Abstract:Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Umat islam banyak sekali menghadapi persoalan serta permasalahan yang berkaitan dengan ibadah. Salah satunya adalah kewajiban shalat menghadap ke arah kiblat atau tepatnya…
nya ke ka’bah (Dewi Rahayu. Laiyina Ukhti., 2022). Shalat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat islam. Shalat merupakan suatu tiang agama umat islam. Salah satu syarat sah nya shalat adalah menghadap kea rah kilat. Faktanya, pada zaman sekarang ini banyak tempat ibadah dan masjid yang kurang tepat arah kiblatnya (A. Jamil. Dkk, 2022). Kiblat pertama umat islam adalah masjidil aqsa. Setelah beberapa tahun dijalani, terjadilah peristiwa perpindahan arah kiblat yang menghadap ke ka’bah. Penelitian ini akan membahas peristiwa perpindahan arah kiblat yang akan dikutip dari beberapa tafsir al quran yang berkaitan dengan quran surah al-baqarah ayat 142-145.
Adapun jurnal ini ditulis menggunakan metode kualitatif yang mengembangkan pembahasaan dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, jurnal, maupun referensi terakreditasi lainnya. Hasil dari penelitian ini menghasilkan pembahasan tentang berbagai peristiwa serta sebab akibat terjadinya perpindahan arah kiblat.
Abstract:Permasalahan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pembajakan buku di Indonesia seperti hal yang lumrah terjadi. Masyarakat Indonesia yang masih abai dengan membeli sebuah buku yang orisinil, karena mereka menganggap membeli…
mbeli buku bajakan lebih murah dan tidak jauh berbeda dengan membeli buku yang orisinil, serta hal ini pula yang membuat oknum-oknum pelaku pembajakan buku masih menjual bebas buku-buku bajakan di pasaran. Perlu diketahui pemerintah telah mengatur tentang hak cipta untuk melindungi hak-hak para pencipta salah satunya dalam membuat suatu karya tulis dalam bentuk buku. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta tidak semata hak-hak penulis ini dilindungi karena hingga kini masih saja berbagai macam jenis buku dari para penulis terkena pembajakan buku. Bahkan jika ditelisik lebih lanjut masih belum terdapat sanksi tegas bagi para pelaku pembajakan buku. Secara nyata dalam menerapkan kebijakan mengenai pelanggaran hak cipta masyarakat masih belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta bagi penulis. Tujuan penulisan ini disusun untuk memberikan informasi dan pembelajaran terkait sanksi pembajakan buku bagi pelaku dan perlindungan hukum terhadap penulis yang terkena dampak dari pembajakan buku, serta kebijakan dan tindakan yang lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan peraturan hak cipta bagi masyarakat.
Abstract:Bergabungnya Qahhar Mudzakkar dan pasukannya ke dalam DI/TII didasari karena kekecewaan akibat aspirasi mereka untuk diintegrasikan ke dalam kesatuan TNI tidak diterima. Alasan utama pemerintah menolak karena profesionalitas…
itas ketentaraan. Mereka dianggap kurang cakap untuk dijadikan TNI. Pemberontakan Qahhar Mudzakkar dengan membawa DI/TII sebagai payung untuk mengumpulkan pasukan dimulai pada tahun 1953. Sejak diproklamasikannya penggabungan Qahhar Mudzakkar dan pasukannya ke dalam DI/TII pada 7 Agustus 1953, maka sejak saat itu segala aktivitas Qahhar Mudzakkar dan pasukannya dikenal dengan aksi DI/TII di Sulawesi Selatan. Tana Toraja tidak lepas dari pengaruh DI/TII sepanjang tahun 1953-1965 karena wilayah ini merupakan bagian dari Sulawesi Selatan. Menarik untuk dikaji bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat aksi DI/TII di Tana Toraja. Blokade yang dilakukan pasukan DI/TII menimbulkan kesulitan bagi masyarakat Tana Toraja hampir di seluruh sektor kehidupan mereka. Selama dua belas tahun masyarakat Tana Toraja hidup dalam ketakutan dan penderitaan akibat aktivitas DI/TII di wilayah mereka. Berbagai kesulitan dan penderitaan dirasakan masyarakat Tana Toraja dalam berbagai sektor kehidupan, baik dari sektor ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan Pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal, dengan fokus pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan analisis…
s komparatif, kami mengeksplorasi bagaimana program-program tersebut berkinerja dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal, dengan fokus pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan analisis literatur yang komprehensif, kami menyelidiki berbagai sumber-sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait.
