Abstract:MUI adalah sebagai suatu studi penelitian dalam sistem fatwa fatwa yang bermaslahatan dengan Islam, studi ini berusaha mempelajari sifat sifat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari dua tingkat analisis: perumusannya secara…
ecara metodologi dan lingkungan sosial politik dan kebudayaan yang mengitarinya. Sehingga terbukti bahwa perumusan fatwa fatwa MUI senantiasa terikat oleh beberapa faktor yang sebagainya bersifat politik. Oleh karena itu masyarakat berharap ulama-ulama yang berada di suatu lembaga keislaman yaitu MUI harus lebih memperhatikan lagi tentang keagamaan agar masyarakat lebih efektif dalam memahaminya, meningkatnya kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika komunikasi dakwah MUI sebagai pedoman masyarakat dalam meningkatkan kualitas pemahaman tentang keagamaan agar menjadi suatu pemahaman yang baik pada masyarakat agar tidak terjerumus kepada jalan kesesatan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkapkan pentingnya pemahaman tentang ajaran Islam kepada masyarakat minoritas dan awam akan keislaman.
Abstract:Pembentukan suatu perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan mengenai politik hukum berkenaan dengan kepentingan negara dalam hal mengapa dan untuk apa suatu undang-undang dibuat. Demikian juga Undang-undang…
g Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang pembentukannya juga berhubungan dengan politik hukum pembentukan undang-undang yang berdampak pada tataran pelaksanaannya terutama menyangkut perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Karena itu, kajian artikel ini bertujuan bertujuan untuk menggambarkan mengenai politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Kajian artikel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode yang dipakai adalah library research. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian ini mengungkap bahwa pembentukan Undang-undang Cipta Kerja secara mendasar bertolak dari paradigma politik politik hukum berkenaan dengan kepentingan negara dalam rangka membuka lapangan pekerjaan secara luas dengan mengembangkan kemudahan investasi di Indonesia untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Namun demikian, di dalam materi hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, terdapat sejumlah rumusan pasal yang kurang begitu menguntungkan bagi perlindungan terhadap hak-hak para pekerja, seperti penghapusan hak PHK, sistem kerja kontrak yang tanpa batas, pemangkasan istirahat kerja, dan lain sebagainya yang tidak sejalan dengan perlindungan hak-hak pekerja di bidang ketenagakerjaan.
Abstract:Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah aspek teramat krusial di tiap proyek konstruksi, khususnya di lingkungan komplek yang terlibat aktivitas pembangunan. Kecelakaan kerja ialah permasalahan serius yang bisa berimbas…
as negatif langsung pada pekerja, lingkungan, serta keseluruhan proyek. Karenanya, analisis kedaruratan K3 menjadi krusial teruntuk mengenali peluang kecelakaan serta perumusan tahapan mitigasi yang sesuai. Filosofi perawatan darurat ialah Penghematan Waktu Langsung teruntuk seluruh perbuatan yang dilasanakan ketika keadaan darurat perlu efektif serta efisien dan waktu respons dihitung dari perawatan darurat pasien datang untuk berobat. Kondisi ini mengingatkan pada pasien yang kehilangan nyawanya hidup dalam tiga cacat berikutnya bahkan sangat singkat. Tanggap darurat ialah wujud usaha manajemen teruntuk perlindungan aktivits produksi pada perusahaan serta menekan resiko kecelakaan, perihal ini menyerupai prinsip kelangsungan usaha. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi penerapan waktu respon perawat dalam penentuan prioritas penanganan pasien kecelakaan darurat.
Abstract:PT. Samsung Electronics Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia dan menjadi subjek penerimaan pajak yang signifikan, oleh karena itu hharus tunduk pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sengketa…
ta pajak antara PT. Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak mungkin timbul karena berbagai alasan, maka analisis hukum yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dihasilkan adil, tepat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pajak dan mengidentifikasi dampak dari adanya putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT/002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dimana menganalisa hukum normatif dan mengkaji secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah serta mendiskripsikan hasil penelitian. Temuan utama mencakup ketidakpatuhan PT. Samsung Electronics Indonesia terhadap aturan pembayaran pajak serta dampak negatif dan positif atas putusan sengketa pajak. Hasil analisis ini menyatakan bahwa dilakukan sanksi penyegelan PT. Samsung Electronics Indonesia serta dijatuhkan sanksi administrasi denda dan bunga. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang sengketa pajak, dan mengetahui dampak dari sebuah putusan sengketa pajak.
Abstract:Penelitian ini membahas mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak wajib pajak. Terdapat dua rumusan…
masalah yang diangkat, yaitu bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kriteria kekhilafan wajib pajak dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta apa tujuan dan implikasi dari adanya kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria kekhilafan wajib pajak dan tujuan serta implikasi dari kebijakan pengurangan sanksi administrasi dengan menggunkan metode penelitian yurdis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kekhilafan wajib pajak berdasarkan kriteria kesalahan administratif, kondisi di luar kendali, ketidaktahuan wajar, kerja sama dengan petugas pajak, dan kepatuhan di masa lalu. Tujuan kebijakan pengurangan sanksi administrasi adalah meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.
