Abstract:Sertifikat kepemilikan tanah pada dasaranya merupakan suatu dokumen yang sangat krusial sebagai bukti yang sah di mata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi suatu perkara . Apabila seseorang tidak memiliki sertifikat…
ertifikat kepemilikan tanah dikhawatirkan dapat terjadi sengketa pertanahan. Seperti halnya yang terjadi pada warga Desa Tegalrandu Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ketika dalam pelaksanaan penyuluhan sertfikasi tanah, terkuak beberapa masalah yang dialami oleh para warga seperti kehilangan sertfikat tanah dan, salah penggambaran pada sertifikat tanah, atau proses balik nama pada sertifikat tanah. Bersama dengan petugas Badan Pertanahan Nasional BPN, tim KKN Desa Tegalrandu Universitas Tidar melakukan program penyuluhan tanah yang bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan pertanahan yang terdapat di Desa Tegalrandu, agar selanjutnya para warga ini dapat memahami proses dan alur yang dilakukan dalam melakukan pengurusan sertifikat tanah. Kegiatan ini pula sebagai bentuk pengabdian mahasiswa KKN Universitas Tidar.
Abstract:Musnad al-Darimi adalah salah satu kitab musnad yang penting dalam tradisi pengumpulan hadis, disusun oleh Imam Abd al-Razzaq ibn Hamam al-Darimi (w. 855 M). Kitab ini berisi kumpulan hadis yang disusun berdasarkan sahabat…
at yang meriwayatkannya dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hadis, khususnya dalam klasifikasi hadis shahih. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis metodologi pengumpulan hadis dalam Musnad al-Darimi, serta peranannya dalam verifikasi dan klasifikasi hadis yang sahih. Melalui pendekatan yang hati-hati dalam seleksi sanad dan perawi, al-Darimi memberikan bukti akan keseriusannya dalam menyaring hadis yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun tidak selalu seketat metode yang diterapkan oleh Imam al-Bukhari atau Imam Muslim. Kajian ini juga menyoroti bagaimana al-Darimi mengklasifikasikan hadis berdasarkan kredibilitas perawi dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu jarh wa ta'dil (kritik dan penilaian perawi). Meskipun Musnad al-Darimi tidak seterkenal kitab-kitab hadis besar lainnya, peranannya tetap sangat penting dalam menyaring hadis yang sahih dan mengembangkan pemahaman tentang validitas hadis. Artikel ini memberikan wawasan yang lebih luas mengenai metodologi al-Darimi dalam pengumpulan hadis serta signifikansinya dalam memperkaya tradisi ilmu hadis di dunia Islam.
Abstract:Kebijakan kebanksentralan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan…
an pengawasan sistem keuangan, bank sentral memiliki berbagai alat dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Independensi bank sentral merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan. Bank sentral yang independen dapat menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan lainnya tanpa campur tangan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada analisis ekonomi yang objektif dan bukan atas dasar kepentingan politik jangka pendek. dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Kemandirian Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yang menekankan pentingnya independensi institusional, independensi sasaran akhir, dan independensi instrumen. Independensi ini memungkinkan Bank Indonesia untuk merespons berbagai tantangan ekonomi dengan fleksibilitas dan ketegasan yang diperlukan. Metode penelitian menggunakan library researchyaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajariteori-teori dari berbagai literature atau referensi. bahwa independensi bank sentral tidak berarti terlepas sepenuhnya dari akuntabilitas. Bank sentral tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan mereka kepada masyarakat dan otoritas yang relevan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja merupakan elemen penting dalam mempertahankan independensi bank sentral
Abstract:Dalam era kemajuan teknologi digital, Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu contoh bukti nyata teknologi semakin berkembang. Peran Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara seseorang menciptakan dan mengonsumsi…
onsumsi karya seni. Meskipun AI memberikan manfaat signifikan dalam industri kreatif, bahkan dapat menggantikan peran manusia yang sebenarnya manusia adalah aspek terpenting dalam menciptakan sebuah karya semi. Kemampuan AI untuk meniru gaya seniman terkenal menimbulkan tantangan baru terkait hak cipta dan plagiarisme. Pasalnya dengan kecanggihan dari AI ini menimbulkan oknum tertentu menggunakan AI untuk menjiplak atau meniru karya orang lain. hal ini membuat para peseni khawatir akan karya yang dihasilkan dapat ditiru oleh AI atau oknum yang memanfaatkan AI untuk meniru. Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta atas karya seni yang dihasilkan oleh AI di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif melalui analisis literatur dan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU Hak Cipta belum secara tegas mengatur karya seni buatan AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran hak cipta. Pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta yang dihasilkan melalui AI dapat berbentuk tuntutan perdata, pidana, dan korporasi, serta memerlukan penyesuaian dalam kerangka hukum yang ada. Penelitian ini menyimpulkan perlunya regulasi yang jelas untuk melindungi hak cipta karya seni buatan AI serta memastikan keadilan dan efektivitas perlindungan hukum di era digital.
