Abstract:Dewasa ini pengguna sosial media sedang dihadapkan dengan maraknya kejahatan cyber phising yang dilakukan dengan beragam modus penipuan yang begitu meresahkan. Modus kejahatan siber ini menimbulkan kerugian baik secara materil…
ateril maupun imateriel. Kejahatan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Salah satu kasus yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap terkait cyber phising adalah Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn. Pada penulisan ini, akan menjawab rumusan permasalahan bagaimanakah pertimbangan majelis Hakim dalam mengadili perkara delik phising yang dilakukan di media sosial dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku delik phising berdasarkan putusan a quo. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, secara yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan tuntutan Jaksa semata dan tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang mana sebenarnya Hakim dapat memberikan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pertimbangan Hakim memberikan pidana yang relatif ringan yaitu hanya delapan bulan penjara. Kemudian, dari penerapan sanksi pidana yang relatif ringan tersebut belum dapat memenuhi tujuan pemidanaan dan rasa keadilan sehingga akan berdampak pada ketidak efektivitasan pemidanaan.
Abstract:Berkembangnya kondisi digital sudah menciptakan kemudahan pada banyak kondisi kehidupan, salah satunya pada aktivitas jual beli online melalui platform e-commerce. Namun, aktivitas ini juga menghadirkan tantangan, seperti…
i risiko penipuan dan pelanggaran hak konsumen. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum pada pelaku usaha yang merugikan konsumen serta bentuk perlindungan hukum ditawarkan kepada konsumen pada transaksi jual beli di e-commerce, khususnya melalui platform seperti TikTok Shop. Metode penelitian yang pakai ialah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis mengatakan bahwa setara dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha bertanggung jawab mengganti produk konsumen akibat produk yang tidak sesuai. Pemerintah telah menciptakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Upaya perlindungan konsumen juga mencakup pemberian informasi yang faktual dan transparan, menambah pemantauan terhadap pelaku usaha, serta pemaparan hukuman bagi pelaku penipuan. Perlindungan hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah kerugian konsumen, dan membuat keadaan jualan online aman serta terpercaya. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam transaksi di e-commerce.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja dan perlindungan hukum bagi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif…
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penipuan pencari kerja. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari internet, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasarkan pada unsur-unsur hukum yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam pencarian kerja dapat merugikan korban secara finansial dan psikologis, bahkan merusak citra perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum yang tegas serta perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengantisipasi penipuan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperketat peraturan perekrutan, serta menyediakan saluran pengaduan dan sistem verifikasi lowongan pekerjaan yang lebih transparan dan akurat.
Abstract:Tujuan penelitian ini ialah untuk menelaah atau memandang bagaimana cara islam mengkaji norma-norma investasi. Bila dilihat dari kaca mata syari’ah investasi syari’ah untuk saat ini berada diurutan bawah dibandingkan dengan…
dengan konvensional. oleh karena itu, penting adanya penelitian yang konprehensif bagaimana investasi syari’ah ini tidak lagi terjadi keterbalakangan di bandingkan dengan investasi konvensional. Dan juga jurnal lain pada dasarnya menginginkan adanya finansial yang begitu besar bukan karena di dorong oleh sebuah keyakinan islam semata, Prinsip investasi syariah adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek (produk) maupun proses kegitan usahanya yang mengandung unsur haram, gharar, maysir, riba, tadlis, talaqqi al-rukban, ghabn, ḍarar, rishwah, maksiat and zalim. ada pula penelitian dilakukan dengan temuan analisis data, dokumen empiris, tinjauan dan pendekatan literatur. temuan dalam penelitian ini, investasi cara berfikir yang dilakukan oleh sebagian masyarakat jaminan ke untungannya yang relatif banyak atas modal yang sedikit. Namun semua itu memberikan pengaruh terhadap perekonomian dan ke tidak stabilan khususnya oleh sebagian investor yang bekerja sama. Walaupun yang kita tahu perbuatan investasi seperti itu terkadang ada terjadi penipuan dan ketidak jelasan dalam melakukan kerjasama yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pada tuntunan hukum syari’ah islam yang ada.
Abstract:Perkembangan teknologi digital semakin pesat memberi kemudahan dalam berbagai aktivitas, tetapi juga meningkatkan risiko kejahatan siber contohnya phishing. Phishing adalah sebuah penipuan yang memanfaatkan kelalaian pengguna…
gguna untuk mengetahui informasi pribadi dengan cara menyamar menjadi pihak yang terpercaya. Sedangkan di sisi lain, ada beberapa tantangan, contohnya kebiasaan pengguna yang sulit diubah, tingkat kepercayaan diri yang berlebihan dan teknik phishing yang semakin berkembang dan sulit dikenal oleh pengguna yang tidak mengerti media sosial.
