Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penegakan hukum…
kum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari Ilmu Hukum (jurisprudence) yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tesis ini Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal, serta tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
itatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas). Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti amanah (kepercayaan) dan ‘adalah (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keamanan siber di Indonesia serta hubungannya dengan risiko kebocoran data, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur (library research)…
yang dipadukan dengan teknik perbandingan, triangulasi, dan analisis konten. Temuan menunjukkan bahwa ancaman siber di Indonesia telah mencapai tingkat kritis, dengan 3,64 miliar serangan tercatat hanya dalam tujuh bulan pertama 2025. Melalui kajian literatur dan analisis data sekunder yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa faktor manusia (human factor) merupakan salah satu faktor utama kegagalan keamanan digital. Salah satu contohnya adalah kasus serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada tahun 2024, di mana salah satu faktor utama terjadinya peretasan adalah faktor human error. Data menunjukkan bahwa hanya 42,7% masyarakat yang memahami cara mengelola informasi pribadi dengan aman, sementara pilar Keamanan Digital (Digital Safety) secara konsisten memperoleh skor terendah (3,12 dari 5) dalam Indeks Literasi Digital Nasional. Ditemukan bahwa setiap 10% peningkatan literasi privasi digital mampu mengurangi risiko dampak sosial akibat kebocoran data sebesar 7%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi melalui pendidikan formal, pelatihan berbasis simulasi, serta implementasi regulasi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas sangat krusial untuk memitigasi risiko kebocoran data.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai metode kredit pajak luar negeri dalam kerangka perpajakan Indonesia. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, metodologi perhitungan,…
, keuntungan bagi wajib pajak, dan fungsinya dalam mencegah pajak berganda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif melalui tinjauan pustaka. Temuan menunjukkan bahwa Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan melindungi wajib pajak dari pajak berganda atas penghasilan luar negeri. Metode ini mendorong pajak yang adil dan memacu keterlibatan ekonomi internasional. Namun demikian, pelaksanaannya terus menghadapi berbagai kendala, termasuk metodologi matematika yang rumit dan kurangnya pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan penyederhanaan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.
Abstract:Audit fee merupakan besarnya biaya yang didapatkan oleh auditor dari perusahaan klien yang diauditnya. Belum adanya standar yang mengatur mengenai besaran pasti imbalan jasa audit yang harus dibayarkan oleh perusahaan klien…
ien membuat nilai fee audit bervariasi bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan key audit matters (KAM) dan ukuran perusahaan terhadap audit fee yang dimoderasi oleh komisaris independen. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023 dan sampel yang diuji sebanyak 204 data berdasarkan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dan moderated regression analysis dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan KAM dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit fee. Komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh pengungkapan KAM terhadap audit fee, sedangkan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit fee. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya audit fee khususnya pengungkapan KAM sebagai standar audit baru.
Abstract:Keuangan publik dan sosial Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis keuangan…
uangan publik Islam, bentuk kelembagaan pengelolaan zakat dan wakaf, serta prospek pengembangannya di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, ditandai dengan hadirnya lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, penerapan prinsip seperti Zakat Core Principles dan Wakaf Core Principles menunjukkan adanya upaya standardisasi pengelolaan yang profesional. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi potensi zakat dan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, regulasi, serta inovasi pengelolaan untuk mendukung sistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan.
Abstract:Pesatnya perkembangan teknologi finansial telah memopulerkan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater di kalangan akademisi, yang berpotensi memicu perilaku konsumtif dan pengelolaan utang berisiko. Penelitian ini…
bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pemahaman, negosiasi, dan praktik literasi keuangan syariah di kalangan akademisi (mahasiswa, dosen, dan staf) serta bagaimana hal tersebut memengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan layanan paylater. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi, data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi di lingkungan kampus. Hasil penelitian mengungkap adanya variasi tingkat literasi keuangan syariah di kalangan akademisi, di mana pemahaman teoretis mengenai riba, gharar, dan maisir sering kali mengalami bias ketika dihadapkan pada kemudahan konsumsi digital dan tuntutan gaya hidup modern. Kebaruan penelitian ini menunjukkan adanya ruang kompromi dan negosiasi nilai di luar kelas, di mana paylater kerap kali dianggap sebagai instrumen agnostik atau "jembatan" pemenuhan kebutuhan finansial temporer. Simpulan penelitian menegaskan bahwa literasi keuangan syariah tidak secara linier menghasilkan penolakan terhadap paylater, melainkan membentuk perilaku penggunaan yang lebih berhati-hati, selektif, dan kritis terhadap aspek akad serta risiko keuangan yang menyertainya.