Abstract:Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program penjamin kredit, diaman program ini disalurkan kepada UMKM yang membutuhkan dana tambahan pinjaman untuk usaha mereka. Setelah program berjalan pihak lembaga penjamin memastikan…
n program telah berjalan secara produktif atau efektif sehingga tercapainya target penyaluran program KUR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecil. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mengdeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, perusahaan berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KUR dapat dikatakan efektif , karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis Q.S At-Taubah ayat 60 untuk memahami hukum dan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan dan ketidaktahuan masyarakat mengenai siapa saja…
yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai ketentuan zakat dalam Islam menurut ayat tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis teks Al-Quran dengan pendekatan tafsir dan studi literatur terkait. Data yang digunakan meliputi terjemahan ayat, tafsir dari berbagai ulama, serta literatur hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Q.S At-Taubah ayat 60 secara eksplisit menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (budak), gharim (orang yang berhutang), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa zakat memiliki peran penting dalam kesejahteraan sosial dan penegakan keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam
Abstract:Today's education faces the challenge of preparing students with competencies that are relevant to the demands of the times. This research aims to explore innovative strategies in improving 21st Century competencies at SMPN…
MPN 46 Surabaya. The research method involved classroom observation, interviews with teachers, and document analysis. Findings show that project-based learning, the use of interactive technology, cooperative learning models, and student-centered approaches are effective in developing 21st Century competencies. In addition, simulation activities, innovative curriculum development, special extracurricular programs, and continuous teacher training also play an important role. The conclusions emphasize the need for inclusive and innovative learning approaches in dealing with the demands of modern education. The findings provide a strong foundation for the development of effective learning strategies to improve students' 21st Century competencies in the future.
Abstract:Penelitian ini fokus pada menerapkan praktik pengalaman lapangan (PPL) oleh mahasiswa di PT Gading Mas Indonesia Teguh, Kabupaten Jember. Tujuan utama adalah mengintegrasikan teori akademik dengan praktik nyata melalui penelitian…
enelitian dan pengabdian pada komunitas, khususnya dalam peningkatan sistem keuangan produksi dan sistem pemeriksaan stok barang di Kampung Edamame. Metode yang digunakan meliputi pendekatan Service Learning, yang mencakup identifikasi kebutuhan produk, pendampingan dan pelatihan, serta evaluasi efektivitas persediaan dengan analisis SWOT. Hasil dari pengabdian ini meliputi peningkatan keterampilan praktis mahasiswa, pemberian kontribusi pada lembaga mitra, dan pengembangan produk baru sebagai upaya mencegah Stunting, serta perbaikan pada sistem keuangan produksi dan pemeriksaan stok barang di Kampung Edamame. Pengabdian ini juga memberikan manfaat kepada mahasiswa, universitas, dan perusahaan melalui pengembangan keterampilan, peningkatan kualitas pengajaran dan penelitian, serta memperkuat hubungan dengan komunitas lokal.
Abstract:Masalah yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengembangkan dan menata pariwisata belum efektif. Ini terlihat dari cara destinasi wisata utama, seperti Pantai Papuma telah…
ah dikurangi.Barat dan timur laut.
Metode deskriptif kaulitatif digunakan dalam penelitian ini. Studi lapangan dan lembaga pustaka digunakan untuk mengumpulkan data. Para informan dalam penelitian ini termasuk staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pengelolah tempat wisata, pengunjung tempat wisata, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tiga dimensi yang ditawarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kabudayaan untuk pengelolaan wisata Kabupaten Jember tahun 2022-2023 masih kurang efektif.
David mencakup tiga dimensi: perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi; (1) Tidak adanya pengetahuan internal tentang bagaimana proses perumusan strategi dilakukan serta strategi yang telah disetujui internal untuk diterapkan menunjukkan bahwa dimensi perumusan strategi belum diterapkan dalam proses pengelolaan pariwisata Kabupaten Jember. (2) Dimensi penerapan strategi menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh dinas belum terarah dengan baik, dan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dinas belum memenuhi standar
Kata kunci: Strategi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelolaan Wisata. Masalah di lapangan menunjukkan bahwa strategi pengembangan dan penataan kawasan (1) Ketidaktahuan internal tentang proses perumusan strategi dan strategi yang disepakati internal untuk diterapkan menunjukkan bahwa dimensi perumusan strategi belum diterapkan dalam proses pengelolaan pariwisata Kabupaten Jember. (2) Dimensi penerapan strategi menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh dinas belum terarah dengan baik dan pelaksana tidak siap, yang menyebabkan kurangnya dukungan masyarakat.