Abstract:Berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI), semakin banyak karya visual yang dibuat oleh sistem AI. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam ranah hukum, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan…
perlindungan hak cipta. Penelitian ini juga menyelidiki bagaimana konsep hak cipta konvensional diterapkan pada karya visual yang dibuat oleh AI dan bagaimana kerangka hukum harus berubah untuk menangani tantangan yang ditimbulkan oleh fenomena ini.Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum hak cipta saat ini harus diubah atau disesuaikan untuk mengakomodasi penciptaan AI, termasuk memperjelas hak dan tanggung jawab antara pengembang AI, pengguna, dan entitas AI itu sendiri.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi memaksa lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanannya demi peningkatan pelayanan publik. Sebelumnya,…
lumnya, administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan mahal. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Sementara itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam administrasi dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses peradilan. Salah satu tekad Mahkamah Agung dalam misinya adalah memberikan pelayanan berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pelayanan yang unggul tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi dalam administrasi dan proses berperkara. Selain itu, perkembangan zaman menuntut adanya layanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien di pengadilan.
Abstract:Rahasia dagang saat ini telah menjadi salah satu bentuk investasi yang bernilai tinggi. Selain itu, bentuk investasi lain yang perlu dijaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain melalui praktek persaingan…
n yang tidak fair. Rahasia dagang merujuk pada informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh publik, memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dalam aktivitas bisnis, dan harus dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia. Namun, banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek mereka karena keterbatasan modal dan kurangnya informasi tentang rahasia dagang. Sebagai akibatnya, UMKM yang tidak mendaftarkan merek mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang memiliki arti penting sebagai dasar untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia, yang dianggap sebagai rahasia perdagangan berdasarkan peraturan pencegahan praktek tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang bagi pelaku UMKM dalam konteks regulasi Hak Kekayaan Intelektual yang ada, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Good governance merupakan praktik…
raktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Teori good governance yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi United Nations Development Program (UNDP) yang mengemukakan sembilan dimensi prinsip good governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesembilan dimensi prinsip good governance yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Partisipasi masyarakat, penerapan aturan hukum, transparansi dalam informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, keadilan dalam memberikan layanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, akuntabilitas dalam tindakan, serta visi strategi yang jelas merupakan aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pelayanan publik di institusi pemerintahan.
Abstract:Di Indonesia banyak sekali kearifan lokal yang perlu dipertahankan, seperti alat musik tradisional angklung yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. perkembangan alat musik tradisional angklung memiliki ciri khas tersendiri…
ersendiri pada setiap bentukannya, hal ini yang menjadi keunikan dari alat musik angklung. Angklung terbuat dari bambu kemudian dirangkai dengan tali rotan. Kata angklung berasal dari "angkleung-angkleung" yaitu suara yang dihasilkan ketika angklung dimainkan. Alat musik tradisional seperti angklung merupakan cagar budaya yang perlu kita lestarikan agar nilai budaya tidak hilang.
Abstract:Sejarah bank sentral berawal dari zaman kuno, di mana lembaga ini berkembang menjadi lebih kompleks dan memainkan peran penting dalam perekonomian. Latar belakang perkembangan bank sentral salah satunya adalah perkembangan…
an sistem moneter, di mana kebutuhan akan lembaga untuk mengatur dan mengendalikan nilai uang logam dan koin semakin meningkat. Peran bank sentral meliputi menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, mengatur suplai uang beredar, dan mencegah inflasi