Abstract:Sejalan dengan program pemerintah dan adanya peraturan undang-undang mengenai jaminan dan kewajiban dari kepemilikan sertifikasi halal pada produk, maka ini menjadi daya tarik sendiri bagi pelaku usaha untuk membangun nama…
nama produk yang baik di mata konsumen . Urgensi label halal pada produk yang ditawarkan oleh UMKM sangat tinggi, khususnya bagi produk makanan. Artinya tidak hanya legalitas usaha yang dilirik oleh konsumen, tetapi label halal bagi sebagian konsumen telah menjadi pertimbangan tersendiri dalam memilih produk makanan yang hendak dikonsumsi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Dampak Sertifikasi halal terhadap minat beli konsumen pada produk UMKM . Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran yang cukup kuat dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan dianggap sebagai motor penggerak perekonomian suatu daerah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kausalitas murni atau sebab akibat, oleh karena itu dijudul diawali kata dampak. Bentuk data yang diperoleh baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif diteliti dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif verifikatif.
Abstract:Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pembangunan medis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan individu untuk hidup sehat demi mencapai tingkat kesehatan optimal, yang merupakan…
erupakan bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan malapraktik mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pasien atau keluarganya sebagai korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan meneliti, mencatat, dan merujuk pada literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat ahli, skripsi, serta materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Disimpulkan bahwa hukum yang mengatur persyaratan izin praktik yang diperlikan untuk menjalankan praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana terhadap praktik kedokteran tanpa izin diatur dalam pasal 75, pasal 76, pasal 79 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian pasien, bentuk pertanggungjawaban dokter disini bisa dipertanggungjawabkan jika ada unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan.
Kata Kunci : Malapraktik, Hukum, Tanggungjawab
Abstract:Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai transaksi jual beli alat bantu sex (sex toys) di market place menurut undang-undang pornografi serta pengaruh transaksi jual beli alat bantu…
tu sex terhadap berkembangnya tindak pidana pornografi. Metodelogi penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, atau wujud hukum yang ada pada suatu peristiwa sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang akan dilaksanakan. Penelitian hukum normatif Suatu tinjauan singkat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh undang-undang yang relevan dengan permasalahan hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai kebijakan penggunaan sex toys. Sex toys juga memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, sudah banyak masyarakat yang merupakan pengguna alat bantu seks (Sex Toys).
Abstract:Salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan sosial dan hukum yakni terkait perlindungan terhadap anak. Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kehadirannya menjadi sebuah kebahagiaan dan harapan bagi orang…
orang tuanya. Dalam melakukan literature riview,
penulis menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan cara melakukan
pengumpulan data dari sumber sumber literasi seperti buku, jurnal selain itu dapat pula berupa
bahan dokumentasi, jurnal, surat kabar maupun majalah. Ada 3 topik pembahasan, antara lain
pengertian anak, kedudukan anak dan hak hak anak dalam peraturan perundang-undangan.
Kelebihan dalam buku ini yakni substansi buku sudah mengakomodir berkaitan dengan haka nak
dalam peraturan perundang-undangan, Dimana didalamya termat aturan aturan yang dijabarkan
secara rinci dengan penjabaran yang lugas dan jelas, sedangkan untuk kekurangannya, untuk
desain cover sedikit terkesan monoton, perlu penggunaan cover yang lebih menarik.
Kata Kunci : Pengertian Anak, Kedudukan Anak dan Hak Hak Anak
Abstract:Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup orang banyak, sehingga perlu diatur dan disediakan oleh negara sesuai amanah undang-undang 1945 pasal 33. Subsidi diberikan…
erikan dengan tujuan agar ketersediaan listrik dapat terpenuhi, serta membantu pelanggan yang kurang mampu dan masyarakat yang belum terjangkau pelayanan PT. Berdasarkan hasil evaluasi BKF dengan German International Cooperation (GIZ) terhadap subsidi listrik yang diberikan kepada kelompok pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA yang berlaku saat ini menunjukkan subsidi listrik tidak tepat sasaran, karena 5,9 juta pelanggan R1-450 VA dan 14,4 juta pelanggan R1-900 VA adalah kelompok rumah tangga yang telah mampu karena termasuk dalam pengeluaran per kapita lebih dari Rp.1 juta per bulan. Guna mengurangi risiko salah sasaran tersebut, perlu dilakukan klasifikasi dalam pemberian subsidi listrik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah menjadi standar di PT. PLN menggunakan data mining dengan metode decision tree. Berdasarkan evaluasi dan hasil pengujian bab sebelumnya dengan dataset 50 data, 70 data dan 100 data produksi yang telah dilakukan, maka hasil pengukuran Confusion Matrix dalam penerapan data mining untuk memprediksi target Desa Tebara dengan metode Decision Tree (Algoritma C4.5) pada pengujian 50 data menghasilkan akurasi 74%, precision 60% dan recall 83,33%. Pada pengujian 70 data menghasilkan akurasi 81,43%, precision 76,92% dan recall 74,07%. Pada pengujian 100 data menghasilkan akurasi 82%, precision 76,67% dan recall 67,65%. Jadi untuk data uji lebih banyak akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi.
