Abstract:Pertukaran data antar komputer secara global memungkinkan komunikasi yang melibatkan informasi berupa gambar dan video. Informasi yang memiliki nilai tinggi memerlukan standar keamanan untuk menjaganya. Tujuan utama keamanan…
anan komputer adalah melindungi informasi tersebut, yang sekaligus meningkatkan privasi. Perlindungan privasi karyawan dalam sebuah perusahaan menjadi hal penting dalam implementasi sistem informasi. Kebijakan keamanan sistem informasi mencakup pemeliharaan sistem, manajemen risiko, pengaturan hak akses dan manajemen sumber daya manusia, keamanan aset informasi, dan kebijakan server. Kebijakan ini tidak hanya melindungi informasi perusahaan, tetapi juga menjaga kerahasiaan karyawan.
Abstract:Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu…
ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.
Abstract:Fenomena Fear of Missing Out (FoMO) yang ditandai dengan rasa cemas atau takut tertinggal akan pengalaman berharga orang lain, telah menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks kehidupan modern saat ini. FoMO sering kali…
ali memicu ketidakpuasan dan kegelisahan yang dapat mengganggu kedamaian jiwa seseorang. Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an menawarkan panduan spiritual untuk mencapai ketenangan batin. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konsep kedamaian jiwa dalam kaitannya dengan FoMO melalui perspektif Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan metode library research (kepustakaan), yang berorientasi dari berbagai buku dan artikel ilmiah sebagai sumber data. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu yang merasakan FoMO serta dampaknya terhadap kondisi jiwa mereka.
Dengan pendekatan tafsir Al-Misbah, penelitian ini menggali bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ketenangan batin dan menghindari kecemasan duniawi dapat diaplikasikan untuk mengatasi dampak negatif FoMO. Tafsir Al-Misbah menyoroti pentingnya keseimbangan spiritual dan kesadaran diri dalam menghadapi tekanan sosial serta kecemasan modern. Penelitian ini menemukan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an melalui tafsir Al-Misbah, mendorong seseorang untuk melepaskan keterikatan yang berlebihan terhadap dunia material dan fokus pada hubungan dengan Allah sebagai sumber kedamaian yang sesungguhnya. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa FoMO dapat diatasi melalui pendekatan spiritual yang mendalam sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, yang diperkaya dengan penjelasan dari tafsir Al-Misbah agar mencapai kedamaian jiwa di tengah dinamika kehidupan yang semakin berkembang.
Abstract:Perlindungan hak desain industri bertujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui penciptaan iklim yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat sebagai bagian dari…
sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak pendesain atas karya yang dihasilkannya, mengingat masih banyak terjadi pelanggaran hak desain industri di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana dan sanksi dalam perlindungan hak desain industri serta pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana desain industri meliputi pelanggaran hak eksklusif pendesain, penghapusan nama pendesain, serta pembocoran rahasia permohonan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai UU No. 31 Tahun 2000, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi maupun pengurusnya.
Abstract:Privasi data konsumen menjadi isu penting di era digital karena semakin banyak transaksi dilakukan melalui platform online. Penyimpanan data transaksi dalam jumlah besar meningkatkan risiko kebocoran informasi pribadi, baik…
aik akibat serangan siber maupun kesalahan pengelolaan data. Artikel ini membahas penggunaan teknik anonimisasi data sebagai upaya perlindungan privasi pada database transaksi, dengan fokus pada metode k-anonymity, l-diversity, dan differential privacy. Penelitian menggunakan metode kajian literatur sistematis dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait anonimisasi data dan keamanan privasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan. K-anonymity mampu menyamarkan identitas pengguna, tetapi masih memiliki kelemahan pada data sensitif. L-diversity memberikan perlindungan lebih baik dengan menambah variasi atribut sensitif, sedangkan differential privacy menawarkan perlindungan privasi yang lebih kuat melalui penambahan noise pada data. Penerapan teknik anonimisasi yang didukung regulasi seperti GDPR dan UU PDP Indonesia dapat membantu meningkatkan keamanan data konsumen tanpa mengurangi manfaat data untuk analisis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembang sistem, analis data, dan pembuat kebijakan dalam membangun sistem perlindungan privasi di era digital.
Abstract:Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, namun keterbatasan tenaga konselor di sejumlah sekolah menyebabkan fungsi layanan tersebut tidak optimal.…
ptimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk fleksibilitas peran kesiswaan dalam mendukung pelaksanaan layanan BK di SMP Al-Mushlih Telukjambe, serta menganalisis mekanisme koordinasi dan dampaknya terhadap efektivitas layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas guru kesiswaan, wali kelas, dan perwakilan siswa. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif terbatas, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan BK di SMP Al-Mushlih Telukjambe dilakukan secara fleksibel dengan melibatkan bidang kesiswaan sebagai perpanjangan tangan guru BK. Kesiswaan berperan sebagai mediator konflik, pelaksana penanganan kasus bullying, penggerak perubahan perilaku, serta menjadi titik kontak utama siswa dalam menghadapi permasalahan. Fleksibilitas ini muncul karena kebutuhan sekolah untuk menutupi kekosongan peran konselor profesional, dan didukung oleh pendekatan emosional yang humanis serta penerapan prosedur disiplin yang jelas. Meskipun model ini efektif dalam menciptakan rasa aman dan keterbukaan siswa, tantangan tetap ada pada konsistensi perilaku siswa, pengaruh lingkungan pergaulan, serta keterbatasan ruang privat untuk konseling. Dengan demikian, fleksibilitas peran kesiswaan dapat menjadi strategi alternatif dalam mengoptimalkan layanan BK di sekolah dengan sumber daya terbatas, dengan catatan perlu adanya pelatihan dasar konseling bagi guru non-BK dan penyediaan fasilitas yang menjamin asas kerahasiaan layanan.
