Abstract:Penelitian ini menganalisis epistemologi sejarah yang diusulkan oleh C. Behan McCullagh dalam bukunya The Logic of History: Putting Postmodernism in Perspective, khususnya pada bab "Justifying Descriptions of the Past,"…
dengan membandingkannya secara kritis dengan perspektif Michael Stanford dan pemikir sejarah kontemporer seperti Hayden White, E.H. Carr, dan Peter Burke. McCullagh menekankan tanggung jawab sosial sejarawan untuk menghasilkan deskripsi masa lalu yang kredibel melalui justifikasi rasional, metode inferensi (langsung, penjelasan terbaik, dan hibrida), serta generalisasi seperti hukum. Namun, Stanford mengkritik pendekatan ini dengan menegaskan bahwa sejarah selalu melibatkan subjektivitas sejarawan, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi dan konteks budaya, sehingga klaim kebenaran sejarah selalu problematis. Penelitian ini menggunakan metode analisis kritis teks dengan pendekatan filosofis-historiografis, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan argumen McCullagh serta mengkonfrontasikannya dengan kritik-kritik yang diajukan oleh Stanford dan pemikir lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun McCullagh memberikan kerangka metodologis yang sistematis, pendekatannya dianggap terlalu kaku dan mengabaikan kompleksitas konteks historis, dinamika sosial, serta keragaman perspektif. Kesimpulannya, epistemologi sejarah perlu lebih memperhatikan subjektivitas, konteks, dan keterbatasan klaim kebenaran dalam penulisan sejarah.
Abstract:Sebagai filosofi utama negara Indonesia, Pancasila memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Ini adalah penelitian tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila berkontribusi pada…
a pengembangan dan inovasi teknologi yang berkelanjutan, bermartabat, dan bermoral. Penelitian ini menyelidiki bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan filosofis dan moral untuk kemajuan teknologi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis literatur. Pancasila tidak sekadar menjadi filosofi statis, melainkan kerangka dinamis untuk memandu pengembangan IPTEK di era digital dan transformasi teknologi yang semakin kompleks. Studi ini menunjukkan bagaimana setiap sila dapat diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip etis dalam inovasi teknologi, mulai dari pertimbangan moral dan spiritual hingga aspek kemanusiaan yang inklusif. Kajian mendalam menunjukkan bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai kompas etis 2 yang dapat mengarahkan kemajuan teknologi agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
Abstract: Perkembangan teknologi digital khususnya dibidang e-commerce menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum dagang syari’ah, e-commerce telah memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara online, menghilangkan batasan…
kan batasan ruang dan waktu, namun juga menimbulkan fenomena baru yang tidak diatur secara tegas dalam teks klasik hukum islam. Oleh karena itu bagaimana hukum dagang syari’ah dapat disesuaikan dengan kebutuhan diera digital ini dengan kemanfaatkan prinsip maslahah mursalah, pertimbangan untuk mencapai kebaikan bersama yang tidak secara eksplisit dimuat dalam teks hukum islam dalam pandangan maslahah mursalah, hukum islam dapat beradaptasi dengan dunia modern tanpa mengabaikan tujuan utama syari’ah untuk melindungi kesejahteraan umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip maslahah mursalah dapat diterapkan pada e-commerce sebagai solusi kesenjangan hukum syari’ah yang muncul dalam perdagangan digital, fokus pada elemen-elemen kunci seperti keadilan, transparansi dan larangan yang merugikan seperti undang-undang riba, gharar dan maysir dan bagaimana perkembangan hukum syari’ah dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan baru dalam e-commerce, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang adil dan tepat di era digital serta memberikan pedoman bagi pengembangan sistem perdagangan elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah serta penerapan maslahah mursalah dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi digital. Tujuanya adalah menciptakan sistem perdagangan yang efesien dan inovatif namun juga sesuai dengan aturan etika dan prinsip-prinsip syari’ah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum dalam asuransi jiwa, mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi, serta menyediakan panduan penyelesaian sengketa melalui mediasi,…
asi, arbitrase, atau litigasi. Dengan pendekatan yang berfokus pada regulasi, penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan klaim asuransi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menyediakan kerangka hukum yang memadai, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan transparansi informasi dan efisiensi proses klaim. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase terbukti lebih cepat dan efektif dibandingkan litigasi di pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang regulasi dan prosedur asuransi jiwa sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang adil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dengan pengelolaan asuransi jiwa yang baik, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.
