Abstract:Berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI), semakin banyak karya visual yang dibuat oleh sistem AI. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam ranah hukum, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan…
perlindungan hak cipta. Penelitian ini juga menyelidiki bagaimana konsep hak cipta konvensional diterapkan pada karya visual yang dibuat oleh AI dan bagaimana kerangka hukum harus berubah untuk menangani tantangan yang ditimbulkan oleh fenomena ini.Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum hak cipta saat ini harus diubah atau disesuaikan untuk mengakomodasi penciptaan AI, termasuk memperjelas hak dan tanggung jawab antara pengembang AI, pengguna, dan entitas AI itu sendiri.
Abstract:Benih penyebab Perang Dunia II dapat ditelusuri ke munculnya ideologi fasisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler di Jerman. Hitler mengambil kendali Jerman dengan visi untuk membebaskan negaranya dari penindasan yang dirasakan…
kan oleh komunitas Yahudi dan untuk mengejar supremasi Arian. Situasi krisis multidimensi di Jerman, termasuk pengaruh Yahudi yang signifikan di daerah-daerah seperti Wina, berfungsi sebagai latar belakang untuk munculnya ideologi ini. Dalam mempertahankan ideologi fasisme, Hitler memanfaatkan nasionalisme yang muncul dalam populasi Jerman. Partai Nazi di bawah kepemimpinannya dan masa depan Jerman yang diramalkan menjadi fenomena yang luar biasa. Pemikiran politik Hitler yang diimplementasikan melalui fasisme berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memerintah Jerman menuju urutan politik yang diinginkannya.
Abstract:Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan kehidupan sosial baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Sebagai pengatur, hukum memberikan kerangka yang jelas untuk mengelola interaksi sosial melalui…
ui aturan-aturan yang adil dan sistematis. Peran hukum sebagai pelindung juga sangat krusial untuk menjamin keadilan dan hak-hak setiap individu di tengah dinamika sosial yang kompleks. Artikel ini membahas bagaimana hukum berfungsi dalam dua aspek tersebut: sebagai pengatur yang menciptakan keteraturan sosial dan sebagai pelindung yang menjamin hak asasi manusia serta mencegah konflik. Ditekankan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan keadilan yang nyata di lapangan. Dengan menganalisis peran hukum dalam kehidupan sosial, artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum dapat memperkuat kohesi sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis.
Abstract:Rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang dibutuhkan saat situasi bencana. Rumah sakit bertujuan sebagai sumber utama untuk melakukan triase, penyedia layanan medis, evakuasi, dan penanganan terhadap para korban bencana.…
a. Secara tertulis kesiapsiagaan rumah sakit dalam merespons bencana dituangkan dalam garis besar dan pemahaman umum tertuang dalam Hospital Disaster Plan (HDP). Dokumen yang memuat pedoman khusus pengorganisasian sumber daya manusia, logistik, dan strategi yang akan dilaksanakan jika terjadi bencana di lingkungan rumah sakit biasanya disebut dengan Hospital Disaster Plan (HDP). Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau kajian literatur. Metode ini melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan sintesis dari penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan dari lima tahun terakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana, termasuk dalam hal pengelolaan data keuangan, perkiraan biaya, dan penghematan biaya terkait dengan manajemen bencana. Rumah sakit tidak siap menangani bencana karena tidak mempunyai pedoman dasar bagaimana menangani permasalahan yang timbul akibat bencana. Seluruh rumah sakit harus memiliki Panduan Rencana Kesiapsiagaan Bencana Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan) sebagai katalis dan dorongan yang kuat bagi rumah sakit untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka dan pemahaman yang sama. Jenis bencana yang mungkin terjadi di Rumah Sakit adalah kebakaran, gempa, dan tsunami. Dengan tahap perencanaan penanggulangan bencana dan beberapa kemungkinan pengelolaannya adalah tim penanggulangan bencana di rumah sakit, sistem perencanaan penanggulangan bencana rumah sakit, sistem operasional tim penanggulangan bencana rumah sakit, sistem logistik penanggulangan bencana rumah sakit, dan perencanaan dan pembiayaan penanggulangan bencana rumah sakit.
Abstract:Tujuan penelitian untuk menganalisis virtual cryptocurrency sebagai mata uang e-commerce, terutama Bitcoin, yang digunakan transaksi di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif guna mengkaji ketentuan yang berhubungan…
an dengan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, mata uang virtual cryptocurrency, terutama Bitcoin, sebagai alat transaksi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun minat masyarakat terhadap cryptocurrency cukup tinggi, regulasi yang jelas dan tegas mengenai penggunaan mata uang virtual kriptografi ini sebagai alat pembayaran masih belum ada yang menjamin kepastian hukum. Kedua, peran Bank Indonesia sebagai regulator keuangan belum cukup kuat mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dampak transaksi menggunakan bitcoin mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia, temuan penelitian bahwa penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum yang kuat dan lemah secara perlindungan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, virtual cryptocurrency sebagai alat transaksi di Indonesia memerlukan regulasi yang tepat dan tegas. Regulasi yang tepat akan memberikan kepastian hukum, melindungi pihak yang terlibat, serta memastikan penerimaan negara yang adil dan berkelanjutan terkait penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia. Implikasi regulasi yang tidak cukup jelas dan kurang tegas dalam bisnis transaksi virtual cryptocurrency di Indonesia membuktikan tidak ada kepastian hukum penggunaa virtual cryptocurrency di Indonesia dan belum sah. Resktrukturisasi bagi peraturan Bank Indonesia dan pihak berwenang lainnya perlu mendukung para pengguna virtual cryptocurrency juga bekerja sama untuk mengembangkan kerangka regulasi yang efektif. Dengan adanya regulasi yang tepat, cryptocurrency dapat diintegrasikan secara aman, terpercaya, dan dapat diterima secara luas sebagai alat transaksi di Indonesia.
