Abstract:Artikel ini membahas relevansi ayat Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa Ayat 29, dalam memberikan panduan etis terkait masalah korupsi di era modern. Korupsi, sebagai tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan…
penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, telah menjadi persoalan serius yang merusak tata kelola dan stabilitas sosial di Indonesia. Dalam kajian ini, pendekatan metodologis diterapkan dengan menggunakan tafsir tematik dan maudhu'i, yang mengkaji ayat secara kontekstual dan membahas secara mendalam nilai-nilai moral yang terdapat dalam ayat tersebut. Fakta menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia yang merajalela dan memerlukan upaya penanggulangan yang lebih efektif.
Abstract:Shopee Pay Later merupakan salah satu layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian secara cicilan. Meskipun layanan ini populer di kalangan masyarakat, penting untuk mengevaluasi kesesuaiannya…
dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi panduan dalam sistem keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Shopee Pay Later memenuhi prinsip syariah, dengan fokus pada identifikasi potensi riba, gharar, dan maslahah dalam mekanisme operasionalnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek pada Shopee Pay Later yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait dengan adanya unsur riba dalam bentuk bunga cicilan. Selain itu, ditemukan pula potensi gharar karena kurangnya transparansi informasi mengenai biaya tambahan. Namun, layanan ini memiliki sisi positif dalam mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat, yang dapat menciptakan maslahah jika dikelola sesuai prinsip syariah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Shopee Pay Later belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi pada mekanisme operasionalnya, seperti penghapusan bunga dan penerapan skema pembiayaan berbasis akad syariah, agar dapat memenuhi standar keuangan Islam dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
Abstract:Pengelolaan sampah organik rumah tangga di Indonesia menjadi isu lingkungan yang krusial, terutama di kawasan perkotaan dengan populasi padat. Pemerintah memiliki tanggung jawab penting, sebagaimana diatur dalam UU No. 18…
8 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan limbah yang efektif melalui kebijakan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, dan edukasi masyarakat. Sampah organik, yang mendominasi limbah rumah tangga hingga 70%, menghadirkan tantangan lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dan risiko pencemaran jika tidak dikelola dengan baik. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis dokumen kebijakan dan laporan terkini untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan limbah domestik. Hasilnya menunjukkan pentingnya kolaborasi multi-pihak, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi volume limbah. Studi kasus di pemerintahan daerah mengilustrasikan keberhasilan program berbasis komunitas dalam pengelolaan limbah. Namun, masih terdapat kendala berupa minimnya infrastruktur, alokasi anggaran, dan kesadaran masyarakat yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, insentif bagi sektor swasta, dan inovasi teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Abstract:Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks hukum administrasi negara, kedua prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjamin…
in bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, mengkaji regulasi, doktrin hukum, dan praktik administrasi di berbagai lembaga pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait akuntabilitas dan transparansi telah cukup memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparatur negara dan budaya birokrasi yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum dan perubahan budaya birokrasi untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Abstract:Salah satu rintangan utama dalam perkembangan industri keuangan syariah, terutama di sektor perbankan, adalah kurangnya tata kelola yang memadai.Tidak optimalnya tata kelola ini terlihat dalam beberapa isu strategis, antara…
ara lain:- produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat,- kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga menimbulkan mispersepsi masyarakat berkaitan dengan istilah, akad dan produk, pandangan bahwa perbankan syariah berbiaya mahal, serta pengaturan dan pengawasan yang belum optimal. Pandangan keliru tersebut dapat diatasi melalui implementasi tata kelola yang baik pada perbankan syariah, salah satunya yaitu dengan transparansi.Transparan di sini adalah menguraikan informasi produk terkait secara jelas dan rinci,sehingga nasabah benar-benar memahami karakteristik produk tersebut secara tepat. Produk dalam situasi ini ialah mudharabah, oleh karena itu bank wajib memberikan informasi yang sangat terperinci kepada nasabah mengenai mudharabah tersebut. Setelah itu, nasabah akan benar-benar teredukasi mengenai mudharabah itu. Mulai dari definisi, prosedur pembagian keuntungan, hingga risiko dan manfaat yang diperoleh dari mudharabah, informasi yang diberikan juga harus konsisten dengan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mengenai Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi.
Abstract:Pengelolaan kewenangan yang efektif di perguruan tinggi merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional organisasi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep…
nsep kewenangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di perguruan tinggi, dengan fokus pada pembagian kewenangan, otonomi, serta tantangan dalam implementasi kewenangan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan yang terkait dengan pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan yang jelas dan merata antara pimpinan pusat dan unit-unit perguruan tinggi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi potensi konflik internal. Selain itu, kewenangan dalam mengelola teknologi dan kebijakan berbasis digital sangat penting dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global. Namun, tantangan seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai perlu diatasi untuk memastikan kewenangan dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu, perguruan tinggi disarankan untuk memperjelas pembagian kewenangan, memberikan pelatihan kepada pengelola, serta memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel.
