhir dan hasil tes wawancara. Metode AHP yaitu metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur dalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Dengan menerapkan metode AHP sebagai sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan pada SPBU 14.288.607 maka dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk perekrutan karyawan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Hasil perhitungan metode AHP berupa perankingan yang diurutkan berdasarkan dari nilai yang terbesar ke yang terkecil sehingga penyeleksian calon karyawan menjadi lebih tepat sasaran.
Abstract:Manajemen rantai pasok adalah suatu sistem pada suatu organisasi atau instansi yang menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para penggunanya. Supply Chain Management merujuk kepada jaringan yang rumit dari hubungan…
n dimana organisasi mempertahankan dengan partner bisnis untuk memperoleh bahan baku, produksi dan menyampaikan kepada konsumen. Manajemen rantai pasok bagi Pondok Pesantren Darul Hijrah yang mengelola, mengatur dan menyimpan bahan baku stock beras, sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan beras, meningkatkan nilai pengelolaan bahan baku beras sehingga memberikan nilai positif bagi instansi atau perusahaan. Berdasarkan penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan dengan metode observasi serta mempelajari literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, diharapkan sistem yang baru ini dapat meningkatkan kualitas informasi sehingga bermanfaat bagi instansi yang bersangkutan.