Abstract:Pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. pemerintah mempunyai peranan untuk membuat kebijakan yang disebut dengan kebijakan makroekonomi. Sebagaimana diketahui , kebijakan moneter merupakan salah…
lah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang mempunyai peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut kita dapat melakukan Serangkaian langkah Kerangka operasional Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan telaah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerangka operasional dan analisis makroekonomi kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan moneter. Tujuannya adalah mencapai stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas keuangan. Dengan menggunakan instrumen kebijakan yang tepat dan analisis yang akurat, bank sentral dapat mempengaruhi faktor-faktor ekonomi yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Abstract:Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, penelitian ini mengusung analisis mendalam terhadap jejak karbon dalam produksi dan konsumsi energi sebagai langkah krusial menuju ekonomi hijau. Pemetaan jejak karbon dari…
ari berbagai sumber energi menjadi fokus pada tahap produksi, memberikan pemahaman holistik tentang dampak lingkungan dari kegiatan produksi energi. Dengan mengevaluasi efisiensi energi dalam proses produksi, identifikasi sumber emisi dan potensi pengurangan dapat diungkap, memberikan landasan untuk perencanaan keberlanjutan. Di sisi konsumsi, analisis pola konsumsi energi dan dampak jejak karbon memandu upaya untuk mengurangi emisi pada tingkat individu, rumah tangga, dan industri. Tantangan melibatkan kurangnya kesadaran, ketidakpastian kebijakan, dan hambatan finansial dalam menerapkan praktik ekonomi hijau. Kesadaran dan edukasi menjadi elemen kunci untuk mengatasi hambatan ini, menggerakkan perubahan perilaku dan membangun dukungan masyarakat untuk praktik berkelanjutan. Di tengah tantangan tersebut, peluang terbuka lebar dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan pertumbuhan ekonomi hijau. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi energi terbarukan, inovasi dalam praktik produksi, dan penerapan solusi pintar menjadi elemen kunci untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami dan mengatasi tantangan tersebut, ekonomi hijau bukan hanya menjadi keharusan moral tetapi juga peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti peran penting analisis jejak karbon, tetapi juga merinci kerangka kerja komprehensif menuju transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap latar belakang sejarah perkembangan Negara Islam setelah imperialisme dan untuk mengungkap beberapa kerangka pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan mayoritas yang saat…
at ini mengalami kesulitan dan hambatan. Strategi dalam eksplorasi ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi penelitian dari kekayaan seni dan melibatkan jagad teks sebagai bahan dasar kajiannya. Dengan menggunakan buku-buku tentang sejarah dan demokrasi, sumber-sumber relevan lainnya juga dapat mendukung dan menyempurnakan data yang dibutuhkan. Konsekuensi dari kajian ini menunjukkan bahwa latar belakang sejarah penataan negara-negara Islam pasca imperialisme dilihat dari beberapa unsur, yaitu faktor kebijaksanaan, khususnya kelompok masyarakat Islam yang bekerjasama dan mengambil bagian dalam pembelajaran militer dan pendidikan dengan penjajah dan penjajah. komponen pejuang, khususnya kelompok masyarakat Muslim yang memerangi para pelanggar untuk mengambil kendali atas kebebasan negara mereka. Kesulitan dan penghalang terhadap pemerintahan mayoritas adalah bahwa polisi tiran pada umumnya bersifat patriot dan konservatif, kerangka wirausaha yang digambarkan oleh kemajuan modern dan sektor bisnis terbuka tidak dapat dijalankan dengan baik di distrik Timur Tengah, kehadiran tradisional Perkumpulan Islam, gagasan perkumpulan fanatik.
Abstract:Perizinan di Indonesia sebenarnya menyisakan banyak sekali tugas. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengurus dalam pengurusan perizinan pertambangan, transformasi lahan…
dan berbagai permasalahan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus perizinan pencemaran nama baik yang ditangani oleh Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK). Lihat saja, jika dilihat dari peringkat kemudahan menjalankan pekerjaan (EoDB) atau kemudahan berusaha pada World Bank Gathering 2016, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Tidak mengherankan bila otoritas publik mencoba "membantu" dengan bekerja berdasarkan kerangka otorisasi. Sebab, jika tidak ditetapkan, maka sistem perizinan di daerah masih merupakan wilayah yang mudah bagi pemerintah setempat untuk memimpin izin pencemaran, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran ontologi dalam konteks filsafat hukum, khususnya dalam implementasi restorative justice oleh aparat penegak hukum, dengan penekanan pada kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.…
donesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka konseptual berbasis konsep ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice. Studi literatur dilakukan untuk memahami secara mendalam teori ontologi dan penerapannya dalam konteks hukum. Wawancara dengan aparat penegak hukum dan ahli filsafat hukum dilakukan untuk mendapatkan pandangan praktis dan teoretis. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep ontologi dapat memperkuat pemahaman aparat penegak hukum terhadap restorative justice, terutama dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Kontribusi ontologi terlihat dalam membimbing tindakan aparat penegak hukum dan memberikan dasar pemikiran yang kokoh dalam penegakan restorative justice.
Kesimpulan penelitian ini merinci hasil temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan konsep ontologi dalam penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang keterkaitan ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice serta kontribusinya dalam membimbing tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.