Abstract:Masjid sebagai pusat ibadah dapat memaksimalkan perannya untuk menyejahterakan umatnya melalui kegiatan produktif di bidang perekonomian, seperti mendirikan koperasi/Baitul Maal. Selain itu, masjid merupakan badan nirlaba…
a di bidang keagamaan yang kegiatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui laporan keuangan. Pengelolaan Masjid At-Taqwa di Lingkungan Burujul Desa Kotakulon masih dalam tahap pengembangan dan masih berusaha meningkatkan kualitasnya terutama dalam hal pengelolaan keuangan masjid. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di sekitar Masjid At-Taqwa dan membantu DKM dalam pengelolaan keuangan masjid. Metode yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi Bisnis Ekonomi Masjid adalah Survei Lapangan, Observasi, Wawancara, dan Pelatihan. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya kepengurusan Usaha Ekonomi Masjid. Selain itu juga penerapan Tata Kelola Masjid dan Laporan Keuangan dalam pengelolaan keuangan DKM dan UEM.
Abstract:Kas merupakan bagian penting dari kegiatan operasi perusahaan, namun kas juga merupakan jenis aset yang memiliki resiko kecurangan tertinggi dikarenakan definisi kas itu sendiri adalah aset perusahaan yang paling mudah untuk…
ntuk dicairkan. Kas kecil merupakan suatu dana khusus yang diperuntukkan sebagai pembayaran biaya operasional yang berjumlah relatif kecil bersifat urgensi dan umumnya transaksi dilakukan secara rutin. Kas kecil dipegang dan dikelola oleh seorang staff yang di khususkan untuk mengelola kas kecil. Kas kecil memiliki 2 (dua) metode untuk pengelolaannya yaitu metode fluktuasi dan metode sistem dana tetap. Dalam pengelolaan kas kecil terdiri dari proses pembentukan dana kas kecil, permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil. Temuan studi menunjukkan bahwa PT Catur Karsa Inkrisuba telah mengimplementasikan kas kecil, dimana metode kas kecil yang digunakan oleh perusahaan yaitu metode fluktuatif yang dimana setiap transaksinya dicatat langsung dan melakukan pengisian kembali kas kecil yang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi kas kecil pada perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi penerapan akuntansi kas kecil pada perusahaan.
Abstract:Sistem ini bertujuan untuk memanfaatkan data yang ada serta bagaimana informasi keuangan, perencanaan, pengawasan dan pembangunan daerah. Terbentuknya sistem ini merupakan salah satu bentuk dari program dalam membantu masyarakat…
syarakat yang bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, dalam pelaksanaan SIPD Kabupaten Jember telah menyediakan data serta informasi secara akurat dan terintegrasi. Data serta informasi memiliki peran penting dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong SIPD ini dengan menerbitkan beberapa payung hukum untuk mendukung pengadaan data serta informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Dalam setiap sistem tentunya terdapat kendala-kendala yang harus bisa diatasi oleh pengguna sistem.
Abstract:Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu menerapkan pemidanaan atau pemenjaraan namun, berorentasi pada penyelarasan kepentingan korban dan pertanggung jawaban…
awaban pelaku dalam perkara pidana, tanpa melalui sistem peradilan pidana. Bahkan kebijakan hukum keadilan restoratif telah dikodifikasi dalam Undang Undang No. 1 (2023) Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Untuk diselaraskan dengan nilai budaya bangsanya yang tercermin dalam demokrasi Pancasila. Keadilan Restoratif telah diterapkan dalam proses perkara perkara pidana oleh para penegak hukum pidana, (Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan) dengan mendasari pada kebijakan hukum (legal policy) dari masing masing instansi penegak hukum, akan tetapi belum bisa mewujudkan terciptanya keadilan dan kemanfaatan, penelitian yuridis-normatif yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka yang ada. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan agar adanya dasar hukum bagi lembaga hukum pidana dalam melaksanakan keadilan restoratif
Abstract:Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu bentuk…
uk tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.
Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.
Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : Faktor Penyebab Internal, yaitu sifat serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi, dan moral yang lemah. Kemudian Faktor Penyebab Eksternal berasal dari aspek sosial, aspek politis, aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, maka perlu penguatan peran Polisi, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sehingga potensi kerugian negara akibat terjadi tindak pidana korupsi dapat ditekan sebelum terjadinya korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan penguatan sisi pengawasan oleh masing-masing penegak hukum serta hakim hendaknya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan dan merusak perekonomian negara dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya disertai penyitaan aset terpidana sebagai ganti atas kerugian keuangan negara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jember melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,…
alam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya transparansi diwujudkan melalui digitalisasi layanan, pemanfaatan media sosial, call center, dan sosialisasi di luar kantor, yang memberikan akses informasi lebih terbuka kepada wajib pajak. Sementara itu, akuntabilitas diperkuat melalui audit berkala, bukti pembayaran elektronik, pelatihan pegawai, dan evaluasi publik berbasis ulasan daring. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan efisiensi dan integritas layanan pajak, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Secara keseluruhan, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Samsat Jember berperan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.