Search Articles & Publications

Showing 201 articles found for "Perlindungan"

Hukum Dalam Melakukan Bisnis Di Pesantren; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Andi Nurul Hidayah, Ade Falah
Abstract: Bisnis di lingkungan pesantren merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, baik untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren maupun masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum… dalam menjalankan bisnis di pesantren dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus praktik bisnis di pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis di pesantren yang dijalankan sesuai prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, sejalan dengan peraturan hukum positif Indonesia yang mengatur legalitas usaha dan perlindungan konsumen. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun praktik bisnis di pesantren yang beretika dan berkelanjutan.

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuransi Jiwa di Indonesia

Khairunnisa Harahap, Mae syarah, Zahra Afiqah, Novitasari br Sitorus, Rahman Maulana Harahap, Ahmad Albaraday
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum dalam asuransi jiwa, mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi, serta menyediakan panduan penyelesaian sengketa melalui mediasi,… asi, arbitrase, atau litigasi. Dengan pendekatan yang berfokus pada regulasi, penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan klaim asuransi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menyediakan kerangka hukum yang memadai, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan transparansi informasi dan efisiensi proses klaim. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase terbukti lebih cepat dan efektif dibandingkan litigasi di pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang regulasi dan prosedur asuransi jiwa sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang adil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dengan pengelolaan asuransi jiwa yang baik, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi

Teddy Pratama, Aldri Frinaldi, Roberia
Abstract: Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pada berbagai organisasi… sasi yang ada, struktur dan tujuan yang dikembangkan dalam organisasi sama dengan yang ada sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil di bidang pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya di era digitalisasi saat ini. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam khususnya bagi PNS yang ada. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap PNS diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi PNS untuk menaati kewajibannya dan terhindar dari larangan-larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil yang diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga kinerja PNS di pemerintahan.

Peran Latter Of Credit Dalam Mendukung Perdagangan Internasional

Veby Septya Margareta, Rini Puji Astuti, Khoirul Umam, Anggi Hadi Pratama
Abstract: Penelitian Perdagangan internasional adalah salah satu fondasi utama ekonomi global, memungkinkan negara-negara untuk bertukar barang dan jasa. Dalam hal ini, Latter of Credit ( L/C) berperan penting sebagai alat keuangan… n yang menjamin pembayaran kepada eksportir dan memastikan pengiriman barang kepada importir.L/C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli (importir) yang menjamin pembayaran kepada penjual (eksportir) asalkan syarat dan ketentuan dalam L/C tersebut dipenuhi. Penggunaan L/C dalam perdagangan internasional menawarkan berbagai keuntungan, seperti mengurangi risiko pembayaran, meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, dan memfasilitasi transaksi yang lebih aman dan efisien. Proses penggunaan L/C melibatkan beberapa tahap, mulai dari permintaan pembukaan L/C oleh importir, penerbitan L/C oleh bank penerbit, pengiriman barang oleh eksportir, hingga penyerahan dokumen dan pembayaran oleh bank penerima. Selain itu, ada berbagai jenis L/C yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan transaksi, seperti Revocable L/C, Irrevocable L/C, dan Cornfirmed L/C, yang masing-masing menawarkan tingkat keamanan dan fleksibilitas yang berbeda. Dalam praktiknya, L/C tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga membantu mengelola kebutuhan modal kerja dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.Oleh karena itu, latter of credit menjadi instrumen yang sangat penting dalam mendukung perdagangan internasional, memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi lintas negara dengan lebih percaya diri dan aman. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang mekanisme dan manfaat L/C bagi para pelaku bisnis yang terlibat dalam perdagangan global. Keywords: Latter of credit, perdagangan internasional, dan ekonomi global.

Mengenal Perbedaan Bank Garansi, Letter Of Credit, Wali Amanat, & Kliring

Risma Aini Wulandari, Nadhilah Syarafina, Ervina Eka Sari, Rini Puji Astuti
Abstract: Artikel ini mengeksplorasi perbedaan mendasar antara empat instrumen keuangan yang sering digunakan dalam transaksi perbankan dan perdagangan internasional: bank garansi, letter of credit (LoC), wali amanat, dan kliring.… Bank garansi berfungsi sebagai jaminan dari bank atas kewajiban debitur, memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dalam hal gagal bayar. Letter of credit adalah instrumen yang menjamin pembayaran kepada penjual, sehingga meminimalkan risiko bagi kedua belah pihak dalam transaksi internasional. Wali amanat berfungsi sebagai perwakilan untuk menjaga dan mengelola aset pihak ketiga, sering digunakan dalam konteks investasi dan pengelolaan dana. Kliring, di sisi lain, adalah proses penyelesaian transaksi antara bank, yang memungkinkan transfer dana dan penyelesaian kewajiban secara efisien. Dengan memahami karakteristik, fungsi, dan konteks penggunaan dari masing-masing instrumen ini, pelaku usaha dan investor dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam pengelolaan risiko dan optimalisasi transaksi keuangan.

Konflik Hak Cipta Dalam Industri Musik (Studi Kasus Ahmad Dhani Vs Once)

Salsabila Phytagora Athariq, Siti Aliza Nuraini Wahdini, Rahil Syira Roudhlotul Janah, Yulianisa Amelia Fasya, Muhammad Rizky Irawan
Abstract: Karya musik merupakan objek dari Hak Cipta yang memiliki perlindungan hukum yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu konflik hak cipta yang terdapat pada industri musik yaitu konflik… lik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel dimana Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu dari Band Dewa 19 saat Dewa 19 sedang melaksanakan tour, Once Mekel juga tidak membayarkan royalti kepada Ahmad Dhani selaku pemilik lagu-lagu Dewa 19 yang di bawakan oleh Once Mekel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi dari isi pasal undang-undang hak cipta dan kewajiban dari performer untuk pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara analitis. Hasil penelitian memaparkan bahwa Once telah melanggar ketentuan karena tidak memiliki perjanjian lisensi. Kemudian performer yang tidak membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN dikenakan denda dan sanksi.

Peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Pada Kebocoran Data Penerima KIP-K

Augista Nurhiqma Sandriana Putri, Dian Amesti, Dimas Pangestu, Geza Arditya, Muhammad Ainun Na’im, Kuswan Hadji
Abstract: Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, terutama dalam pengelolaan program pemerintah seperti KIP-K, yang melibatkan data pribadi penerima bantuan pendidikan. Kasus kebocoran data KIP-K… menunjukkan pentingnya perlindungan data yang lebih kuat supaya meminimalisir tindak kejahatan seperti penipuan dan eksploitasi. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hadir sebagai solusi dengan menetapkan regulasi yang jelas perihal pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan meningkatkan keamanan data dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di era digital.

Pengelolaan Berkelanjutan Pada Ekosistem Padang Lamun: Literatur Review

Gus Permata Sari, Indri, Razak, Abdul, Syah, Nurhasan, Azhar, Aulia, Diliarosta, Skunda, Syafrijon
Abstract: Ekosistem padang lamun adalah salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam mendukung keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem laut, dan menyediakan jasa ekosistem yang vital. Artikel ini mengulas… ngulas keterkaitan antara pendekatan rantai makanan dan jaring makanan dengan pengelolaan berkelanjutan pada ekosistem padang lamun melalui metode literature review. Analisis menunjukkan bahwa interaksi spesies dalam rantai dan jaring makanan mendukung stabilitas ekosistem serta mengurangi risiko gangguan eksternal. Pendekatan pengelolaan berkelanjutan, termasuk perlindungan habitat, pengaturan kualitas air, dan restorasi ekosistem, terbukti efektif dalam memelihara kesehatan ekosistem dan meningkatkan jasa ekosistem, seperti perikanan dan pariwisata. Pemahaman komprehensif tentang dinamika rantai dan jaring makanan sangat penting untuk memastikan kelestarian ekosistem padang lamun di tengah tekanan lingkungan dan aktivitas manusia. Strategi pengelolaan yang mempertimbangkan kompleksitas jaring makanan dapat meningkatkan efektivitas konservasi dan keberlanjutan ekosistem pesisir.

Hubungan Hukum Lingkungan Dengan Perlindungan Lingkungan : A Mini Review

Mery Delvina, Aldri Frinaldri, Rembrandt
Abstract: Hubungan  antara  hukum  lingkungan  dan  perlindungan  lingkungan sangatlah erat dan saling mendukung. Hukum lingkungan mencakup seperangkat peraturan, kebijakan, dan norma yang dirancang untuk mengatur interaksi manusia… manusia dengan lingkungan, dengan tujuan utama untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam. Melalui hukum lingkungan, berbagai aspek, seperti pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendalian pencemaran, diatur secara sistematis, tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat Hubungan Hukum Lingkungan dengan Perlindungan Lingkungan.  Fokus utamanya tentang sudah atau belumnya Hukum Lingkungan memberikan Perlindungan terhadap Lingkungan terutama yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan yang mengedepankan proses pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber literatur. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti beberapa tahapan sistematis, meliputi pengkajian literatur, penentuan judul, penyaringan abstrak, pemilihan naskah lengkap, dan penyusunan mini-review. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa tidak berjalannya hukum lingkungan menjadi tantangan besar dalam perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang lemah, korupsi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran publik menjadi faktor utama yang harus diatasi. Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menegakkan hukum yang ada dan menciptakan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat.

Peran Pancasila Pada Parenting Untuk Menanggulangi Kasus Bullying Dan Kekerasan Seksual Akibat Normalisasi Tontonan Tanpa Batasan

Khairun Nisa Kisti, Khairun Nisa Kisti, Friska Febrina Aulia Rahma, Rizki Diah Palupi, Arzety Valentin Kembaren, Moch Alief Rofiq
Abstract: Penindasan adalah istilah yang sering ditemui di berbagai lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa. Istilah ini merujuk pada tindakan sengaja, berulang, dan agresif yang ditujukan kepada individu yang lebih… lemah, sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Menurut UNICEF, penindasan bukanlah kejadian sekali saja, melainkan pola perilaku yang berlanjut seiring waktu. Bentuk penindasan meliputi kekerasan verbal, sosial, fisik, siber, rasisme, dan seksual. Pada 2023, Indonesia mencatat 29.883 kasus kekerasan, termasuk 3.800 insiden penindasan yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Esai ini bertujuan untuk menelaah kesadaran publik tentang penindasan dan kekerasan seksual, dampak media yang tidak terbatas pada perilaku anak, serta peran nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan kerja sama dalam membentuk karakter positif dan mencegah perilaku negatif. Dengan mengedepankan pengasuhan berbasis nilai-nilai Pancasila, esai ini mengupas cara untuk menangani akar penyebab penindasan dan kekerasan seksual, serta pentingnya lingkungan dalam membentuk karakter anak. Orang tua, pendidik, dan masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi insiden penindasan dan kekerasan seksual. Riset ini juga menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan survei yang disebarkan kepada siswa, orang tua, dan pendidik guna mengukur pemahaman mereka mengenai penindasan, penyebabnya, dan dampaknya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesadaran masyarakat terhadap isu penindasan dan kekerasan seksual, serta bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut.