Search Articles & Publications

Showing 3086 articles found for "Terhadap"

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Manajemen Pendidikan

Nurnaningsih A, Rezki Akbar Norrahman, Muhammadong, Teguh Setiawan Wibowo
Abstract: Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek kritis dalam konteks manajemen pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Studi ini fokus pada strategi pemberdayaan… SDM dalam konteks manajemen pendidikan untuk mengoptimalkan potensi individu dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan. Analisis dilakukan terhadap pendekatan pemberdayaan yang melibatkan aspek pengembangan keterampilan, motivasi, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas pendidikan. Penelitian membahas upaya pengembangan keterampilan sebagai landasan utama pemberdayaan SDM, dengan menekankan pada pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Kedua, motivasi dijelaskan sebagai elemen penting dalam mendorong keterlibatan SDM, melibatkan insentif positif, pengakuan, dan penciptaan lingkungan yang memotivasi. Ketiga, partisipasi aktif diidentifikasi sebagai strategi efektif dalam menciptakan kolaborasi antar stakeholder pendidikan, termasuk guru, orang tua, dan siswa. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemberdayaan SDM dalam manajemen pendidikan bukan hanya terbatas pada penguatan individu, tetapi juga memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antar elemen pendidikan. Oleh karena itu, implementasi strategi pemberdayaan SDM yang holistik dan terpadu menjadi krusial untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan dan relevan dengan dinamika perkembangan masyarakat modern. Studi ini memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep pemberdayaan SDM dalam konteks manajemen pendidikan, dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti di bidang pendidikan.

Nilai Pendidikan Islam Dalam Dakwah Pada Tradisi Maulid Bugis Makassar Di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan

Herawati Syamsul, Hasnawati
Abstract: Nilai pendidikan Islam mencakup berbagai prinsip, ajaran, dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar bagi pendidikan dalam agama Islam. Nilai-nilai pendidikan Islam ini sangat penting dalam membimbing individu Muslim dalam… kehidupan sehari-hari dan dalam mengembangkan karakter yang baik. Nilai pendidikan Islam dalam dakwah pada tradisi Maulid Bugis Makassar mengacu pada peran penting agama Islam dalam budaya dan kehidupan masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, terutama dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid adalah perayaan yang umumnya diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini seringkali diisi dengan kegiatan berupa pembacaan syair-syair pujian terhadap Nabi, ceramah keagamaan, dan kegiatan lainnya yang bersifat edukatif dan religius. Maulid merupakan perayaan yang penting dalam agama Islam yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Sulawesi Selatan, Maulid dirayakan dengan meriah dan memiliki hubungan erat antara agama, tradisi, dan dakwah.

Kebijakan Terhadap Pendidikan Yang Ada Di Indonesia

Ade Rizki Ananda Sinuraya, Wiene Surya Putra, Indah Indriani
Abstract: Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga pasti akan… n semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Pentingnya memajukan pendidikan merupakan sebuah kemestian. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki pola terorganisir, dimana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap siswa. Ini dapat dilakukan jika lembaga pendidikan diberi otoritas dalam mengatur secara mandiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas di lembaga pendidikan. Konsep ini telah luas dikenal secara luas dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Untuk itu, perlu diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tentunya disajikan dalam formulasi model analisis kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang diberikan bukan hanya menguntungkan sebelah pihak, namun kebijakan harus dapat memberikan manfaat untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Peran Kepemimpinan Efektif dalam Meningkatkan Kualitas Manajemen Pendidikan

Irwan Suryadi, R Wisnu Prio Pamungkas, Fajar Satriyawan Wahyudi, Teguh Setiawan wibowo
Abstract: Penelitian ini mendalami tantangan dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan dan mengeksplorasi signifikansi peran kepemimpinan efektif sebagai solusi potensial. Kompleksitas dinamika pendidikan modern, perubahan… kebijakan, integrasi teknologi, dan kebutuhan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif menjadi fokus penelitian. Data dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif, terutama yang mengadopsi gaya transformasional dan menerapkan strategi seperti delegasi tanggung jawab, memberdayakan tim, serta memanfaatkan teknologi, memiliki dampak positif pada efektivitas manajemen pendidikan. Partisipasi guru dan staf dalam pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan implementasi teknologi diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan.Implikasi temuan ini menyoroti pentingnya integrasi konsep kepemimpinan efektif dalam strategi manajemen pendidikan. Kesimpulannya, kepemimpinan efektif bukan hanya tanggapan terhadap tantangan, tetapi juga kunci untuk mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada pemahaman praktis dan teoritis tentang bagaimana pemimpin pendidikan dapat membimbing perubahan menuju sistem pendidikan yang lebih dinamis, adaptif, dan berkualitas. Implikasi temuan juga memberikan panduan berharga bagi praktisi, kebijakan, dan pemimpin lembaga pendidikan dalam membentuk arah pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Motivasi Orang Tua terhadap Pembentukan Moral Siswa

