Abstract:Asas legalitas merupakan asas yang sangat mendasar dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum pidana. Asas legalitas merupakan asas yang menjadi asas legitimasi dalam dilaksanakannnya ketentuan hukum pidana Indonesia. Semula…
la asas legalitas yang berlaku di Indonesia ialah asas legalitas formal yang bersifat kaku oleh karena berasal dari hukum pidana warisan kolonial. Upaya pembaruan hukum pidana Indonesia telah menggeser asas legalitas dari asas legalitas formal menuju ke asas legalitas materiil yang lebih fleksibel. Pergeseran asas legalitas merupakan usaha untuk meng-Indonesiakan ketentuan hukum pidana dan memberikan penghormatan terhadap hukum yang hidup (hukum pidana adat).
Abstract:Bank Syariah dalam operasinya sebagai landasan hukumnya selain undang-undang tersebut ditambah dengan Peraturan-peraturan deri Dewan Pengawas syariah (DPS) sebagai penagawas kinerja keuangan perbankan Syariah, Pembentukan…
kan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam UndangUndang sebagai selaku pengontrol dasar dalam menjalankan aktivitas kinerja Perbankan syariah. Metode penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian dalam tulisan ini yakni dasar hukum yang di anut dalam dalam perbankan syariah adalah UU perbankan yang sesuai yang dicantumkan dan aturan UU syariat islam yang telah di sepakati sdebagai dasar menjalanka Kinerja bank syariah.
Abstract:Kebutuhan terhadap asuransi yang sangat tinggi dalam masyarakat banyak dijumpai perbuatan curang (melawan hukum) dalam perjanjian asuransi. Perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi delik perbuatan pidana. Adapun yang…
un yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyidikan asuransi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi. Pelaksanaan penyidikan terhadap pengajuan klaim asuransi terkait dengan tindak pidana penggelapan asuransi klaim asuransi terkait tindak pidana penggelapan di bidang asuransi pada Pasal 372 KUHP yang dinyatakan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti “menggelapkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP.
Abstract:Kekerasan sesksual pada anak dewasa ini sangat rentan ditengah kehidupan kita, kekerasan seksual pada anak banyak terjadi dewasa ini, dikarenakan banyaknya factor yang memperngaruhi kekerasan seksual pada anak, banyaknya…
iming-iming yang diberikan oleh si pelaku untuk memberikan rangsangan atau motivasi pada anak agar si anak mengikuti ajakan si pelaku. Kekerasan sesksual pada anak banyak terjadi dilakukan oleh pelaku yakni orang-orang terdekat kita sendiri, banyak nya factor media pendukung membuat para pelaku mengalihkan hasrat seks nya pada anak-anak yang tak berdosa.
Permasalahan dari penelitian ini adalah, sejaumana efektifitas hukuman baik hukuman positif maupun hukuman syariat islam dalam memberikan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindakan pelecehan seksual pada anak.
Adapun metode penelitian yakni penulis menggunakakn penelitian yang bersifat persuasive approach dalam dalam melakukan pendekatan terhadap baik pelaku maupun si korban terhadap tindak pelecehan sesksual pada anak. Kedsimpulan dalam penelitian ini adalah baik secara hukum positive maupun hokum syariat islam, sangat tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada para pelaku tindakan pelecehan seksual pada anak.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus…
s pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.
Abstract:Pemilihan smartphone yang sesuai kebutuhan menjadi tantangan tersendiri di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan banyaknya varian produk yang beredar di pasaran. Sebagian besar konsumen, khususnya yang tidak memiliki…
i latar belakang teknis, kesulitan dalam mengevaluasi spesifikasi perangkat secara objektif. Hal ini menyebabkan keputusan pembelian sering kali didasarkan pada opini subjektif, promosi, atau tren semata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan (SPK) menggunakan metode ELECTRE sebagai pendekatan dalam pengambilan keputusan multikriteria. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam membandingkan alternatif berdasarkan dominasi relatif dari sejumlah kriteria sekaligus. Penelitian ini menggunakan lima alternatif merek smartphone dan lima kriteria utama, yaitu harga, RAM, ROM, kualitas kamera, dan kapasitas baterai. Data diperoleh melalui kuesioner, dokumentasi, dan observasi pasar. Tahapan perhitungan ELECTRE meliputi normalisasi data, pembobotan, pembentukan matriks concordance dan discordance, serta penyusunan matriks agregat untuk menentukan peringkat alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ELECTRE efektif dalam memberikan rekomendasi smartphone terbaik secara objektif dan rasional. Sistem yang dibangun mampu menjadi solusi bagi konsumen dalam mengambil keputusan yang tepat, serta berpotensi diterapkan secara luas dalam pengembangan aplikasi rekomendasi produk berbasis data.