Abstract:Reformasi birokrasi menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi terutama di era modern dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kontribusi…
i hukum administrasi negara dan prinsip good governance dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya hukum administrasi negara berkontribusi sebagai landasan hukum dalam mendukung reformasi birokrasi, sebagai instrumen penyelesaian sengekta administratif dalam mendukung reformasi birokrasi serta sebagai intrumen pengawasan. Selanjutnya prinsip good governance berkontribusi mejadi kerangka kerja dalam mendukung reformasi birokrasi. Sinergi antara hukum administrasi negara dan prinsip good governance dapat menjadi pondasi kuat dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan teknik manajemen risiko dalam upaya menekan risiko kredit dan meningkatkan likuiditas di sektor perbankan Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan mengumpulkan…
pulkan data dari 130 profesional perbankan melalui survei terstruktur yang mengadopsi skala Likert dari 1 hingga 5. Hipotesis diuji melalui penerapan metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS 3)
Menurut penelitian, mempraktikkan teknik manajemen risiko yang efisien secara signifikan menurunkan risiko kredit sekaligus meningkatkan likuiditas. emuan penelitian ini menekankan pentingnya memiliki kerangka manajemen risiko yang solid, Mengingat perannya yang penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kinerja sektor perbankan di Indonesia. Kesimpulan dari studi ini memberikan manfaat strategis bagi lembaga perbankan dan pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan prosedur manajemen risiko dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi
Abstract:Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan tentang bagaimana hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan dan peningkatan kinerja pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adakah studi kepustakaan atau library…
ry research, dengan pengumpulan data berasal dari telaah berbagai sumber tertulis berupa buu, artikel dan dokumen ilmiah lainnya. Hasil penelitian didapatkan bahwa hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan berperan dalam mengawasi segala tindakan penyelenggara negara agar tidak menyimpang dan tidak keluar dari batas-batas hukum yang berlaku. Selanjutnya hukum administrasi negara sebagai instrumen peningkatan kinerja pemerintah berfungsi memberikan kerangka atau landasan hukum yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna visual dalam poster film Alephia 2053 /٢٠٥٣ اليفيا/ menggunakan pendekatan semiotika John Fiske. Pendekatan ini membagi analisis ke dalam tiga level, yaitu realitas, representasi,…
itas, representasi, dan ideologi, untuk mengidentifikasi bagaimana elemen visual dalam poster mencerminkan tema perlawanan, kekuasaan, dan perjuangan melawan otoritarianisme. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis semiotika, yang mencakup pengumpulan data berupa elemen visual dalam poster dan literatur pendukung teori semiotika. Data dianalisis melalui tahapan deskripsi visual, interpretasi tanda berdasarkan level semiotika, serta penafsiran makna dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level realitas, elemen visual seperti ekspresi wajah, warna, dan latar belakang mencerminkan suasana distopia dan ketegangan politik. Pada level representasi, analisis berfokus pada simbol kekuasaan dan perlawanan yang diekspresikan melalui komposisi visual, penempatan karakter, dan gaya ilustrasi. Sementara itu, pada level ideologi, poster menggambarkan konflik antara individu dan sistem otoriter dalam kerangka perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana poster film dapat menjadi media komunikasi visual yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial dan ideologi.
Abstract:Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki wilayah pesisir yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, berbagai ancaman seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim telah…
menyebabkan degradasi lingkungan pesisir. Pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat lokal menjadi solusi efektif, didukung oleh kearifan lokal. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan, yang merupakan serangkaian aktivitas yang berfokus pada metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia melibatkan berbagai aspek penting. Wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun juga menghadapi berbagai ancaman keberlanjutan. Masyarakat lokal pesisir, yang memiliki karakteristik sosial-budaya khas dan sistem pengetahuan tradisional, memegang peran penting dalam pengelolaan wilayah ini. Pengelolaan berbasis masyarakat lokal telah terbukti efektif melalui berbagai praktik kearifan lokal seperti Panglima Laot di Aceh, Sasi di Maluku, dan Awig-awig di Bali dan NTB. Sistem ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui menjadi UU No. 1 Tahun 2014, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implementasi kebijakan diperkuat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pendekatan pengelolaan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis tentang framing media dinamika hukum dan politik di Indonesia berfokus terhadap editorial Tempo berjudul “Politisasi Penahanan Tom Lembong.” Analisis ini bertujuan mendalami bagaimana sebuah media…
ah media mampu membingkai isu hukum yang terkait dengan politisasi, serta dampaknya terhadap pandangan masyarakat. Dengan menggunakan kerangka analisis konsep framing Robert Entman, penelitian ini mengidentifikasi empat elemen framing: pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Hasil penelitian menyatakan bahwa Tempo mendefinisikan penahanan Tom Lembong sebagai bentuk politisasi terhadap hukum dan ketidakadilan, dengan memberikan sorotan pada penggunaan lembaga hukum sebagai alat politik oleh penguasa. Tempo juga memberikan penilaian tindakan Kejaksaan Agung mencederai prinsip keadilan serta menawarkan rekomendasi agar menjaga netralitas lembaga hukum. Framing tersebut telah menciptakan narasi yang memengaruhi opini masyarakat terkait independensi lembaga penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya media dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap isu kritis, khususnya di dalam konteks hukum dan politik.