Search Articles & Publications

Showing 1872 articles found for "Indonesia"

Dampak Adanya Kebijakan Otonom PTN-BH Terhadap Komersialisasi Studi Kasus ITB

Hasby, Abdullah, Akbar, Kelvin Muhammad, Permana, Tyo Yoga
Abstract: Komersialisasi pendidikan, upaya mencari keuntungan dari tangan pihak yang sedang menekuni pendidikan telah menjadi faktor dari menurunnya pendidikan di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh salah satu Perguruan Tinggi Berbadan… adan Hukum (PTN BH) di Bandung yaitu Institut Teknologi Bandung terhadap mahasiswanya adalah salah satu contoh dari komersialisasi pendidikan. Ukt sebagai salah satu masalah yang harus dihadapi setiap mahasiswa agar dapat berkuliah menjadi topik penelitian pada artikel ini, dalam artikel ini peneliti akan membahas mengenai salah satu upaya dari ITB dalam mengembangkan perekonomian mereka dengan cara bekerjasama dengan salah satu platform peminjaman dana online yaitu Danacita, sebuah aplikasi peminjaman dana dengan bunga yang ditinjau kerjasama kedua belah pihak ini memiliki motif untuk mencari keuntungan ekonomi. Kerjasama ITB dengan Danacita ditujukan untuk membuat platform Danacita sebagai salah satu opsi bagi mahasiswa untuk membayar atau mencicil ukt mereka. Hal ini menimbulkan banyak kritik dan penolakan dari para mahasiswa maupun media-media massa lantaran kerjasama ITB dengan Danacita telah menggugurkan mimpi banyak orang dan bahkan menjerumuskan banyak orang ke dalam lilitan hutang dari bunga yang ditetapkan oleh Danacita. Kata Kunci: Komersialisasi, Pinjaman online, PTN BH

Kebijakan Moneter Pada Bank Sentral di Indonesia

Fefriya Wanda Nuraini, Bety Risqiyah
Abstract: Kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan moneter terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Metode… yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengambil data dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang tepat dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi, mengatur suku bunga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya koordinasi antara bank sentral dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan moneter yang efektif untuk mencapai stabilitas ekonomi yang diinginkan.

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Download Film Bajakan melalui Aplikasi Telegram

Dina Prihastuti, Dian Amesti, Adnin Najma Hafiezha, Ajeng Sholikhawati, Ilham Firmansyah
Abstract: Masih banyak masyarakat Indonesia yang menikmati film bajakan dengan cara mengakses melalui website ilegal. Hal inilah yang pada akhirnya memicu banyak masalah hukum dan ekonomi terutama yang berkaitan dengan hak cipta.… Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menilai suatu fenomena hukum melalui analisis normatif berdasarkan undang-undang, norma, dan literatur dalam bentuk jurnal dan makalah penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hukum dan dampak pembajakan film illegal. Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah melakukan perlindungan hak cipta dibidang sinematografi baik secara preventif maupun represif melalui arbitrase atau penyelesaian hukum. Penjahat pembajakan menggunakan program Telegram karena kemudahan penggunaan, kebebasan, dan tidak adanya pengelolaan saluran yang ketat. Pemegang hak cipta sinematografi yang dirugikan akibat pembajakan di Telegram dapat mengajukan laporan kepada polisi atau penyidik tentang penggandaan dan/atau pelanggaran tersebut.

Communication Strategy for Nagari Government Apparatus in Resolving Management Problems in the Rabaa Nagari Padang Tarok Feed Market, Baso District, Agam Regency, Indonesia

Sabri, Eka Febrianti, Asnah, Nasfi
Abstract: This research aims to examine the communication strategies of nagari government officials in resolving nagari market management problems in Agam Regency. Agam Regency has many traditional markets spread across several regions.… gions. One of them is Rabaa Market which is located in Nagari Padang Tarok District. Baso, Agam Regency. The market is located on the side of the road connecting Bukittinggi-Payakumbuh-Pekan Baru. There are various problems, including administrative problems regarding ownership of the market land, and there is a tug-of-war regarding land ownership status between the local community and the Agam Regency Government, which in this case is the Nagari Padang Tarok Government, which becomes an obstacle in developing market management. The method used in this research is the Osgood and Wilbur Schramm communication model and the Swot Analysis method. The problem of asset ownership status and the status of Pakan Rabaa Nagari Padang Tarok is still unresolved and still triggers disputes . The results of this research found that the communication strategy used was the Osgood and Wilbur Schramm model of communication approach , which was very effective in resolving Nagari market disputes.

Teori Kebijakan Moneter

Isni Wati, Mala Putri Rahayu, Malik Efendy
Abstract: Kebijakan moneter merupakan strategi atau Langkah-langkah yang diambil pemerintah dan otoritas moneter (Bank Indonesia) sebagai upaya menstabilkan terjadinya inflasi. Tujuannya, untuk meningkatkan perekonomian dengan mengautur… gautur jumlah uang yang beredar, mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru, menjaga stabilitas nilai mata uang, menstabilkan harga barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, strategi dan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berfungsi dengan baik dapat mendukung bank sentral atau otoritas moneter dalam meraih tujuan mereka. Selain itu, mekanisme ini juga dapat berdampak pada aktivitas ekonomi nyata dan harga melalui proses transmisi yang berlangsung.