Abstract:Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan, terutama…
rutama terkait pencatatan transaksi, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta penyusunan pembukuan sederhana. Kondisi tersebut juga ditemukan pada pelaku UMKM kuliner di Kelurahan Tanjung Anom. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan penyusunan pembukuan sederhana bagi pelaku UMKM kuliner. Program dilaksanakan dengan melibatkan 15 peserta melalui tahapan identifikasi kebutuhan, persiapan kegiatan, pelaksanaan pendampingan, dan evaluasi program. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi kasus, praktik penyusunan buku kas harian, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya literasi keuangan, pencatatan transaksi, penyusunan buku kas sederhana, dan perhitungan laba usaha. Selain itu, peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara sistematis. Program ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan UMKM sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha pada masa mendatang.
Culinary Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting local economic activities and community income generation. However, many business owners still face challenges in financial management, particularly in transaction recording, separating business and personal finances, and preparing simple bookkeeping records. Similar conditions were identified among culinary MSME owners in Tanjung Anom Village. This community service program aimed to improve financial literacy and simple bookkeeping skills among culinary MSME entrepreneurs. The program involved 15 participants and was implemented through four stages: needs assessment, program preparation, mentoring implementation, and evaluation. The methods included training sessions, interactive discussions, case simulations, daily cash book practices, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results demonstrated significant improvements in participants’ understanding of financial literacy, transaction recording, simple bookkeeping preparation, and profit calculation. Participants also showed better capability in recording business income and expenses in a more systematic manner. The program contributed positively to strengthening the financial management capacity of culinary MSMEs and is expected to support business sustainability and future business growth
Abstract:Temuan audit internal yang muncul secara berulang menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian yang diterapkan organisasi belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan prosedur secara konsisten pada seluruh unit kerja. Kondisi…
tersebut berpotensi meningkatkan risiko kesalahan operasional dan penyimpangan apabila tidak diantisipasi melalui pendekatan pengendalian yang bersifat preventif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kemampuan staf dan manajemen PT. Abdi Budi Mulia dalam menerapkan Checklist Self Assessment (CSA) Report sebagai instrumen evaluasi mandiri untuk mendukung pencegahan fraud dan mengurangi temuan audit internal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi identifikasi permasalahan, pelatihan penyusunan CSA Report, pendampingan implementasi, dan evaluasi kegiatan. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengendalian internal, manajemen risiko, dan pentingnya pengawasan mandiri dalam aktivitas operasional. Selain itu, peserta mampu menyusun indikator pengendalian, melakukan identifikasi risiko secara lebih sistematis, serta mengimplementasikan CSA Report sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing. Penerapan CSA Report juga mendorong terbentuknya mekanisme pengawasan yang lebih proaktif sehingga potensi kesalahan dan ketidaksesuaian prosedur dapat dikenali lebih awal sebelum menjadi temuan audit. Dengan demikian, implementasi CSA Report dapat menjadi alternatif solusi dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan mendukung upaya pencegahan fraud secara berkelanjutan pada lingkungan perusahaan
Recurring internal audit findings indicate that existing control mechanisms have not fully ensured consistent procedural compliance across all work units. Such conditions may increase the risk of operational errors and irregularities if preventive control measures are not adequately implemented. This community service program aimed to enhance the knowledge and capabilities of staff and management at PT. Abdi Budi Mulia in implementing a Checklist Self Assessment (CSA) Report as a self-evaluation instrument to support fraud prevention and reduce internal audit findings. The program employed a participatory approach consisting of problem identification, CSA Report training, implementation assistance, and activity evaluation. The results demonstrated that participants gained a better understanding of internal control, risk management, and the importance of self-monitoring in operational activities. Participants were also able to develop relevant control indicators, identify operational risks more systematically, and implement CSA Reports according to the specific needs of their respective work units. Furthermore, the implementation of CSA Reports encouraged a more proactive monitoring mechanism, enabling potential errors and procedural non-compliance to be identified before becoming audit findings. Therefore, CSA Report implementation can serve as an effective alternative for strengthening internal control systems and supporting sustainable fraud prevention efforts within the organization