Abstract:Insiden jatuh merupakan salah satu kejadian yang tidak diharapkan terjadi namun memliki prevalensi yang cukup tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan pencegahan jatuh yang dilakukan oleh perawat bagi pasien…
en Rawat Inap. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode literature review, peneliti mencari, menggabungkan, dan menganalisis artikel-artikel ilmiah secara valid dengan fokus kajian review paper. Hasil yang didapat adalahdalam penanganannya ternyata masih banyak perawat yang belum melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan SOP Rumah Sakit. Pengetahuan, tingkat pendidikan, masa kerja, ketersediaan fasilitas, SDM, dan rasa tanggung jawab menjadi faktor-faktor utama perawat tidak melakukan tindakan pencegahan jatuh pada pasien rawat inap. Dalam menangani hal ini, penilaian skor risiko jatuh dapat dimasukkan dalam asuhan keperawatan sehingga dapat diketahui risiko jatuh pada pasien dan perawat dapat memberikan tindakan pencegahan sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi pada asuhan keperawatan. Kesadaran akan rasa tanggungjawab juga harus ditingkatkan pada perawat karena keselamatan pasien merupakan hal yang utama.
Abstract:Abstract: Susenas is one of the important household socio-economic data sources in Indonesia. Susenas has become the main reference for meeting the needs of the government in implementing national development so that it…
is in line with the National Medium Term Development Plan (RPJMN), nine priority agendas or nawacita and the goals of Sustainable Development. A survey is a method of collecting data by giving questions to respondents. a survey is the best way to get correct information and the results can be justified. In the process of collecting PMTB survey data, which is carried out by partner officers, it is still implementing a manual system where partner officers come to the company / business under the form to fill in the company's income and expenditure data, and then the partner returns to the ledger to be analyzed by the Balance Sheet officer, the author intends to create a web-based system that is considered to provide an effective solution and can be used as a tool for PMTB data collection using the interview research method and direct observation to the Medan City BPS office.
Keywords: BPS (Badan Pusat Statistik), PMTB, Survei, User, Web
Abstrak: Susenas merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang penting diindonesia. Susenas telah menjadi rujukan utama untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sembilan agenda prioritas atau nawacita dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Survei adalah metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada responden. survei merupakan cara terbaik dalam mendapatkan sebuah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dalam proses pengumpulan data survei PMTB yang dilakukan oleh petugas mitra masih menerapkan sistem manual yang mana petugas mitra datang ke perusahaan/usaha membawah formulir pengisian data pendapatan dan pengeluaran perusahaan, dan selanjutnya mitra kembali menulis ke buku besar untuk dapat di analisa oleh petugas Neraca, penulis bermaksud membuat suatu sistem berbasis web yang dipandang dapat memberikan solusi yang efektif serta dapat dijadikan sebagai alat pendataan PMTB dengan menggunakan metode penelitian wawancara dan observasi langsung ke kantor BPS Kota Medan.
Kata kunci: BPS (Badan Pusat Statistik), PMTB, Survei, User, Web
Abstract:Abstract: The gap between the role of treasurer and financial affairs with competence becomes an obstacle in the accountability process for using village finance. Increasing the capacity of village officials in the village…
ge financial management and administration is the goal of implementing community service programs in the village government of Ciburial, Mandala Mekar, and Mekarsaluyu Kab. Bandung, West Java Province. The treasurer and village finance department will be provided with assistance on village financial administration and management. The implementation of this program uses the mentoring method for the treasurer and the village finance department in each community service partner. This activity will provide a conceptual and technical understanding of the administration and management of village assets. Furthermore, the treasurers and the finance department will be asked to simulate the preparation of the accountability report. To provide better results in implementing this program, we, together with the team, will provide assistance and training related to managing and administering village assets. This activity program will make it easier for asset managers to prepare village accountability reports following applicable regulations.
Keywords: mentoring; village assets; village government
Abstrak: Kesenjangan antara peran sebagai bendahara dan urusan keuangan dengan kompetensi menjadi kendala dalam proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa merupakan tujuan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di pemerintah desa Ciburial, Mandala Mekar dan Mekarsaluyu Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat. Bendahara dan Bagian keuangan desa yang akan diberikan pendampingan tentang penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan program ini dengan menggunakan metode pendampingan bagi bendahara dan bagian keuangan desa di masing masing mitra pengabdian masyarakat. Kegiatan ini akan memberikan pemahaman konsep dan teknis tentang penatausahaan dan pengelolaan aset desa. Selanjutnya para bendahara dan bagian keuangan akan diminta untuk menjalankan simulasi penyusunan laporan pertanggungjawaban. Untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan program ini kami bersama dengan tim akan memberikan pendampingan dan pelatihan berkaitan dengan pengelolaan dan penatausahaan aset desa. Program kegiatan ini akan lebih memudahkan bagi pengelola aset menyusun laporan pertanggungjawaban desa sesuai dengan aturan berlaku.
Kata kunci : aset desa; pemerintah desa; pendampingan.