Afif, Shaleh
Abstract: This research is motivated by the low moral education of students. The moral formation of students depends on the people who shape them and their environmental situations. Madrasah is one of the Islamic educational institutions&#8230; tutions that can determine and shape students' personalities. In general, the aim of this research is to determine the reality of moral formation, the influence of parents' motivation for choosing Madrasah Ibtidaiyah on the moral formation of Class I MI MQ An-Nuur Sindangsari Kasomalang students, as well as the relationship between parents' motivation for choosing Madrasah Ibtidaiyah and the moral formation of Class I MI MQ An students. -Nuur Sindangsari Kasomalang. The method used in this research is a survey research method. Based on the results of data processing, it was found that the reality value reached 4.11 in the effective category. From the t test calculation, the sig value is obtained. 0.000 < 0.05, it can be concluded that there is an influence between parental motivation and the moral formation of Class I MI MQ An-Nuur Sindangsari Kasomalang students. From the results of correlation calculations, the value of sig.0.043 <0.05 is obtained, so it is concluded that there is a relationship between parental motivation and moral formation.

Kontrak Pengalihan Hutang Al-Hiwalah Dalam Praktik Keuangan Syariah

Muhammad Ainorrido’ie, Rezki Akbar Norrahman
Abstract: Penelitian ini membahas kontrak pengalihan hutang al-hiwalah, sebuah aspek penting dalam keuangan syariah yang melibatkan transfer utang antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep al-hiwalah adalah salah satu instrumen keuangan&#8230; angan yang digunakan dalam praktik bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang kontrak pengalihan hutang al-hiwalah, serta menganalisis aspek-aspek kunci yang terkait dengan pelaksanaan dan implementasinya dalam praktik keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis studi pustaka dan studi kasus terhadap transaksi al-hiwalah dalam konteks keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak pengalihan hutang al-hiwalah memiliki peran penting dalam memfasilitasi transfer hutang antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan prinsip keadilan. Konsep al-hiwalah juga memiliki implikasi yang signifikan dalam manajemen risiko dan pengelolaan aset keuangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam implementasi kontrak al-hiwalah, serta potensi perbaikan dalam praktik keuangan syariah. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang kontrak pengalihan hutang al-hiwalah dan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan syariah.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH BANKDALAM KASUS SKIMMING DI INDONESIA

Robin Trihadi Dakhi, Isye J. Melo, Arthur N. Tuwaidan
Abstract: Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat  memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu&#8230; ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.

ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL DEMOKRASI DI INDONESIA

Rahmawaty Arsyad, Agustien C. Wereh, Isye J. Melo
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun&#8230; hun 1945, serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi judicial review guna menjaga supremasi konstitusi. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai negative legislator, karena putusan tersebut dipandang memberikan penafsiran yang berimplikasi pada terbentuknya norma hukum baru dalam undang-undang yang sedang diuji.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAIM NINE DASH LINE TIONGKOK ATAS LAUT CHINA SELATAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982

Eklesia E. N. Tendean, Adensi Timomor, Hendrasari B. R. Rawung
Abstract: Sengketa Laut China Selatan menimbulkan persoalan hukum internasional akibat klaim sepihak nine dash line oleh Tiongkok yang tumpang tindih dengan rezim hukum laut internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis&#8230; is kedudukan hukum klaim nine dash line ditinjau berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap UNCLOS 1982 dan Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim nine dash line tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982, serta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS telah tersedia secara normatif namun menghadapi keterbatasan dalam penerapannya akibat ketergantungan pada kepatuhan negara.

Tinjauan Literatur dan Evaluasi Kritis Terhadap Perkembangan Journal of International Multidisciplinary Research di Indonesia

Dewi Lestari, M.Si.
Abstract: Artikel ini meninjau perkembangan riset terkini di Indonesia terkait topik penelitian jurnal ini, mengevaluasi metodologi yang digunakan, dan merumuskan rekomendasi praktis.