Abstract:Keadaan Pendidikan yang ada di Desa Mapur bahwasanya pendidikan yang ada di Desa Mapur khususnya tingkat SD dan SMP di Mapur masih minim, belum memiliki fasilitas yang baik. Selain fasilitas yang menjadi alasan, kesadaran…
n orang tua dan juga anak-anaknya sangat minim terhadap pentingnya Pendidikan, maka diperlukan peran dari Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan Pendidikan di desa tersebut. Secara esensi tujuan Pendidikan menjadi pembentukan manusia yang hanya bukan dapat menyesuaikam diri, hayati dalam masyarakat melainkan, lebih asal itu yang bagaimana mampu menyumbang perubahan bagi masyarakat serta memiliki sebagai orang penyeimbang masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Biddle dan Thomas uang menggunakan empat indicator, yakni harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi, jensi penelitian yangdigunakan adalah penelitian desktrifif kaulitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas Pendidikan yang berperan dalam menangani kesenjangan Pendidikan di desa mapur, kecamatan bintan pesisir kabupaten bintan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa harapan dari para wali murid dan para tenaga pendidik yaitu adanya penambahan guru bahasa inggris dan alat transprotasi yang diharapkan bisa beroperasi jalan setiap hari. Dalam melaksanakan peran Dinas Pendidikan mengutamakan norma dan berpegang teguh kepada Undang-Undang 23 Tahun 2014. Wujud nyata yang terlihat jelas yaitu adanya pembagian baju seragam gratis, apembagian alat tulis gratis serta adanya kartu Indonesia pintar bagi siswa siwsi yang kurang mampu. Evaluasi dan sansksi para wali murid mengnaytakan bahwa dinas pantas mendapatkan penilain yang positif dan juga para tenaga Pendidikan berkata demikian bahwa dinas layak mendapatkan penilaian yang positif hanya saja ada beberapa hal yang harus di evaluasi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang…
ang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyumpahan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.
Abstract:The enactment of Law Number 3 of 2024, as the second amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, has introduced new challenges in the governance of village administration, particularly in the legal accountability…
ity of village heads in managing village finances. Although the law outlines the authority of village heads, it does not explicitly stipulate provisions for criminal or civil sanctions in cases of abuse of power. This normative gap poses potential risks of harm to village communities due to the weak legal accountability mechanisms. This study aims to examine and analyze the legal implications of the normative vacuum in village regulations and to emphasize the urgency of establishing more specific and binding implementing regulations. Employing a normative juridical research method through statutory and conceptual approaches, this study analyzes relevant legislation and supporting legal literature. The findings reveal that the absence of clear legal sanction provisions in the Village Law creates a legal grey area that can be exploited for administrative misconduct and corruption. Therefore, regulatory reform is required in the form of amendments or the formulation of implementing regulations that explicitly define the types of sanctions and legal accountability mechanisms for village heads. The novelty of this study lies in its systematic identification of legal loopholes that have received limited attention in existing village law literature, as well as its concrete proposals for regulatory reformulation aimed at strengthening accountability and transparency in village financial management.
Abstract:This research aims to analyze the implementation of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and explore the management steps in the development of the Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna Area in Malang Regency.…
y. Through the establishment of these objectives, it is hoped to provide more specific guidance in achieving progress in the sustainable tourism sector. The development of the tourism sector is the main focus in supporting economic growth and community welfare. To ensure effective management, the Government has enacted Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. This law is designed to provide the necessary limitations and guidance to advance the tourism sector. One of the main goals of this law is to create a clear framework and provide necessary guidance to achieve sustainable development in the tourism sector. The research method used is qualitative descriptive, and the conclusion of this study indicates that the CMC Tiga Warna Area has successfully integrated tourism activities with nature conservation and engaged the local community through the non-governmental organization Bhakti Alam Sendang Biru. With an emphasis on conservation and sustainable development aspects, CMC Tiga Warna proves itself as a successful example of the implementation of the Tourism Law, which aims to achieve economic growth, nature preservation, and community welfare.