Abstract:Penelitian ini mengkaji fenomena kejahatan siber berbasis social engineering (rekayasa sosial) yang menargetkan pengguna platform pembayaran digital di Indonesia. Di tengah penguatan sistem keamanan teknologi, aspek manusia…
sia tetap menjadi titik lemah yang sering dieksploitasi oleh pelaku kejahatan melalui manipulasi psikologis. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi literatur, yang menganalisis berbagai pola modus penipuan seperti phishing, vishing, dan impersonation yang marak terjadi melalui media sosial dan aplikai pesan singkat. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa rendahnya literasi keamanan data mengakibatkan pengguna dengan mudah memberikan informasi sensitif seperti kode OTP dan PIN kepada pelaku. Penelitian ini merumuskan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan dan pengguna untuk meminimalisir risiko kerugian finansial akibat manipulasi siber.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan tindak pidana penipuan online di Indonesia serta kontribusinya dalam membentuk warga negara yang berakhlak karimah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif…
dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber hukum. Jurnal ilmiah dan literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi yuridis, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan online telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih menghadapi kendala dalam pembuktian digital. Pelacakan pelaku serta keterbatasan sumber daya aparat. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan siber. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan nilai akhlakul karimah berperan penting sebagai kontrol moral. Oleh karena itu, sinergitas antara penegakan hukum, literasi digital, dan pembinaan moral menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat digital yang aman dan beretika serta memiliki integritas moral.
Abstract:Jurnal ini menganalisis hukum penjualan barang di bawah modal dalam perspektif Syariat Islam, khususnya di daerah Cileungsi dalam konteks penyaluran sembako murah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sosial…
ial dan ekonomi dari praktik penjualan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Metode yang digunakan adalah studi lapangan dengan wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha dan konsumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, penjualan barang di bawah modal diperbolehkan selama tidak melibatkan unsur gharar (ketidakpastian), penipuan, atau praktik yang merugikan pihak lain, seperti monopoli atau predatory pricing yang dapat merusak persaingan usaha. Prinsip utama dalam perdagangan menurut syariat Islam adalah tercapainya maslahah (kemaslahatan bersama) serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan barang di bawah modal dapat dibenarkan secara syariat jika dilakukan dengan niat yang baik, tujuan yang jelas, dan tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat atau pelaku usaha lainnya. Temuan ini memberikan panduan bagi pelaku usaha muslim untuk menjalankan praktik bisnis yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus berkontribusi pada pengembangan hukum Islam dalam bidang ekonomi.
Abstract:Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, terutama dalam pengelolaan program pemerintah seperti KIP-K, yang melibatkan data pribadi penerima bantuan pendidikan. Kasus kebocoran data KIP-K…
menunjukkan pentingnya perlindungan data yang lebih kuat supaya meminimalisir tindak kejahatan seperti penipuan dan eksploitasi. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hadir sebagai solusi dengan menetapkan regulasi yang jelas perihal pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan meningkatkan keamanan data dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di era digital.
Abstract:Penipuan uang palsu merupakan masalah serius yang dapat merugikan perekonomian negara dan masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, deteksi keaslian uang kertas kini dapat dilakukan menggunakan metode berbasis citra…
digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi keaslian uang kertas menggunakan pendekatan machine learning dengan memanfaatkan platform Teachable Machine. Sistem ini memanfaatkan citra digital uang kertas yang diambil menggunakan kamera digital untuk dianalisis dan diklasifikasikan berdasarkan keaslian uang tersebut. Data citra uang kertas yang digunakan mencakup gambar dari berbagai sisi dan elemen pengaman pada uang, seperti watermark, benang pengaman, dan cetakan mikroteks. Model machine learning yang diterapkan dilatih dengan berbagai gambar uang kertas asli dan palsu untuk menghasilkan model yang dapat mengidentifikasi perbedaan antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat mendeteksi keaslian uang kertas dengan tingkat akurasi yang tinggi, memberikan solusi praktis dan efisien untuk membantu mendeteksi uang palsu secara cepat dan akurat. Implementasi sistem ini berpotensi untuk digunakan di berbagai sektor, seperti perbankan, ritel, dan pemeriksaan keuangan.