Abstract:Dalam dunia perbankan teknologi informasi merubah suatu kebiasaan bagi karyawan dalam bekerja yang awalnya mereka melakukan pekerjaan mereka secara manual menjadi automatis sehingga pekerjaan mereka dapat terselesaikan dengan…
engan cepat. Pada Bank BRI Unit Tanggul 2 Jember telah menerapkan sistem brimen untuk penginputan dokumen nasabah. Pengarsipan dokumen merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan data di Bank BRI. Sistem pengarsipan yang baik dan efisien akan membantu bank dalam menemukan dokumen dengan cepat dan mudah, menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah dan juga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem BRIMEN (BRI Document Management System) dalam pengarsipan dokumen pada Bank BRI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem BRIMEN memiliki beberapa manfaat, antara lain; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengarsipan dokumen, Mempermudah pencarian dan akses dokumen, Meningkatkan keamanan dan keandalan dokumen, Mengurangi penggunaan ruang penyimpanan dokumen.
Abstract:Pelayanan masyarakat kian menjadi perhatian pemerintah, sehingga pemerintah terus berusaha membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Seperti halnya yang terjadi di kantor kecamatan Trowulan hingga saat ini…
ni pemerintah terus berusaha dan bekerja sama dengan para staff untuk mencapai tujuan tersebut. kebijakan yang diberlakukan di kantor kecamtan Trowulan ialah pemberlakuan survey kepuasan masyarakat melalui media scan barcode. Studi ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana informasi seputar isu yang dibahas dianalisis melalui teknik wawancara. Data yang dikumpulkan dengan observasi dan wawancara kepada staff Kantor Kecamatan Trowulan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengenalkan secara luas terkait survei masyarakat menggunakan scan barcode, sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan secara maksimal.
Abstract:Perusahaan Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember berada di Jl. Gajah Mada No. 245, Kaliwates Kidul, Kaliwates…
iwates Kec. Kaliwates, Jember, Jawa Timur 6813. Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember berdiri sejak tanggal 12 Februari 1969. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan biji kopi dan karet. Perusahaan Daerah Perkebunan Khayangan melakukan pengendalian proses produksi bertujuan untuk menghasilkan olahan kopi berupa kopi bubuk yang bermutu tinggi, pengendalian produksi meliputi input, transformasi, dan output. Pengendalian ini berfokus dalam menjaga mutu bubuk kopi pada setiap tahapannya. Tahapan input berfokus pada pengendalian bahan baku berupa sortasi mutu kopi ose yang diperlukan untuk bahan baku kopi bubuk, pengendalian tenaga kerja, dan perlatan yang akan digunakan. Pengendalian output berfokus pada pengemasan dan perlabelan sebagai informasi produk kepada konsumen. Proses produksi yang dilakukan perusahaan membuktikan adanya pengendalian pada setiap tahapan pada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember sebagai upaya menjaga mutu produknya. Pengendalian itu sangat berdampak pada proses produksi perusahaan, karena perusahaan menilai dengan adanya pengendalian pada setiap tahapannya akan memperlancar proses produktivitas perusahaan.
Abstract:Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam setiap kegiatan instansi bank. Oleh karena itu diperlukannya pengelolaan sumber daya manusia yang baik, agar kinerja karyawan semakin meningkat. Kinerja karyawan sangat berpengaruh…
erpengaruh terhadap pelayanan nasabah. Apabila kinerja karyawan buruk, maka pelayanan terhadap nasabah juga buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja sumber daya manusia Pada PT Bank Jatim Kantor Kas Pemerintah Daerah Lumajang. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research). Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Jatim Kantor Kas Pemerintah Daerah Lumajang, karyawan mengalami beban kerja yang berlebihan seperti double jod sehingga kinerja karyawan menurun. Oleh karenanya dipelurkan pengelolaan sumber daya manusia yang baik agar kinerja karyawan semakin meningkat sehigga tidak terjadinya double job.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai dampak Beban Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai yang dihubungkan oleh variabel Mediasi Kepuasan Kerja. Studi empiris ini dilakukan pada Pegawai Satuan…
n Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, suatu topik yang memiliki relevansi yang signifikan dalam ranah manajemen sumber daya manusia. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner menggunakan metode sampling jenuh pada 69 responden. Data yang terhimpun kemudian dianalisis dengan menerapkan metode Persamaan Struktural Partial Least Squares (SEM PLS). Hasil analisis data menunjukkan bahwa Beban Kerja dan Stres Kerja memberikan dampak negatif terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai. Selain itu, Kepuasan Kerja teridentifikasi sebagai mediator yang mampu menghubungkan antara Beban Kerja dan Stres Kerja dengan Kinerja Pegawai.