Abstract:Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan penting pada sektor pertanahan yang memiliki kompleksitas pengelolaan data spasial dan nonspasial. Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan masih menghadapi keterbatasan…
tasan dalam pelayanan pemetaan tanah akibat penggunaan sistem manual dan belum terintegrasinya data. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan Web-based Geographic Information System (WebGIS) sebagai inovasi layanan pemetaan tanah masyarakat guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pertanahan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan sistem yang meliputi observasi lapangan, wawancara pemangku kepentingan, dan analisis dokumen, dilanjutkan dengan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, serta evaluasi sistem. Sistem WebGIS dikembangkan menggunakan PHP, MySQL, dan Leaflet.js untuk mendukung visualisasi data spasial secara interaktif. Evaluasi sistem dilakukan melalui black box testing dan penilaian pengguna.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem WebGIS yang dikembangkan mampu mengintegrasikan data spasial dan atribut bidang tanah dalam satu platform berbasis web. Sistem menyediakan visualisasi peta bidang tanah, pengelolaan data pertanahan yang terstruktur, serta pencarian informasi yang lebih efisien. Evaluasi pengguna menunjukkan peningkatan aksesibilitas data, efisiensi proses pelayanan, dan transparansi informasi dibandingkan dengan metode konvensional.
Penelitian ini memberikan kontribusi berupa model implementasi WebGIS untuk pemetaan tanah masyarakat di tingkat daerah yang mendukung transformasi digital layanan pertanahan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem informasi pertanahan berbasis web pada instansi pemerintah daerah lainnya.
Abstract:Bantuan sosial adalah salah satu program utama pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program bantuan sosial yang menjadi perhatian pemerintah adalah bantuan Raskin (beras untuk keluarga miskin).…
. Pengelolaan program bantuan sosial Raskin di Kelurahan Sidomulyo selama ini dilakukan dengan cara manual, yang mengakibatkan ketidakakuratan data dan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki akurasi dan efisiensi proses seleksi penerima bantuan Raskin dengan menerapkan model Naive Bayes. Model ini digunakan untuk mengelompokkan data penerima berdasarkan kriteria, seperti kondisi rumah, status kepemilikan rumah, tanggungan keluarga, dan jumlah penghasilan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan data dari 300 kepala keluarga, model ini berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 81,66%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60,3% kepala keluarga dinyatakan layak menerima bantuan, sedangkan 39,7% tidak layak. Implementasi model Naive Bayes diharapkan dapat meningkatkan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam pelaksanaan program bantuan sosial di masa yang akan datang.
Abstract:Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang terus menjadi tantangan bagi pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, analisis…
data yang tepat diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan algoritma Decision Tree, salah satu metode pembelajaran mesin yang populer. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup indikator ekonomi, demografi, dan sosial yang relevan dengan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan algoritma Decision Tree, kami dapat mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang berperan dalam klasifikasi tingkat kemiskinan serta membangun model prediksi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Decision Tree memiliki kinerja yang baik dalam mengklasifikasikan data kemiskinan dan memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan berbasis data.
Abstract:Revolusi Industri 5.0 menandai transisi menuju otomatisasi dalam berbagai proses, di mana teknologi internet tidak hanya menghubungkan manusia di seluruh dunia, tetapi juga menjadi fondasi bagi transaksi online antara pemerintah…
merintah dan masyarakat. Teknologi berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan, dan seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi semakin mendukung pengolahan data dan informasi. Salah satu penerapan teknologi informasi yang signifikan adalah dalam pengelolaan inventaris di instansi atau perusahaan, yang penting untuk mencatat dan memantau status barang inventaris. Inventarisasi merupakan kegiatan krusial yang mencakup pencatatan, penghitungan, dan pelaporan aset di setiap unit kerja. Hal ini berfungsi sebagai laporan penggunaan finansial dan tolak ukur kebutuhan sarana dan prasarana. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi saat ini memerlukan metode pengembangan sistem informasi inventaris barang. Meskipun telah menggunakan komputer untuk pendataan, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan data inventaris. Oleh karena itu, perancangan sistem informasi inventarisasi barang menjadi solusi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan inventaris di DPMPTSP, serta mendukung pengembangan pengelolaan inventaris di Kabupaten Banyuwangi.