Abstract:Perizinan di Indonesia sebenarnya menyisakan banyak sekali tugas. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengurus dalam pengurusan perizinan pertambangan, transformasi lahan…
dan berbagai permasalahan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus perizinan pencemaran nama baik yang ditangani oleh Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK). Lihat saja, jika dilihat dari peringkat kemudahan menjalankan pekerjaan (EoDB) atau kemudahan berusaha pada World Bank Gathering 2016, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Tidak mengherankan bila otoritas publik mencoba "membantu" dengan bekerja berdasarkan kerangka otorisasi. Sebab, jika tidak ditetapkan, maka sistem perizinan di daerah masih merupakan wilayah yang mudah bagi pemerintah setempat untuk memimpin izin pencemaran, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.
Abstract:Pemusnahan atau penanganan unjuk rasa pidana penodaan agama pada masa perubahan ini dibedakan dengan dibentuknya suatu yayasan lain yang dinamakan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK) berdasarkan Peraturan Nomor…
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik, karena merupakan lembaga pemerintah yang menangani perkara. demonstrasi kriminal pencemaran nama baik belum berjalan dengan baik dan nyata. Komisi Penghancuran Pencemaran Nama Baik, dengan segala kewenangan yang diberikan oleh peraturan, telah bekerja dan berhasil dalam mengungkap kasus-kasus penurunan nilai yang signifikan dalam organisasi-organisasi yang sejauh ini tidak dapat diakses oleh kepolisian. Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemusnahan Debasement menghadapi kendala, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sosial masyarakat yang belum terlaksana dengan baik. Sejalan dengan hal ini, penting untuk mengembangkan nilai-nilai dan mentalitas yang menentang pencemaran nama baik di mata publik, sehingga penanganan demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat dapat dilakukan dan produktif. Oleh karena itu, KPK adalah yang berinisiatif, bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat; LSM, pers dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan pembangunan penanggulangan pencemaran nama baik dalam rangka pemberantasan debasement di Indonesia
.
Abstract:Secara konseptual teori belajar konstruktivisme dengan merdeka belajar merupakan suatu kerangka yang sangat baik sebagai upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik. Akan tetapi dalam prakteknya ditemukan beberapa permasalahan…
rmasalahan yang menghambat pelaksanaan konsep merdeka belajar dan teori belajar konstruktivimse. Selain itu, pemahaman guru dan sekolah terkait konsep merdeka belajar dan teori belajar konstruktivisme juga belum terlalu jelas. artikel ini akan mencoba menjabarkan terkait dengan konsep teori belajar konstruktivisme dan pendidikan Agama Islam dalam merdeka belajar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research, atau kepustakaan. yakni penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur terkait konsep teori belajar konstruktivisme, merdeka belajar dan pendidikan agama Islam. Dalam teori konstruktivisme pembelajaran tidak hanya guru memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa juga harus berperan aktif dalam membangun sendiri pengetahuan yang ada di dalam memori otaknya. Merdeka belajar bukan hanya guru terbebas dari tugas kesehariannya akan tetapi siswa juga memiliki kebebasan dalam menentukan ilmu mana yang dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan hakikat pendidikan Agama Islam sendiri. Karena Rasulullah dalam mengajar dan mendidik para sahabat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan membebaskan, menyenangkan dan bebas disini tidak boleh diartikan sebagai sebuah kesenangan dan kebebasan tanpa esensi, melainkan harus dijadikan sebagai sebuah semangat untuk menambah keilmuan.
Abstract:Pada dasarnya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berorientasi kepada suatu filosofi yaitu Reintegrasi Sosial. Reintegrasi Sosial itu sendiri berarti pengembalian seorang narapidana ke dalam masyarakat. Adapun tujuan…
tujuan dari penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembinaan bagi narapidana serta apa yang menjadi kendala dan upaya mengatasi dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan mixseds method yang berarti penggabungan antara data kualitatif dan kuantitatif. Studi Kasus dalam artikel ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara khususnya pada bidang Pembinaan bagi narapidana. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara kepada narasumber dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini bahwa implementasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyaraktan Kelas III Sukamara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu kendala petugas, narapidana, serta kendala dalam hal sarana dan prasarana penunjang program pembinaan. Selanjutnya upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik kemandirian dan kepribadian agar menjadi pribadi yang lebih baik, taat peraturan, menyadari kesalahan, serta nantinya bisa kembali ke dalam masyarakat yang berguna dan mandiri, mengikutkan petugas dalm diklat agar menjadi petugas yang baik dan profesional, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait sebagai penunjang program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.
Abstract:Praktisi humas menggunakan media sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada publik dan dapat membantu memperbaiki citra organisasi. Teknologi komunikasi, terutama internet, telah memainkan peran besar dalam…
memfasilitasi penyebaran informasi dan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat. Berbagi informasi dengan orang lain, sesuai dengan ajaran Islam tentang cinta dan memberi, merupakan praktik yang sangat dianjurkan untuk membantu orang lain memahami dunia di sekitar mereka. Polres Pematangsiantar menggunakan media online, seperti Tribrata News, untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan menjaga citra positif mereka. Dalam upaya menciptakan komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat, transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas menjadi sangat penting. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi yang terpublikasikan dapat menciptakan persepsi negatif terhadap institusi tersebut, sementara upaya untuk menciptakan citra positif terus dilakukan melalui media online. melalui penggunaan media online dan praktik hubungan masyarakat yang efektif, Humas Polres Pematangsiantar berperan penting dalam meningkatkan citra institusi mereka dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di era teknologi dan informasi yang maju.