Abstract:Rekam medis berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksa, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien selama masa perawatan. Rekam medis yang bermutu tinggi berperan penting…
ing dalam meningkatkan mutu pelayananrumah sakit. Banyak faktor lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja. Adapun faktor yang memiliki potensi bahaya dari segi lingkungankerja meliputi sirkulasi udara dan keamanan. Tujuan: penelitian untuk mengetahui penerapan aspek ernogonomi lingkungan tersebut pada petugas rekam medis diRumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan Tahun 2022. Metode: penelitian bersifat kualitatif deskriptifyang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas. Informan penelitian sebanyak 5 orang. Pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil: penelitian menunjukkan faktor sirkulasi udara, dapat memengaruhi ergonomi lingkungan Ruang Rekam Medis. Kemudian aspek keamanan tidak berpengaruh karena sudah sesuai dengan standar di Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan. Kesimpulan: penelitian masih kurangnya sirkulasi udara, sedangkan untuk keamanan yang sudah baik di Ruang Rekam Medis Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan. Disarankan Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan untuk membenahi sirkulasi udara dan tetap mempertahankan keamanan ditempat kerja.
Abstract:Kinerja perusahaan itu sendiri adalah hasil dari sebuah kegiatan manajemen pada sebuah perusahaan. Tolak ukur kesuksesan suatu perusahaan bisa dilihat dari kinerja perusahaan yang dihasilkan. Semakin tinggi hasil kinerja…
perusahaan tersebut akan semakin sukses pula perusahaan tersebut. Adapun indikator perusahaan tersebut dapat dikatakan sukses dilihat dari kemampuan perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba, kemampuannya untuk terus tumbuh dan berkembang (growth), kemampuannya untuk mendapatkan proyek yang berkelanjutan (sustainable) serta yang tidak kalah penting adalah kemampuan perusahaan tesebut untuk bersaing (competitve) dengan perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri. Kesimpulan pada penelitian ini terdiri dari secara parsial hubungan kerja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Majestic Pekanbaru, secara parsial etika kerja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Majestic Pekanbaru, secara parsial tanggung jawab berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja kayawan Hotel Majestic Pekanbaru, secara simultan hubungan kerja, etika kerja dan tanggung jawab berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Hotel Majestic Pekanbaru.
Abstract:Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait…
rkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Abstract:Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.…
. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.
Abstract:Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dengan mengkaji aspek hukum ketenagakerjaan dan prinsip kesetaraan gender. Fokus utama adalah analisis hak-hak tenaga kerja perempuan,…
n, meliputi upah yang adil, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebijakan cuti melahirkan, yang dijamin dalam peraturan ketenagakerjaan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi mendukung perlindungan ini, pelaksanaan di lapangan masih terkendala diskriminasi gender dan kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan secara merata dan konsisten.
This research discusses legal protection for female workers in Indonesia by examining aspects of employment law and the principles of gender equality. The main focus is an analysis of women's labor rights, including fair wages, occupational health and safety protection, as well as maternity leave policies, which are guaranteed in labor regulations and international instruments that Indonesia has ratified. The research results show that, although regulations support this protection, implementation in the field is still hampered by gender discrimination and a lack of company compliance with existing regulations. This research recommends increasing supervision, law enforcement and outreach to ensure the fulfillment of women's labor rights evenly and consistently.