Abstract:Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan…
n pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Abstract:Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan inisiatif untuk mendorong terwujudnya Profil Pelajar Pancasila melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis…
enganalisis permasalahan yang muncul dalam implementasi P5 melalui kurikulum Merdeka. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggali konsep terkait penerapan Penguatan Profil Siswa Pancasila pada kurikulum Merdeka di sekolah, dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan P5 dalam kurikulum Merdeka dapat membentuk karakter dan watak siswa sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Metode proyek dengan pendekatan observasi dan pemecahan masalah lingkungan hidup menjadi cara efektif untuk menerapkan P5 dalam kurikulum Merdeka. Faktor pendukung yang signifikan dalam penerapan P5 melibatkan dukungan dari lingkungan sekitar, keluarga, kemajuan teknologi, peran guru, interaksi dengan teman sebaya, dan keterlibatan dalam masyarakat. Tantangan utama dalam menerapkan P5 pada kurikulum Merdeka adalah sejauh mana guru bersedia mengintegrasikan P5 sebagai bagian integral dari kurikulum tersebut. Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui penyelenggaraan pelatihan atau lokakarya khusus bagi para guru guna meningkatkan keterampilan mereka dalam mengintegrasikan P5 ke dalam proses pengajaran. Penerapan P5 pada kurikulum Merdeka diharapkan dapat memperkuat identitas nasional anak bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Abstract:Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai…
bagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice. Penelitian ini bermaksud menjawab tiga hal; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020; kedua, kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice; dan ketiga, pelaksanaan ideal restorative justice di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dan Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020 belum dapat berjalan maksimal, adapun kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice dilandasi atas permasalahan pengaturan yang masih dianggap sangat umum dan tidak mengatur teknis pelaksanaan, struktur pelaksana yang masih belum sepenunya siap melaksanakan restorative justice, fasilitas pelaksanaan yang masih minim, serta partisipasi dan budaya hukum masyarakat sekaligus juga dari internal jaksa sendiri yang masih belum sepenuhnya menerima penyelesaian restorative justice; konsep ideal penerapan restorative justice di masa yang akan datang didasarkan pada semangat penguatan singkronisasi sub-sistem dalam paradigma SPPT melalui pengaturan ketentuan restorative justice yang seragam.
Abstract:Voice of Democracy merupakan salah satu dari tujuh tema Proyek Penguatan Profil Mahasiswa Pancasila atau P5 sebagai upaya mewujudkan profil mahasiswa pancasila dengan menggunakan paradigma pembelajaran baru berbasis proyek.…
ek. (Kemendikbud, Ristek, 2021). Voice of Democracy merupakan tema yang strategis untuk mengenalkan kepada mahasiswa sebagai subjek pembelajaran agar terbiasa dengan sikap-sikap demokratis, seperti: berpikir kritis, kebebasan berekspresi dan bersikap egaliter. Dalam hal menempatkan manusia sebagai subjek dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mendorong aktualisasi potensi manusia secara optimal, perspektif humanisme Ki Hajar Dewantara sedikit banyak dapat membantu para siswa dalam mengembangkan karakter mereka dengan Pancadarma Taman Siswa yang terdiri dari asas kemerdekaan berketuhanan, kebangsaan, dan kemanusiaan. (Pelu, Musa, 2020). Ki Hajar Dewantara mengembangkan sikap egaliter atau kesetaraan dalam pendidikan. Baginya, pendidikan harus terbuka terhadap keberagaman dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya dengan lima unsur, yaitu: 1) Kesetaraan, 2) Inklusifitas, 3) Keaslian, 4) Pembelajaran yang berpusat pada siswa, 5) Kebebasan Fisik dan Mental. (Aryati, Aryati, 2023). Artikel ini berusaha untuk mengeksplorasi dan menganalisis relevansi perspektif Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan humanisme di masa kini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang mencoba mendalami konsep pendidikan kritis Paulo Freire: Penyadaran dan Pembebasan (Aryati, Aryati, 2023) dan konsep pendidikan empatik Carl Rogers yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis seberapa relevan dan signifikan sumbangsih perspektif Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan humanisme terhadap Proyek Suara Demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam dengan cara mengeksplorasi literatur yang relevan dengan konsep pembahasan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, perspektif Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan humanis, jika ingin digunakan sebagai kerangka acuan teoritis bagi proyek Suara Demokrasi, perlu dilengkapi dan dipertajam dengan konsep pendidikan empatik-kritis yang disingkat "Titis".