Abstract:Pegadaian Syariah telah menerapkan Kode Etik yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan standar bisnis dan pedoman perilaku yang harus ditaati dalam aktivitas sehari-hari. Kode Etik memberikan pedoman mengenai…
ngenai apa yang diharapkan dari insan Pegadaian dalam hubungannya dengan pemegang saham, karyawan lain, pemasok/mitra, pemerintah, dan masyarakat. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana peneliti menganalisis suatu konsep dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penerapan Kode Etik adalah untuk mendorong perilaku profesional, bertanggung jawab, wajar, dan dapat dipercaya dalam melakukan transaksi bisnis, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta aktivitas lain atas nama perusahaan. Pegadaian Syariah juga berpedoman pada prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh kegiatan usahanya. Salah satu prinsip GCG adalah menghindari praktik gratifikasi. Secara umum dalam kegiatan usaha perusahaan tidak lepas dari hubungan dan interaksi antar pihak baik internal maupun eksternal yang menjalin kerjasama yang serasi, serasi, dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pentingnya menumbuhkan martabat, kebanggaan, dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan di dalam perusahaan sebagai proses pembelajaran bagi karyawan perusahaan.
Abstract:Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi hukuman sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang sah secara hukum, dan sedang menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor…
22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur hak para narapidana, akan tetapi pada implementasinya dinilai tetap memerlukan perbaikan dan pengawasan yang ketat agar dapat efektif dalam memperbaiki perlakuan terhadap narapidana. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan perlindungan HAM terhadap para narapidana di Indonesia, dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain peningkatan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap hal-hal diskriminatif, peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi petugas lapas, pengoptimalan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga lain.
Abstract:Respon time perawat sangat mempengaruhi mutu pelayanan keperawatan, waktu tanggap yang baik apabila memiliki respontime kurang dari 5 menit, Complaint handling dapat mempengaruhi kepuasan dan persepsi pasien terhadap mutu…
u pelayanan, complaint handling dapat ketahui dengan bagaimana cara menangani keluhan dari pasien. Tujuan penelitian ini teranalisisnya Hubungan Respon Time Perawat terhadap Complaint handling. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode Penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1016 orang Tahun 2023. Sampel berjumlah 87 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Hasil penelitian Respon time tepat waktu berjumlah 60 orang (69%), Complain handling puas berjumlah 56 orang (64,4%) hasil Uji Wilcoxon Ada Hubungan Respon Time Perawat terhadap Complaint handling di Ruang IGD RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Simpulan Ada Hubungan Respon Time Perawat terhadap Complaint handling di Ruang IGD RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Saran diharapkan dengan diketahuinya faktor yang mempengaruhi Complain handling kepuasan pasien diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi rumah sakit untuk menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam hal daya tanggap dan empati petugas dalam melayani pasien yang datang.
Abstract:Moral distress bersifat menyebar yang dapat mengarah ke sejumlah konsekuensi dan dapat membahayakan perawat, mengurangi kualitas perawatan klien dan berkontribusi terhadap menurunnya jumlah tenaga kesehatan. Hasil observasi…
asi dan wawancara terhadap 7 petugas kesehatan didapatkan bahwa dalam melakukan aktivitas kerja sehari-hari, hasil yang didapatkan belum optimal serta terjadi penurunan disiplin karyawan masih dirasakan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pekerjaan yang dibebankan kepada petugas kesehatan dan penempatan tempat kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi petugas. Kurangnya disiplin pegawai seperti tidak tepat waktu dengan jam kerja, jam masuk, jam pulang dan apel pegawai.Tujuan penelian ini adalah diketahuinya hubungan moral distress terhadap kinerja tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Kamonji. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan analitik menggunakan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan tenaga kesehatan yang bekerja di UPTD Puskesmas Kamonji sebanyak 84 orang. Sampel berjumlah 46 orang, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian dari 46 responden moral distress tenaga kesehatan yang tinggi sebanyak 22 responden (47,8%) dan moral distress tenaga kesehatan rendah sebanyak 24 responden (52,2%). Kinerja baik sebanyak 28 responden (60,9%) dan kurang baik sebanyak 18 responden (39,1%), uji Chi-Square p value: 0,005 (p value ≤ 0,05). Simpulan ada hubungan moral distress terhadap kinerja tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Kamonji.
Abstract:Masalah kesehatan dapat dinilai dari angka kematian ibu dan bayi yang terus menerus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Angka kematian bayi beberapa diantaranya dipengaruhi dipengaruhi oleh terjadinya kasus Bayi Berat Lahir…
ahir Rendah (BBLR). Perawatan metode kanguru merupakan suatu metode yang digunakan dalam merawat bayi yang lahir dengan BBLR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Perawatan Metode Kanguru (PMK) terhadap peningkatan suhu tubuh pada BBLR di Kamar Bayi RSU Anutapura Palu Jenis penelitian kuantitatif dengan desain one group pretest postest. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang tua yang memiliki bayi BBLR di kamar bayi RSU Anutapura Palu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 responden. menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata (mean) suhu tubuh bayi BBLR sebelum perawatan metode kanguru yaitu 36.10 dan rata-rata (mean) suhu tubuh bayi BBLR setelah perawatan metode yaitu 36.67. Hasil uji statistik didapatkan p value = 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh perawatan metode kanguru terhadap peningkatan suhu tubuh pada BBLR di Kamar bayi RSU Anutapura Palu. Disarankan bagi RSU Anutapura Palu agar meningkatkan dukungan bagi ibu maupun petugas kesehatan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan perawatan metode kanguru sehingga bayi BBLR yang mengalami gangguan suhu tubuh (hipertermi) dapat teratasi.