Abstract:Agama Hindu, salah satu yang tertua di dunia, muncul di India dan berkembang melalui enam fase utama: Zaman Weda, Brahmana, Purana, Sangkaracharya, Bhakti, dan Hindu Modern. Penelitian bertujuan untuk menguraikan sejarah…
terkair agama hindu yang dimulai dari zaman weda hingga hindu modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami sejarah perkembangan agama Hindu dari zaman Weda hingga modern, dengan fokus pada interpretasi dan analisis sumber-sumber historis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis artefak arkeologis, serta dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam perkembangan agama Hindu dan pengaruhnya terhadap peradaban di India dan Indonesia. Perkembangan agama Hindu dari zaman Weda hingga zaman modern menunjukkan evolusi yang kompleks dan dinamis, mulai dari henoteisme pada Zaman Weda hingga interpretasi ritual dan filsafat yang mendalam pada periode Brahmana dan Upanisad. Pada Zaman Bhakti dan Hindu Modern, pembaruan signifikan terjadi dengan gerakan devosi personal yang lebih inklusif dan reformasi ajaran yang kontekstual. Setelah kemerdekaan India, ajaran Hindu terus beradaptasi secara global, mencerminkan fleksibilitas dan relevansinya bagi masyarakat modern.
Abstract:Penelitian ini dilatar belakangi oleh matematika sebagai ilmu yang universal serta memiliki peran penting dalam membantu siswa agar siap untuk menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Disamping pentingnya peran matematika…
tematika dalam kehidupan, hasil penelitian NCTM (2020) menunjukan bahwa kemampuan siswa Indonesia masih berada pada tingkat rendah dimana siswa mampu menyelesaaikan matematika sederhana dan belum menguasai matematika dengan baik. Salah satu cabang ilmu yang dapat mengekplorasi kemampuan berpikir siswa adalah berpikir aljabar. Bander (2018) menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu hal yang dapat digunakan untuk memunculkan berpikir aljabar. Sementara itu resiliensi matematis dapat menunjang kemampuan pemecahan masalah matematika, serta unsur gaya kognitif yang tidak jarang ditemukan perbedaan yang dimiliki oleh setiap siswa dalam menerima dan mengelola informasi yang diberikan oleh guru biasa disebut gaya kognitif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir aljabar dan resiliensi matematis siswa yang memiliki gaya kognitif reflektif dan impulsif dalam pemecahan masalah SPLDV. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII K sekolah berbasis pesantren SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut-Tulungagung yang berjumlah 34 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket kevalidan dari ahli media dan ahli materi, hasil tes berpikir aljabar, hasil tes wawancara serta hasil angket resiliensi matematis. Dapat diketahui bahwa pada kriteria sedang memiliki presentase siswa paling tinggi yaitu sebesar 64.8%, hal ini menunjukan bahwa siswa yang berada pada kriteria sedang memiliki kemampuan dibawah rata-rata yaitu sebesar 64.2. Sedangkan presentase untuk kriteria tinggi yaitu 20.4%, hal ini menunjukan bahwa 9 dari 34 siswa memiliki kemampuan berpikir aljabar diatas rata-rata, yaitu dengan rata-rata sebesar 86.8. Untuk kriteria rendah memiliki presentase siswa sebesar 14.8%, artinya 4 siswa dari 34 siswa memiliki kemampuan berpikir aljabar dalam kategori rendah.
Abstract:Krisis keuangan global 2008/2009 telah memberikan dampak signifikan terhadap mandat dan kebijakan bank sentral di seluruh dunia. Sebelum krisis, bank sentral cenderung memfokuskan tujuannya pada stabilitas harga guna mendukung…
dukung pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah terjadinya krisis, terjadi evaluasi mendalam terhadap mandat bank sentral dengan mempertimbangkan stabilitas keuangan sebagai pendukung dari stabilitas moneter.
Alat kebijakan makroprudensial menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.Evaluasi ini terutama dipicu oleh fakta bahwa krisis keuangan global mengungkapkan risiko keterkaitan antara sistem keuangan dan makroekonomi, yang dikenal sebagai keterkaitan makrofinansial. Bank sentral yang tidak dilengkapi dengan tugas pengawasan bank dan lembaga keuangan mikroprudensial menjadi tidak mampu memitigasi risiko makrofinansial yang muncul. Sehingga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bank sentral tidak hanya dapat mengandalkan kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan nilai tukar. Mereka juga perlu mengedepankan stabilitas dalam sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang mempertimbangkan risiko sistemik, dengan tujuan mendukung kestabilan ekonomi yang terorganisir dengan baik
Abstract:Perceraian di Pengadilan Agama merupakan ranah hukum yang kompleks, melibatkan berbagai aspek sosial, kultural, dan hukum. Sehingga peran hakim vital dengan konsep hukum progresif sebagai landasan maka muncul tantangan implementasi…
mplementasi ex officio hakim, ultra petitum partium, konsep judge made law, dan hukum progresif dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menjadi penting dalam merespons ketidakpuasan terhadap penerapan ilmu hukum positif. Hakim dalam era hukum progresif diharapkan tidak hanya sebagai penegak aturan, melainkan sebagai arsitek hukum yang dapat menciptakan keadilan responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks perceraian, hakim memiliki kewenangan ex officio, memungkinkan mereka bertindak tanpa harus terbatas pada tuntutan pihak yang bersengketa. Namun, pelaksanaan ex officio hakim dihadapkan pada pembatasan, termasuk prinsip ultra petitum partium yang mengatur batas wewenang hakim agar tidak melampaui tuntutan yang diajukan. Keseluruhan, artikel ini membahas bagaimana hukum progresif, ex officio hakim, ultra petitum partium, dan judge made law berinteraksi dalam ranah perceraian di Pengadilan Agama. Implementasi konsep-konsep tersebut menjadi krusial dalam mencapai keadilan yang responsif dan seimbang, sambil tetap memperhatikan hak-hak individu yang terlibat dalam persengketaan perceraian.
Abstract:Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus mengalami pasang surut membutuhkan pengelolaan dan kebijakan yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan…
estabilan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara adalah dengan menggunakan kebijakan moneter (monetary policy). Kebijakan moneter merupakan ilustrasi kebijakan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dengan tujuan utama adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter juga sebagai senjata untuk mengatur jalannya perekonomian dan khususnya mengendalikan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan yaitu dengan beberapa instrumen kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tetap stabil maka itu tidaklah mudah jika tidak diikuti oleh kemampuan variabel makroekonomi. Fokus kebijakan moneter dalam stabilitas harga kurang memperhitungkan risiko akibat interaksi sistem keuangan dengan makroekonomi dan macrofinancial linkages. Penggunaan kebijakan moneter berdasar pada Inflation Targeting Framework memang menunjukkan keberhasilan dengan menurunkan tingkat inflasi, mendorong pertmbuhan ekonomi serta menekan tingkat suku bunga, kondisi seperti ini sangat memungkinkan munculnya pertumbuhan kredit berlebih yang menjadi penyebab munculnya moral h azard para pelaku bisnis.
Abstract:Krisis lingkungan global yang semakin mencekam menuntut perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan ekonomi. Ekonomi hijau muncul sebagai solusi holistik yang menjanjikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian…
tarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, pengurangan emisi karbon, serta investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti ekonomi sirkular, energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan, ekonomi hijau berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, dan menjamin ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Namun, transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dibutuhkan kebijakan yang tepat, insentif finansial, dan peningkatan kesadaran publik untuk mewujudkan visi ekonomi hijau yang mampu menyelamatkan bumi sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh
Abstract: Indonesia ialah negara kepulauan, dengan luas zona lautan lebih besar dari zona daratan. Salah satu mata pencaharian sektor bidang kelautan ialah nelayan. Dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, nelayan pun tak luput dari…
ari bahaya atau resiko kecelakaan di lokasi bekerja. Dimana menurut Laporan Census of Fatal Occupational Injuries (CFOI) yang dilaksanakan oleh Bureau of Labour Statistics (BLS) mengatakan risiko kecelakaan kerja terhadap nelayan 20-30 kali lebih tinggi ketimbang pekerjaan lain. Faktor pokoknya ialah lingkungan kerja, semisal banyak kapal penangkap ikan tanpa alat pelindung diri (APD), serta tingkat pendidikan yang rendah meningkatkan risiko disebabkan wawasan yang buruk. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode literature review. Dimana sumber pustaka berasal artikel publikasi ilmiah terdahulu. Dari paparan diperoleh hasil ketika nelayan melaut bisa muncul beragam bahaya keselamatan serta kesehatan bekerja baik ketika di darat atau ketika di lautan. Bahaya yang dimunculkan pun beragam, dari bahaya potensial kimia, biologi, fisik, ergonomi, psikososial.