Abstract:Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem penyusun wilayah pesisir dan memiliki peranan penting di wilayah tersebut dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan diwiyah pesisir dapat berjalan dengan…
baik. Kawasan wisata hutan mangrove Apar Pariaman memiliki ekosistem mangrove yang di manfaatkan sebagai kawasan wisata dan dikelola oleh masyarakat sekitar.Tujuan penelitian ini adalah menentukan potensi ekosistem mangrove sebagai kawasan ekowisata dan merumuskan strategi pengelolaan ekowisata mangrove Apar di Kota Pariaman. Penelitian dilaksanakan di kawasan wisata mangrove Apar Pariaman yang berlokasi di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dilaksanakan dua tahap, yaitu bulan Oktober 2020 dan periode bulan febuari-Maret untuk pengumpulan data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif yakni dengan melakukan pengamatan, dan wawancara secarala langsung. Penelitian dilaksanakan di kawasan wisata mangrove Apar Pariaman yang berlokasi di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman Waktu penelitian direncanakan dua tahap yakni bulan Desember 2024 dan bulan februari 2025. Mangrove di Kota Pariaman yang semula dicetus oleh kaum melinial maka perlu dilakakukan manajemen yang terstruktur dengan melibatkan masyarakat sekitar dan tujuan wisata bukan hanya sebagai tempat kunjungan untuk wisata keluarga namun harus dirancang sebagai pusat pembelajaran baik bagi sekolah maupun perguruan tinggi, mulai dari pengenalan lingkungan tapak, pengembangan bibit sampai ke teknik penanaman dan bahkan pengolahan panen dan pasca panen sehingga tujuan wisata dari aspek wisata keluarga, edukasi dan sumber ilmu bagi pelajar dan mahasiswa serta akademisi oleh perguruan tinggi dapat tercapai. Jika hal ini tercapai maka pengembangan potensi akan sangat mudah dilakukan baik secara pendanaan maupun secara perencanaan dan pengelolaan dapat dilakukan dengan baik dengan adanya kolaborasi dan para pakar dan ahli yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka analisis potensi harus dilakukan terlebih dahulu agar perencanaan dan strategi pengelolaan dapat dilakukan, tanpa analisis potensi maka pengelolaan tidak dapat dilakukan dengan baik, karena belum didapatkan pemetaan potensi secara menyeluruh sehingga pengelolaan yang dibuat tidak mendapatkan hasil yang baik dan bahkan bisa menjadikan suatu kasalahan yang berakibat menghambat kemajuan dalam pengembangan ekowisata.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis website di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banyuwangi, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi…
ansi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan data yang terintegrasi dan akses real-time oleh pengguna, yaitu admin, pejabat pengadaan, dan penyedia. Sistem ini dibangun dengan pendekatan analisis kebutuhan, desain sistem, serta pengujian prototipe untuk memastikan kemudahan penggunaan dan keakuratan informasi yang disajikan. Dengan implementasi SIRUP, diharapkan proses pengadaan di Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan lebih cepat, minim kesalahan administrasi, serta mendukung tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
Abstract:Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah, yang dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak dikelola dengan baik. Dalam penelitian ini, dilakukan prediksi diabetes pada…
a perempuan suku Indian Pima menggunakan algoritma klasifikasi K-Nearest Neighbors (K-NN). Dataset yang digunakan diperoleh dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, yang terdiri dari 769 data pasien dengan 9 atribut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak dan Library Online Research. Data dianalisis menggunakan RapidMiner versi 10.3. Hasil dari model K-NN menunjukkan tingkat akurasi sebesar 70,13%, dengan presisi 59,09% untuk pasien positif dan 74,55% untuk pasien negatif. Nilai recall yang diperoleh adalah 48,15% untuk pasien positif dan 82,00% untuk pasien negatif. Meskipun akurasi model ini cukup baik, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kualitas prediksi. Algoritma K-NN terbukti efektif digunakan dalam klasifikasi diabetes, tetapi kualitas hasil sangat bergantung pada kualitas data yang dianalisis.
Abstract:Perseroan Terbatas (PT) kerap kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga kepailitan sering menjadi solusi. Kepailitan merupakan penyitaan umum atas aset debitur yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan…
ngawasan hakim pengawas. Setelah PT dinyatakan pailit, kreditor akan menuntut pelunasan piutang mereka.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian hak-hak kreditor pasca putusan pailit sesuai dengan peraturan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji undang-undang dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila rencana perdamaian ditolak, PT akan memasuki fase insolvensi. Aset perusahaan dijual dan dibagikan berdasarkan asas pari passu prorate parte. Namun, regulasi mengenai kepailitan masih memiliki kekurangan, terutama terkait perlindungan terhadap kreditor konkuren.