Sejarah Dan Kebijakan Bank Syariah Di Indonesia

Sofiatul Munawaroh, Zulvi Lailatul Hidayah, Izha Afkarina, Rini Puji Astuti
Abstract: Bank Syariah di Indonesia pertama kali didirikan tahun 1992 yang bernama Bank Muamalat. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia lebih lambat dari pada Negara lain namun Perbankan Syariah akan semakin berkembang.… ang. Pada tahun 1992-1998 di Indonesia hanya memiliki satu bank syariah yaitu Bank Muamalat yang terus eksis sampai sekarang. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah yang dilaksanakan berdasarkan Strategi Pengembangan Perbankan Syariah adalah untuk mencapai Kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan dengan menerbitkan panduan; Menerapkan aturan praktis untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik; Produktivitas dan daya saing untuk melakukan perubahan kegiatan usaha bank konvensioanal menjadi bank umum berbasis syariah dan membuka cabang; Dalam rangka melindungi sistem dan menciptakan manfaat ekonomi guna meningkatkan kontribusi sektor perbankan syariah; Pengembangan sumber daya insani (SDI); Rencana aksi untuk meningkatkan kinerja sosial bank syariah yang dilakukan melalui peran perbankan syariah dalam memfasilitasi hubungan Valuntary Sector (dana sosial) dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia

Nafa Latif Vani Purwanto, Puput Permata Sari, Nabila Churrotul A'in, Rini Puji Astuti
Abstract: Sistem perbankan Indonesia adalah suatu tata cara, aturan dan pola bagaimana suatusector perbankan (bank yang ada) menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di… Indonesia dibangun dengan konsep berdasarkan sistem perekonomian yang ada. Kebijakan perbankan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pendapatan negara. Sejak krisis nilaituka rterjadi pada pertengahan tahun 1997 yang disusul dengan krisis ekonomiter buruk sepanjang sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, hingga awal tahun 1999, kondisi perbankan semakin terpuruk.

Kendala Dan Solusi E-Court Pajak: Menuju Sistem Perpajakan Yang Modern Dan Berkualitas

Bilqis Dewi Purnomo, Yasmine Erlisa Maharani, Cherisanda NesyaHukum
Abstract: Perkembangan teknologi informasi memaksa lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanannya demi peningkatan pelayanan publik. Sebelumnya,… lumnya, administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan mahal. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Sementara itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam administrasi dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses peradilan. Salah satu tekad Mahkamah Agung dalam misinya adalah memberikan pelayanan berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pelayanan yang unggul tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi dalam administrasi dan proses berperkara. Selain itu, perkembangan zaman menuntut adanya layanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien di pengadilan.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Rahasia Dagang Melalui Perspektif HKI

Bilqis Dewi Purnomo, Annisa Nur Hikmah, Yasmine Erlisa Maharani, Cherisanda Nesya, Gibran AL Fahrezi
Abstract: Rahasia dagang saat ini telah menjadi salah satu bentuk investasi yang bernilai tinggi. Selain itu, bentuk investasi lain yang perlu dijaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain melalui praktek persaingan… n yang tidak fair. Rahasia dagang merujuk pada informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh publik, memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dalam aktivitas bisnis, dan harus dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia. Namun, banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek mereka karena keterbatasan modal dan kurangnya informasi tentang rahasia dagang. Sebagai akibatnya, UMKM yang tidak mendaftarkan merek mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang memiliki arti penting sebagai dasar untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia, yang dianggap sebagai rahasia perdagangan berdasarkan peraturan pencegahan praktek tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang bagi pelaku UMKM dalam konteks regulasi Hak Kekayaan Intelektual yang ada, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Peran Fasisme Di Jerman Serta Pengaruhnya Terhadap Kemerdekaan Indonesia Pada Tahun 1933-1945

Achmada Kevin Ibrahim Daben, Muhamad Daffa Fadilah, Muhamad Fathan Mubina, Muhamad Rayi Septiady
Abstract: Benih penyebab Perang Dunia II dapat ditelusuri ke munculnya ideologi fasisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler di Jerman. Hitler mengambil kendali Jerman dengan visi untuk membebaskan negaranya dari penindasan yang dirasakan… kan oleh komunitas Yahudi dan untuk mengejar supremasi Arian. Situasi krisis multidimensi di Jerman, termasuk pengaruh Yahudi yang signifikan di daerah-daerah seperti Wina, berfungsi sebagai latar belakang untuk munculnya ideologi ini. Dalam mempertahankan ideologi fasisme, Hitler memanfaatkan nasionalisme yang muncul dalam populasi Jerman. Partai Nazi di bawah kepemimpinannya dan masa depan Jerman yang diramalkan menjadi fenomena yang luar biasa. Pemikiran politik Hitler yang diimplementasikan melalui fasisme berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memerintah Jerman menuju urutan politik yang diinginkannya.