Abstract:Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan masyarakat lokal. Namun, eksploitasi berlebihan dan pengelolaan yang buruk telah mengancam kelestarian hutan. Pendekatan perhutanan…
n sosial (social forestry) muncul sebagai solusi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Artikel ini mengeksplorasi konsep dan praktik terbaik perhutanan sosial, serta manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan. Perhutanan sosial menekankan pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan, dan konservasi hutan. Melalui pemberian akses dan hak pengelolaan, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, perhutanan sosial juga mendorong penghidupan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Artikel ini menganalisis berbagai model perhutanan sosial yang telah diterapkan di berbagai negara, seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan kemitraan kehutanan. Studi kasus dari beberapa wilayah akan disajikan untuk menunjukkan tantangan dan keberhasilan dalam implementasi perhutanan sosial. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran penting kebijakan pemerintah, pelatihan, dan dukungan teknis dalam mendukung perhutanan sosial yang efektif. Dengan mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, perhutanan sosial menawarkan pendekatan holistik dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal. Artikel ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam memahami potensi perhutanan sosial dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Abstract:Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak tersebut muncul akibat dari hasil karya intelektual seseorang atau Individu. HKI dalam konsepnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penemu yang relatif baru, yang meliputi…
liputi hak-hak ekonomi dan moral. Manusia pada fitrahnya memiliki hak yang melekat dalam dirinya, yang tidak dapat diambil dan harus dihormati. Kemudian, keberadaan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal memiliki dampak pengaruh terhadap perlindungan HKI. Pentingnya sistem hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan perlindungan warisan budaya Indonesia, seperti yang terjadi dalam kasus klaim Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo. Meskipun, HKI memberikan jaminan perlindungan, masih terdapat kontroversi terkait adanya klaim budaya yang memicu protes di dalam masyarakat. Analisis Upaya Hukum Indonesia Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Atas Kesenian Reog Ponorogo ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur mengenai hak paten, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dapat mengatasi klaim seni budaya tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat analistis, dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan menggunakan undang-undang. Hasil dan Pembahasan menjelaskan awal mula seni budaya Indonesia diklaim sepihak oleh negara lain serta upaya perlindungan HKI terhadap seni budaya Indonesia. Saran yang diajukan melakukan pendaftaran resmi seni budaya dengan melibatkan komunitas dan masyarakat agar mendapatkan pengakuan baik di nasional maupun internasional, kerjasama internasional mengenai seni dan warisan budaya dengan berpartisipasi pada forum-forum internasional terkait HKI dan warisan budaya untuk memperkuat posisi budaya Indonesia, pelestarian budaya serta penguatan kapasitas SDM dibidang HKI dan perlindungan warisan budaya.
Abstract:Konflik dalam organisasi merupakan fenomena yang tidak terhindarkan, sering kali muncul akibat perbedaan nilai, kepentingan, atau tujuan antar individu maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tahapan konflik,…
flik, strategi resolusi, serta dampak yang dihasilkan terhadap keberlanjutan organisasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber jurnal, buku, dan artikel relevan terkait dinamika konflik organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam organisasi dapat bersifat destruktif maupun konstruktif, tergantung pada pengelolaannya. Tahapan konflik meliputi konflik laten hingga aftermath, sementara strategi resolusi mencakup musyawarah, mediasi, negosiasi, dan kompromi. Pengelolaan konflik yang bijaksana dapat mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat hubungan kerja dalam organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola organisasi dalam menghadapi dan mengatasi konflik secara efektif.