Abstract:Laporan ini mengkaji pentingnya pengelolaan data siswa yang efisien melalui penerapan sistem informasi buku induk siswa di Madrasah Aliyah Nurul Khoiroh Banyuwangi. Dalam era digital saat ini, banyak institusi pendidikan…
masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan data siswa, yang mengakibatkan berbagai masalah, seperti kesulitan dalam penginputan data, risiko kehilangan data, dan kesulitan dalam pencarian informasi. Metode manual yang masih digunakan menyebabkan penumpukan berkas, kesalahan penulisan, dan penyimpanan yang tidak efektif, sehingga menghambat kinerja petugas administrasi dalam memberikan laporan yang diperlukan. Laporan ini bertujuan untuk merancang sistem informasi buku induk siswa berbasis web yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dengan sistem ini, pengelolaan data siswa dapat dilakukan secara terkomputerisasi, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penginputan data, tetapi juga menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi siswa. Sistem informasi yang diusulkan diharapkan dapat mempermudah akses informasi bagi pihak terkait, seperti guru dan staf administrasi, sehingga mereka dapat mengakses data siswa dengan cepat dan sesuai kebutuhan. Selain itu, laporan ini juga memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah keamanan yang ketat dalam pengelolaan data, termasuk penggunaan password yang kuat, enkripsi data, dan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna. Dengan implementasi sistem informasi yang tepat, diharapkan pengelolaan data siswa dapat dilakukan dengan lebih cepat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi risiko kehilangan data yang sering terjadi pada sistem manual
Abstract:Kejahatan pencucian uang menghasilkan harta benda dengan jumlah besar yang asal usulnya disembunyikan ataupun disamarkan dengan banyak cara. Terjadinya modernisasi perbankan menyebabkan sistem perbankan dana hasil kejahatan…
tan narkotika bergerak melewati batas yurisdiksi hukum suatu negara, yang memanfaatkan faktor rahasia bank yang sangat dijunjung tinggi oleh penyedia jasa perbankan. Para pelaku biasanya menyembunyikan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan atau bentuk upaya. Tindakan menyembunyikan dana yang diperoleh dari tindak pidana narkotika bertujuan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan. Unsur penempatan (placement), adalah unsur menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Salah satunya pelaku kejahatan banyak menempatkan aliran transaksi keuangan yang berasal dari hasil bisnis narkotika ke dalam rekening milik salah satu anggota keluarganya, tindakan ini membuat suatu keadaan hukum yang mau tidak mau menjadikan anggota keluarga tersebut menjadi pelaku pasif dalam kejahatan pencucian uang, sehingga peran aktif seluruh anggota keluarga sangat penting dalam mengedukasi agar dapat mencegah terjadinya pola penempatan (placement) dimaksud.
Abstract:Rahasia dagang saat ini telah menjadi salah satu bentuk investasi yang bernilai tinggi. Selain itu, bentuk investasi lain yang perlu dijaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain melalui praktek persaingan…
n yang tidak fair. Rahasia dagang merujuk pada informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh publik, memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dalam aktivitas bisnis, dan harus dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia. Namun, banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek mereka karena keterbatasan modal dan kurangnya informasi tentang rahasia dagang. Sebagai akibatnya, UMKM yang tidak mendaftarkan merek mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang memiliki arti penting sebagai dasar untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia, yang dianggap sebagai rahasia perdagangan berdasarkan peraturan pencegahan praktek tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang bagi pelaku UMKM dalam konteks regulasi Hak Kekayaan Intelektual yang ada, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.
Abstract:Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif atas karya cipta individu/kelompok, dengan dilindungi perlindungan hukum dan hak ekonomis dari kreativitas atas karya cipta. HKI mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri,…
dustri, termasuk paten, desain industri, merek, rahasia dagang, dan lainnya. HKI adalah aset bernilai ekonomis yang dapat menjadi jaminan kredit bagi lembaga keuangan berbentuk jaminan fidusia, dengan nilai jual dan terikat perjanjian tertulis. Terdapat tantangan HKI sebagai agunan kredit, seperti ketidakjelasan bentuk perikatan, kurangnya pedoman penilaian nilai ekonomis HKI, dan belum adanya lembaga khusus penilai HKI. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik serta implikasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang dalam konteks hukum kekayaan intelektual (HKI). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif mengadopsi pendekatan studi kepustakaan dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk menggunakan HKI sebagai objek jaminan utang, ada beberapa masalah dan hambatan. Ini termasuk jangka waktu yang terbatas untuk perlindungan HKI, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, aset HKI tidak dinilai, dan tidak ada undang-undang yang mendukung penggunaan aset HKI sebagai jaminan kredit. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah bentuk upaya pemerintah untuk menerapkan hak cipta dalam objek penjamin utang. Peraturan ini mengatur identifikasi objek hak cipta, penilaian nilai ekonomi, pendaftaran dan perlindungan hukum, penyusunan perjanjian jaminan, penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan penerapan Hak Cipta HKI sebagai objek jaminan.