Abstract:Perlindungan hak desain industri bertujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui penciptaan iklim yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat sebagai bagian dari…
sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak pendesain atas karya yang dihasilkannya, mengingat masih banyak terjadi pelanggaran hak desain industri di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana dan sanksi dalam perlindungan hak desain industri serta pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana desain industri meliputi pelanggaran hak eksklusif pendesain, penghapusan nama pendesain, serta pembocoran rahasia permohonan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai UU No. 31 Tahun 2000, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi maupun pengurusnya.
Abstract:Sistem informasi memegang peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses administrasi di berbagai lembaga, termasuk Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Saat ini, proses pengajuan cuti pegawai di Kementerian…
rian Agama masih dilakukan secara manual dengan menggunakan formulir cetak dan penyimpanan arsip fisik. Proses manual ini memperlambat waktu persetujuan cuti, meningkatkan risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, serta mempersulit pencarian dan pemantauan riwayat cuti pegawai. Sistem informasi pengajuan cuti berbasis web dirancang agar dapat mengotomatisasi seluruh alur pengajuan cuti, mulai dari permohonan hingga persetujuan, dan meningkatkan efisiensi serta akurasi manajemen data cuti. Metode penelitian meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem menggunakan diagram Unified Modeling Language (UML). Sistem informasi pengajuan cuti memungkinkan pegawai untuk mengajukan dan memantau status cuti secara online, serta memberikan akses mudah bagi manajemen dalam pengelolaan dan pengarsipan data cuti di Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.
Abstract:Sistem informasi dapat menyajikan data akurat, efektif dan efesian. Pengajuan beasiswa merupakan hal penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, proses pengajuan yang masih manual sering kali menyebabkan…
ebabkan kendala dalam efisiensi dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi pengajuan beasiswa berbasis web yang dapat memudahkan masyarakat kabupaten Bondowoso dalam mengakses informasi dan mengajukan permohonan beasiswa. Metode yang digunakan dalam sistem informasi menggunakan waterfall, yang mencakup analisis kebutuhan, desain, pengembangan, dan pengujian. Sistem yang dibuat dilengkapi dengan fitur registrasi pengguna, pengisian formulir pengajuan, dan pelacakan status permohonan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan beasiswa, mempercepat proses pengajuan, serta memberikan transparansi dalam penyaluran beasiswa kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Bondowoso dapat meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut.
Abstract:Penelitian ini berjudul Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-spekta (Studi Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya). Penelitian ini bertujuan untuk…
k mengetahui dan menganalisis seperti apa Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-spekta (Studi Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal di DISDIKBUD Kabupaten Tasikmalaya). Inovasi yang dilakukan DISDIKBUD Kabupaten Tasikmalaya dalam hal pelayanan salah satunya terkait pelayanan pengajuan izin penyelenggaraan Pendidikan, yaitu dengan adanya aplikasi e-spekta. Aplikasi e-Spekta merupakan terebosan baru untuk meningkatkan pelayanan perizinan di Kabupaten Tasikmalaya secara online yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayana Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) lalu digunakan oleh instansi yang berhubungan dengan perizinan termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, hal itu untuk mempermudah masyarakat dalam pengajuan izin penyelenggaraan Pendidikan, termasuk izin penyelenggaraan pendidikan non formal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori atribut inovasi menurut roger yang terdiri dari keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data diperoleh selama penelitian, melalui wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya inovasi pelayanan izin penyelenggaraan Pendidikan non formal melalui aplikasi e-spekta dapat mempermudah masyarakat yang akan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan non formal dan adanya inovasi tersebut dapat mengefesiensikan waktu, tenaga dan biaya.
Abstract:Penelitian ini membahas mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak wajib pajak. Terdapat dua rumusan…
masalah yang diangkat, yaitu bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kriteria kekhilafan wajib pajak dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta apa tujuan dan implikasi dari adanya kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria kekhilafan wajib pajak dan tujuan serta implikasi dari kebijakan pengurangan sanksi administrasi dengan menggunkan metode penelitian yurdis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kekhilafan wajib pajak berdasarkan kriteria kesalahan administratif, kondisi di luar kendali, ketidaktahuan wajar, kerja sama dengan petugas pajak, dan kepatuhan di masa lalu. Tujuan kebijakan pengurangan sanksi administrasi adalah meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.
