Search Articles & Publications

Showing 1329 articles found for "Main"

PENGARUH PERMAINAN BALOK TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS PADA ANAK PRASEKOLAH DI TK KAMALIAH ACEH BESAR

Nadia Astutin, Yadi putra, Lensoni
Abstract: Perkembangan anak salah satu bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat dikatakan sebagai hasil dari proses pematangan. Setiap anak memiliki kemampuan yang… g berbeda, untuk itu stimulasi bermain balok diberikan kepada anak agar anak lebih terampil meningkatkan kemampuan motorik halusnya dengan baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh permainan balok terhadap perkembangan motorik halus pada anak prasekolah. Jenis penelitian kuantitatif design quasi eksperiment pendekatan one group pretest-posttest. Populasi penelian adalah anak umur 4-5 tahun, dan anak yang mempunyai keterlambatan motorik halusnya, sampel kelas A berjumlah 15 anak yang dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini sebelum dilakukan permainan balok nilai rata-rata 5,00, sedangkan setelah dilakukan permainan balok nilai rata-rata menjadi 9,07, dengan P-value 0,000. Kesimpulan terdapat Pengaruh Permainan Balok Terhadap Perkembangan Motorik Halus Di TK Kamaliah Aceh Besar. Saran diharapkan agar guru dan orang tua memberikan stimulasi yang beragam melalui permainan edukatif seperti permainan balok untuk membantu anak mengembangkan kemampuan motorik halusnya secara optimal.

PERAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH COFFEE SENDU PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Jason Antonio
Abstract: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Coffee Sendu dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan di Kota Palembang. Coffee Sendu merupakan UMKM di bidang kuliner yang berdiri… erdiri sejak tahun 2020 dan telah menunjukkan pertumbuhan usaha yang signifikan. Dalam konteks ini, kesejahteraan karyawan dipandang sebagai indikator penting keberhasilan sebuah UMKM, terutama dalam hal pendapatan, lingkungan kerja, dan peluang pengembangan diri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur terhadap pemilik dan para karyawan Coffee Sendu. Fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana peran UMKM ini dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan karyawan, dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coffee Sendu mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Karyawan memperoleh penghasilan harian yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, dan adanya hubungan kekeluargaan antara pemilik dan karyawan turut menciptakan suasana kerja yang nyaman. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan dalam akses pemasaran digital dan hambatan operasional akibat cuaca. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa UMKM Coffee Sendu berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan dapat menjadi contoh pemberdayaan ekonomi lokal yang efektif. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pelaku UMKM dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi pemberdayaan SDM secara berkelanjutan. ABSTRACT This study aims to analyze the role of the Coffee Sendu Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) in improving employee welfare in Palembang City. Coffee Sendu is a culinary MSME established in 2020 and has demonstrated significant business growth. In this context, employee welfare is seen as a key indicator of an MSME's success, particularly in terms of revenue, work environment, and opportunities for personal development. The research method used was a descriptive qualitative case study approach. Data were collected through direct observation and semi-structured interviews with the owners and employees of Coffee Sendu. The primary focus of the study was to evaluate the extent to which this MSME plays a role in creating jobs, increasing employee income, and contributing to individual economic stability. The results indicate that Coffee Sendu has been able to create employment opportunities for the surrounding community, especially for those previously unemployed. Employees earn a daily income that covers basic needs, and the familial relationship between the owner and employees contributes to a comfortable work environment. However, several challenges remain, such as limited access to digital marketing and operational constraints due to weather. The conclusion of this study is that the Coffee Sendu MSME plays a positive role in improving employee welfare and can serve as an effective example of local economic empowerment. This research is expected to serve as a reference for MSMEs and stakeholders in designing sustainable human resource empowerment strategies.