Abstract:Abstract: Posyandu cadres play an important role in supporting community health services at the village and sub-district levels. However, the selection process for the best cadres is often carried out subjectively without…
t clear and standardized criteria. This condition can lead to a decline in service quality and reduced cadre motivation. Therefore, a decision support system is needed to provide assessments that are objective, measurable, and accountable. This study aims to optimize the Posyandu cadre selection process in Lubuk Kilangan District through the development of a decision support system based on a hybrid method: Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). The AHP method is applied to determine the weight of each selection criterion based on its level of importance through pairwise comparisons. Subsequently, TOPSIS is used to rank candidates according to their proximity to the ideal solution. The methodology includes a literature review, primary data collection through interviews and questionnaires with stakeholders (community health centers, cadres, and village officials), as well as the implementation and testing of the AHP–TOPSIS–based system.
Keywords: Posyandu, Cadre, AHP, TOPSIS, Decision Support System
Abstrak: Kader Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Namun, proses pemilihan kader terbaik masih sering dilakukan secara subjektif tanpa acuan kriteria yang jelas dan terstandarisasi. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan serta rendahnya motivasi kader. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem penunjang keputusan yang mampu memberikan hasil penilaian yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pemilihan kader Posyandu di Kecamatan Lubuk Kilangan melalui pengembangan sistem penunjang keputusan berbasis metode hybrid Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Metode AHP digunakan untuk menetapkan bobot masing-masing kriteria pemilihan kader berdasarkan tingkat kepentingan melalui perbandingan berpasangan. Selanjutnya, metode TOPSIS digunakan untuk melakukan pemeringkatan calon kader berdasarkan kedekatannya terhadap solusi ideal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi literatur, pengumpulan data primer melalui wawancara dan kuesioner kepada stakeholder terkait (puskesmas, kader, dan perangkat desa), serta implementasi dan pengujian sistem berbasis AHP-TOPSIS.
Kata kunci: Posyandu, Kader, AHP, TOPSIS, Sistem Pendukung Keputusan
Abstract:Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan korupsi dalam pengadaan buku adat…
dat oleh lembaga adat di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum mengenai status lembaga adat sebagai subjek hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga adat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, serta menelaah bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari struktur kelembagaan non-pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara langsung kasus yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat bukan subjek hukum pidana konvensional seperti individu atau korporasi, namun dapat dipersamakan dengan korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor karena memiliki struktur organisasi, menerima dana publik, dan menjalankan fungsi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga adat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan tetap mempertimbangkan asas legalitas dan prinsip keadilan restoratif.
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa seizin pemilik data pribadi (Doxing) yang marak terjadi dalam interaksi digital termasuk dalam kegiatan jual beli melalui sistem jasa titip online (Jastip). Tujuan…
dari penelitian ini adalah guna menganalisis pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing yang diperbuat oleh pemilik layanan jasa titip online sebagai bentuk penghakiman atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelanggan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali permasalahan ini, yang berfokus pada pemahaman dan analisis aturan dan doktrin-doktrin hukum di Indonesia yang sudah ada dengan berpusat pada peraturan perundang-undangan terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan doxing dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain itu, pada kasus penipuan yang terjadi dalam sistem jasa titip online, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat menjadi landasan hukum yang lebih relevan menggantikan ketentuan umum dalam Pasal 378 KUHP. Penyedia layanan jasa titip online disarankan untuk menetapkan peraturan yang jelas mengenai kewajiban dan sanksi, serta kebijakan pembatalan sepihak atau tindakan hukum jika pelanggan gagal melunasi. Bentuk penyelesaian masalah yang dipertimbangkan secara matang tidak hanya mengakhiri masalah secara menyeluruh, tetapi juga mencegah munculnya permasalahan baru.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak serta tanggung jawab pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,…
atif, dengan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis dokumen hukum yang relevan, yang bertujuan untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang ada terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, penerapan hukum masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran serta edukasi tentang hak-hak anak yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, stigma yang ada dalam masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif. Kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan, bahkan merusak perkembangan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan keamanan bagi korban menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan yang adil. Korban harus merasa aman untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk perlindungan fisik, layanan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitasnya sebagai bentuk dukungan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum serta perluasan program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih efisien dalam melindungi anak-anak dan mencegah pelecehan seksual di masa depan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan…
indungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.
Abstract:Artikel ini guna sebagai pemahaman fenomena tindak pembunuhan serta pelecehan seksual yang pelakunya ialah anak di bawah umur, mengidentifikasi penyebab, dan dampak psikososial yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir,…
khir, kasus kriminalitas oleh anak di bawah umur, terutama yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berbagai faktor diduga berkontribusi pada perilaku kriminal ini, seperti lingkungan keluarga yang disfungsional, pengaruh negatif dari lingkungan sosial, serta paparan terhadap media yang tidak sesuai usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak kejahatan ini mengalami trauma atau tekanan emosional yang tinggi, sering kali karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan psikologis yang sehat. Selain itu, minimnya edukasi seksualitas dan pengawasan orang tua berperan besar dalam kejadian ini. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan pendidikan keluarga yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta peninjauan ulang kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam tindak kriminal berat.