Abstract:Permasalahan proses pelayanan yang tidak sesuai Standar Operasional Pelayanan yang seharusnya memakan waktu tujuh hari namun memakan waktu hingga satu bulan, serta kurangnya respon petugas dalam memberikan pemahaman edukasi…
asi tentang pelayanan menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Kualitas pemberian izin pendirian apotek dan toko obat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya menjadi subjek penelitian ini. Dalam eksplorasi ini pencipta menggunakan hipotesis Zeithaml dan Hardiansyah yang terdiri dari 5 aspek, yakni Unmistakable, Dependability, Responsiveness, Konfirmasi, dan Simpati. Pemeriksaan ini menggunakan strategi eksplorasi grafis subjektif dengan metode pengumpulan informasi melalui pertemuan, studi persepsi dan dokumentasi. Triangulasi sumber digunakan untuk teknik keabsahan data, dan wawancara dengan informan digunakan untuk metode pengumpulan data. Penulis mengambil kesimpulan, berdasarkan temuan di lapangan, bahwa kualitas pelayanan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya sudah sangat baik. Namun dari sisi kualitas pelayanan yang diukur dengan indikator nyata, masih terdapat permasalahan antara lain masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Masyarakat belum memahami bagaimana konsep dan sistem dapat berjalan dengan baik. Dari segi kualitas administrasi, masih belum adanya sosialisasi dari pemerintah terkait perizinan administrasi ke daerah yang bersangkutan. Indikator Daya Tanggap masih belum optimal karena masih terdapat kecerobohan waktu reaksi dalam proses administrasi permohonan perizinan yang saat ini tertuang dalam pedoman fungsional bantuan yang telah ditetapkan. Penyebab keterlambatan proses permohonan perizinan layanan harus kita perhatikan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitasnya dan memastikan kepatuhannya terhadap Standar Operasional Pelayanan.
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Perizinan Apotek dan Toko Obat
Abstract:Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik menjanjikan efektivitas dan efisiensi untuk membantu segala lini pekerjaan manusia sebab dapat mempercepat proses pekerjaan yang dilaksanakan. Penggunaan aplikasi M-Paspor merupakan…
upakan salah satu wujud pemanfaatan teknologi dalam bidang pelayanan public. Penyelenggaraan Aplikasi M-Paspor akan ditinjau secara efektif apakah dapat mewujudkan efektivitas dalam pelayanan public. Hal ini dapat ditinjau dari pelaksanaan permohonan paspor yang semakin mudah dan cepat dengan banntuan teknologi dan sistem yang ada pada Aplikasi M-Paspor. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menganalisis respon masyarakat terhadap diperkenalkannya Aplikasi M-Passport di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.
Abstract:Penelitian ini mengkaji standar pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember tentang prosedur pengajuan paspor, dengan menekankan efisiensi waktu dan biaya pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi…
migrasi Kelas 1 TPI Jember telah mencapai standar pelayanan dengan waktu pengerjaan maksimal 4 hari kerja, serta melakukan inovasi untuk mempercepat pengurusan paspor menjadi 1 hari. Pemohon wajib menanggung biaya yang ditetapkan oleh kantor imigrasi kelas I TPI Jember untuk permohonan paspornya, karena paspor sangat penting untuk perjalanan internasional. Hambatan terbesar dalam proses pelayanan adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kelengkapan dokumen yang diperlukan, padahal sarana, prasarana, dan personel yang kompeten telah memadai. Kajian ini menawarkan analisis mendalam mengenai operasionalisasi proses pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dan bagaimana dampaknya terhadap kepuasan masyarakat. Studi tambahan dapat menyelidiki metode yang berhasil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menilai dampak peningkatan percepatan paspor terhadap kualitas layanan dan kepuasan pengguna.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alur pemberian keputusan kredit kepada nasabah. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif…
iptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur pemberian keputusan kredit kepada nasabah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, melakukan wawancara dan kepustakaan. Narasumber dari penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT. BPR Bumi Hayu Cabang Ambulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pemberian keputusan kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Bumi Hayu Cabang Jember mulai dari tata cara permohonan dana oleh debitur, identifikasi kredit hingga realisasi kredit. Sistem yang diterapkan juga sudah efektif. Hal ini dilihat dari fungsi-fungsi internal yang terkait telah bekerja sesuai dengan tugasnya. Selain itu dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sudah sesuai kebutuhan dan cukup memadai.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki mekanisme yang digunakan oleh BRI Unit Gending dan BRI Unit Pasar Lumbang, dua bank yang termasuk dalam program Kredit Usaha Rakyat pemerintah yang bertujuan untuk membantu…
antu usaha kecil di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara. Dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Wawancara dilakukan terhadap pihak bank yang memahami prosedur pemberian KUR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Unit Gending BRI dan Unit Pasar Lumbang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah, termasuk proses permohonan, pemeriksaan atau analisis kredit, keputusan tentang kredit, dan pencairan atau akad kredit.