PERAN BENDAHARA PENGELUARAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

Fariska Sari, Herlina Manurung
Abstract: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bendahara pengeluaran dalam mendukung tertib administrasi keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang. Tertib administrasi keuangan merupakan aspek penting dalam… alam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Bendahara pengeluaran memiliki peran strategis dalam proses penatausahaan keuangan, mulai dari pengajuan pembayaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan bendahara pengeluaran dan staf terkait, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen administrasi keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam mendukung tertib administrasi keuangan melalui pengelolaan uang persediaan, pencatatan transaksi keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Selain itu, bendahara pengeluaran juga memastikan setiap transaksi didukung oleh dokumen yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu sistem aplikasi keuangan yang terkadang mengalami maintenance sehingga proses penginputan data dan penyusunan laporan administrasi keuangan menjadi terhambat. Kata Kunci: Bendahara Pengeluaran, Administrasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas.   ABSTRACT This study aims to analyze the role of the expenditure treasurer in supporting orderly financial administration at the Regional Inspectorate of Magelang City. Orderly financial administration is an important aspect of regional financial management aimed at ensuring transparency and accountability in the use of public funds. The expenditure treasurer has a strategic role in the financial administration process, starting from submitting payment requests, verifying supporting documents, and preparing accountability reports. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data sources consisted of primary data obtained through interviews with the expenditure treasurer and related staff, as well as secondary data obtained from financial administration documents at the Regional Inspectorate of Magelang City. The results indicate that the expenditure treasurer plays an important role in supporting orderly financial administration through managing petty cash funds, recording financial transactions, and preparing accountability reports (SPJ). In addition, the treasurer ensures that every transaction is supported by complete and valid documentation in accordance with applicable regulations. However, in its implementation there are still obstacles, namely the financial application system occasionally undergoes maintenance, which temporarily disrupts the data input process and the preparation of financial administration reports. Keywords: Expenditure Treasurer, Financial Administration, Regional Financial Management, Accountability.

FORMULATION OF DANGE CAKE WITH MORINGA (MORINGA OLEIFERA) LEAF FLOUR SUBSTITUTION AS AN IRON-RICH SNACK FOR THE PREVENTION OF ANEMIA IN ADOLESCENT GIRLS

Mappincara, Aulia Febrianti, Syahruddin, Syahruddin, Putra, Guruh Amir
Abstract: Iron deficiency anemia remains a nutritional problem among adolescent girls, making the development of acceptable local food products rich in iron important. This study aimed to evaluate the effect of Moringa oleifera leaf&#8230; af flour substitution on the organoleptic characteristics, iron content, and proximate composition of dange cake and to determine the best formulation. An experimental study using a Completely Randomized Design (CRD) was conducted with four formulations: F1 (0 g), F2 (12 g), F3 (25 g), and F4 (37 g) Moringa leaf flour. Organoleptic testing used a 1–5 hedonic scale involving 30 untrained adolescent-girl panelists. Data were analyzed using the Kruskal–Wallis test because the organoleptic data were not normally distributed. The results showed no significant differences in color (p=0.543), aroma (p=0.067), or texture (p=0.085), whereas taste differed significantly (p<0.001). F2 had the highest mean rank for color (67.10), aroma (70.73), taste (82.27), and texture (68.70), and was therefore selected as the best formulation. Laboratory analysis of F2 showed protein 5.16%, fat 4.04%, carbohydrate 63.35%, moisture 23.75%, ash 1.70%, crude fiber 4.65%, and iron 17.10 mg/g as reported in the research results. The findings indicate that dange cake with 12 g Moringa leaf flour substitution has good sensory acceptance and potential to be developed as an iron-rich snack to support anemia prevention among adolescent girls.

LEADERSHIP COMMUNICATION STRATEGY IN IMPROVING EMPLOYEE WORK DISCIPLINE AT THE SOLO-MOLO SUB-DISTRICT OFFICE

Lawolo, Medarman Jaya, Halawa, Odaligoziduhu, Duha, Tiarni, Hulu, Fatolosa
Abstract: This study aims to understand the communication used by the leader, describe employee work discipline, and analyse the leadership communication strategy used to improve work discipline at the Somolo-Molo District Office.&#8230; A descriptive qualitative case-study design was employed. Seven informants were selected purposively: one key informant (the District Head), two main informants (the District Secretary and the Head of General Affairs Subdivision), and four supporting informants (employees/staff). Data were collected through interviews, observation, and documentation and analysed through data reduction, data display, conclusion drawing, and verification. The findings show that leadership communication is open and two-way and combines meetings, assemblies, direct communication, letters/dispositions, digital media, and informal communication. Work discipline is categorised as fairly good but not yet fully consistent. In measurable qualitative terms, all seven informants described attendance as generally maintained, while all seven also identified occasional lateness and the need for stronger consistency; effective use of working hours, leave/out-of-office reporting, and completion of some tasks still require reminders. Leadership communication is implemented through informative, persuasive, educational, repetitive, role-modelling, personal coaching, supervision, gradual reprimand, proportionate firmness, evaluation, and positive reinforcement approaches. Identified improvements include better punctuality, more orderly absence reporting, more effective use of working hours, and faster task completion. Sustainable discipline requires consistent rule enforcement, routine briefings, documented follow-up, multichannel communication, and exemplary conduct across all levels of leadership.