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, kendala, dan strategi efektif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di SMAN 14 Malinau. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, data dikumpulkan…
n melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di SMAN 14 Malinau dilakukan secara terencana dengan melibatkan metode yang bervariasi. Namun, beberapa kendala teridentifikasi, termasuk keterbatasan sumber daya materi dan teknologi, kurangnya motivasi siswa, serta tantangan dalam mengatasi isu-isu keagamaan kontemporer. Dalam menghadapi kendala tersebut, strategi efektif yang dapat diterapkan mencakup peningkatan keterlibatan siswa melalui metode pembelajaran yang interaktif, pemanfaatan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih dinamis, dan penguatan kerjasama dengan komunitas keagamaan setempat. Pembimbing rohani juga dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan spiritual dan moral kepada siswa. Metode penelitian ini meggunakan metode kualitatif dan studi pustaka dengan observasi langsung dan wawancara terhadap aspek yang diteliti. Dengan demikian, strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap ajaran agama Kristen dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan harmonis. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan pelatihan guru dalam metode pembelajaran inovatif, pengembangan materi ajar yang kontekstual, peningkatan sumber daya dan akses teknologi, serta pelibatan orang tua dalam mendukung pendidikan agama Kristen. Implikasi penelitian ini memberikan panduan untuk pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan agama Kristen yang lebih efektif di SMAN 14 Malinau dan sekolah-sekolah serupa.
Abstract:Pendidikan karakter merupakan merupakan modal utama seseorang untuk sukses. Hal ini juga tengah digalakkan oleh pemerintah melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset…
t dan Teknologi (Kemendikbudristek).Pendidikan karakter harus diajarkan, dijadikan kebiasaan secara konsisten sehingga bisa membawa dampak yang baik pada setiap peserta didik. Adapun, guru dan lembaga pendidikan merupakan sosok yang berperan besar dalam proses tersebut. Meski begitu, saat ini masih banyak yang belum secara pasti mengerti dengan apa yang dimaksud sebagai pendidikan karakter. Maka dari itu kebjakan pendidikan juga sangat perpengaruh terhadap pendidikan karakter karena kebijakan pendidikan sendiri mempunyai makna dan arti Kebijakan pendidikan terdiri dari asas-asas dan keputusan-keputusan kebijakan yang mempengaruhi bidang pendidikan, serta kumpulan undang-undang dan aturan yang mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan. Tata kelola pendidikan dapat dibagi antara pemerintah lokal, negara bagian, dan federal di berbagai tingkat.dengan itu kebijakan pendidikan juga sangat berpengaruh pada pendidikan karakter.
Abstract:Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek kritis dalam konteks manajemen pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Studi ini fokus pada strategi pemberdayaan…
SDM dalam konteks manajemen pendidikan untuk mengoptimalkan potensi individu dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan. Analisis dilakukan terhadap pendekatan pemberdayaan yang melibatkan aspek pengembangan keterampilan, motivasi, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas pendidikan. Penelitian membahas upaya pengembangan keterampilan sebagai landasan utama pemberdayaan SDM, dengan menekankan pada pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Kedua, motivasi dijelaskan sebagai elemen penting dalam mendorong keterlibatan SDM, melibatkan insentif positif, pengakuan, dan penciptaan lingkungan yang memotivasi. Ketiga, partisipasi aktif diidentifikasi sebagai strategi efektif dalam menciptakan kolaborasi antar stakeholder pendidikan, termasuk guru, orang tua, dan siswa. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemberdayaan SDM dalam manajemen pendidikan bukan hanya terbatas pada penguatan individu, tetapi juga memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antar elemen pendidikan. Oleh karena itu, implementasi strategi pemberdayaan SDM yang holistik dan terpadu menjadi krusial untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan dan relevan dengan dinamika perkembangan masyarakat modern. Studi ini memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep pemberdayaan SDM dalam konteks manajemen pendidikan, dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti di bidang pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik dalam perspektif Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal…
sal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih belum berjalan sesuai idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih feodal. Untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bagian Fasilitasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif…
eskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas pimpinan DPRD, kepala bagian, subbagian, pegawai, dan tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bagian Fasilitasi belum optimal. Ditemukan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, pencapaian kerja yang belum maksimal, serta rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan kerja anggota dewan. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarsubbagian, serta belum terbentuknya budaya kerja yang mendukung produktivitas. Kesimpulan Sebagai bagian baru hasil reorganisasi, Bagian Fasilitasi masih menghadapi tantangan adaptasi struktural dan fungsional. Diperlukan penguatan manajemen internal, penyusunan SOP yang jelas, serta peningkatan kapasitas pegawai untuk mendorong efektivitas dan profesionalisme kinerja dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.