Decolonizing Digital Learning in Ghana: Artificial Intelligence, Local Knowledge, and Educational Futures

Pantah, Ayishetu
Abstract: The rapid expansion of digital learning and artificial intelligence (AI) has significantly transformed educational systems worldwide, including in Ghana. However, the integration of digital technologies into education also&#8230; so raises critical concerns regarding epistemological inequality, technological dependency, and the marginalization of indigenous knowledge systems. This study aims to critically examine digital learning in Ghana through a decolonial perspective by exploring the relationship between artificial intelligence, local knowledge, and future educational transformation. The study employed a qualitative conceptual approach based on critical literature review and decolonial theoretical analysis. Data sources consisted of scholarly articles, academic books, policy reports, and international publications related to digital learning, AI in education, indigenous knowledge systems, and postcolonial educational transformation. The findings reveal that contemporary digital learning systems frequently reproduce colonial epistemologies through linguistic dominance, curriculum standardization, algorithmic bias, and dependency on externally developed technological infrastructures. Indigenous languages and local knowledge systems remain underrepresented within mainstream educational technologies, limiting epistemic inclusivity and cultural relevance. Nevertheless, the study also identifies the transformative potential of culturally responsive AI, multilingual digital learning environments, and indigenous knowledge integration in constructing more equitable educational futures. The study concludes that decolonizing digital learning in Ghana requires the reconstruction of educational technologies grounded in epistemic justice, cultural dignity, local participation, and technological sovereignty. This article contributes to contemporary discussions on decolonial education, ethical AI, and digital transformation within the Global South by positioning digital learning as both a technological and epistemological arena of struggle.

Implementation of Artificial Intelligence in Financial Crisis Early Warning System

Judijanto, Loso, Rizani, Ahmad, Devita, Hety
Abstract: Financial crisis is a serious threat to economic stability, so an effective early warning system is needed to detect and anticipate potential risks early on. The implementation of artificial intelligence (AI) in financial&#8230; l crisis early warning systems offers significant advantages through big data analysis capabilities, non-linear pattern detection, and more accurate and faster risk prediction than conventional methods. Studies have shown that machine learning and deep learning algorithms can improve crisis prediction accuracy, expand the scope of risk monitoring, and support more responsive decision-making by regulators and financial industry players. However, challenges such as data quality, security, model transparency, and human resource readiness still need to be addressed for optimal AI implementation. This study concludes that with good governance, investment in infrastructure and human resources, and adaptive regulations, AI can be a strategic tool in strengthening early warning systems and maintaining financial sector resilience in the digital era.

Regulatory Challenges in the Face of the Gig Economy and Cross-Border Remote Work

R Pugu, Melyana, Sugiardi, Sigit, Thalib, Bahrun
Abstract: The development of the gig economy and cross-border remote work has significantly changed the face of the world of work but also poses complex regulatory challenges. This research aims to identify and analyse the regulatory&#8230; ory challenges faced in the context of the gig economy and cross-border remote work and evaluate the policy responses from various countries. The method used is a literature review by examining scientific literature, national and international regulations, and related policy reports. The results showed that the unclear legal status of workers, differences in regulations between countries, taxation issues, and limited social protection are the main obstacles. This research recommends the need for adaptive regulatory reforms and international collaboration to create an inclusive and equitable legal framework to support sustainable growth of the digital economy and protect workers' rights.

Journalists' Perceptions of the Journalist Competency Test in the Context of Professionalism in East Java, Indonesia

Syafiuddin, Muhammad, Suratnoadji, Catur, Claretta, Dyva
Abstract: This study aims to understand journalists' perceptions of the journalist competency test set by the Press Council as a standard of professionalism in the Indonesian press. Using a qualitative approach with a phenomenological&#8230; ical method, this study involved five journalists in East Java, comprising three certified journalists and two who declined to participate in the competency test process. The data collected was analyzed using NVivo 15 software. The results showed that some journalists perceived the competency test as an administrative formality that did not guarantee competence and professionalism. The competency test also has no impact on their careers or welfare. However, informants stated that if carried out consistently and professionally, the competency test has the potential to fence press freedom from unethical practices and strengthen journalistic quality. This research also emphasizes the importance of revamping regulations and maintaining the Press Council in the implementation of journalist competency tests.

Bureaucratic Reform and its Impact on Public Service Transparency

Septo Pramesworo, Ignatius, Akbar, Sidderatul, Yumame, Jackson
Abstract: This study aims to analyse the implementation of bureaucratic reform and its impact on public service transparency in Indonesia. Through a qualitative approach with a literature review, this study found that bureaucratic&#8230; reforms carried out through organisational restructuring, simplification of procedures, strengthening human resources, and the use of information technology have encouraged the creation of more open and accountable public services. The digitisation of services and the public complaints system expanded public access to information and increased participation in service oversight. The results show that public service transparency has improved significantly, although challenges remain in terms of apparatus resistance and infrastructure limitations. Thus, bureaucratic reform plays an important role in realising governance that is transparent, efficient and responsive to the needs of society.